DINAMIKAKEPRI.COM: Tenaga Kerja
Tampilkan postingan dengan label Tenaga Kerja. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Tenaga Kerja. Tampilkan semua postingan

Orator: Omnibus Law Lebih Bahaya dari Covid-19

 
Orator: Omnibus Law Lebih Bahaya dari Covid-19
Dinamika Kepri, Batam - Ratusan orang dari buruh dan driver online di Batam, melakukan unjuk rasa menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law, di depan kantor perwakilan Gubernur Kepri, Graha Kepri, Batam Center, Selasa (25/8/2020).

Meski saat unjuk rasa diterpa hujan lebat, para pengunjuk rasa tampak tidak menyurutkan niat dan tetap bersemangat untuk menyampaikan orasinya.

"Ayo tetap semangat, jangan takut karena Omnibus Law lebih berbahaya dari Covid-19," kata orator berseru.

Adapun tuntutan pendemo yakni:
1. Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
2. Stop PHK Massal Dampak Dari Covid-19.
3. Kembalikan Insentif Driver Gojek dan Tolak Program Berkat.

Terkait aksi unjuk rsa damai itu, Ketua PC SPL FSPMI Batam yang juga sebagai Pangkorda Garda Metal Batam, Suprapto di bawah guyuran hujan meyakinkan massa aksi agar menolak RUU Omnibus Law.

“Kita harus yakinkan buruh dan rakyat Indonesia untuk menolak Omnibus Law. Apa yang kita dapatkan jika Omnibus Law disahkan, pesangon tidak ada lagi karena yang ada hanya pekerja kontrak, kontrak, dan kontrak,” kata Suprapto dalam orasinya.

Selain itu, Ketua Konsulat Cabang FSPMI Batam Alfitoni mengatakan, sikap FSPMI tetap menolak RUU Ominibus Law Cipta Kerja dan pemutusan hubungan kerja di kala pandemi Corona karena RUU tersebut akan menambah kemiskinan bagi kaum buruh atau pekerja di Kota Batam.

"Jika pemerintah tetap memaksakan Omnibus Law Cipta Kerja, maka kita akan siap melakukan perlawanan sebagai bentuk penolakan," tegas Alfitoni. (Ril)

Hadapi Fase Normal BP Batam Monitoring Perusahaan PMA

 
Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang & Penanaman Modal  BP Batam, Ir. Purnomo Andiantono. 

Dinamika Kepri, Batam - Badan Pengusahaan Batam melalui Direktorat Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal saat ini tengah melakukan monitoring kepada perusahaan-perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) di Batam dalam menghadapi fase Normal Baru terhitung mulai tanggal 2 hingga 14 Juni 2020.

Hal ini dilakukan sesuai dengan arahan Kepala BP Batam Muhammad Rudi untuk dapat memonitoring perusahaan-perusahaan di Batam yang sudah mulai kembali beroperasi dalam menerapkan pelaksanaan kerja di fase Normal Baru di tengah pandemi Covid-19.

Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam Purnomo Andiantono mengatakan,  untuk menuju Normal Baru pada 15 Juni mendatang, akan membiasakan masyarakat untuk memperhatikan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak.

"Tadi pagi kita sudah menerima pengarahan Kepala BP Batam Muhammad Rudi untuk melakukan monitoring di lingkungan perusahaan. Sebanyak 106 orang pegawai BP Batam ditugaskan untuk melakukan monitoring dan memantau pelaksanan protokol kesehatan di 53 perusahaan di Batam,” tambah Andi, Selasa (2/6/2020).

Lebih lanjut dikatakan Andiantono, Pegawai BP Batam yang ditugasi untuk memonitoring kegiatan di perusahaan-perusahaan tersebut mendapat tugas untuk memantau kegiatan yang dilakukan di perusahaan, apakah sudah sesuai dengan protokol kesehatan dan aturan dari pemerintah.

"Jika perusahaan tidak mengindahkan protokol kesehatan tersebut maka akan diberikan peringatan, dan jika sudah diperingati berkali-kali, tetapi tidak mematuhi protokol kesehatan akan dilakukan tindakan oleh pihak yang berwenang," katanya.

Menurut Andiantono, pihaknya juga akan berkordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batam.

Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal itu juga mengimbau agar perusahaan mengikuti protokol kesehatan, dan dalam hal ini BP Batam turut membantu memantau dalam pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan perusahan di Kota Batam. (Ril)

Aman DPRD Batam Minta Setiap Perusahaan Lebih Utamakan Keselamatan Kerja

 
Anggota DPRD Kota Batam, Aman, S.Pd.

