Tampilkan postingan dengan label Pushidrosal. Tampilkan semua postingan

Diropssurta Pushidrosal Kolonel Laut (KH) Dr. Haris Djoko Nugroho, M.Si dan  Kadishidro Kolonel Laut (KH) Ir. Abdul Aziz Muttaqim mengevaluasi survei hidros perairan Palopo Sulsel.

Dinamika Kepri, Jakarta, 29 April 2020 - Guna mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19) dan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) melakukan inspeksi survei di perairan Palopo dengan menggunakan Sarana Video Conference (Vicon).

 Dalam Vicon ini, Tim inspeksi Pushidrosal yang dipimpin Direktur Operasi Survei dan Pemetaan (Diropssurta) Kolonel Laut (KH) Dr. Haris Djoko Nugroho, M.Si dan Kepala Dinas Hidrografi (Kadishidro) Kolonel Laut (KH) Ir. Abdul Aziz Muttaqim, menerima paparan dari Katim Survei Pushidrosal Letkol Laut (P) Agus Sutomo mengenai perkembangan pelaksanaan survei di perairan Palopo, yang meliputi area, waktu, maupun metode survei yang dilaksanakan.

 Dalam Vicon hari pertama, Tim Inspeksi melakukan evaluasi dan melihat keakuratan data survei yang sudah dihasilkan. Hal ini bertujuan agar akuisisi serta kualitas kontrol data hidro-oseanografi di lapangan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh International Hydrographic organization (IHO), sehingga data yang dihasilkan akurat, mutakhir, terpercaya dan yang tidak kalah pentingnya  adalah guna peningkatan Category Zone Of Confident (CatZoc).

 Sedangkan pada hari kedua Tim Inspeksi  melalui vicon melaksanakan pengecekan ke Posko survei, stasiun titik Hidro Pilar (HP), stasiun pasang surut dan stasiun meteorogi. Rekomendasi dari Tim Inspeksi,  berkaitan dengan  sisa waktu yang ada, tim survei diminta melaksanakan recheck kembali data yang dihasilkan agar sesuai dengan standar IHO

 Menurut Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Kapushidrosal)  Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., selama masa pandemik Corona, kegiatan Pushidrosal, baik itu inspeksi survei Pushidrosal, maupun kegiatan-kegiatan lain seperti rapat koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga dilakukan dengan menggunakan sarana Video Conference. Hal ini dilakukan sesuai dengan anjuran pemerintah untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19.

 Survei Hidro-oseanografi di perairan Palopo bertujuan untuk memutakhirkan data batimetri di perairan Palopo  Teluk Bone dan publikasi nautika, yang nantinya digunakan untuk updating peta laut Indonesia no. 138.

 Selain itu,  data yang diperoleh digunakan untuk peningkatan Category Zone Of Confident (CatZoc), ini  dikarenakan data batimetri pada perairan tersebut terakhir di survei pada tahun 1903.  Dengan kerjasama yang saling menguntungkan data yang diperoleh dari hasil survei hidro-oseanografi Pushidrosal dapat digunakan oleh Pemda setempat utuk perencanaan tata ruang di laut dan pembuatan peta Tematik pengelolaan sumberdaya kelautan, sebagai bentuk sumbangsih Pushidrosal terhadap pembangunan kelautan. (Ril)

Dinamika Kepri,  Jakarta - Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) mengadakan penghapusan materiel alat komunikasi (Alkom) yang sudah kadaluarsa (out of date). Selain yang sudah out of date, penghapusan juga dilakukan terhadap alkom yang dalam kondisi rusak berat, sehingga sudah tidak bisa lagi mendukung tugas-tugas Satuan Komunikasi Pushidrosal dan unsur KRI.

Sebelum dilaksanakan penghapusan,  dilakukan pencelaan terhadap alat-alat komunikasi tersebut. Tim Pencelaan Materiil Alat Komunikasi atau Materiil Komunikasi dan Elektronika (Alkom/Matkomlek) Pushidrosal) dipimpin  oleh Kepala Satuan Komunikasi dan Elektronika Pushidrosal (Kasatkom) Mayor Laut (E) Kristiyono, A.Md., S.T. melaksanakan pencelaan terhadap Inventaris Alkom/Matkomlek milik Pushidrosal tersebut  diinventarisir  untuk tahap penghapusan di Gedung Pushidrosal, Jl. Pantai Kuta V / I, Ancol Timur Jakarta Utara, Kamis (23/04/2020)

Adapun kegiatan pencelaan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Kapushidrosal) Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H Nomor Sprin 342/IV/2020 tanggal 16 April 2020.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pencelaan ini dilakukan karena alat tersebut sudah dalam kondisi rusak berat dan tidak layak pakai atau diperbaiki sehingga diusulkan untuk penghapusan dari daftar inventaris kekayaan milik negara khususnya TNI AL.

Beberapa Alkom/Matkomlek yang masuk dalam daftar pencelaan untuk dihapuskan terdiri dari 22 Unit Alat Komunikasi yang dimiliki oleh Satuan Survei Pushidrosal dan Jajaran Kapal Republik Indonesia (KRI) dibawah komando Pushidrosal.

Kegiatan ini merupakan salah satu peraturan Mentri Keuangan RI No.83/PMK.06/2016 Tanggal 16 Mei 2016 tentang tata cara pelaksaan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dan respon serta penjabarannya dituangkan dalam Keputusan Panglima TNI No.Kep/790/IX/2016 tentang teknis tata cara penghapusan BMN berupa Materiil Komunikasi dan Elektronika di lingkungan Kemenhan dan TNI.

Hadir pula dalam acara pencelaan tersebut beberapa staf Satkomlek Pushidrosal, Anggota Sat PAM dan Satuan Provost Pushidrosal. (Ril)

Survei hidro-oseanografi di perairan APBS/APTS Surabaya.

Dinamika Kepri, Jakarta, 29 Maret 2020 - Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL menggelar Operasi Survei dan Pemetaan (Opssurta) hidro-oseanografi perairan Koarmada 2 di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dan Alur Pelayaran Timur Surabaya (APTS) Surabaya.

Opssurta yang dilaksanakan selama 35 hari di APBS/APTS Surabaya ini bertujuan untuk memastikan perairan Koarmada2 aman dilayari oleh Unsur - unsur KRI saat melaksanakan OMP / OMSP, data dan informasi yang dipetoleh akan digunakan  untuk meng update Peta Laut Indonesia (PLI) no 84 dan 96.

Menurut Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, APBS dan APTS Surabaya merupakan alur pelayaran yang cukup padat dengan  perubahan morfologi dan sedimentasi cukup tinggi sehingga sangat dibutuhkan data dan informasi yang akurat dan modern  untuk bernavigasi guna menjamin keselamatan pelayaran bagi Kapal Perang TNI AL dan Kapal niaga.

