DINAMIKAKEPRI.COM

Ketua Kwartir Daerah Provinsi Kepulauan Riau H TS Arif Fadilah (kanan).

---

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Ketua Kwartir Daerah Provinsi Kepulauan Riau H TS Arif Fadilah mengatakan Gerakan Pramuka merupakan organisasi yang fokus kepada pendidikan bagi anak-anak dan remaja dan bukan merupakan organisasi bantuan sosial. Namun Gerakan Pramuka tetap aktif melaksanakan berbagai kegiatan bakti sosial, bakti masyarakat, dan pembangunan masyarakat.

“Kode kehormatan Gerakan Pramuka yaitu berupa Dwi Satya, Tri Satya, Dwi Darma dan Dasa Darma Pramuka, yang bagian utamanya adalah untuk menekankan kita agar dapat menolong sesama dan mempersiapkan diri serta ikut membangun masyarakat,” ujar Arif saat menjadi Pimpinan Upacara Hari Pramuka ke-59 di Aula Wan Seri Beni Dompak, Tanjungpinang, Selasa (25/8).

Dalam amanahnya, Arif mengatakan dengan mengankat “Peran Gerakan Pramuka Ikut Dalam Membantu Dalam Penanggulangan Bencana Covid-19 dan Bela Negara” tema ini juga menjadi tema utama seluruh aktivitas dan kegiatan gerakan pramuka pada tahun 2020 ini.

“Ini adalah perwujudan semangatnya para Pramuka untuk ikut membantu menanggulangi pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih menjadi masalah besar bagi Daerah, bahkan di seluruh dunia,” ungkapnya.

Gerakan Pramuka telah lahir sejak 59 tahun yang lalu, bahkan gerakan kepramukaan ini dimulai sudah lebih dari 110 tahun yang lalu, gerakan ini merupakan suatu organisasi pendidikan dengan nama lengkap gerakan pendidikan kepanduan Praja Muda Karana.

“Pramuka merupakan suatu organisasi pendidikan non formal, untuk melengkapi pendidikan informal di lingkungan keluarga dan masyarakat, serta pendidikan formal di institusi-institusi pendidikan baik swasta maupun negeri,” imbuh Arif.

Arif juga menjelaskan kegiatan bakti sosial yang dilakukan para Pramuka merupakan bagian dari pendidikan karakter, untuk menumbuhkan kaum muda yang memillki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, peduli, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa.

“Kita selalu diajarkan sikap siap menolong dan membantu yang dilakukan sejak usia muda, agar dapat menumbuhkan sifat empati, berpengertian, bertoleransi, dan hidup damai bersama, tanpa memandang perbedaan yang ada, baik suku, agama, ras maupun aspirasi politik,” terangnya.

Lanjutnya, Gerakan Pramuka juga mendorong para pembina dan pelatih pembina pramuka untuk terus meningkatkan kualitasnya, agar dapat lebih kreatif dan berinisiatif dalam memberikan pembinaan kepada adik-adiknya.

“Itulah sebabnya, sejak terjadinya wabah Covid-19 yang telah melanda negeri kita, Pramuka selalu tanggap dan mengambil bagian dalam upaya penanggulangannya,” tambah Arif.

Diakhir sambutan, Arif mengatas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan Selamat Hari Pramuka Ke-59. Ke depan agar organisasi ini Menjadi harapan untuk dapat lebih baik dan maju bersama.

“Mari kita satu pikiran agar gerakan pramuka dapat semakin berkembang untuk menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kepulauan Riau yang adil dan sejahtera,” tutupnya.

Dalam kesempatan itu, ada 25 orang yang menerima tanda penghargaan yang diserahkan langsung oleh Sekdaprov. Adapun yang menerima tanda penghargaan tersebut antara lain tokoh BP3KR H Huzrin Hood penghargaan Melati, Bupati Bintan H Apri Sujadi penghargaan Melati dan Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam penghargaan Melati.

Sekdaprov juga menyerahkan alat semprot dan Masker Ke Kwarda Kepri yang diterima oleh Ketua Harian Kwarda Kepri dan Kwartir Daerah Provinsi Kepri melaksanakan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta memberikan cendramata dari Bawaslu untuk Kwarda Daerah Gerakan Pramuka Kepri. (Ril)

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Sekda Prov. Kepri, H. T. S. Arif Fadillah mengatakan bahwa sesuai arahan dari Deputi Kemenko Perekonomian saat membuka Webinar Percepatan Digitalisasi Daerah bahwa pentingnya digitalisasi sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan untuk semakin baik lagi kedepan, serta dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan inovasi elektronifikasi ini,” ujar Arif usai Webinar dari Rupatama lt.4, kantor Gubernur Dompak, Rabu (8/7).

Adalah ETP (Elektronifikasi Transaksi Pemda) yang menjadi fokus pembahasan dalam Webinar, yang menurut Deputi Kemenko Perekonomian menjadi kebutuhan utama yang terus di dorong.

Arif pun saat berkesempatan untuk memberikan paparan menyampaikan sejumlah aplikasi berbasis online yang sudah diterapkan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, Arif juga menyampaikan langkah-langkah percepatan Implementasi Eklektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) Provinsi Kepri menuju Era New Normal, maka Pemprov Kepri:

1. Bekerjasama lebih intens lagi dengan Bank Indonesia dalam upaya mendukung aplikasi QRIS di lingkungan Pemprov dan kabupaten/kota, baik bagi OPD terkait: BPKAD, BP2RD, DISDUKMKOP, Dispar, Disperindag, Distanpangan, Disdukcapil, Diskominfo maupun para mitra (pihak ketiga)
2. Saat ini sedang menerapkan aplikasi daftar hadir berbasis online melalui smartphone guna memberiksn kemudahan kepada seluruh pegawai di masa pandemi covid-19 ini.
3. Transformasi Provinsi, Kabupaten dan Kota Indsutri 4.0. yakni:

A. Wisata: Menerapkan IT sebagai pendukung servis di area wisata agar memiliki standar internasional dan mendukung transformasi ekonomi kreatif melalui smartphone.
B. Pendidikan: Meningkatkan kualitas murid dan guru melalui teknologi IT mendukung transformasi digital.
C. UKM: Membuat transformasi UMKM melalui mobile aplikasi dan QRIS.
D. IKM: Membuat transformasi Industri kecil dan menengah melalui mobile aplikasi dan QRIS.
E. Kominfo: Smart City mentransformasikan pelayanan agar masyarakat lebih mudah dan cepat.