Dinamika Kepri, Batam - Menanggapi kecelakaan kerja kerap terjadi di perusahaan-perusahaan khususnya di galangan Kapal di Kawasan Tanjunguncang, Batam hingga tak jarang mengakibatkan kematian, ditanggapi serius Aman anggota DPRD Batam.

"Tentunya ini menjadi pertanyaan besar, seperti apa penerapan pengawasan yang dilakukan selama ini?,"  kata Aman penasaran, Rabu (6/5/2020), lansir kwarta5.com

"Nah ini yang akan kami pertanyakan tentang  bagaimana pengawasan selama ini, sehingga perusahaan-perushaan tersebut  tidak mengikuti SOP," sambungnya.

Aman mengatakan, dengan seringnya terjadi kecelakaan kerja, ia menyimpulkan bahwa masih banyak perusahaan yang melanggar standar keselamatan kerja.

"Jika standar keselamatan kerja dipatuhi, tentunya dapat meminimalisir kecelakaan kerja. Agar tidak terus terulang, Kita belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya," ujar Aman.

Lanjut Aman, untuk menghindari kecelakaan kerja, pintanya pihak perusahaan-perusahaan dapat lebih meningkatkan perlidungan kerja (Safety) bagi para pekerja.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta agar Dinas terkait bertindak tegas, dengan mengeluarkan surat peringatan dan sanksi lainnya.

"Pemerintah harus kasih peringatan keras, bila perlu sampai pencabutan izin perusahaannya dan pengawasannya harus harus rutin dilakukan. Kalau untuk pengawasan, saat ini domainnya ada di Disnaker Provinsi Kepri," ucap Aman.

Terkait para korban kecelakaan kerja, ia mengatakan, pihaknya akan terus berupaya memberikan bantuan kepada korban dengan melakukan pemanggilan terhadap pihak perusahaan.

Ia juga meminta agar para keluarga korban kerja dapat melaporkannya ke DPRD agar dilakukan upaya pemanggilan atau hearing terhadap perusahaan yang bersangkutan.

Namun untuk saat ini, bagi sudah ada yang melaporkan, ia minta bersabar dengan kondisi pendemi Covid-19 saat ini.

"Selama ini, laporan dari keluarga korban selalu kami tangani bahkan kami fasilitasi, namun dengan keadaan sekarang ini, kita tidak mungkin mengadakan rapat fisik, bahkan beberapa kali paripurna saja kita melaui dengan teleconference," tutupnya. (Red)

Cegah Penyebaran Covid-19, Ini Pesan Ceo BPJamsostek Agus Susanto

 
Direktur Utama BPJamsostek, Agus Susanto.

Dinamika Kepri, Jakarta - Kepada peserta BPJAMSOSTEK yang kami hormati, Assalamualaikum Wr Wb, Salam Damai Sejahterah untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Saat ini kita sedang berjuang untuk menekan penyebaran Corona virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. Pemerintah telah menerapkan kebijakan social dan physical distancing dengan mengurangi kontak antar individu yang beresiko besar terhadap penyebavan virus mi.

Demi mendukung kebijakan pemerinlah tersebut, kami memberlakukan Work From Home (MFH) secara bergantian serta mengaktifkan protokol Lavak Asik (Layanan Tanpa Kontak Fisik) di seluruh kantor cabang, sehingga diharapkan peserta tetap terlayani dengan baik tanpa harus meninggalkan rumah. Kebijakan ini diambil demi keselamatan dan kesehatan peserta dan karyawan yang menjadi prioritas utama kami.

Protokol Lapak Asik merupakan layanan online via website dan aplikasi BPJSTKU yang memungkinkan peserta dapat melakukan klaim tanpa kontak fisik dengan petugas kami. Namun apabila tidak berhasil menyelesaikan prosedur online, peserta yang telah terdaftar tetap dapat dilayani di kantor cabang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Tindakan preventif kami terapkan di kantor cabang, di antaranya pengecekan suhu tubuh, menyediakan hand sanitizer, penggunaan dropbox, serta meneyesuaikan jam operasional mulai dari pukul 09:00 sampai dengan pukul 15: 00 waklu setempat.

Mempenimbangkan imbauan pemorimah daerah setempat, untuk kantor cabang di wilayah DKI Jakarta dan beberapa daerah lain kami melakukan pelayanan melalui online dan meniadakan operasional fisik hingga waktu yang belum ditentukan.

Kami juga menyiapkan beragam kanal informasi yang dapat diakses antara lain Layanan Masyarakat l75, situs www bpjsketenagakerjaan.go.id dan Twitter @bpjstkinfo atau Facebook BPJS Ketenagakerjaan.

Atas nama BPJAMSOSTEK, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Peserta dan momohon maaf atas penyesuaian layanan ini. Kami berkomitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik di tengah kondisi yang sangat memprihatinkan seperti sekarang ini.