Selama 35 hari, tim survei Pushidrosal yang berjumlah 15 personel melaksanakan Opssurta Hidro–Oseanografi di bawah pimpinan Letkol Laut (P) Deirus Rizki Khair,S.T.,  dengan kegiatan meliputi: pengambilan data kedalaman (pemeruman), pencitraan dasar  laut, verifikasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran(SBNP), verifikasi data pipa/kabel pemasangan stasion pasang surut, pengukuran arus, pengukuran ketebalan sedimentasi, pengambilan contoh dasar laut, pengambilan contoh air laut, pengukuran CTD, pengamatan meteorologi,verifikasi toponimi dan pengumpulan data geografi maritim.

Keakuratan dan kemutahikran data hidrografi dan oseanografi merupakan suatu hal yang mutlak dibutuhkan dalam meningkatan level kepercayaan dan keselamatan para stakeholder bidang kelautan sesuai amanah pemerintah RI kepada Pushidrosal sebagai Lembaga Hidrografi Nasional.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi perolehan data hidrografi dan oseanografi,  kegiatan survei  diinspeksi oleh Tim Pushidrosal yang dipimpin oleh Dirpotmar Pushidrosal  Kolonel Laut (P) Suhendro didampingi  Kasubditnautik  Letkol Laut (P) Sinung Budi Prasojo, A.md.

Inspeksi ini bertujuan untuk meninjau secara langsung perkembangan pelaksanaan survei yang sedang dilaksanakan oleh tim Pushidrosal meliputi area, waktu serta metode survei apakah telah sesuai dengan yang dimandatkan pada rencana  awal,   guna  memenuhi  persyaratan  yang  telah   ditetapakan sesuai kaidah survei hidro – oseanografi internasional sehingga data yang dihasilkan akurat, mutakhir dan terpercaya.

Pushidrosal merupakan lembaga hidrografi nasional yang bertanggung jawab dalam menjamin keselamatan pelayaran untuk kepentingan militer dan sipil. Oleh karena itu,  pelaksanaan inspeksi tersebut juga merupakan salah satu fungsi kontrol dalam menjamin akurasi dan kemutahiran data hidro – oseanografi sehingga data dan informasi yang dihasilkan dapat terpercaya dan handal dalam mendukung pengembangan prasarana dan keselamatan bernavigasi di laut. (Ril)

Stasiun pasang surut telemetri Pushidrosal di Tanjung Medang Riau.

Dinamika Kepri, Jakarta, 25  Maret 2020 - Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) menyiapkan stasiun pasang surut Telemetri di Tanjung Medang, Riau guna mendukung survei hidrografi tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura di area perairan Selat Malaka dan Selat Singapura.

Mulai 1 Maret 2020, Tiga Negara yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura terlibat dalam “3rd Phase Joint Hydrographic Survey of Malacca and Singapore Straits", di perairan perairan Selat Malaka dan Selat Singapura.

Kapushidrosal Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro di Mako Pushidrosal Jakarta, mengatakan bahwa kegiatan survei bersama ini merupakan survei hidrografi untuk memutakhirkan data kedalaman dan posisi Sarana Bantu Navigasi (SBNP) di sepanjang alur pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura,  khususnya Peta Laut Elektronik Selat malaka dan Selat Singapura (Malacca Singapore Strait – Electronic Navigational Charts/MSS-ENC), Selasa (24/03/2020).

Statistik pasang surut.


“Pelaksanaan survei bersama meliputi survei batimetri area di perairan  Selat Malaka, pengukuran posisi SBNP  serta pengukuran pasang surut untuk koreksi hasil survei. Untuk mendukung survei tersebut,   Pushidrosal mendukung menyiapkan stasiun pasang surut telemetri di Tanjung Medang Riau” kata Kapushidrosal.

Stasiun pasang surut Pushidrosal dipasang dengan sistem telemetri, yang  artinya sistem ini telah dilengkapi dengan berbagai perangkat yang mampu merekam data, mengirimkan dan menyimpan pada cloud server, serta menampilkan data secara realtime sehingga dapat diakses melalui perangkat seperti komputer personal, laptop dan telepon android (multiple devices).

“Stasiun pasang surut  Tanjung Medang didirikan di Dermaga Posal Tanjung Medang Provinsi Riau. Lokasi Tanjung Medang dipilih karena paling dekat dengan area survei batimetri Selat Malaka yang saat ini sedang berlangsung” tambah Kapushidrosal.

Selain bertujuan untuk mendukung data pasang surut untuk koreksi vertikal hasil survei batimetri Selat Malaka, pengukuran pasang surut ini akan berlangsung rentang waktu yang panjang  guna mendapatkan data perhitungan Lowest Astronomical Tide (LAT) perairan sekitar Selat Malaka.

“Pelaksanaan survei hidrografi tiga negara ini diawali dari hasil pertemuan Tripartite Technical Experts Group (TTEG) ke-38 pada 2013 di Bali. Saat itu Jepang menyatakan akan berkontribusi untuk pelaksanaan survei hidrografi di 5 titik kritis di Selat Malaka dan Selat Singapura yang 3 lokasi di antaranya berada di Indonesia” pungkas Chief Hydrographer Indonesia tersebut.

Lokasi pasang surut.

Pelaksanaan “3rd Phase Joint Hydrographic Survey of Malacca and Singapore Straits" ini akan berlangsung selama 60 hari di area perairan traffic separation scheme (TSS)  Selat Malaka dengan kedalaman kurang dari 30 meter.

Pushidrosal mengirimkan tim pengukuran pasang surut Tanjung Medang dari Disosemet selama 60 hari, dengan kegiatan antara lain; pendirian stasiun pasang surut telemetri, pemasangan rambu pasut (palem), dan pelaksanaan levelling nol palem terhadap BM.

Pushidrosal selaku Chairman dan administrator peta navigasi elektronik selat Malaka dan selat Singapore (MSS-ENC), selanjutnya  bersama Malaysia, Singapura dan MSC dari Jepang akan memproses lanjut hasil survei sampai dengan menjadi produk peta navigasi elektronik yang disepakai tiga  negara pantai yaitu Indonesia, Malaysia  dan Singapore, serta Jepang sebagai pendukung pendanaan pelaksanaan kerjasama survei. (Ril)

Survei hidro-oseanografi di perairan Pacitan Jawa Timur.

Dinamika Kepri, Jakarta - 22 Maret 2002. Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro menegaskan bahwa hidrografi bukan hanya sekedar peta laut, Hidrografi adalah Kunci Gerbang Perekonomian dan Ujung Tombak Pertahanan Laut Suatu Negara.

Komitmen tersebut diwujudkan antara lain melalui penyelenggaraan operasi Survei dan Pemetaan (Opssurta) Hidros oleh Unit Survei 5 Satsurvei di perairan Pacitan Jawa Timur yang secara geografis menghadap Samudera Hindia dan memiliki potensi sumber daya alam kelautan melimpah untuk menunjang pembangunan nasional.

Menurut Kapushidrosal, Peta Laut Indonesia Perairan Pacitan saat ini merupakan hasil survei Belanda tahun 1831, sehingga sangat urgen dilakukan updating data hidro-oseanografi untuk menjamin keselamatan navigasi pelayaran, pembangunan pelabuhan dan infrastuktur pendukung lainnya.

