DINAMIKAKEPRI.COM: Politik
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Jumat, Juni 26, 2020

Sekjen PROJO: Desakan Menurunkan Jokowi Inkonstitusional dan Basi

Sekjen PROJO, Handoko.

Dinamika Kepri, Jakarta - Ormas PROJO pendukung Presiden Joko Widodo menyatakan desakan untuk menjatuhkan Presiden dalam demonstrasi anti RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) merupakan tindakan inkonstitusional. PROJO bahkan menilai desakan itu telah menelikung demokrasi dan menciderai amanat rakyat.

"PROJO di garis terdepan dalam  melawan setiap usaha inkonstitusional dan anti-demokrasi untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo," kata Sekjen PROJO Handoko, Jumat (26/6/2020).

Handoko mengatakan keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19 ditorpedo oleh desakan pemakzulan yang tidak berdasar sama sekali.

Dia menjelaskan bahwa Presiden Jokowi pada 16 Juni 2020 telah memutuskan menunda pembahasan RUU HIP bersama DPR. Dengan keputusan itu RUU usul inisiatif DPR tersebut otomatis tidak bisa dibahas lebih lanjut.

Menurut Handoko, Presiden berpendapat RUU HIP masih memerlukan lebih banyak aspirasi masyarakat. Keputusan Presiden Jokowi tersebut hasil menelaah masukan masyarakat yang disuarakan berbagai kelompok, termasuk ormas Islam.

"Media memuat keputusan itu dan DPR juga mendukung serta memahaminya. Hormati,  jaga aspirasi,  kehendak dan pilihan rakyat. Jokowi - KMA Presiden dan Wapres 2019 - 2024," kata Handoko.

Tiga hari kemudian yaitu 19 Juni, Presiden juga menerima masukan serupa dari para purnawirawan dan mantan petinggi TNI.

Tapi pada Rabu, 24 Juni, atau 8 hari sejak keputusan Presiden Jokowi untuk menolak pembahasan RUU HIP, muncul demonstrasi yang menuduh Presiden mendukung RUU HIP sehingga harus dimakzulkan.

"Demonstrasi basi yang mendesakkan pencopotan Presiden itu yang keterlaluan dan inkonstitusional," ujar Handoko.

PROJO mengajak masyarakat menyikapi secara kritis setiap gerakan politik yang mengada-ada dan inkonstitusional seperti yang terjadi pada 24 Juni yang lalu.

"Kami yakin masyarakat sudah dewasa. Apalagi Indonesia sedang prihatin dan membutuhkan kebersamaan dan gotong royong dalam menghadapi pandemi Covid-19," tutup Handoko (Ril)

Jumat, Juni 19, 2020

Ketua DPRD Kepri Silahturahmi Temui Kapolda

Dinamika Kepri, Batam – Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak beserta Ketua Komisi I Bobby Jayanto dan anggota melakukan silaturahmi dengan Kapolda Kepri, Irjen Pol. Dr. Aris Budiman, Jumat (19/6).

Pertemuan silaturahmi dengan para wakil rakyat tersebut diterima Kapolda  di ruang kerjanya. Silaturahmi itu juga disambut Pejabat Utama Polda Kepri.

"Kunjungan ini bermaksud untuk saling bersilaturahmi antara DPRD Provinsi Kepri bersama dengan Polda Kepri. Selain itu kami juga menanyakan tentang kesiapan Polda kepri dalam menangani Pandemi Covid-19 pada masa New Normal di Provinsi Kepri," kata Jumaga Nadeak.

"Berikutnya DPRD Provinsi Kepri menanyakan tentang kesiapan Polda Kepri dan jajaran dalam  Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada bulan Desember nanti," lanjutnya.

Selanjutnya Kapolda Kepri menjelaskan bahwa Polri sudah membentuk Satgas yang bersinergi dengan seluruh instansi.

"Dalam Penangan Covid-19, Polri telah membentuk Satgas Aman Nusa yang bersinergi dengan seluruh instansi terkait dan elemen Masyarakat yang ada. Selain itu Polda Kepri dan jajaran juga melaksanakan penyerahan bantuan kepada masyarakat serta melakukan himbauan tetantang pencegahan covid – 19, dan upaya dalam pencegahannya," jelas Kapolda Kepri.

Selanjutnya menyikapi pertanyaan tentang kesiapan Polda Kepri dalam  Pemilihan Kepala Daerah, Kapolda Kepri  mengatakan akan mengikuti protokol kesehatan.

"Bahwa Polda Kepri telah Melakukan audiensi dan komunikasi dengan Bawaslu serta KPU Provinsi Kepri dalam kesiapan pelaksanaan Pilkada 2020, dan proses penyelenggaraan nantinya akan mengikuti protokol - protokol kesehatan," tutup Kapolda Kepri. (Ril)

Kamis, Juni 11, 2020

Silahturahmi, Para Ketua Partai di Kepri Temui Kapolda

Suasana pertemuan Iman Sutiawan dari Partai Gerindra dan Soerya Respationo dari PDIP bersama Kapolda Kepri Irjen Pol. Aris Budiman, Kamis (11/6).

Dinamika Kepri, Batam – Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman, M.Si menerima kunjungan dan Silaturahmi para Ketua Partai Politik Daerah Provinsi Kepri dalam rangka Basembang bercerite Kamtibmas menghadapi Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2020 bertempat diruang kerja Kapolda Kepri, Kamis (11/6/20).

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Kepri, Irwasda Polda Kepri, Pejabat utama Polda Kepri, para Ketua Partai Politik Daerah Kepri terdiri dari Partai PKB, Partai Gerindra, Partai PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai PKS, Partai Perindo, Partai PPP, Partai PSI, Partai PAN, Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai PBB dan Partai PKPI.

Dalam kegiatan yang diisi Ramah tamah, Perkenalan diri dan Tanya jawab tersebut membahas berbagai kesiapan setiap parpol dan agenda Kamtibmas menghadapi Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2020 ini.