“Jika semua sudah lengkap, Tahun 2021 smart city kita insya Allah berjalan maksimal. Apalagi dengan adanya Keppres nanti bisa semakin mempercepat,” lanjut Arif.

Pemprov pun kata Arif menyambut baik serta ikut mendukung penuh pelaksanaan ETP ini kedepan, tentunya tetap terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat bagaimana mekanisme pelaksanaannya.

“Dengan webinar ini kita bisa tahu tahapan dan rangkaian pelaksanaan ETP ini kedepan seperti apa. Juga untuk menyamakan persepsi baik di pusat maupun di daerah,” lanjut Arif.

Dalam pada itu, Deputi Bidang Koordinasi Daerah Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan bahwa dalam rangka percepatan digitalisasi ini menjadi semakin relevan karena tidak terlepas dengan kondisi pandemi saat ini, peran digital semakin vital terhadap perekonomian nasional, karena hampir semua aspek kegiatan perekonomian tidak terlepas dari digitalisasi.

“Apalagi ditengah pandemi, di era new normal maupun kedepan nanti kebiasaan digital role ini perlu di kembangkan dan di perluas,” kata Iskandar.

Berbagai tantangan dalam pelaksanaan ETP ini seperti regulasi dan kelembagaan maupun pengetahuan pelaksana juga koordinasi dari pusat daerah yang harus di selesaikan bersama.

“Berkembang pesatnya Ekonomi digital menjadi hal yang utama. Pemerintah mendorong Pemda agar tidak ketinggalan untuk melakukan digitalisasi semua transaksinya,” lanjut Deputi.

Dalam data yang tertera per Mei 2020, Deputi mengatakan bahwa sebanyak 81,16 persen Pemda tingkat Provinsi juga kabupaten dan kota sudah masuk kedalam tahap transformasi dan sudah 13,83 persen yang telah masuk ketahap ekspansi

“Digitalisasi menjadi kebutuhan utama, perkembangan digital semakin melesat maka perlunya percepatan dan perluasan digitalisasi ini di semua aspek kegiatan perekomian,” tambahnya.

Deputi juga menambahkan bahwa saat ini sedang di susun Keppres untuk ETP, yang mana mencakup 3 hal, yakni: 1. Penguatan landasan hukum; 2. Landasan pembentukan forum/lembaga koordinasi dan harmonisasi kebijakan ETP; 3. Mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, terwujudnya keuangan inklusif dan integrasi ekonomi serta keuangan digital nasional.

Senada dengan Kemenko Perekonomian, Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng juga mengatakan, dalam situasi penuh tantangan saat ini, teknologi dapat semakin meningkatkan kinerja.

“Adapun tema yang di usung dalam webinar ini relevan karan menjadi salah satu prioritas visi Pemerintah yakni Indonesia Maju,” kata Sugeng.

Visi yang di jabarkan itu terdapat kata Indonesia yang berpendapatan tinggi dan Indonesia yang digital. Dalam menjaga dan meningkatkan pendapatan baik di daerah maupun nasional maka sumber ekonomi baru yang harus terus digali.

“Maka dukungan pemerintah daerah penting bagi kemajuan indonesia kedepan dengan digitalisasi daerah,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam mendorong tranformasi ekonomi kedepan, BI sudah menyusun blue print sistem Pembayaran Indonesia 2025, berbagai upaua dalam mendorong integrasi dan program elektronifikasi. 3 area utama dalam fokus digitalisasi, antara lain: 1. Bansos; 2. Transportasi dan 3.Transaksi Pemerintah Daerah.

Membahas Transaksi Pemerintah Daerah, dengan elektronifikasi maka akan berprinsip aman, efisien dan terjangkau untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik lagi, transparansi serta tentunya memberikan kemudahan,” tambahnya.

Usai dibuka, webinar di lanjutkan dengan paparan dan sesi tanya jawab, untuk narasumber sendiri hadir Kepala DKSP Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Moch. Ardian, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto dan Perwakilan Ditjen Aptika Kementerian Kominfo Bambang Dwi Anggono. (Ril)

Sekda Kepri H.TS. Arif Fadillah tinjau Pelabuhan Roro dan Bongkar Muat Bandar Nakhoda Linggi di Kampung Mentigi, Tanjunguban, Rabu (17/6).

---

Dinamika Kepri, Bintan - Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H.TS. Arif Fadillah didampingi oleh Kepala Biro Pembangunan Aries Fhariandi dan Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Junaidi meninjau Pelabuhan Roro dan Bongkar Muat Bandar Nakhoda Linggi di Kampung Mentigi, Tanjunguban, Rabu (17/6).

Dalam peninjauan kali ini, Arif melihat kesiapan kelayakan fisik pelabuhan yang diproyeksikan menjadi pelabuhan Roro dan Bongkar muat untuk barang serta kebutuhan pokok untuk wilayah Kabupaten Bintan dan sekitarnya.

“Kalau sudah layak, mulai saja difungsikan pelabuhan ini, baik untuk Roro maupun untuk bongkar muat. Sambil berjalan nanti dilengkapi kembali fasilitas sarana dan prasarana penunjang kepelabuhan di sisi darat pelabuhan, baik berupa kantor pengelola pelabuhan, parkiran, gudang serta jalan menuju pelabuhan yang saat ini belum diaspal,” pinta Arif.

Dengan hadirnya pelabuhan resmi Bongkar Muat ini  Arif meyakini bahwa Kabupaten Bintan, khususnya Tanjunguban akan berubah menjadi kota yang lebih maju dan sejahtera karena arus barang dan arus uang akan semakin lancar mengalir sehingga pergerakan ekonomi juga akan semkain baik.

“Kota yang dekat dengan pelabuhan dengan pengelolaan yang bagus biasanya akan tumbuh menjadi kota yang lebih maju karena perputaran ekonomi yang lebih lancar,” jelasnya

Kepada Pemerintah, masyarakat dan pengusaha di Kabupaten Bintan Arif menghimbau untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun oleh Pemprov Kepri ini dengan semaksimal mungkin untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Sekarang Pemerintah telah sediakan pelabuhan resmi untuk kegiatan bongkar muat, saya harap masyarakat bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Bagi pengguna jasa pelabuhan tidak resmi selama ini untuk memasok kebutuhan pokok di Bintan, saya himbau lebih baik menggunakan pelabuhan ini karena tarifnya sangat terjangkau dan pastinya akan lebih menguntungkan,’” jelas Arif.