Disamping itu, pada aspek pertahanan laut membawa konsekuensi pentingnya pembangunan fasilitas pangkalan TNI AL sesuai kebijakan Pimpinan TNI AL yaitu pengembangan Posal Pacitan menjadi Lanal Pacitan.


Surta Hidros yang telah berlangsung separuh waktu dari rencana pelaksanaan 50 hari, telah dilakukan Inspeksi oleh Inspektur Pushidrosal Kolonel Laut (P) Dr. Syahbudi di daerah operasi, dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian time line pelaksanaan operasi, ketepatan implementasi metode survei dan akurasi kompilasi data hasil survei Hidros yang meliputi data hidrografi, oseanografi, meteorologi dan geografi maritim.

Rangkaian kegiatan inspeksi meliputi pengecekan langsung di lokasi lahan pembangunan Lanal Tipe D Pacitan yang berdekatan dengan posisi pembangunan titik Hidro Pilar (geodetik).

Selanjutnya kunjungan ke Posko Survei di Pelabuhan Temperan untuk menerima paparan dan evaluasi pelaksanaan survei, pengecekan data hasil survei dan penggambaran Lembar Lukis Lapangan, pengecekan langsung stasiun pasang surut dan wahana survei boat sounding, pengecekan stasiun meteorologi, sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), float tracking dan kunjungan ke Poskamladu.

Irpushidrosal yang didampingi oleh Sahli Jemen Pushidrosal Letkol Laut (P) Iswantono, S.Si, Komandan Unit Survei 5 Letkol Laut (P) Yulianto, MT serta Komandan Posal Pacitan Pelda Totok berkesempatan melakukan kunjungan ke Pemda Kabupaten Pacitan yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Pacitan Bapak Drs. H. Yudi Sumbogo, MM.

Secara khusus Wakil Bupati menyampaikan terimakasih atas terlaksananya survei hidros yang diinisiasi oleh Pushidrosal sehingga data hidrografi dan oseanografi  yang diperoleh diharapkan dapat mendukung rencana pembangunan infrastruktur kelautan di Pacitan khususnya Pembangunan Pelabuhan Umum di sisi timur Teluk Pacitan serta berharap kehadiran Lanal Pacitan dapat segera direalisasikan.

Pada kesempatan tersebut sekaligus disampaikan buku dan referensi produk Pushidrosal untuk menambah koleksi sumber ilmu dan pengetahuan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pacitan.

Lebih lanjut Irpushidrosal menyampaikan ungkapan syukur Alhamdulillah dan apresiasi kepada Komandan Unit Survei 5 dan personel pendukung sehingga kegiatan survei dapat terlaksana sesuai dengan Rencana Operasi (RO) Niscala 02-2020.

Dalam arahan santiaji kepada personel Unit Survei 5, disampaikan penekanan agar tetap semangat, bersinergi dan menciptakan tim work yang solid, senantiasa berdoa sesuai agama masing-masing, menjaga kesehatan, memperhatikan faktor keamanan personel dan materiil (zero accident) dalam menuntaskan tugas operasi sampai dengan awal April 2020. (Ril)

 Inspeksi Kapushidrosal menyongsong MIMSAS.

Dinamika Kepri, Jakarta, 19 Maret 2020 - Dalam rangka menyongsong Audit Wajib anggota IMO atau  Mandatory IMO Member States Audit Scheme (MIMSAS) yang rencananya akan dilaksanakan pada Tahun 2022,   Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Kapushidrosal) Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro didampingi pejabat utama melakukan inspeksi ke Dinas Pemetaan Pushidrosal, Rabu (18/03/2020).

Sebagaimana diketahui Indonesia telah meratifikasi beberapa ketentuan hukum laut internasional sebagai bentuk komitmen selaku anggota International Maritime Organization (IMO).  Indonesia sebagai anggota IMO kategori C telah melaksanakan audit sukarela dalam Voluntary IMO Members State Audit Scheme (VIMSAS) pada 2014 lalu. IMO mewajibkan negara-negara anggota untuk mengikuti IMO Members State Audit Scheme (IMSAS) yang bersifat mandatory.

IMO telah mengadopsi skema MIMSAS yang dirancang untuk mendukung keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut dengan menilai seberapa efektif Negara-negara pantai (Coastal State) anggota IMO yang telah meratifikasi konvensi IMO dalam menerapkan dan menegakkan standar Konvensi IMO yang terkait, diantaranya Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974.

Pada kesempatan tersebut, Kapushidrosal mengatakan bahwa beberapa hak, kewajiban dan tanggung jawab Coastal State sesuai dengan instrumen SOLAS 1974 terkait Pushidrosal sebagai lembaga hidrografi nasional akan di laksanakan audit dalam bidang Hydrographic Services yang meliputi Hydrographic Surveys, Nautical Charting dan Maritime Safety Information sesuai dengan standar IHO sebagai komponen vital yang wajib digunakan oleh setiap kapal dalam bernavigasi di laut.

"Ketersediaan Peta Laut di wilayah perairan Indonesia terus ditingkatkan kualitas data melalui pelaksanaan survei hidrografi dengan peralatan modern seperti Multibeam Echosounder yang dituangkan dalam peta laut," Kata Kapushidrosal.

Chief Hydrographer Indonesia  tersebut menegaskan, sukses tidaknya MIMSAS Tahun 2022 akan terkait dengan kepercayaan dunia internasional terhadap jaminan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut di Indonesia dan tentunya dengan kebijakan poros maritim dunia.

Oleh sebab itu, sebagai lembaga Hidrografi yang mewakili Indonesia di IHO, Pushidrosal perlu dukungan  stake holder terkait  dan membangun komunikasi dengan pihak-pihak regulator dan pengguna laut lainnya.

Dengan pihak regulator, Pushidrosal berkordinasi ketat dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Perhubungan Laut,  terkait dengan penyediaan informasi kelautan (nautical information) yang dibutuhkan oleh dunia pelayaran di perairan Indonesia.

Dengan koordinasi ini diharapkan peta laut Indonesia dan publikasi nautika lainnya yang diproduksi Pushidrosal dapat memenuhi kebutuhan dunia pelayaran di Indonesia.

Selain itu sebagai lembaga yang bertugas untuk menyajikan informasi kelautan (nautical information), kerjasama juga dilaksanakan dengan kementerian, lembaga dan organisasi yang bergerak di bidang pengumpulan data kelautan seperti Badan Informasi Geospasial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia maupun organisasi-organisasi lainnya.

“Kerja sama ini diharapkan mampu menambah informasi yang dimiliki Pushidrosal sehingga mampu secara komprehensif dalam menyajikan informasi kelautan (nautical information) yang dibutuhkan oleh para pengguna laut atau pelaut nasional maupun internasional, sehingga perairan Indonesia tidak dikategorikan  sebagai dark area, yang imbasnya berdampak pada perekonomian nasional” pungkas  Kapushidrosal.