Pada kesempatan tersebut juga Kapolda Kepri menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran para Ketua Parpol di Mapolda Kepri.

Institusi Polri khususnya Kepolisian Daerah Kepulauan Riau beserta jajarannya telah mempersiapkan rencana kegiatan dan langkah-langkah pengamanan dalam menghadapi pesta Demokrasi di wilayah Kepri.

"Kami menjamin Polri netral dan semua akan kita layani, karena kita sebagai anggota Polri bertugas sebagai pelindung, pengayom, melayani serta melakukan penegak hukum," ujar Kapolda Kepri.

Kapolda Kepri juga menyinggung terkait dengan situasi yang tengah dihadapai yaitu Pandemi Covid – 19, para Ketua Partai Politik dapat juga mensosialisasikan akan bahaya covid – 19 dan langkah pencegahan nya dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

"Kepada bapak dan ibu sekalian marilah kita bersama mensosialisasikan bahaya penyebaran Covid – 19 terutama di wilayah kita, dan pada pelaksanaan nanti tetap memperhatikan Protokol kesehatan yang telah di tetapkan oleh pemerintah, bersama-sama bekerja menciptakan Provinsi Kepri yang kita cintai ini menjadi Kepri yang aman, nyaman dan kondusif,"  ucap Kapolda Kepri mengakhiri. (Ril)

Jumat, Februari 28, 2020

Laporan Zukriansyah Direspon Bawaslu, Besok Dimusyawarahkan

Ir. Zukriansyah.

Dinamika Kepri, Batam - Pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota Batam dari jalur independen Zukriansyah - Eka Anita Diana (Zeta), sampai saat ini masih terus memperjuangkan hak politiknya di Bawaslu Kota Batam.

Perjuangan itu dilakukan karena syarat pendaftarannya ditolak oleh KPU.

Menurut Zukriansyah, penolakan yang dilakukan oleh KPU Batam duganya terlalu arogansi.

Kata dia, KPU terkesan sedang bermain dengan aturan-aturan yang memang semu dan tidak dapat diterjemahkan secara detail sehingga melaporkannya ke Bawaslu.

Baca juga: Kuasa Hukum Paslon Zeta Cawako Batam Laporkan KPU ke Bawaslu

Terkait penolakan itu, Zukriansyah mengaku banyak pihak yang meminta dia agar berpindah dari independen ke tempat lain, tetapi dia tidak mau mengkhianati harapan rakyat.

"Saya Zukriansyah, dengan ini menyatakan tidak akan pernah mencari-cari perahu lain untuk sebuah ambisi yang akhirnya terlihat ambisius," katanya kepada media, Jumat (28/2/2020).

"Walau banyak saran dan pandangan untuk berpindah dari independen ke tempat lain, dari Cawako ke Wawako dengan kendaraan lain, namun saya tidak akan pernah mau dan tidak akan pernah meludahi harapan masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada diri saya selama ini di jalur independen," lanjutnya.

Diakuinya, Pilwako yang diikutinya saat ini sudah mendapat dukungan yang sangat besar dari masyarakat, karena itu ia tak mau harapan rakyat yang dipercayakan padanya, jadi ternoda hanya gegara penolakan dari pihak KPU.

Kata dia lagi, meskipun ia diperlakukan tidak adil dan dizalimi, ia tetap tabah,  dan akan mencari keadilan agar harapan pendukungnya tidak pupus begitu saja.

Baca jugaCawali Batam Zukriyansah - Eka Anita Bawa 63.504 Formulir Dukungan ke KPU

"Mari doakan agar saya untuk keluar dari zona terzalimi ini. Jika tidak ada keadilan untuk diri saya dan Eka Anita Diana, saya tidak akan melaju kemanapun dan saya akan tetap menjadi diri saya yang idealis," tegasnya.

Dia juga menyampaikan, Bawaslu Batam baru saja mengirimkan surat pemeritahuan kepada tim Zeta, yang mana surat itu untuk mengundang menghadiri musyawarah penyelesaian sengketa yang dialaminya.

"Bersama pihak terkait, musyawarahnya akan dilakukan besok pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 pukul 14:00 Wib, di Kantor Bawaslu Kota Batam," tutup Zukriansyah. (Ril)

Kamis, Februari 27, 2020

Wakapolda Kepri Pimpin Rakor Satgas Nusantara

Dinamika Kepri, Batam - Rapat Koordinasi Satuan Tugas Nusantara Polda Kepri hari ini dilaksanakan di Gedung Serba Guna Polda Kepri,  Kamis (27/2/2020).

Rapat berlangsung dipimpin oleh Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs. Yan Fitri Halimansyah MH dengan dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Kepri dan para personel yang tergabung di Satgas Nusantara Polda Kepri.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut Wakapolda Kepri menyampaikan bahwa pembentukkan Satgas Nusantara merupakan perintah dan kebijaksanaan Bapak Kapolri dengan tujuan untuk Cooling System dinamika saat proses Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati, hingga sampai dengan penyelenggaraan serta proses pelantikan Gubernur, Walikota dan Bupati di Daerah Kepri.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kepri untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial, terutama dalam menyikapi persoalan tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati serentak tahun 2020.

"Didalam Satgas Nusantara tersebut ditempatkan Personil yang memantau serta memonitor selama 24 jam seluruh kegiatan di Media Sosial dengan bertujuan untuk mendinginkan situasi pada Pemilihan nantinya," kata Kombes Pol Harry Goldenhardt S.

"Selain itu Polda Kepri juga telah menyiapkan Alat Utama (Alut) dan Alat Khusus (Alsus) serta piranti lunak pendukung dalam Operasi Mantap Raja Seligi 2020 saat Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati serentak tahun 2020," tutupnya. (Ril)

Rabu, Februari 26, 2020

Kuasa Hukum Paslon Zeta Cawako Batam Laporkan KPU ke Bawaslu

Didampingi Zukriansyah, Abdur Rohman, SH saat menyampaikan terkait laporannya ke awak media, Rabu (26/2). 