Sementara itu Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Junaidi pada kesempatan ini menjelaskan kepada Sekda bahwasanya pelabuhan ini walaupun belum sepenuhnya memiliki fasilitas yang selayaknya namun hingga saat ini pelabuhan ini telah beroperasi untuk kegiatan bongkar muat walaupun masih dalam skala yang belum besar.

“Aktivitas bongkat muat semen yang selama ini masih menumpang di Pelabuhan ASDP saat ini telah dipindahkan ke pelabuhan ini. Ke depan, kita juga berharap bongkar muat sembako bisa dipindahkan dari beberapa pelabuhan rakyat yang ada di Tanjunguban ke pelabuhan bongkat muat di Kampung Mentigi,” jelasnya.

Selain itu Junaidi juga menyampaikan kabar gembira bahwasanya KMP Bahtera Nusantara 1 yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan RI telah tiba di pelabuhan Kampung Mentigi saat ini dan akan melayani rute Tambelan-MatakAnambas – Natuna hingga ke Sintete Sambas Pontianak dan kembali lagi ke Tanjunguban.

“Kapal roro berkapasitas 1.500 GT dengan 2 tingkat ini  akan betolak dari pelabuhan Tanjunguban hingga ke Sintete Pontianak dan akan kembali lagi ke Tanjung uban dengan estimasi perjalanan 7 hari," ucapnya.

"Dalam bulan ini juga akan datang satu lagi kapal roro dengan kapasita yang lebih besar dari ini, juga bantuan dari Kementerian Perhubungan RI untuk melayani kebutuhan pelayaran di pulau-pulau yang ada di Kepri. Semoga dalam bulan ini kedua kapal ini dapat segera dioperasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kepri,” tutupnya (Ril)

Sekda Kepri, H. TS. Arif Fadillah.

---

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H. TS. Arif Fadillah mengatakan bahwa Refocussing dan Rasionalisasi anggaran merupakan kebijakan Pemerintah Pusat secara Nasional yang harus dipatuhi dan diikuti oleh seluruh Pemerintah daerah.  Refocussing dan Rasionalisasi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden, Permendagri serta SKB tiga Menteri yang menekankan penyesuaian anggaran difokuskan untuk penanggulangan bencana Covid-19.

"Jadi untuk kegiatan pada semua OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan kita lakukan penyesuain berdasarkan kebutuhan anggaran penanganan Covid," kata Arif saat memimpin Rapat Finalisasi Refocussing dan Rasionalisasi Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020 di Ruang Rapat Utama Lantai IV, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, (8/6/2020).

Turut hadir pada kesempatan ini Asisten Adminitrasi Umum Setda Provinsi Kepulauan Riau serta seluruh  Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Refocussing dan Rasionalisasi lanjut Arif perlu untuk dilakukan karena dalam perjalanan Pemerintah Provinsi  juga mengalami penurunan penerimaan dari pusat baik Dana Bagi Hasil, Dana alokasi Umum, mapun Dana Alokasi Khusus sehingga mengurangi kemampuan daerah dalam menggerakan roda pembangunan dan pemerintahan.

"Dampak dari covid ini kita mengalami penurunan penerimaan sekitar kurang lebih Rp700 miliar ditambah lagi kita juga harus menyediakan anggaran untuk penaggulangan covid sebesar Rp230 miliar. Oleh karena itu sejumlah kegiatan harus kita hentikan, dan kami harap dimaklumi serta dipahami oleh masing-masing pimpinan OPD," harap Arif.

Adapun kegiatan yang akan  direfocussing dan Rasionalisasi terutama belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah, belanja barang habis pakai, belanja cetak penggandaan, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pemeliharaan, belanja sewa gedung, belanja sewa mobilitas dan alat berat, belanja makan minum, sosialisasi, workshop, pelatihan FGD dan lainnya yang mengundang orang banyak.

"Rincian kegiatan yang terimbas direfocussing dan rasionalisasi telah ada di Bappeda saat ini. Rinciannya akan segera masuk ke setiap OPD untuk segera ditindaklanjuti. Bagi OPD, yang kegiatannya telah berjalan namun terkena rasionalisasi agar segera berkoordinasi dengan Bappeda untuk menggantinya dengan kegiatan lain dengan nominal pemotongan yang sama," kata Arif.

Sementara itu untuk kegiatan Fisik dan kegiatan strategis yang telah selesai kontrak dan proses lelang pada awal tahun 2020 Arif mempersilahkan untuk dilanjutkan dan diselesaikan perkerjaannya.

"Kegiatan Fisik dan kagiatan strategis kalau sudah siap prosesnya jalankan dan kerjakanlah. Mungkin ada kegiatan yang harus dilelang kembali koordinasi dengan Biro Pengadaan barang dan Jasa. Biro Pengadaan barang dan Jasa juga dapat berkoordinasi dengan Bappeda untuk berbagi informasi mana kegiatan fisik yang masih bisa dijalankan," jelas Arif.

Pada kesempatan yang sama Kepala BPKAD Provinsi Kepulauan Riau Andri Rizal dalam penjelasannya menyatakan bahwa OPD setelah mendapatkan informasi dari Bappeda terkait Refocussing dan Rasionalisasi anggaran maka secepatnya untuk memerintahkan kasubbag Perencanaan untuk melakukan penyesuaian Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang disesuaikan dengan SKB tiga Menteri.

"Segera sampaikan RKA perubahan terbaru tersebut kepada BPKAD dan selanjutnya akan kami review kembali, menyesuaikan dengan ketentuan SKB 3 menteri, setelah dilakukan review maka RKA tersebut dapat di entri kedalam sistem. Untuk semua tahapan ini agar berjalan cepat dan sesuai dengan yang diharapkan maka kami siap memberikan pendampingan bagi OPD yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut," jelasnya. (Ril)

Suasana rapat finalisasi Simda Integrated di Ruang Kerja Gedung A Lt.3, Kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (11/2).

---

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Arif menegaskan pentingnya Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih, harus segera diaplikasikan secara menyeluruh.

"Simda sebagai kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja, harus bisa secara menyeluruh terlaksana tahun 2021," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah saat memimpin Rapat Finalisasi SIMDA Integrated di Ruang Kerja Gedung A Lt.3, Kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (11/2).

Arif meminta semua pejabat terkait agar segera menyelesaikan setiap tahapan prosedur. Apalagi sesuai arahan KPK, Simda untuk Kepri harus terintegrasi segera dan Pemda pun sudah dipayungi BPKP yang siap membantu.