Wakapushidrosal Laksamana Pertama TNI Dr. Ir. Trismadi, MSi juga menyampaikan bahwa selain perlunya dilaksanakan persiapan yang matang namun juga diperlukan kerjasama dengan isntansi terkait dalam rangka peningkatan layanan bidang hidrografi dengan meningkatkan liputan data hidrografi dan peta laut serta informasi keselamatan maritim di wilayah laut NKRI yang sangat luas yang memiliki tantangan yang sangat besar dalam rangka mendukung suksesnya MIMSAS 2022.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemetaan Pushidrosal Kolonel Laut (P) Oke Dwiyana Pribadi, MM. menambahkan bahwa dalam rangka mendukung kesiapan MIMSAS 2022, Dinas Pemetaan telah memproduksi paper chart atau Peta Laut Indonesia Electronic Navigational Charts (ENC).

"Dinas Pemetaan telah memproduksi paper chart yang meliputi seluruh perairan NKRI dengan berbagai sekala sesuai dengan standar IHO yang telah digunakan oleh Kapal-kapal di seluruh dunia yang melewati perairan Indonesia sejak Tahun 2009. Tentunya beberapa hal yang terkait dengan instrumen Audit secara teknis, akan dipersiapkan dalam rangka menjawab  MIMSAS 2022," katanya. (Ril)

Rapat koordinasi rencana penetapan alur pelayaran Danau Toba.

Dinamika Kepri,  Jakarta - Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) mendukung percepatan pembangunan destinasi wisata super prioritas Danau Toba, Sumatera Utara.

Seperti diketahui, Danau Toba telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu dari lima kawasan strategis pariwisata nasional dengan status super prioritas, selain Likupang, Mandalika, Borobudur dan Labuan Bajo.

Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Kapushidrosal) Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro di Mako Pushidrosal, Jakarta, mengatakan dukungan Pushidrosal kepada pemerintah dalam percepatan pembangunan destinasi wisata super prioritas Danau Toba dengan dilaksanakannya operasi survei dan pemetaan (Opsurta) di perairan Danau Toba, Selasa (17/03/2020).

“Penyediaan Peta baik Peta Kertas maupun peta elektronik menjadi bagian penting dalam peningkatan fasilitas destinasi wisata super prioritas guna memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pelayaran di Danau Toba,” kata Kapushidrosal.

Diharapkan peta navigasi tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan nasional dalam penetapan alur maupun sistem transportasi di Danau Toba.

Menurut Kapushidrosal, Pasca musibah tenggelamnya KM Sinar Bangun IV, yang berlayar dari pelabuhan Simanindo (Samosir) dengan tujuan Tigaras (Simalungun) pada tanggal 18 Juni 2018 menjadi momentum pelaksanaan operasi survei dan pemetaan (Opsurta) Hidro-Oseanografi seluruh perairan Danau Toba.

“Hasil survei tersebut telah diolah menjadi peta kertas (paper chart) dan peta digital atau electronic navigation chart (ENC) dengan standard internasional IHO.  Peta kertas dan peta digital tersebut dibuat dengan sekala Approach to Harbour, dengan 10 cell ENC sesuai dengan jumlah liputan peta kertas (nomor 522 dan 523)," ungkap Chief Hydrographer Indonesia tersebut.

Peta Laut Danau Toba merupakan peta danau toba pertama yang dibuat di Indonesia dalam versi kertas dan elektronik menggunakan standar internasional peta inland waterways melalui survei hidrografi selama kurang lebih dua tahun untuk mendapatkan data kedalaman dan karakteristik perairan Danau Toba.

Hal ini  untuk mendukung kegiatan navigasi dan keselamatan transportasi di perairan Danau Toba serta mendukung pengembangan pariwisata di Indonesia  khususnya terkait Destinasi wisata premiun dalam rangka mendukung kebijakan poros maritim dunia

Menindaklanjuti hal itu, pada 12 Maret 2020 lalu, telah dilaksanakan rapat koordinasi rencana penetapan alur pelayaran Danau Toba dengan pimpinan rapat Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim Odo R.M. Manuhutu dan dihadiri oleh Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Disnav kelas 1 Belawan, Direktur Kenavigasian Hubla, Kepala pengelola Transportasi Darat wilayah II Sumut, dan  Pushidrosal yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemetaan Pushidrosal Kolonel Laut (P) Oke Dwiyana P, MM.

Untuk menunjang hal tersebut, perlu adanya pemenuhan aspek keselamatan pelayaran meliputi penetapan alur pelayaran, penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), dan telekomunikasi pelayaran (Telkompel).

Pada kesempatan ini juga, Kepala Dinas Pemetaan Pushidrosal Kolonel Laut (P) Oke Dwiyana P, MM menyampaikan bahwa peta kertas dan peta digital (ENC-Electronic Navigation Chart) siap untuk diluncurkan dan dapat digunakan sebagai bahan penetapan alur pelayaran di perairan Danau Toba bagi stakeholder terkait maupun untuk digunakan bagi kapal-kapal yang beroperasi di Danau Toba.

Ia mengharapkan, penetapan alur pelayaran di perairan Danau Toba selesai pada Juni 2020 dengan rencana kurang lebih 35 trayek alur pelayaran serta dapat segera ditetapkan pemerintah.

Katanya mengakhiri, mengingat aspek keselamatan navigasi pelayaran dan pengembangan pelabuhan beserta SBNP pendukungnya merupakan salah satu pendukung fasilitas percepatan pembangunan destinasi wisata super prioritas Danau Toba. (Ril)

Saat IHO S-100 Working Group di Taunton Inggris 

Dinamika Kepri, Jakarta, 12 Maret 2020 - Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) siap menyongsong pemberlakuan Peta Laut masa depan S-100 dengan konsep Dual-Fuel. yaitu penggunaan Electronic Navigational Chart (ENC) S-57 dengan S-101 secara bersamaan dalam ECDIS S-100 selama masa transisi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL  (Kapushidrosal) Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, di Mako Pushidrosal, Jakarta  menanggapi akan segera diberlakukannya peta laut S-100 secara internasional, Kamis (12/03/2020).

 S-100 merupakan pengembangan dari peta laut untuk mengadapi tantangan industri 4.0, Artificial Intelligence, Geo-Bigdata, Cyber-security, serta Autonomous Ship. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan “demand” dari dunia maritim dalam hal ini International Maritime Organization (IMO) serta dunia geospasial melahirkan sebuah standar data hidrografi masa depan tersebut.

 “S-100 adalah standardisasi baru model data hidrografi yang universal serta struktur kerangka geospasial yang sangat luas, tidak spesifik untuk ECDIS atau navigasi saja tetapi dapat mengakomodasi dan melayani berbagai macam jenis data, produk dan kepentingan seperti mendukung data untuk pusat-pusat informasi, portal kemaritiman, serta sistem berbasis web dengan tetap mempertahankan kualitas data dan tampilan khas peta laut,” kata Kapushidrosal.