Dinamika Kepri, Batam - Tak terima dengan jawaban penolakan di berita acara, didampingi kuasa hukumnya Abdur Rohman, pasangan bakal calon walikota Batam 2020-2025 Zukriansyah- Eka Anita Diana (Zeta) dari jalur independen melaporkan KPU Kota Batam ke Bawaslu Kota Batam, Rabu (26/2) siang.

" Kami ke Bawaslu untuk membuat permohonan pengaduan perselisihan administrasi bakal calon kepala daerah dalam Pilkada tahun 2020 Paslon Zukriansyah- Eka Anita Diana jalur independen. Adapun objek dari permasalahan yang kami ajukan adalah rekomendasi ataupun berita acara yang dikeluarkan oleh KPU pada tanggal 24 Februari 2020 yakni Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 yang mana dalam berita acara tersebut kami keberatan dengan jawaban KPU Batam dengan menolak persyaratan," kata Abdur Rohman usai dari Kantor Bawaslu Batam.

"Dengan jawaban menolak itu, maka kami menilai berita acara itu menunjukkan arogansi daripada KPU dalam menjalankan tahapan terhadap Pilkada yang baru saja memulai tahapan pertama. Harusnya jawabannya bukan menolak, tetapi perbaiki (Lo) karena syarat utamanya atau dukungan telah memenuhi kuota," sambungnya.

Abdur Rohman menambahkan, kata dia tak hanya ke Bawaslu, pihaknya juga akan melaporkan perselisihan itu ke pihak kepolisian.

"Kita juga berencana akan melaporkannya ke polisi karena kami melihat ini menduga KPU sedang melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran berat terhadap hak konstitusi," cetusnya.

Lebih lanjut dikatakannya, dengan menyatakan kata menolak, itu menunjukan ketidakmampuan KPU dalam menelaah atau menganalisa peraturan peraturan KPU yang memang merupakan dasar dari pada pelaksanaan teknis tahapan dari pada pemilihan kepala daerah di Kota Batam.

Mengeluarkan kata menolak, itu sangat menyakitkan bagi para pendukung Paslon Zukriansyah- Eka Anita Diana.

"Kata menolak itu sangat menyakitkan bagi pendukunya, karena hipotesis dari kata menolak itu merupakan suatu dugaan unsur kesengajaan," pungkasnya.

Dalam hal ini, ia menduga pihak KPU Kota Batam sedang bermain dengan aturan.

Kata dia, aturan KPU nomor 15 tahun 2017 pasal 17 menyatakan bahwa dalam tahapan pertama penyerahan administrasi berkas akan memberikan sejumlah dukungan dari pasangan bakal calon Walikota ataupun Bupati disesuaikan dengan representasi dari daftar pemilihan tetap yang ada di Kota atau Kabupaten.

Sebelum mengakhiri, Abdur Rohman mengatakan, dukungan KTP untuk pasangan Zeta sesuai peraturan di Batam untuk independen, telah terpenuhi, bahkan melebihi kuota yang ditentukan KPU. (Ag)

Selasa, Februari 25, 2020

Jaga Berkas Cawali Batam KPU Batam Dijaga Ketat Polisi

Dinamika Kepri,  Batam - Guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan pasca masuknya berkas dukungan dua calon Walikota dan Wakil Walikota (Cawali) Batam dari independen Paslon Rian Ernest dan Paslon JJ Zukriansyah ke KPUD Batam, personel kepolisian dari Polsek Sekupang dan Tim Sabhara dari Polres Barelang berjaga ketat dilengkapi senjata laras panjang di Kantor KPUD Batam, Sekupang, Kepri, Senin (24/2) malam.

Terpantau awak media ini, gelar apel pasukan di Kantor KPUD Batam tersebut dipinpim oleh Kapolsek Sekupang AKP Ulil Rahim.

"Penjagaan ini terkait dalam proses kegiatan KPU. Untuk saat ini sedang ada pengecekan berkas. Penjagaannya akan terus dilakukan sampai selesai pada tahap pemilihan. Jadi di setiap tahap itu kita lalukan pengamanan, dan untuk yang bertugas jaga malam ini ada personel dari Polsek dan personel Sabhara dari Polres Barelang," terang Kapolsek Sekupang, AKP Ulil Rahim.

Masih di lokasi KPUD, sekitar 6 orang yang mengaku dari Tim JJ Zukriansyah juga terlihat ikut berjaga. Kepada media ini koordinatornya mengatakan, keikutsertaan mereka katanya untuk menjaga berkas Paslon JJ Zukriansyah yang sudah masuk ke KPUD Batam.

"Kami di sini untuk menjaga berkas Paslon JJ Zukriansyah," katanya.

Pantuan media ini hingga pada pukul 23:00 Wib, kondisi Kantor KPUD Batam, Sekupang tetap aman dan kondusif. (Ag)

Senin, Februari 24, 2020

Cawali Batam Zukriyansah - Eka Anita Bawa 63.504 Formulir Dukungan ke KPU

Dinamika Kepri, Batam - Klaim memenuhi syarat Bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Ir. Zukriansyah dan Eka Anita Diana menyerahkan berkas dukungan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, Minggu (23/2/2020) Malam.

“Hari ini kita menyerahkan menyerahkan surat pernyataan dukungan dengan salinan KTP warga Batam sebanyak 65.900 lembar. Jumlah ini sudah melebihi dari ketentuan UU minimal 48.816,” kata Zukriansyah.

Dirinya mengklaim, syarat untuk maju menjadi calon walikota Batam dari jalur independen berkas lengkap.