" Untuk itu, segala kekurangan dari keluhan-keluhan yang terjadi kedepan, harus segera diperbaiki tentunya sesuai aturan yang berlaku. Misalnya permasalahan jaringan internet yang tidak lancar, tentu sejak awal kita sudah bisa prediksi dan segera tindaklanjuti,” lanjutnya.

Terakhir, Arif tetap meminta komitmen penuh dari Dinas terkait yang fokus dalam penyempurnaan SIMDA ini, apalagi agenda ini setiap alur saling berkaitan dan kesemuanya harus benar-benar siap.

"Intinya kita kerja cepat dan tepat. Kebersamaan dan Koordinasi intens diperlukan. Jika ada kendala segera di diskusikan agar dapat segera selesai," tutupnya.

Sementara itu, Kadis Kominfo Zulhendri mengatakan bahwa perkembangannya hingga kini secara teknis pelaksanaan Simda terintegrasi sudah siap dan akan masuk ket pelaksanaan secara menyeluruh di tahun 2021.

Zulhendri melanjutkan, bahwa saat ini SK Gubernur terkait Hak Akses di masing-masing OPD dan koordinator (Hak akses pemanfaatan Aplikasi E-SSH, E-Pokir, E-Planning, E-Monev, E-Budgeting, E-Money, E-Sakip) sudah dalam tahap proses penyelesaian di biro Hukum.

"Kita targetkan tahun 2021 sudah dilaksanakan secara maksimal," kata Zulhendri.

Selain itu, teknis dilapangan akan melengkapi dan antar Pemda dan BPKP selaku jembatan penghubung sudah sinkron. Hingga kini masih terus dilakukan sosialisasi terkait pemahaman Simda Integrated kepada Pejabat terkait di setiap OPD. (Ril)

Dinamika Kepri, Tanjungpinag - Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah membuka Rapat Penyusunan Bahan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Tahun 2021 dan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan Daerah di Hotel CK Tanjungpinang, Rabu (16/10).

Dalam sambutannya, Sekda Arif mengatakan Kepri yang wilayahnya berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga dan sebagai beranda terdepan NKRI, perlu penguatan pembangunan di berbagai sektor salah satunya adalah wilayah perbatasan.

“Perbatasan merupakan wilayah sentral, apalagi Kepri termasuk wilayah perbatasan, pembangunannya perlu perhatian khusus selain dalam rangka menjaga kedaulatan negara,” kata Arif.

Arif melanjutkan, daerah kepulauan yang Kepri miliki dengan 96 persen wilayah lautnya tentu sebagian besar masyarakatnya hidup di pulau-pulau, keterbukaan akses konektiviti antar pulau harus terus di gesa sehingga pembangunan yang di gagas terlaksana.

“Kita optimis jika wilayah perbatasan ini menjadi prioritas, kesejahteraan masyarakat akan didapat secara merata. Tentu kita ingin daerah kita di berbagai penjuru menikmati pembangunan,” lanjut Arif.

Maka dalam rapat inilah diharapkan Arif akan memunculkan dokumen yang komperhensif mengenai pembanguann wilayah perbatasan di Kepri antar Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dalam hal ini BNPP.

“Ini kesempatan emas bagi teman-teman untuk menyerap ilmu dari materi yang disampaikan, apa yang harus dibuat dan bagaimana meningkatkan pertumbuhan, pembangunan, pelayanan dan kesejahteraan di wilayah perbatasan,” tambah Arif lagi.

Sementara itu, Plt Sekretaris BNPP RI Suhajar Diantoro selaku narasumber memberikan paparan umum terkait Arah Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Negara (Kepulauan Riau).

Suhajar mengatakan selama 5 tahun (2014-2019) Presiden Jokowi terus menggesa pembangunan wilayah perbatasan di Indonesia itu di buktikan dengan sejumlah pencapaian kinerja yang dilakukan BNPP RI.

“Saat ini kita sedang menyusun rencana induk pengelolaan perbatasan untuk jangka 5 tahun kedepan lagi,” kata Suhajar.

Oleh karna itu lanjut Suhajar, dari Rapat inilah dilakukan masukan dan ide yang didapat dari kabupaten dan kota yang ada di Kepri untuk tahun 2021, dilakukan lebih awal pada 2019 agar hasil dari rapat ini dapat disertakan kedalam setiap Musrenbang mulai di tingkat paling bawah hingga atas.

“Nanti akan dihasilkan sebuah dokumen terintegrasi, apa yang akan di bangun, di inventarisir apa yang sudah dan masih dibutuhkan daerah perbatasan,” lanjutnya.

Kemudian, Kabag Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepri Alfian melaporkan maksud diselenggarakannya Rapat ini adalah agar terselenggarakannya koordinasi terkait penyusunan batas wilayah negara. Kemudian tujuan antara lain: 1. Menghimpun bahan dan kebijakan strategis sebagai pedoman rencana aksi; 2. Memfasilitasi kabupaten dan kota dalam pembahasan kawasan perbatasannya dalam menyusun langkah strategis dan program terkait pengelolaan perbatasan; dan 3. Memperjelas kebijakan dari kelembagaan terkait.

Peserta sendiri diikuti sebanyak 40 orang yang berasal dari OPD terkait di masing-masing kabupaten dan kota se-Kepri, dengan mengundang Narasumber yakni Plt Sekretaris BNPP RI Suhajar Diantoro dan Deputi Bidang Pengelolaan Perbatasan BNPP RI Robert Simbolon dan Kepala Biro Hukum BNPP Gutmen Nainggolan.(Ril)

Arif FadillahSekda Kepri saat memberikan sambutan pada Pembukaan acara Pembinaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Hotel Aston, Tanjungpinang, Rabu (3/07).

---

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H.TS. Arif Fadillah mengatakan globalisasi dan keterbukaan akibat perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi tantangan eksternal yang sangat kuat, persaingan  juga sangat ketat. Kunci untuk memenangkan persaingan tersebut tentunya adalah pemberian pelayanan yang terbaik.