Ilustrasi bernavigasi dengan menggunakan ECDIS S-100.
Menurut Kapushidrosal, bahwa S-100 yang akan segera diberlakukan pada tahun 2024 merupakan tantangan bagi setiap Lembaga Hidrografi di seluruh dunia namun dibutuhkan masa transisi penggunaan standar baru tersebut dengan konsep yang dinamakan “Dual-fuel” yaitu penggunaan ENC S-57 dengan S-101 secara bersamaan dalam ECDIS S-100 selama masa transisi tersebut.

 Dalam rangka menyongsong pemberlakuan peta laut S-100 itu, Pushidrosal mengirimkan wakilnya yaitu Kasubdis Peta Khusus Letkol Laut (KH) Moh. Qisthi Amarona  untuk mengikuti International Hydrographic Organization (IHO) S-100 Working Group di Taunton, Inggris 3-6 Maret 2020 lalu dengan United Kingdom Hydrographic Office (UKHO) sebagai tuan rumah.

 S-100 Working Group terdiri dari delegasi dari berbagai negara diantaranya: Belanda, Chile, Denmark, Finlandia, Jerman, Indonesia, Italia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Portugal, Romania, Swedia, Inggris dan Amerika Serikat yang terdiri dari berbagai stakeholder seperti: IHO, Lembaga Hidrografi, pengguna ENC, dan fabrikan ECDIS.

 “Dalam Pertemuan tersebut, wakil Pushidrosal yang merupakan delegasi Indonesia tersebut menyampaikan makalah tentang rencana konversi dan migrasi Mallaca and Singapore Straits Electronic Navigational Charts (MSS-ENC) menuju implementasi S-100. Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan salah satu  jalur pelayaran terpadat di dunia sehingga Indonesia yang saat ini  sebagai Koordinator MSS-ENC mewakili Malaysia, Singapura dan Jepang perlu menyiapkan rencana penerapan standar S-100 dengan konsep “Dual-fuel” tersebut sebagai jaminan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka dan Selat Singapura,” jelas Kapushidrosal.

Kepala Dinas Pemetaan Pushidrosal Kolonel Laut (P) Oke Dwiyana Pribadi, M.M. menambahkan bahwa pertemuan S-100 Working Group merupakan kegiatan teknis yang paling penting di IHO karena berdampak strategis dan akan menentukan masa depan peta elektronik (ENC) sebagai basis navigasi sesuai mandat IMO tentang e-navigation serta dapat menjadi solusi teknis dan standar data kemaritiman di Indonesia.

 Manfaat yang tidak kalah pentingnya dari pertemuan ini adalah penyiapan standar teknis S-100 untuk penyediaan dan akses data spasial kelautan untuk berbagai kepentingan sebagai kontribusi dunia hidrografi ke komunitas geospasial yang saat ini telah mengalami kemajuan yang pesat dengan banyaknya inisiatif Marine Spatial Data Infrastructure (MSDI) dan portal data spasial kelautan di seluruh dunia. Khususnya di Indonesia, implementasi S-100 sangat sejalan dengan Kebijakan Satu Peta, serta dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk mendukung Kebijakan Poros Maritim Dunia. (Ril)

Foto bersama Tim Nasional Landas Kontinen Indonesia setelah sidang Presentasi Submisi Indonesia di PBB New York, Amerika Serikat, Jumat (6/3)..

Dinamika Kepri, New York, 6 Maret 2020 - Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) memperkuat Tim Nasional Landas Kontinen Indonesia presentasi di hadapan Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) submisi landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut untuk segmen utara Papua di Markas PBB New York.

Delegasi Pushidrosal dipimpin oleh Kapushidrosal Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro didampingi Kasubdis BDB Pushidrosal Letkol Laut (KH) Dikdik Satria Mulyadi, S.Si., M.T.

Tim Nasional Landas Kontinen Indonesia telah melakukan presentasi awal dari submisi landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut untuk segmen utara Papua. Presentasi dilakukan di hadapan Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations – Commission on the Limit of the Continental Shelf).

Di depan United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf (UN CLCS) atau Komite PBB mengenai Landas Kontinen, Indonesia mengajukan proposal perluasan landas kontinen di kawasan utara Papua.

Presentasi disiapkan dan disampaikan oleh anggota perwakilan Tim Nasional Landas Kontinen, yang terdiri dari unsur Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Luar Negeri.

Presentasi disampaikan secara komprehensif, meliputi aspek-aspek lokasi/peta perluasan wilayah Landas Kontinen, uji geologi, verifikasi dan jenis-jenis data, tidak adanya klaim tandingan (absence of dispute), serta metode dan hasil survey.  Keputusan akhir atas proposal Indonesia akan diumumkan setelah UN CLCS mengkaji aspek legal dan teknis.

Kapushidrosal Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro sebagai Chief of Hydrographer turut memberikan presentasi bersama dengan pimpinan K/L lainnya.

Dalam presentasinya, Kapushidrosal  menyampaikan  bukti-bukti berdasarkan data batimetri yang mendukung bahwa Euripik Rise merupakan kepanjangan alami dari daratan Papua di sebelah Utara sehingga Indonesia berhak untuk mengajukan batas Landas Kontinen lebih dari 200 NM di wilayah Utara Papua seluas 196,568.9 Km2.

Tanggapan dari Komisi disampaikan pada saat sesi diskusi yang dilaksanakan setelah presentasi. Secara umum, Komisi menerima terhadap Partial submission yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan akan memberikan tanggapan dalam sidang Sub-Komisi beberapa waktu ke depan.

Sebagai perbandingan, pada saat Indonesia melakukan Submisi pertama tahun 2008 untuk wilayah Barat Laut Sumatera, baru pada tahun 2011 Komisi memutuskan bahwai Indonesia berhak untuk melaksanakan penarikan ulang batas Landas Kontinen di wilayah Barat Laut Sumatera tersebut. (Ril)

Kabel bawah laut tak bertuan ditemukan dengan Multibeam Echosounder.

Dinamika Kepri, Jakarta - Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) menemukan kabel bawah laut tidak bertuan yang tergelar di perairan Selat Gelasa, Pulau Belitung.

Kabel bawah laut tersebut ditemukan Tim Survei Pushidrosal saat melaksanakan operasi survei dan pemetaan di Perairan Selat Gelasa guna mendukung Multilateral Naval Exercise Komodo 2020 di Pulau Belitung, Rabu (04/03/2020)

Kabel tersebut ditemukan saat tim melakukan pemeruman untuk memperoleh gambaran topografi dasar laut dengan menggunakan Multibeam Echosounder Reson Teledyn T50-P dengan penentu posisi WADGPS POS M/W dan sebagai kontrol vertikal, kedalaman hasil pemeruman dikoreksi terhadap Lowest Low Water Spring (LLWS).

Hasil analisa data pemeruman dengan Multibeam Echosounder, terverifikasi keberadaan kabel laut yang tercantum pada Peta Laut Indonesia nomor 64 edisi Juni 2019 dan terregistrasi di Pushidrosal.