“Dukungan yang kita kumpulkan semuanya salinan KTP Eletrik warga Batam, lengkap dengan Formulir dukungan B. 1- KWK perseorangan asli dan salinan, Formulir rekap B. 1.1- KWK perseorangan asli dan salinan, Formulir B. 2- kwk perseorangan asli dan salinan,” pungkasnya.

Sesuai data Sistem Informasi Pencalonan (Silon), jumlah dukungan Zukriansyah dan Eka Anita Diana sudah dipastikan memenuhi syarat.

“Data Silon KPU untuk pasangan Zukriansyah dan Eka Anita Diana sebanyak 63.504, hal ini kita lanjutkan kepada persyaratan lainnya seperti Formulir dukungan B. 1- KWK, Formulir rekap B. 1.1- KWK , Formulir B. 2- KWK asli dan salinan,” kata Komisioner KPU Batam.

Ditempat yang sama, pasangan Rian Ernest dan Yusiani Gurusinga juga mendatangi kantor KPU Batam untuk menyerahkan kekurangan persyaratan pencalonan Walikota Batam dari jalur independen, yang sebelumnya di tolak oleh KPU Batam. (Red)


Source: gemakepri.com

Sabtu, Februari 15, 2020

Pengamanan Pilkada di Kepri, Kapolda Tandatangani NPHD

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Dinamika Kepri, Batam - Dalam rangka melaksanakan pengamanan pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati di Provinsi Kepri pada tahun 2020, Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto. S.IK melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Kegiatan tersebut  berlansung di Rupattama Polda Kepri, Jumat (14/2).

Penandatanganan NPHD dihadiri oleh Plt Gubernur Provinsi Kepri yang diwakilkan oleh Sekda Provinsi Kepri DR. Arif Fadillah, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Wakapolda Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri, Pejabat Eselon I Provinsi Kepri, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Kepri.

Dalam sambutannya, Kapolda Kepri menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada semua undangan yang telah hadir pada kegiatan itu.

"Terima kasih atas kehadirannya, sebagai informasi, pada bulan September nanti, di wilayah provinsi Kepri akan digelar pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati secara serentak. Khusus di provinsi Kepri ada pemilihan Gubernur serta di 6 Kota dan Kabupaten juga akan menggelar pemilihan Walikota dan Bupati. Untuk anggaran pengamanan pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati pada tahun 2020, yang diterima dari pemerintahan provinsi Kepri pada hari ini sebesar Rp.16.485.837.000," ucap Kapolda Kepri.

"Harapan kami ke depan, mari bersama-sama saling memberikan masukkan dan berkomitmen yang sama untuk mengamankan Bunda Tanah Melayu, Negeri Segantang Lada Kepulauan Riau (Kepri) yang kita cintai bersama ini. Insya allah akan dimudahkan dan dilancarkan," sambungnya.

Kemudian, Sekda provinsi Kepri dalam kata sambutannya menyampaikan juga, bahwa tahun 2020 akan dipenuhi dengan agenda politik daerah khusunya pemilihan kepala daerah yang secara serentak dilaksanakan di beberapa daerah termasuk di Kepri.

Ia berharap agar segala persiapan baik dari segi teknis, maupun berbagai hal yang menunjang sudah mulai dipersiapkan, salah satunya yaitu dalam segi pengamanan yang harus dipupuk sejak dini guna mewujudkan keamanan dan masyarakat di Kepri tidak mudah terpecah belah.

Kata dia, dalam rangka melaksanakan pengamanan tersebut, pihak kepolisian perlu mendapat dukungan, untuk pembiayaan operasional seperti halnya pihak-pihak lain yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah seperti KPU dan Bawaslu setelah dilaksanakannya NPHD.

"Setelah NPHD ini, untuk proses pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 yang mana mengatur penerima hibah akan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya," tutur Sekda provinsi Kepri.

Sebelum mengakhiri, Kapolda Kepri juga menyampaikan harapannya supaya Pilkada di Kepri berjalan dengan baik, aman dan kondusif.

"Harapan kita bersama, semoga pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati dapat berjalan aman, damai, lancar dan kondusif, serta tidak ada terjadi pertentangan maupun provokasi di dalam pelaksanaan kedepannya," tutupnya. (Ril)

Jumat, Februari 07, 2020

Menuju Batam Satu JJ Zukriansyah Berpasangan dengan Eka Anita Diana

Bakal Calon Wakil Walikota Batam 2020-2025, Eka Anita Diana, S.Pdi, BK saat konferensi pers bersama Candra Siregar di sekretariat pemenangan Zumars, Pelita, Batam, Kepri, Kamis (6/2/2020) sore. 

Dinamika Kepri, Batam - Bakal calon walikota Batam 2020-2025, JJ Zukriansyah yang maju melalui jalur independen, untuk wakilnya saat ini resmi berpasangan dengan Eka Anita Diana, S.Pdi, BK.

Hal itu disampaikan JJ Zukriansyah kepada media saat melakukan konferensi pers di sekretariat pemenangannya di Pelita, Batam, Kepri, Kamis (6/2/2020) sore.

Didampingi Candra Siregar dan Eka Anita Diana, kepada wartawan JJ Zukriansyah mengatakan, ia memilih Eka Anita Diana karena Candra Siregar mengundurkan diri.

"Karena saudara Candra Siregar mengundurkan diri, maka ibu Eka Anita Diana yang menggantikannya. Ibu Eka ini sebelumnya juga relawan dari tim Zumars. Selain itu, ibu Eka juga salah seorang penggiat sosial di Kepri khususnya di Kota Batam," kata JJ Zukriansyah.

Baca jugaZukriansyah Ikut Tarung Pilwako Batam Ternyata karena Dimotivasi Rasa "Geram"

Terkait hal itu, di tempat yang sama, Eka Anita Diana membenarkan dan mengatakan dirinya siap maju sebagai bakal calon wakil walikota Batam untuk mendampingi JJ Zukriansyah.