“Pelayanan kepada publik saat ini tidak bisa disajikan biasa-biasa saja karena telah terjadi perubahan zaman dan setiap daerah tentunya berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik. Oleh karena itu kita perlu melakukan terobosan-terobosan yang nyata dalam memenuhi hak masyarakat,” kata Arif saat memberikan sambutan pada Pembukaan acara Pembinaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Hotel Aston, Tanjungpinang, Rabu (3/7/2019).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)  menurut Arif terus mendorong agar Pelayanan publik terus kita ditingkatkan kualitasnya, bukan hanya di tingkat Provinsi namun juga di tingkat Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga terus mendorong serta mendukung agar Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk turut serta melakukan inovasi yang memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Setiap tahunnya Kemenpan RB terus melaksanakan kompetisi dalam rangka menjaring setiap daerah yang telah melakukan inovasi terbaik dalam pelayanan publik. Saya yakin baik Provinsi, Kabupaten dan Kota telah melakukan inovasi tersebut, namun agar bisa sesuai dengan standard yang telah ditetapkan oleh Kemenpan maka perlu lagi kita untuk belajar. Oleh karena itu saat ini kita datangkan Ahli dalam Bidang Inovasi pelayanan Publik dalam rangka membimbing kita semua agar inovasi yang dihasilkan bukan hanya bermanfaat namun juga sesuai dengan standard yang ditetapkan oleh Kemenpan,” ujar Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan bahwa Inovasi “Cegah Stunting Bersama Dokter Keluarga” yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau saat ini  telah masuk kedalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik berdasarkan pengumuman yang dilakukan di laman resmi Kementerian PANRB (menpan.go.id) pada Selasa (21/5/2019).

“Kita tentunya berharap prestasi seperti ini bisa ditularkan juga kepada OPD baik di Provinsi maupun di Kabupaten Kota. Kita doakan saja semoga inovasi ini dapat masuk top 40 bahkan menjadi juara dalam Inovasi pelayanan publik untuk instansi pemerintah,” harap Arif.

Kepada peserta yang mengikuti Pembinaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Kepulauan Riau ini Arif berpesan agar belajar dengan sungguh-sunguh karena telah ada ahlinya disini. Aplikasikan apa yang telah dipelajari nanti untuk membuat sesuatu yang bermanfaat dalam perecepatan reformasi birokrasi.

“Semua daerah sekarang belomba-loma untuk melakukan inovasi. Jika kita tidak bergerak sejak sekarang maka kit akan semakin tertinggal. Kita harus tunjukan bahwa Kepri juga bisa membuat inovasi yang bisa dibanggakan hingga ke tingkat nasional,” tutup Arif

Semenetara itu Kepala Biro Organisasi dan Korpri Setda Provinsi Kepulauan Riau Ani Lindawaty dalam laporannya menyebutkan bahwa Pembinaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik ini diikuti bukan hanya OPD dari Provinsi Kepulauan Riau namun juga dari Kabupaten/Kota dengan mendatangkan narasumber dari Universitas Diponegoro Semarang, Titik Djumarti yang merupakan Ahli di Bidang Inovasi Pelayanan Publik.

“Disini kita akan memberikan pelatihan khusus pada OPD agar  bisa menghasilkan inovasi yang disesuaikan dengan standard Kemenpan serta bagaimana cara pengajuan proposal untuk inovasi dimaksud. Hal ini kita ajarkan sehingga bisa menjadi panduan, sehingga Kabupaten/Kota juga paham tentang tata cara mengikuti kompetisi Inovasi Pelayanan Publik,” jelasnya. (Ril)

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H.TS. Arif Fadillah menerima secara langsung rombongan para calon guru besar dari Univesitas Padjajaran Bandung, di ruang rapat lantai III, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/6).

Adapun kunjungan para calon guru besar ini adalah dalam rangka melakukan studi, hubungan kewenangan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi dan pembangunan lokal di daerah Kepulauan, daerah tertinggal, daerah perbatasan dan pemerintahan nasional serta bagaimana pelaksanaan pelayanan dasar di wilayah kepulauan.

Hadir pada kesempatan ini Kepala Dinas PMD Dukcapil Sardison, Kepala Dinas Pendidikan M. Dali, Kepala Dinas Sosial Doli Boniara, Kepala Dinas Kominfo Zulhendri, Kepala Badan Kesbangpol Linmas Lamidi dan Kepala Biro Pemerintahan HAryono.

Arif pada kesempatan ini memaparkan bahwa kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 96% daratan dan 4% lautan membutuhkan kewenangan khusus dari pemerintah pusat untuk mengelola  wilayah ini sehingga kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan dapat tercapai.

“Kami sangat komitmen dalam membangun untuk mensejahterakan rakyat, namun karena kondisi geografis dengan lautan yang luas maka membutuhkan sangat banyak dana untuk pembangunan. Oleh karena itu kami terus mendorong agar rancangan undang-undang daerah Kepulauan segera terealisasi sehingga pembagian DAU bukan hanya berdasarkan luas daratan saja namun juga mempertimbangkan luas perairan,” kata Arif.

Selain itu dengan wilayah laut yang luas sebenarnya merupakan potensi yang bisa mendatangkan pendapatan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Namun sebagai pemilik wilayah lagi-lagi pemda tidak serta merta memiliki kewenangan secara langsung untuk memanfaatkan lautan. Contohnya seperti kegiatan labuh jangkar saat ini belum bisa memberikan manfaat secara langsung bagi pemda karena masih tarik ulur dengan Kementerian Perhubungan RI.

“Mohon ini juga dikaji sebagai bahan studi agar bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah pusat dalam memberikan kewenangan pengelolaan kepada Pemerintah Daerah setempat,” Ujar Arif.

Terkait masalah pelayanan dasar, Arif pada kesempatan ini juga menjelaskan bahwa, Kepulauan Riau yang terdiri dari ribuan pulau memang hingga saat ini terus berusaha untuk mewujudkan agar anak-anak bisa belajar hingga ke tingkat Menengah atas. Selain itu untuk masalah kesehatan, pemerintah saat ini telah meluncurkan program dokter keluarga, dimana para dokter  langsung turun dan mengecek ke rumah-rumah warga. Tujuannya bukan mengobati orang sakit namun lebih kepada mencegah agar orang yang sehat tidak menjadi sakit.

Pemerintah juga terus menggesa pembangunan infrastruktur baik jalan, penyediaan listrik serta pelabuhan. Dengan ketersediaan infrastruktur yang baik maka sektor-sektor akan bergerak, terutama sektor pariwisata akan menggeliat dengan kemudahan akses para para wisatawan. Namun disamping itu memang masih ada permasalahan yang harus diselesaikan seperti masalah para pengungsi yang sekarang menetap di Bintan karena mendapat penolakan dari warga sekitar.

“Beragam permasalahan dan program yang sedang dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi cukup bagus juga untuk dijadikan bahan penelitian. Kami menyambut baik kesimpulan dari studi para calon guru besar ini agar bisa didiskusikan dan diimplementasikan di daerah,” harap Arif.