 Selain data kabel laut yang ter-registrasi di Pushidrosal, ditemukan tiga  kabel laut  yang  membujur dari Tenggara ke Barat laut. Penampakan yang konsisten Ketiga kabel laut  tersebut diduga merupakan kabel laut tidak bertuan yang belum disampaikan kepada Pushidrosal dan belum diketahui siapa pemiliknya.

Adanya temuan ini,  Pushidrosal kemudian melakukan penelusuran Database kabel laut yang terdapat di Disnautika Pushidrosal dan tidak diketahui pemilik dari dugaan kabel laut tersebut.

Menurut Kapushidrosal. Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro dengan adanya temuan kabel laut yang tidak teridentifikasi di data base Pushidrosal tersebut sangat membahayakan untuk aktivitas bernavigasi di laut, karena keberadaannya tidak tercantum dalam Peta Laut Indonesia. Selain itu, keamanan dan keselamatan instalasi kabel bawah laut tersebut juga tidak terjamin.

Gambar skala dekat. Kabel bawah laut tak bertuan ditemukan dengan Multibeam Echosounder.
"Tentang temuan itu Pushidrosal akan berkoordinasi dengan ASKALSI (Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia) mengenai pemilik kabel bawah laut tersebut. Dan selanjutnya agar  kabel laut tersebut dapat terregister di Pushidrosal, dan keberadaanya tercantum dalam peta laut Indonesia, sehingga tidak membahayakan keselamatan pelayaran maupun instalasi kabel bawah laut itu sendiri," kata Kapushidrosal.

Kapushidrosal yang juga merupakan Chief Hydrographer Indonesia ini juga menambahkan bahwa posisi keberadaan kabel bawah laut yang berada di perairan Indonesia belum tertata dengan baik, karena masih banyak yang belum dilaporkan ke Pushidrosal sehingga belum dimasukan ke peta Laut Indonesia.

Lanjut Kapushidrosal, jika kabel tertata dengan baik dan dimasukan di peta laut yang diterbitkan oleh Pushidrosal, maka akan terjaga  dan terhindar dari aktifitas lego jangkar yang dapat menyebabkan dari kemungkinan putus atau patah.

Sebelum mengakhiri, Kapushidrosal mengatakan, bahwa sesuai aturan, setiap bangunan dan instalasi di Laut wajib mengacu pada Peta Laut Indonesia (PLI).

"Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut, bahwa setiap kegiatan di laut pemrakarsa selain wajib mengacu PLI juga berkewajiban melaporkan kepada Pushidrosal," tutup Kapushidrosal. (Ril)

Survei hidro-oseanografi di Selat Gelasa Belitung.

Dinamika Kepri, Jakarta - TNI Angkatan Laut pada bulan Agustus 2020 mendatang akan menggelar kegiatan "4th Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2020" yang menurut rencana akan digelar di dua tempat yaitu  di Kepulauan Seribu Jakarta dan Pulau Belitung, Rabu (4/3).

Kegiatan ini merupakan latihan bersama non tempur dengan titik fokus pada kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan medis, bakti sosial, kesehatan, pemberdayaan kapasitas wilayah dan juga berkaitan dengan penanganan penanggulangan kemanusiaan akibat bencana alam di laut  maupun di pesisir.

Multilateral Naval Exercise Komodo 2020 ini merupakan Latihan Bersama ke-4 yang  diselenggarakan di Indonesia setelah sebelumnya telah sukses dilaksanakan di Batam, Padang dan Lombok

Sejalan dengan upaya mengulang kesuksesan dari penyelenggaraan kegiatan tahunan ini, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) menggelar survei dan pemetaan  untuk memutakhirkan data hidro-oseanografi perairan Teluk Jakarta dan Perairan Selat Gelasa, Belitung

Pushidrosal mengirimkan tim survei untuk melaksanakan operasi survei dan pemetaan dengan tujuan memperoleh data kondisi hidro-oseanografi terbaru untuk mendukung kegiatan MNEK tahun 2020.

Hal ini bertujuan agar kapal-kapal dari negara peserta yang terlibat dalam perhelatan  akbar ini dapat berlabuh dengan aman dan terbebas dari bahaya navigasi, sehingga dapat mengikuti semua kegiatan dengan sukses.

Tim survei Pushidrosal di Teluk Jakarta  di bawah pimpinan Komandan Unit Tugas MNEK Jakarta 2020 Mayor Laut (P) Mustika Ari  Wibowo A.T, ST.  akan melaksanakan  survei dan pemetaan selama 31 hari yang meliputi Penetapan ttik kontrol horisontal pemetaan, Pemeruman, Pengukuran Pasang Surut, Pengukuran Pola Arus, Pengambilan Sampel Dasar Laut, Pengukuran CTD dan Pengumpulan Data Geografi Maritim.

Kapushidrosal Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro  menyampaikan, selain bertujuan untuk menyukseskan kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo 2020, survei dan pemetaan ini sekaligus digunakan untuk memutakhirkan Peta Laut Indonesia (PLI) nomor 86 perairan Teluk Jakarta, dan PLI nomor  64 di perairan Selat Gelasa, Belitung serta diharapkan update PLI akan dapat menjamin keselamatan pelayaran di dua perairan  dengan  lalu lintas pelayaran yang sangat padat.

Selain di Teluk Jakarta, Pushidrosal juga mengirimkan  tim survei untuk melaksanakan operasi survei dan pemetaan di Perairan Selat Gelasa, Belitung.

Tim survei Pushidrosal di Selat Gelasa  ini berjumlah 12 personel di bawah pimpinan Komandan Unit Tugas MNEK Belitung 2020 Mayor Laut (KH) Ainun PW, ST.

Survei ini bertujuan untuk memperoleh data kondisi hidro-oseanografi terkini dan menentukan arah lego jangkar kapal-kapal peserta MNEK di Perairan Selat Gelasa, Belitung, sehingga kegiatan MNEK yang berlangsung Belitung dapat berjalan aman dan lancar.

Selain itu data dan informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan kelautan di masing - masing daerah. (Ril)

Penyerahan penghargaan kepada Pushidrosal.

Dinamika Kepri, Jakarta - Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) meraih penghargaan Peringkat Ketiga Kategori Kepatuhan Terhadap Pendaftaran Data Kontrak tahun 2019.

Penghargaan tersebut diberikan dalam Sharing Session Of Current Issue Untuk Kinerja Pelaksana Anggaran Tahun 2019 berdasarkan penilaian KPPN A1  Jakarta I Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang  digelar di Aula Gedung Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Jakarta I Juanda Lantai 4, Jalan Ir. H. Juanda No.19 Jakarta Pusat, Kamis (27/2).

Kepala KPPN Jakarta I Amin Zuhri memberikan penghargaan kepada Pushidrosal yang diterima Letkol Laut (S) Bambang Mulyono, SE yang sehari-hari berdinas sebagai Kasubdit Dalpro Ditrena Pushidrosal mewakili Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Kapushidrosal) Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro.