" Saya siap dan optimis," kata wanita kelahiran Jember September 1969 itu.

Kata dia, adapun ketertarikannya untuk berpasangan dengan JJ Zukriansyah di Pilwako Batam, karena visi misi dan program JJ Zukriansyah saat menduduki Batam satu, sangat cocok baginya selaku penggiat sosial.

"Saya tertarik karena visi misi dan rancangan program kerja Pak JJ sangat menarik buat saya dan tentunya sangat baik juga bagi masyarakat. Selaku penggiat sosial, saya sangat mendukung programnya, maka itu saya tertarik untuk menjadi wakilnya," kata Eka Anita Diana.

Mengenai pengunduran diri Candra Siregar dari bakal calon wakil walikota Batam, di tempat yang sama juga, kepada wartawan Candra mengatakan, ia mengundurkan atas kemauan sendiri.

"Pengunduran diri saya atas kemauan sendiri. Itu kulakukan tentunya dengan senang hati tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Artinya pengunduran saya ini tidak ada masalah," ucap Candra memastikan.

Bakal calon Walikota Batam 2020-2025, JJ Zukriansyah. (F/fb)
Pantuan media ini, pergantian bakal calon wakil walikota Batam untuk pasangan JJ Zukriansyah sudah berganti tiga kali. Pasangan JJ Zukriansyah pertama sebelumnya Marsapwan Bin Abdul Wahap, kemudian digantikan Candra Siregar dan yang terakhir ini Eka Anita Diana.

Terkait dikiprahnya di politik, Eka Anita Diana mengaku ia sebelumnya pernah bergabung satu Partai  dengan JJ Zukriansyah di Partai Amanat Nasional (PAN).

Baca jugaMarsapwan Calon Wakil Walikota Batam Pasangan Zukriansyah Mengundurkan Diri 

Siapa Eka Anita Diana? Dikutip dari laman beritatanjungpinang.com, Eka Anita Diana, S.Pdi, BK lahir di Jember pada tanggal 12 September 1969 yakni anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan bapak ibu Muhamad Arlies (Alm) dan Hj Siti Nur Chomsatun.

Eka Anita Diana juga merupakan bagian dari keluarga besar Nahdhotul Ulama di Jawa Timur cucu dari KH Syamsul Arifin salah satu tokoh NU di Jawa Timur dan kakek dari ayah bernama KH Sumber dari Bangkalan.

Eka Anita Diana menikah dengan Jemikan pada tanggal 23 Juli 1988, dan telah dikarunia dua anak satu putri yang bernama Divika Aqif Zuliandanika dan satu putra bernama Muhammad Alfarizi.

Untuk organisasi yang pernah diikutinya antara lain, Fatayat NU, Muslimat NU, Pembina IPPNU, Pembina IPNU, anggota MUI Kab Bintan, Sekretaris Dekranasda Kab Bintan, Pembina HMI Prov Kepri, Pembina Komunitas nelayan laut biru Prov Kepri, sekretaris KPPI Kabupaten Bintan, Pembina BLM (Badan Legislatif Mahasiswa) dan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Prov Kepri, anggota IWAPI Prov Kepri, bermitra dengan berbagai LSM yang ada di Kepulauan Riau salah satunya LSM Pelanduk dan pemuda tempatan Prov Kepri, tergabung dalam organisasi GRIB Prov Kepulauan Riau sebagai OKK.

Baca jugaViral, Lukita Dinarsyah Tuwo Mantan Kepala BP Batam Nyamar Supir Taksi Online 

Untuk bidang politik ia pernah menduduki jabatan ketua DPC PAN Bintan Timur 1998-2003, Pernah menjadi sebagai anggota Panwaslu Pilkada Kepri tahun 2004 dan pernah menjadi Ketua pemberdayaan perempuan DPD PAN Bintan 2008-2011.

Untuk bidang kelembagaan, sampai saat ini ia masih menjabat sebagai pimpinan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA Bunga Rampai Kepri) yang merupakan lembaga kementrian sosial dalam bidang penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus bermitra dengan Dinas Sosial Prov Kepri. (Ag).

Jumat, Januari 31, 2020

Komisi I DPRD Batam Ingatkan ASN tidak Terlibat Politik di Pilkada 2020

Suasana RDP Camat dan Lurah se-Kota Batam dengan anggota komisi I DPRD Kota Batam, Kamis (30/1/2020).  

Dinamika Kepri, Batam -  Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Camat dan Lurah se-Kota Batam, para anggota komisi I DPRD Kota Batam mengingatkan supaya Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemko Batam tidak terlibat atau ikut dalam berpolitikan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada atau Pemilukada) di tahun 2020.

"Netralitas ASN itu diatur beberapa pasal dalam UU No 5 Tahun 2014. Managemen ASN adalah pengelolahan infraatruktur pegawai yang lebih profesional. Bukan titipan atau pesanan yang memiliki dasar atau etika profesi, namun harus bebas dari segala intervensi politik," kata Ketua Komisi I DPRD Kota Batam Budi Mardianto mengingatkan, Kamis (30/1/2020).

Kata Budi Mardianto, di dalam PP No 53 Tahun 2010 tentang disiplin ASN telah ditentukan larangan dalam berpolitik. "Jika ada ASN yang terbukti terlibat ikut berpolitik, maka akan diberikan sanksi sebagaimana di dalam pasal-pasal tersebut. ASN harus netral, ASN tidak berpolitik ataupun diinterpensi dari kepentingan politik manapun," tegas Budi Mardianto mengingatkan.

Dalam hal ini, komisi I DPRD Kota Batam mengundang Camat dan Lurah se-Kota Batam terkait tentang adanya pengaduan masyarakat dan instruksi pimpinan DPRD Kota Batam untuk menindaklanjuti tentang adanya hal-hal yang perlu disampaikan, agar mengingatkan kembali bahwa Camat dan Lurah sebagai mitra dari Komisi I DPRD Batam diharapkan tidak terlibat dalam politik.