Sementara itu pimpinan rombongan Prof.Dr. Nandang Alamsyah Delianorr dalam sambutan menyampaikan bahwa penenlitian ini dimaksudkan untuk mencari jawaban, Bagaimana Provinsi Kepulauan menerjemahkan kewenangan yang diberikan UU.No.23 tahun 2014 khususnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang menyangkut pelayanan dasar, apa saja yang menjadi masalah dalam melaksanakan kewenangan berdasarkan  UU.No.23 tahun 2014 hingga saat ini, apakah pengaturan kewenangan berdasarkan UU tersebut sudah lebih baik atau lebih buruk dari pengaturan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya dan bagaimana sebaiknya membangun model kewenangan pemerintah dimasa mendatang.

“Ini adalah berbagai pertanyaan mendasar yang perlu dijawab dalam penelitian ini. oleh karena itu kami pada kesempatan ini berharap agar ada kerjasama dengan dinas atau badan terkait dalam merumuskan dan memecahkan masalah ini sehingga bisa memberikan masukan atau solusi terbaik dalam pelaksanaan penyelenggraan Negara,” harapnya. (Ril)

---

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H.TS. Arif Fadillah saat memberikan santunan ke kaum dhuafa di Masjid Raya Nur Ilahi Dompak, Tanjungpinang, Senin (27/6) sore.

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Sebagai wujud rasa solidaritas dan rasa mengasihi terhadap sesama pada bulan ramadhan, Gerakan Pramuka Kwartir Cabang  Provinsi Kepulauan Riau menggelar acara buka puasa bersama Masyarakat Dompak dan dilanjutkan dengan penyerahan santunan bagi kaum dhuafa di Masjid Raya Nur Ilahi Dompak, Tanjungpinang, Senin (27/6/2019) sore.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H.TS. Arif Fadillah mengatakan acara pramuka peduli terhadap sesama dalam bulan Ramadhan ini merupakan wujud bhakti kepada masyarakat. Ini juga sekaligus melaksanakan program Kwartir Nasional dimana keberadaan pramuka harus siap dan ada untuk masyarakat serta sebagai upaya menanamkan jiwa sosial di hati para anggota.

 “Kegiatan seperti ini setiap tahun dilakukan oleh Kwarda Kepri. Kami berharap bantuan yang diberikan sedikit bisa meringankan beban masyarakat, apalagi menjelang lebaran biasanya harga kebutuhan pokok naik. Semoga bantuan ini bermanfaat,” ucap Arif.

Pada tahun-tahun mendatang Arif berharap pelaksanaan kegiatan dan pemberian bantuan sosial seperti ini bisa lebih besar lagi sehingga menjangkau banyak masyarakat yang ada di Kepulauan Riau.

“Memang pada tahun ini bantuan hanya diberikan hanya pada warga Dompak saja karena kantor pemerintahan dan kantor Kwarda Kepri memang berada di pulau ini, jadi kita fokuskan warga sekitaran yang kita bantu. Namun kita tentunya berharap pada waktu mendatang bantuan juga bisa diterima oleh warga lain yang berada di Kepri. Kita doakan saja, semoga Pramuka semakin meningkat perannya dalam memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat,” ujar Arif.

Selain berbuka puasa dan penyerahan bantuan sembako kepada kaum dhuafa, Arif menjelaskan bahwa Pramuka juga melanjutkan kegiatan lainnya yaitu melakukan I’tikaf dari tengah malam hingga menjelang sahur dan sholat shubuh berjamaah dipusatkan di Masjid Nur Ilahi Dompak. I’tikaf juga dilakukan bersama rombongan haji 2019 dan ICMI Kepri.

“Kita dorong agar Pramuka terus melakukan kegiatan positif dan membangun karakter generasi muda yang berlandaskan agama. Bagi masyarakat yang ingin melakukan i’tikaf diperbolehkan, ajak keluarga, saudara, tetangga, sahabat bahkan teman untuk memanfaatkan hari-hari terakhir ramadhan. Ini adalah kesempatan emas untuk melakukan ibadah, jadi jangan sampai waktu ini terlewat dan kita tidak mendapatkan keberkahan di bulan Ramadhan,” ajak Arif.

Sementara itu Ketua Bidang Humas Kwarda Kepri Sardison dalam laporannya mengatakan bahwa paket sembako yang disedikan untuk dibagikan kepada kaum dhuafa di wilayah Pulau Dompak pada kesempatan ini berjumlah 175 paket.

“Pramuka menyiapkan 145 paket, sedangkan 30 paket disediakan oleh pengurus Masjid Nur Ilahi dompak sehingga total 175 paket yang akan diberikan kepada yang berhak menerimanya,” jelasnya.

Adapun paket sembako ini akan dibagikan kepada 13 Rukun Tetangga (RT) yang tersebar di Pulau Dompak. Paket ini sendiri terdiri dari terdiri dari beras, tepung terigu, minyak goreng, margarin, gula pasir serta sirup.

“Bagi masyarakat yang tidak dapat hari pada hari ini bisa mengambil paket sembakonya pada besok hari di Kantor Kwarda Kepri Dompak, atau bagi lansia atau warga yang sakit sehingga tidak memungkinkan untuk datang mengambil sendiri bisa menghubungi petugas pramuka agar diantarkan hingga ke rumah penerima bantuan,” jelas Sardison. (Ril)

Ariza saat mengahdiri di acara Pembukaan Pesantren Kilat  Ramadhan  warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Narkotika, Batu.18, Tanjungpinang, Rabu (15/5/2019) sore.

---

Dinamika Kepri, Tanjungpinang -  Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Raja Ariza mengatakan pesantren kilat yang diikuti oleh warga binaan sangat penting sekali dilakukan. Terlebih dengan tujuan untuk memberikan wawasan keagamaan  yang bisa dijadikan bekal untuk dunia serta kehidupan akhirat kelak.

“Pemerintah Provinsi Kepri sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan berharap agar kegiatan seperti ini bisa menjadi agenda tahunan. Tentunya kita berharap warga binaan, setelah mengikuti kegiatan ini bisa mendapatkan ilmu yang berguna dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat bermanfaat untuk kehidupan mereka setelah bebas kelak,” kata Ariza saat memberikan sambutan pada acara Pembukaan Pesantren Kilat  Ramadhan Bagi warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Narkotika, Batu.18, Tanjungpinang, Rabu (15/5) sore.