Marilah kita saling menjaga optimisme dan menguatkan satu sama lain sehingga Indonesia dapat segera bangkit, dan kita selalu diberikan kesehatan serta kembali semangat membangun negeri.

Salam hangat,

Agus Susanto 
Direktur Utama

(Ag)

Ribuan Buruh di Batam Kembali Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law

 
Suasana unjuk rasa ribuan buruh di depan Kantor Walikota Batam, Senin (2/3).

Dinamika Kepri, Batam - Ribuan Buruh dari berbagai organisasi kembali demo di halaman Kantor Walikota Batam untuk menolak draf Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, Senin (2/3/2020).

Buruh yang datang dari berbagai perusahan tersebut meminta kembali kepada pemerintah Kota Batam agar menolak Omnibus Law yang dirancang oleh pemerintah pusat.

"Kami minta kepada walikota dan DPRD kota Batam untuk menolak Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dirancang oleh pemerintah pusat," ungkap seorang buruh berorasi.

"Kami dari buruh menilai bahwa apa yang dirancang oleh pemerintah pusat, terhadap RUU Omnibus Law sangat celaka terhadap buruh. Kalau kemarin kita melakukan aksi karena Omnibus Law belum disahkan, sekarang kita melakukan aksi RUU Omnibus Law sudah dirancang dan akan disahkan. Maka tidak ada kata lain, selain kata menolak," katanya lagi.

Hingga berita ini dipublis pada pukul 12:12 Wib, buruh masih melakukan aksi dan mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. (Ril)

Unjuk Rasa, Buruh di Batam Tolak RUU Omnibus Law

 
Putra Respationo Yustisi saat menerima surat peryataan sikap dari Ketua Konfederasi SPSI Kepri Imanuel Purba di depan kantor DPRD Kota Batam, Rabu (12/2). (F/Alfred Pakpahan) 

Dinamika Kepri, Batam - Sebagai bentuk upaya penolakan Rancangan Undang-Undan (RUU) Omnibus Law, ratusan buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kepri dan Kota Batam, Rabu (12/2) melakukan aksi unjuk rasa damai di depan kantor DPRD Kota Batam.

Saat orasi, Ketua Konfederasi SPSI Kepri Imanuel Purba mengatakan, Penolakan RUU Omnibus Law yang mereka lakukan, karena ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan harapan buruh.

Selain itu, ia juga sangat menyesalkan langkah pemerintah yang tidak melibatkan serikat pekerja maupun dewan pengupahan dalam pembahasan RUU Omnibus Law itu.

"Sampai saat ini buruh di seluruh indonesia belum jelas mengetahui apa isinya dari RUU Omnibus Law tersebut karena buruh tidak dilibatkan dalam pembahasannya. Makanya itu kami menolaknya," kata Imanuel Purba saat berorasi.

"SPSI melakukan penolakan RUU Omnibus Law bukan hanya di Batam dan Kepri, tetapi di seluruh indonesia," kata Imanuel lagi.

Setelah melakukan orasi penolakan, kemudian pengurus SPSI menyerahkan surat peryataan sikap kepada anggota DPRD Kota Batam. Pernyataan sikap itu diterima oleh Thomas A Sembiring, Putra Yustisi Respaty dan Tumbur M Sihaloho.

"Surat peryataan sikap ini kami terima dan akan kami sampaikan ke pemerintah pusat," kata Putra Respationo Yustisi.

Buruh mengharap, dengan disampaikannya surat peryataan sikap itu ke pemerintah pusat, buruh bisa dilibatkan untuk membahas RUU Omnibus Law.

Dalam surat peryataan sikap itu, buruh dengan tegas menolak pernyataan RUU Omnibus Law dan UU Ketenagakerjaan yang dianggap telah menghambat investasi masuk ke indonesia.

KSPSI sangat mendukung investasi yang masuk ke Indonesia, namun dengan catatan, tidak merugikan dan mengurangi hak-hak pekerja/buruh.

Melalui DPRD Kota Batam, buruh meminta agar pemerintah pusat memberikan dukungan melalui surat resmi agar penyusunan draf Omnibus Law 'Cipta Lapangan Kerja' klaster Ketenagakerjaan dengan melibatkan unsur pimpinan serikat perkerja buruh agar penyusunan draff Omnibus Law tetap berpijak kepada kesejahteraan pekerja dan melindungi keselamatan kerja bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Buruh juga menuntut pencabutan klaster ketenagakerjaan yang mana di dalam rancangan undang-undang cipta lapangan kerja dianggap merugikan pekerja/buruh indonesia. (Ag)
Scroll to top