Peringkat pertama untuk kategori ini diraih oleh satker Smin Kasau, sedangkan Peringkat Kedua oleh satker Diskesau.

Penghargaan ini diberikan dengan tujuan untuk mendorong kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan memberikan gambaran tentang kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2019, dengan harapan tahun 2020 dapat berjalan lebih baik lagi.

KPPN adalah lembaga vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendahaan, Direktur Pengelolaan Kas Negara atau Direktur Sistem Manajemen Investasi.

KPPN Tipe A1 Jakarta I melaksanakan tugas perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran biaya atas anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan bantuan anggaran, dan dari kas negara sesuai dengan perundang-undangan. KPPN Tipe A1 Jakarta sesuai dengan kewenangannya membawahi 225 (Dua Ratus Lima Puluh Lima) satuan kerja K/L, TNI/Polri, termasuk Pushidrosal. (Ril)

Tim survei hidro-oseanografi Pushidrosal di Larantuka NTT.

Dinamika Kepri, Larantuka - Larantuka yang merupakan kota Pelabuhan berada tepat di bawah kaki gunung Mandiri dan merupakan salah satu lokasi dengan aktifitas pelabuhan teramai di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kota dengan julukan kota Bunda Maria atau Reinha Rosari ini merupakan kota di pesisir yang diapit oleh dua pulau yakni Pulau Adonara dan Pulau Solor.

Guna mendukung Tol Laut dan  konektivitas antar pulau, antara Pelabuhan dengan pelabuhan lainnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) melakukan survei dan pemetaan hidro-oseanografi di perairan Larantuka- NTT, untuk memperbarui data Alur Pelabuhan dan Perairan Pelabuhan Larantuka serta Publikasi Nautika perairan tersebut.

“Survei ini dilaksanakan guna mendukung Tol Laut dan konektivitas antar pulau di wilayah Timur Indonesia Khususnya di Perairan Larantuka dengan pelabuhan lainnya, untuk mengurangi diparitas harga barang antar Provinsi dan antar Pulau serta menjamin keselamatan navigasi dan keamanan pelayaran di perairan  tersebut,” kata Kapushidrosal Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, (30/06/2019).

Menurutnya, Pelabuhan Larantuka merupakan lokasi transportasi utama di Kabupaten Flores Timur untuk berhubungan dengan Pulau-Pulau sekitarnya termasuk dengan kota Kupang Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelabuhan Larantuka terpetakan dalam Peta Laut Indonesia (PLI) Nomor 301 berdasarkan sumber data survei pada perairan Larantuka terakhir, yang dilaksanakan survei hidrografi Belanda pada tahun 1908-1909. Sehingga sudah terjadi banyak perubahan kedalaman di perairan dan morfologi pantai sehingga memerlukan pemutakhiran data survei Hidro-Oseanografi.

Berkaitan dengan hal tersebut Pushidrosal menggelar Operasi “Kerta wardana 04-2019”  dibawah pimpinan Komandan Unit Survei -7 Mayor Laut (P)  A. Agus Sutomo, S.T. Operasi Kerta wardana 04-2019 bertugas melaksanakan operasi survei Hidro-Oseanografi yang meliputi akuisisi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Hidro-oseanografi di perairan Larantuka, Flores Timur NTT, yang dalam beberapa hari lagi akan segera menuntaskan tugasnya melakukan Update data Hidrografi, Oseanografi, Geografi Maritim serta sarana bantu navigasi pelayaran di perairan tersebut.

Kabupaten Flores Timur merupakan penghasil kacang mede (jambu mete) sebesar 11.344 ton yaitu sebesar 44.67% dari total produksi tanaman perkebunan di Flores Timur, Kecamatan penghasil jambu mete terbesar yaitu kecamatan Tanjung Bunga sebesar 1.863 ton, sebagai sumber pendapatan tambahan  masyarakat setempat.

"Dengan tol laut dan konektivitas antar pulau lancar, diharapkan proses distribusi barang (terutama bahan pangan) dan komoditas di Indonesia,  utamanya di kawasan Timur Indonesia  menjadi semakin mudah. Selain itu data survei yang diperoleh dapat digunakan oleh Pemda setempat utuk perencanaan tata ruang di laut dan pengelolaan sumberdaya kelautan," Pungkas Kapushidrosal. (Ril)


Peninjauan pantai alternatif beaching Pantai Batang Muara Painan

Dinamika Kepri, Jakarta, - Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal)  menggelar operasi survei dan pemetaan (Opssurta) hidro-oseanografi di perairan Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Jumat (28/6).

Opssurta hidros ini digelar dengan tujuan pengumpulan data hidro-oseanografi  di perairan Painan Sumatera Barat guna updating data alur strategis dan publikasi nautika.

Kapushidrosal Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H. menyampaikan bahwa survei dan pemetaan tersebut selain  meng-update peta laut di wilayah tersebut juga juga dimaksudkan untuk mendukung dan membantu Pemda Kabupaten Pesisir Selatan dalam memetakan pelabuhan yang ada di perairan Painan Kabupaten Pesisir Selatan.

“Diharapkan dengan data yang diperoleh dengan lengkap dan akurat Kabupaten Pesisir Selatan dapat mengembangkan dan mengenalkan Objek Wisata  Bahari yang ada di Painan, melalui perairan dan pantai yang sudah dipetakan maka kapal –kapal yang masuk ke Painan Kabupaten Pesisir Selatan lebih yakin dan tidak ragu terhadap kedalaman di Perairan tersebut  karena sudah diupdate oleh Tim survei Pushidrosal”  Kata Kapushidrosal.

 Selain itu menurut Kapushidrosal, dari  hasil survei yang ada,  dapat memberikan masukan ke Pemda Kabupaten Pesisir Selatan mengenai pantai yang cocok untuk alternatif beaching berdasarkan kriteria pantai pendaratan,  sehingga apabila ada bencana yang terjadi di perairan tersebut dukungan logistik melalui laut ke pantai dapat filakukan dengan rekomendasikan Pushidrosal yaitu Pantai Batang Muara Painan yang berada di Wali Nagari Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

“Ini sebagai langkah mitigasi bencana maupun dukungan penanggulangan bencana   yang sangat penting, terutama untuk daerah-daerah perairan yang rawan bencana seperti Sumatera Barat” Jelasnya.

Selama 50 hari, tim survei Pushidrosal yang berjumlah 15 personil  dibawah pimpinan Komandan Unit   Mayor Laut (P) Albertus Mario  ini melaksanakan Opssurta Hidros dengan kegiatan meliputi: pengambilan data kedalaman (pemeruman), pencitraan dasar laut, verifikasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran(SBNP), pemasangan stasion pasang surut, pengukuran arus, pengukuran ketebalan sedimentasi, pengambilan contoh dasar laut, pengamatan meteorologi, verifikasi toponimi serta  pengumpulan data geografi maritim. (Ril)

Saat survei KRI Spica di Selat Karimata saat diinspeksi Tim Pushidrosal.