Raja Ariza juga berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, dan semua warga binaan harus dengan serius mengikuti kegiatan positif ini karena dengan belajar agama kita bisa membedakan mana yang benar dan mana perbuatan yang salah. Ditambahkannya bahwa pada bulan Ramadhan ini, ganjaran pahala akan diberikan berkali lipat maka umat harus semangat memacu ibadahnya.

“Kegiatan ini harus terus dilakukan untuk warga binaan, karena mereka butuh pendidikan agama sebagai bentuk untuk menyadarkan mereka kembali kejalan yang benar. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan sukses, menghasilkan peserta yang semakin kuat pemahaman agamanya sehingga ketika telah selesai masa tahanan bisa diterima oleh masyarakat dan tidak kembali terjerumus ke Narkoba, yang tentunya sangat merugikan,” tutupnya.

Ditempat yang sama, Kepala Lapas Kelas II A Tanjungpinang, Misbahudin mengatakan, adapun tujuan mengadakan pesantren kilat ini yaitu untuk melakukan pembinaan spritual terhadap narapidana, agar bisa menuju kejalan yang lebih baik dan benar sehingga bisa menjadi manusia seutuhnya dikehidupan masayarakat kahalayak ramai.

“Dengan adanya pesantren kilat ini, juga diharapkan kepada narapida agar bisa meningkatkan keimananan dan ketakwaan,” ungkap Misbahudin dalam sambutanya.

Dirinya melaporkan bahwa pesantren kilat ini akan diadakan selama tujuh hari, dimulai pada tanggal 16 s/d 23 Mei 2019 mendatang, diikuti oleh 50 peserta dengan materi Alquran dan Hadist, cara bertaubat, tauhid, tafsir serta materi agama lainnya.

“Untuk tenaga pengajarnya berasal dari Kementerian Agama Kabupaten Bintan. Mudah-mudahan pesantren kilat ini berjalan lancar, sehingga bisa membuat narapidana sadar dan bisa berubah apabila keluar dari tahanan,” ujarnya.

Dalam agenda pembukaan pesantren kilat ini, juga disejalankan dengan penandatanganan Baznas Provinsi Kepri tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan adanya siraman rohani yang diisi oleh Ustad Dedi Sanjaya, dan diakhiri dengan buka bersama.

Turut hadir dalam acara tersebut, yakni Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, didampingi oleh Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Marzul Hendri, serta perwakilan dari Kapolres Tanjungpinang, Kapolres Bintan, dan perwakilan dari Dandim 0315 Bintan. (Ril)

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H.TS. Arif Fadillah pukul Gong saat membuka Rapat koordinasi Penyusunan/ Perumusan Bahan Materi Untuk Persidangan (SOSEKDA) tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 di Hotel Aston, Tanjungpinang, Kamis (25/4).

---

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H.TS. Arif Fadillah berharap Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan SOSEK MALINDO yang telah berlangsung kurang lebih 34 tahun bisa berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi Kepri secara keseluruhan.

“Kita berharap bentuk kerjasama ini dalam bentuk yang lebih konkrit dan bisa diimplementasikan untuk kemajuan ekonomi di Kepri. Jangan hanya wacana-wacana dalam rapat pertemuan kerjasama namun implementasi dan implikasi para perekonomian kita tidak terasa sama sekali,” ujar Arif ketika membuka Rapat koordinasi Penyusunan/ Perumusan Bahan Materi Untuk Persidangan (SOSEKDA) tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 di Hotel Aston, Tanjungpinang, Kamis (25/4).

Arif menginginkan setiap ikatan kerjasama yang dilakukan memang sebaiknya memberikan dampak ekonomi secara langsung. Dirinya mencontohkan bahwa pada masa yang lalu, masyarakat Kepri yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga bisa dengan leluasa bertransaksi dagang dengan Negara seperti Singapura dan Malaysia. Namun sekarang hal ini dibatasi sehingga menimbulkan salah satunya ekonomi biaya tinggi.

Arif mengilustrasikan beras yang menjadi kebutuhan pokok, saat ini diimpor dari Thailand. Beras tersebut bukan langsung ke Kepri namun harus ke Jawa dulu, kemudian didistribusikan ke wilayah Kepri. Panjangnya jalur distribusi ini tentunya menyebabkan kenaikan harga bahan pokok tersebut.

Maka dari itu dengan adanya kerjasama ini, harusnya kita bisa mencari formulasi yang tepat untuk memperpendek jalur distribusi sehingga lebih mudah dan murah kebutuhan sampai ke masyarakat.

“Ini yang harus kita dorong, ada dampak ekonominya dari setiap kerjasama. Bagaimana barang bisa kita dapatkan menjadi lebih murah, sehingga daya beli masyarakat terangkat dan pertumbuhan meningkat,” harap Arif.

Mengingat telah lamanya kerjasama ini berlangsung, maka hakikatnya telah banyak usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kepri, namun yang sering terjadi pada anggapan sebagain pihak adalah usulan-usulan yang telah diajukan tersebut belum dirasakan berpengaruh siginifikan terhadp peningkatan pembangunan di kawasan perbatasan.

Oleh karena itu Arif berharap agar OPD di Provinsi Kepri dapat menyampaikan usulan yang kiranya dapat berpotensi untuk meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Kepri.

“Sesekali ada baiknya rapat ini nantinya, turut melibatkan para pimpinan tertinggi baik dari Gubernur dan pejabat yang ada di Johor dan Melaka. Karena kalau pimpinan yang hadir maka keputusan yang diambil akan lebih punya kekuatan yang mengikat dan dapat segera diimplementasikan keputusan tersebut,” tutup Arif.

Sementara itu Kepala Bagian Perbatasan, Biro Administrasi Pemerintahan Provinsi Kepri Ruslan dalam laporannya mengatakan, Rapat Koordinasi Penyusunan/Perumusan Bahan Materi untuk Persidangan (SOSEKDA) ini dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan usulan dari Tingkat Provinsi sebelum dilaksanakan Pertemuan Tim Teknik dan Persidangan ke-18 Kelompok Kerja/ Jawatan Kuasa Kerja Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kepulauan Riau/ Riau-Peringkat Negeri Johor/Melaka Tahun 2019 yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2019 di Kota Batam.

“Melalui media rapat ini diharapkan nantinya dapat dikumpulkan berbagai usulan dari seluruh stakeholder dalam lingkup wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang dapat dikerjasamakan dengan Negeri Johor, Negeri Melaka maupun Provinsi Riau dalam upaya meningkatkan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan pembangunan masyarakat di Provinsi Kepri,” ujarnya. (Ril)

Sekda Lepas Atlet Korpri.