RDP ini berlangsung dipimpin oleh ketua komisi I DPRD Kota Batam Budi Mardianto dengan dihadiri anggota komisi I diantataranya Harmidi Umar Husein, Lik Khai, Tohap Erikson Pasaribu, Siti Nurlailah, Utusan Sarumaha dan Muhammad Fadhli.

Kata Budi Mardianto dalam RDP, Komisi I DPRD Kota Batam berperan untuk mengawasi daripada kinerja para Camat dan Lurah yang ada di Kota Batam.

Kata dia lagi, beberapa waktu lalu pihaknya juga sudah menyampaikan agar di setiap kegiatan baik di tingkat Kecamatan maupun di Kelurahan, setiap cacatan penggunaan anggaran agar berikan kepada mereka.

Budi Mardianto juga mengingatkan agar Inspektorat Pemko Batam ikut turun kelapangan untuk melihat kinerja para Camat dan Lurah yang ada di Kota Batam.

Selain itu Budi Mardianto juga menegaskan, jika terjadi kegiatan oknum ASN yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu dengan memberikan suatu barang kepada masyarakat dengan tujuan supaya mendukung pasangan calon tertentu itu adalah merupakan tindak pidana.

"Di tahun politik ini, saya minta kepada Camat dan Lurah tidak mengadakan keberpihakan kepada calon. Bekerjalah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam melayani masyarakat, supaya masyarakat tidak terkotak-kotakkan," pesan Budi Mardianto.

Menanggapi hal tersebut, Reza selaku kordinator Camat dan Lurah se-Kota Batam mengatakan, sudah paham dan sangat mengetahui tentang aturan itu.

"Kami sebagai pegawai (ASN) sudah cukup paham dan mengerti tentang aturan itu. Artinya jika melanggar, maka siap menanggung konsekuensinya," tutur Reza memastikan.

Minggu, Januari 12, 2020

Marsapwan Calon Wakil Walikota Batam Pasangan Zukriansyah Mengundurkan Diri

Tim pemenangan Zulmars saat menerangkan pengunduran Marsapwan kepada media, Nagoya, Minggu (12/1/2020).

Dinamika Kepri, Batam - Pasangan Zukriansyah, Marsapwan Bin Abdul Wahap calon wakil walikota Batam yang maju dari jalur independen untuk tahun 2020, mengundurkan diri dari pencalonan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua tim pemenangan pasangan calon Zukriansyah - Marsapwan (Zulmars), Said Andi.

" Hari ini calon wakil walikota Batam, H Marsapwan pasangan pak Zukriansyah, secara resmi telah mengundurkan diri dari tim Zulmars," ujar Said Andi kepada media di Nagoya, Minggu (12/1/2020).

Kata Andi, meski H. Marsapwan telah mengundurkan diri dari tim Zulmars, tidak membuat timnya surut untuk mendukung pak Zukriansyah maju dari jalur independen di tahun 2020 nanti.

" Untuk Zukriansyah, tim akan tetap solid mendukungnya," kata Andi

Hal yang sama juga dikatakan Ketua tim harian Zulmars, Ilhamsyah Purba. Dia menyampaikan, meski pasangan Zukriansyah telah mengundurkan diri, motto mereka untuk mendukung Zukriansyah tetap sama dan tetap memakai nama tim Zulmars.

" Mottonya tetap sama yakni dari rakyat untuk rakyat. Tim juga akan tetap memakai nama yang sama Zulmars. Kalau dulu Zulmars, Zukriansyah - Marsapwan, sekarang Zulmars, Zukriansyah Maju Masyarakat Senang," kata Ilhamsyah. (Red)

Selasa, Desember 24, 2019

Zukriansyah Ikut Tarung Pilwako Batam Ternyata karena Dimotivasi Rasa "Geram"

Ir. Zukriansyah.

Dinamika Kepri, Batam - Meski maju dengan cara independen atau non Partai, Ir. Zukriansyah (51) mengatakan kalau dirinya sangat optimis bisa ikut lolos bertarung di Pemilihan Walikota (Pilwako) Kota Batam tahun 2020 mendatang.

Kendati banyak seleweran maupun isu-isu yang menganggap dia dan pasangannya Marsapwan Bin Abdul Wahap (42) tidak akan mungkin mampu memenuhi syarat untuk maju secara cara independen di Pilwako Batam, ternyata tidak membuatnya patah arang tetapi malah kebalikannya.

"Tetap semangat, apapun kata mereka, bukan mereka yang menentukan kita mampu atau tidak, tapi kita sendiri. Bagi saya isu-isu seperti itu kubuat sebagai penyemangat," kata Zukriansyah di sela-sela waktunya saat di kantor pemenangannya, Pelita, Batam, Kepri, kepada media, Senin (23/12/2019) sore.

Tak hanya itu, biasanya para calon yang menang dalam suatu pemilihan, pastinya selalu mengingikan dirinya bisa terpilih di periode berikutnya. Namun ini tidak, Zukriansyah yang akrap disapa bang JJ itu malah menginginkan dirinya dan pasangannya cukup satu periode saja.

"Tidak muluk-muluk, bila terpilih nanti tentunya atas ridho Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas keinginan masyarakat Batam, target kami cukup satu periode saja. Karena untuk membuktikan kemampuan bekerja melayani rakyat itu, tidak butuh waktu yang lama, satu periode menurut saya sudah bisa kelihatan hasilnya," kata  dia.

Saat ini, karena pasangan Zumars ini maju dengan cara independen, tentunya tidak setenang dari Pasangan Calon (Paslon) yang maju melalui Partai.