Dinamika Kepri, Jakarta - Dalam sidang ke-69 Komisi Keselamatan Pelayaran (Maritime Safety Committee/MSC), Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) telah menyetujui usul pemerintah Indonesia tentang tiga alur-alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). Rekomendasi ALKI tersebut telah mendapat persetujuan dari IMO pada tanggal 19 Mei 1998.

Hal tersebut membawa konsekuensi bagi  Indonesia dengan berbagai macam kewajiban antara lain untuk mengakomodasikan kepentingan pelayaran internasional melalui tiga macam hak lintas yaitu hak lintas damai, hak lintas transit dan hak lintas alur-alur laut kepulauan.

Berkaitan dengan itu, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) mengerahkan KRI Spica-934 untuk melaksanakan survei hidro-oseanografi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I area Selat Karimata guna memutakhirkan data di perairan tersebut untuk menjamin keselamatan bernavigasi di sepanjang ALKI I sebagai salah satu wujud tanggung jawab Indonesia sebagai negara kepulauan.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Kapushidrosal) Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, Kamis (29/05/2019) di Mako Pushidrosal, sehubungan dengan segera berakhirnya survei KRI Spica-934 di ALKI I Selat Karimata pada awal Juni mendatang.

Menurut Kapushidrosal, Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan melakukan pemutakhiran data dan informasi untuk kepentingan pelayaran internasional melalui tiga macam hak lintas yaitu hak lintas damai, hak lintas transit dan hak lintas alur-alur laut kepulauan.

“Pushidrosal sebagai pelaksana pemerintah dalam penyediaan peta navigasi pelayaran dan data serta informasi pendukung, secara terstruktur baik secara ruang dan waktu, secara berlanjut melakukan pemutakhiran data dan informasi. Salah satu alur pelayaran terpadat adalah ALKI I di mana pada alur tersebut merupakan kelanjutan dari alur pelayaran Selat Malaka dan alur pelayaran Selat Sunda dan alur pelayaran laut Jawa. Berbagai jenis kapal ocean going memanfaatkan alur tersebut," katanya.

Pada 2019 ini, Pushidrosal melakukan pemutakhiran data dan ionformasi dengan melaksanakan survey hidro-oseanografi pada ALKI I Segmen 2 di Selat Karimata sampai dengan Laut Jawa.

Survei berlangsung selama 60 hari, dari 05 April 03 Juni 2019, menggunakan KRI Spica 934. ALKI I Segmen 2 merupakan bagian pemutakhiran secara terstruktur yang telah dilakukan mulai dari corong luar ALKI I di Selat Sunda dan Laut Natuna.

“Perairan ALKI I merupakan  salah satu jalur lintas laut Internasional  yang padat, yang dilewati  lalu lintas oleh kapal-kapal  dalam maupun luar negeri, yang menjadikan  jalur pelayaran ini memiliki nilai yang strategis dari segi pertahanan maupun ekonomi serta dapat menguatkan peran Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” tambahnya.

KRI Spica-934, Kapal jenis Bantu Hidro Oseanografi (BHO) milik TNI AL buatan galangan kapal OCEA, Les Sables-d’Olonne Perancis ini, selama 60 hari melaksanakan survei guna memutakhirkan data di perairan tersebut untuk menjamin keselamatan bernavigasi di sepanjang ALKI I.

Kapal jenis Multi Purpose Research Vessel (MPRV) dengan komandan Letkol Laut (P) Hengky Iriawan S.T ini, melaksanakan Kegiatan operasi survei Hidro-oseanografi di area Selat Karimata yang meliputi yakni pengukuran kedalaman laut dan pencitraan dasar laut menggunakan MBES EM- 2040 (Multibeam Echosounder), investigasi bahaya pelayaran, verifikasi SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran), pengukuran unsur – unsur meteorologi, pengukuran pasang surut dan arus air laut, pengukuran tingkat sedimentasi perairan, pengambilan data CTD (Conductivity Temperature Depth), pengambilan contoh dasar laut dan air laut, pengumpulan data geografi maritim, dan melaksanakan verifikasi nama – nama geografi (toponimi).

Untuk menjamin keakuratan data yang dihasilkan operasi agar sesuai dengan standar Internasional Hydrographic Organization (IHO), Pushidrosal juga telah mengirimkan tim inspeksi yang diketuai oleh Kepala Dinas Oseanografi dan Meteorologi (Kadisosemet)  Kolonel Laut (KH) Kamija, M.Si.

Data hasil survey tersebut, nantinya akan diolah kembali di Pushidrosal dan disajikan ke dalam bentuk peta, publikasi nautika ataupun basis data yang bisa digunakan untuk berbagai macam kepentingan nasional baik sipil maupun militer dan khususnya dapat digunakan untuk menjamin keselamatan bernavigasi di perairan ALKI I.(Ril)

Upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional di Mako Pushidrosal, Ancol Timur, Jakarta Utara, Senin,  (20/5/2019).

Dinamika Kepri, Jakarta - Sumpah Palapa merupakan embrio paling kuat bagi janin persatuan Indonesia. Wilayah Nusantara yang disatukan Gajah Mada telah jadi acuan bagi perjuangan berat untuk mengikat wilayah Indonesia seperti yang secara de jure terwujud dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikan dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Kapushidrosal) Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro yang bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di Mako Pushidrosal, Ancol Timur, Jakarta Utara, Senin,  (20/5/2019).

Dalam upacara yang dihadiri oleh segenap personel di jajaran Pushidrosal itu, Menkominfo lebih lanjut mengatakan bahwa Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2019 ini yang bertema “Bangkit Untuk Bersatu”  sangat relevan bila dikaitkan situasi pasca pesta demokrasi yang menguras energi dan emosi masyarakat dalam mengaspirasikan pilihan yang berbeda-beda dalam Pemilu.

Tahap-tahap pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif berlangsung dengan lancar. Kelancaran tersebut salah satunya juga berkat pengorbanan  anggota KPPS, dalam penyelenggaraan Pemilu, bahkan sampai pengorbanan nyawa.

Ia menambahkan, alangkah eloknya jika wujud terima kasih atas pengorbanan mereka dilakukan dengan bersama-sama menunggu secara tertib ketetapan penghitungan suara resmi yang akan diumumkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Undang-undang dalam waktu yang tidak lama lagi.

Telah lebih satu abad Indonesia menorehkan catatan penghormatan dan penghargaan atas kemajemukan bangsa yang ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo, dalam kondisi kemajemukan Bahasa, suku, agama, kebudayaan, di tingkat bentang geografis yang merupakan salah satu yang paling ekstrem di dunia.

Oleh sebab itu menurutnya, tak diragukan lagi akan mampu segera kembali bersatu dari kerenggangan perbedaan pendapat, dari keterbelahan social, dengan memikirkan kepentingan yang lebih luas bagi anak cucu bangsa ini, yaitu persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. ((Ril/IW)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.