Dinamika Kepri, Tanjungpinang -Sebanyak 51 atlit yang akan mengikuti Pekan Olah Raga Korpri tingkat Provinsi Kepri tahun 2019 secara resmi dilepas Sekretaris Daerah H TS Arif Fadillah. Pelepasan dilakukan sebelum pelaksanaan Apel pagi di Lapangan kantor Gubernur, Pulau Dompak, Senin (15/4) pagi.

Dalam amanatnya, Arif mengatakan bahwa jajaran Korpri sebagai garda terdepan dalam menciptakan reformasi birorkasi yang berkualitas tidak hanya berkompeten dalam menjalankan roda pemerintahan, namun juga dapat berperan aktif dalam menyalurkan potensi yang dimiliki salah satunya dibidang olah raga.

“Keikutsertaan kita dalam pekan olah raga ini sebagai cerminan bahwa Korpri tidak hanya sebagai penggerak roda pemerintahan yang berkualitas namun juga mampu beraksi dibidang olah raga,” ujar Arif.

Selain itu, Arif juga mengatakan bahwa Porprov Korpri sendiri merupakan agenda Nasional yang berjenjang dalam upaya meningkatkan silaturahmi para anggota Korpri, juga dalam upaya berperan aktifnya ASN dalam melahirkan bibit-bibit unggul dibidang olah raga.

“Bagi para kontingen, selamat bertanding, bawa prestasi yang membanggakan untuk Pemprov Kepri,” lanjutnya.

Kemudian, menjelang Pemilu yang akan diselenggarakan pada 17 April mendatang, tak lupa Arif berpesan kepada seluruh Pegawai di lingkungan Provinsi Kepri untuk tetap menjaga netralitas agar Pemilu dapat berjalan dengan kondusif dan lancar.

“Jangan lupa bapak dan ibu sekalian untuk hadir di TPS, karna itu merupakan bagian dari partisipasi kita dalam Pemilu, berperan aktif dalam mensukseskan pesta demokrasi tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Ortal Ani Lindawati melaporkan bahwa pelaksanaan Porprov sendiri dalam upaya untuk menjaring bibit potensial dan meningkatkan bidang olah raga dilingkunan Korpri di Kepri.

“Peran serta Korpri sendiri merupakan partisipasi aktif pegawai yang memiliki kemampuan dan potensinya dalam mensukseskan Porprov,” kata Ani.

Ani pun menjabarkan, penjaringan para peserta yang akan mewakili Pemprov Kepri sendiri telah dilakukan pada tingkat antar OPD pada 21 Maret lalu, para juara disejumlah bidang sendiri juga akan diserahkan piagam penghargaan sebelum pelepasan kontingen.

Pelepasan sendiri ditandai dengan penyerahan bendera pataka oleh Sekda Arif kepada Ketua Kontingen yakni Kabiro Ortal Ani Lindawaty, Porprov Kepri sendiri dilaksanakan pada 28 April-01 Mei 2019 di Kota Tanjungpinang, dengan cabang yang diperlombakan antara lain lomba Marathon (Putra dan Putri), Tenis Meja (Putra dan Putri), Tenis Lapangan (Putra dan Putri), Bulu Tangkis (Putra dan Putri), Bola Voli (Putra dan Putri), Catur dan Futsal. (Ril)

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H.TS. Arif Fadillah mengatakan sebagai ASN yang setiap harinya disibukkan dengan pekerjaan dikantor hendaknya juga jangan sampai melalaikan kewajiban kepada Allah.

“Bekerja akan bernilai ibadah jika pekerjaan apa pun yang kita jalani tidak sampai melalaikan dan melupakan kita dari kewajiban-kewajiban kepada Allah,” ujar Arif saat membuka Pengajian Mingguan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Masjid Nur Ilahi Dompak, Tanjungpinang, Jumat (12/04).

Arif kembali menjelaskan shalat misalnya  adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Maka, jangan sampai kesibukan bekerja mencari karunia Allah mengakibatkan kita meninggalkan shalat walaupun hanya satu kali. Begitu pula dengan kewajiban yang lainnya, seperti zakat, puasa, haji, bersilaturahmi dan ibadah-ibadah wajib lainnya.

“Bekerja adalah tindakan mulia tanpa meninggalkan kewajiban ibadah utama. Keuntungan dunia dapat diraih dengan bekerja. Namun bagi kita yang muslim bekerja itu memiliki manfaat ganda karena selain bisa menjadi kaya di dunia namun juga bisa dapat kenikmatan syurga karena ada nilai ibadah yang terkandung didalamnya,” Ujar Arif.

Sementara itu Ustadz Wijayanto yang menjadi pengisi ceramah pada kegiatan ini mengatakan sangatlah rugi bagi ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau jika niat kerjanya hanya untuk memperkaya diri.

“Niat awal yang salah maka akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik diakhirnya. Jika niat kerja hanya kaya maka segala cara akan dilakukan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara apapun. Namun jika dimulai dengan niat beribadah dalam rangka menghidupi keluarga dengan rezeki yang barokah maka InsyaAllah tidak akan melakukan dan terhindar hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT,” jelasnya.

Lebih lanjut Ustadz Wijayanto menjelaskan orang yang niat kerjanya hanya untuk harta maka akan timbul sifat-sifat buruk lain jika apa yang diinginkan tidak tercapai seperti tidak bahagia, cepat stress, jadinya gampang sakit bahkan cepat mati. Disampingnya itu kerjanya menjadi tidak ikhlas, kerjasama dengan rekan kerja rendah serta muncul sifat iri dan saling fitnah.

“Orang yang orientasi kerjanya hanya harta maka suatu saat apa yang diingikan tidak tercapai maka akan timbul sifat buruk lainnya. Maka mulai sekarang niatkan kerja untuk ibadah,” tegasnya.

Diakhir ceramahnya Ustadz Wijayanto mengingatkan agar para ASN dalam melakukan pekerjaan dunia jangan lupa melaksanakan kewajiban akhirat begitu pula sebaliknya melaksanakan ibadah untuk akhirat bukan berarti sepenuhnya melupakan kewajiban kita  untuk pekerjaan dunia.

“Sebaik-baiknya orang adalah mengerjakan dunia tapi tidak melupakan bahwa akhirat adalah tujuan yang kita pada akhirnya,” tutupnya. (Hzh)