Zukriansyah mengaku kalau ia dan pasangannya Marsapwan, hari-harinya selalu diisi kesibukan dengan mengunjungi daerah-daerah hiterland yang ada di Batam. Kesibukan itu dilakukan guna menjaringan dukungan dari masyarakat Kota Batam.

" Sebagian pulau-pulau yang ada di wilayah Batam ini sudah kita kunjungi. Antusias masyarakat yang kita temui juga sangat wellcome. Target kita, sebelum akhir bulan Januari 2019 ini, semuanya sudah harus dikunjungi, dan data untuk persayaratan yang dibutuhkan maju independen, insya Allah akan terpenuhi." ujar Zukriansyah pemilik Resort Pura Jaya itu.

Saat ditanya apa yang memotivasi dirinya hingga ikut dalam Pilwako Batam 2020, kata dia karena "Geram".

"Ikut karena geram. Artinya geram karena melihat tidak adanya pemerataan dalam pelayanan pemerintah Kota Batam kepada masyarakat, khususnya pelayanan kepada masyarakat yang tinggal hiterland di wiliyah Batam. Contoh kecilnya saja, masyarakat di Hiterland banyak yang mengeluh karena sangat sulit mendapatkan kayu penopang (pelantar=red) rumah mereka. Kesulitan itu karena adanya larangan penembangan kayu dari pemerintah," ungkapnya.

"Saat ini banyak kayu penopang rumah-rumah penduduk di hiterland yang sudah keropos dan tidak bisa diganti karena larangan itu. Nah kalau pemerintah kita peduli, okeylah aturan memang tidak bisa dilanggar, namun setidaknya pemerintah bisa memberikan perhatian, solusi, maupun memberikan bantuan dana untuk membangun penopang dari beton bagaimana supaya rumah-rumah penduduk itu tidak roboh," sambungnya.

Tidak hanya itu, rasa geram Bang JJ juga muncul setelah melihat tidak adanya perhatian serius dari pemerintah Kota Batam terhadap nasib dari para petani sayur yang ada di Batam.

Ketidakadanya perhatian itu, kata dia sehingga mengakibatkan petani sayur di Batam selalu merugi karena tidak adanya kontrol tentang masuknya sayur mayur dari luar Batam.

"Bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan yang besar, sedangkan masalah kecil saja, terkadang terabaikan dan tidak pernah diperhatikan? Nah itu juga membuat saya geram. Ya artinya sekecil apapun persolannya yang dihadapi masyarakat, sebagai pemimpin harus tanggap," terang JJ.

Ketika disingung soal pertumbuhan ekonomi dan persoalan tingginya tingkat pengangguran di Kota Batam, kata JJ, jika ia dipercaya masyarakat memimpin Batam, ia sudah memiliki persiapan untuk itu.

"Persoalan ekonomi dan persoalan tingginya tingkat pengangguran di Batam itu satu hirarki. Jika ekonomi jatuh maka pengangguran akan meninggkat. Jurusnya cuma satu, turun harga-harga khususnya harga Sembako. Jaga iklim usaha, jangan sampai ada pengusaha (investor) atau perusahaan yang sudah berjalan, hengkang karena ketidakadanya kepastian hukum. Untuk apa gaji pekerja dinaikan jika harga juga ikut naik, kan pecuma! yang jadi korban masyarakat juga ketika tidak bekerja," terang lulusan teknik perminyakan dari Universitas Trisakti tahun  1994 itu.

Tak hanya itu, JJ juga mengatakan geram melihat pelayanan listrik dan tidak adaknya suplay air bersih kepada masyarakat pulau seperti di pulau Belakang padang, Batam.

Kata dia, masyarakat Pulau tersebut, sangat terbatas soal air bersih. Terkait pelayanan listrik, kata dia masyarakat pulau saat ini juga tidak semua bisa menikmatinya.

Saat ini, dari dari banyaknya sosok-sosok yang ingin mencalonkan diri ikut tarung di Pilwako 2020 Kota Batam yang mana itu terlihat dari banyaknya baliho terpajang di sisi sepanjang jalan Raya, pantuan media ini, hanya Zukriansya yang telah memiliki pasangan.

Mengakhiri, ketika JJ ditanya soal mengapa dalam pencalonannya tidak menggunakan Partai, jawab sosok yang juga dikenal seorang seniman itu, karena tujuannya hanya ingin melayani rakyat. (Ag)

Jumat, Oktober 04, 2019

Mahasiswa di Batam Unjuk Rasa Tolak Jabatan Ex-Officio Walikota Rudi

Unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor Walikota Batam, Jumat (4/10/2019).

Dinamika Kepri, Batam - Setelah Resmi  menjabat Kepala Ex -Officio H.M Rudi SE yang juga Walikota Batam beberapa waktu lalu. Mahasiswa yang mengklim dari kelompok Cipayung Batam, melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Wali Kota Batam, Jumat (4/10/2019).

Dalam aksinya tersebut mahasiswa menolak Wali Kota Batam untuk menjabat sebagai Kepala Ex - Officio karena melanggar undang - undang.

"Kami menolak Walikota Batam diangkat menjadi Ex-Officio, karena tidak sesuai dengan UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan kepala daerah tidak boleh merangkap jabatan,” kata Wirda Putra selaku Ketua PMII Kota Batam saat berorasi.

Ia juga mengatakan dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam beleid ini mengamanatkan tidak boleh Kepala Daerah merangkap jabatan sesuai dengan pasal 76 H.

“ Di pasal 77 poin 1 yang berbunyi,  kepala daerah atau wakil kepala daerah yang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik Negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apapun sebagai mana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 huruf c dikenai sangsi pemberhentian sementara selama 3 bulan oleh presiden untuk gubernur dan atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota,” ungkapnya

Selang beberapa lama Mahasiswa melakukan aksi. Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad datang menemui mahasisiwa.

"Pejabat negara tidak boleh memegang jabatan negara lainnya, yang dimaksud dengan pejabat negara itu mulai dari presiden sampai wakil walikota,” ungkapnya.

Dalam hal ini, BP Batam dikatakan Amsakar tidak termasuk dalam kategori tersebut.

“Ini adalah amanah yang diberikan oleh negara kepada Walikota Batam, bukan Walikota Batam sendiri yang membuat regulasi agar dia menjabat sebagai Ex-Officio,” kata Amsakar.

Setelah mahasiswa bertemu dengan Wakil Walikota Batam, mahasiswa mengatakan akan berkoordinasi dengan Cipayung pusat untuk menindaklanjuti rangkap jabatan yang dilakukan oleh Walikota Batam.

Pantauan awak media ini, aksi unjuk rasa berjalan dengan tertib dan kondusif hingga berakhir di bawah pengamanan Satpol PP dan polisi. (Ril)

Rabu, September 25, 2019

Melayu Melawan Berunjuk Rasa Tolak Jumaga Nadeak Kembali Jabat Ketua DPRD Kepri

 Jufri, SH Kordinator aksi saat memberikan keterangan kepada media, Rabu (25/9/2019).

Dinamika Kepri, Batam - Ratusan orang mengatasnamakan masyarakat "Melayu Melawan" melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Graha Kepri, Batam Center, Rabu (25/09/2019).

Dalam aksi tersebut, massa meminta kepada Plt Gubernur Isdianto agar menyapaikan tuntutan mereka terkait menolak penetapan Ketua DPRD Kepri yang sudah ditetapkan oleh partai pemenang sebelumnya.

"Sebagai masyarakat, kami datang kemari untuk menyampaikan aspirasi dengan damai, kami datang atas nama Melayu Melawan. Kedatangan kami untuk menolak atas penetapan Ketua DPRD Kepri yang ditetapkan oleh Partai pemenang," ujar Jufri, SH selaku kordinator aksi.

Selain menolak Ketua DPRD Kepri, massa yang juga meminta agar Hamidi sebagai seketaris Dewan Propinsi Kepri juga diganti.


Dalam orasinya ada 4 pernyataaan sikap yang disampaikan yaitu, menolak penetapan Jumaga Nadeak menjadi Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Meminta elit Parpol pemenang Pemilu di Kepulauan Riau agar mengedepankan pepatah dimana bumi dipinjak di situ langit dijungjung.

Meminta DPP PDI agar menunjuk orang selain Jumaga Nadeak, dan meminta Plt Gubernur Kepulauan Riau untuk segera menggatikan Hamidi selaku seketaris dewan (Sekwan ) Provinsi Kepulauan Riau. (Ag)

Senin, September 23, 2019

Empat Pimpinan DPRD Batam Ucapkan Sumpah

Dinamika Kepri, Batam - Anggota DPRD Kota Batam hari ini menggelar acara Rapat Paripurna pengucapan sumpah pimpinan DPRD Kota Batam Depenitif masa jabatan 2019-2024, Senin (23/9/2019) di Gedung DPRD Batam.

Turut hadir pada acara sumpah ini dihadiri oleh wakil walikota Batam  Amsakar Ahmad, Ketua Pengadilan Negeri Batam, Plt Gubernur Kepri Isdianto, Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto dan Jendral Konsulat Singapure.

Pengucapan sumpah janji pimpinan Ketua beserta Wakil DPRD Kota Batam masa jabatan 2019-2024 ini, berjalan dengan dipangku oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, Wahyu Iman Santoso.

Setelah pengucapan sumpah dilakukan, maka Nuryanto resmi menjabat sebagai Ketua DPRD Batam masa kerja (periode) 2019-2024, begitu juga dengan Muhammad Kamaluddin resmi menjadi Wakil Ketua I, Ruslan Ali Wasim  Ketua II dan Iman Sutiawan jadi Ketua III.

Dalam sumpahnya, mereka yang disumpah sebagai pimpinan DPRD, akan memenuhi kewajiban sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repuplik Indonesia. (Ag)

Minggu, Agustus 18, 2019

Mantan Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi: Pak Ismeth Bukan Barang Baru

Drs. H. Ismeth Abdullah (kanan) saat peresmian Rumah Juang Badan Pemenangan Ismeth Abdullah Calon Gubernur Kepri tahun 2020, di Komplek Ruko Businis Center, Batam Center, Batam, Sabtu (17/8/2019).

Dinamika Kepri, Batam - Mantan Ketua DPRD Kepri, Nur Syafriadi mengatakan, sosok Ismeth Abdullah bukanlah barang baru di Kepri. Selain itu, mantan Deputi Pengusahaan Sarana BP Batam itu juga mengatakan bahwa sosok Ismeth Abdullah masih sangat cukup layak untuk memimpin Kepri ini di tahun 2020 mendatang.

"Pak Ismeth Abdullah ini bukanlah baru di Kepri. Siapa yang tidak mengenalnya. Dari mulai sejak memimpin Otorita Batam hingga menjadi Gubernur pertama di Provinsi Kepri, kita sudah mersakan dan mengetahui bagaimana kinerjanya. Menurut saya, sosok Ismeth Abdullah ini masih sangat cukup layak untuk memimpin Kepri ini di tahun 2020 mendatang," kata Nur Syafriadi dalam kata sambutanya di acara peresmian Rumah Juang Badan Pemenangan Ismeth Abdullah calon Gubernur Kepri tahun 2020, di komplek Ruko Businis Center, Batam Center, Batam, Sabtu (17/8/2019) sore.

Baca jugaMenuju Kepri Satu, Ismeth Abdullah Pilih Jalur Independen

Kata Nur Syafriadi mengisahkan, baginya sosok Ismeth adalah sosok pemberi motivasi padanya hingga bisa mengantarkannya di awal karir politiknya menjadi Ketua di Komisi C DPRD Kota Batam hingga menjadi Ketua DPRD Provinsi Kepri.

Tak hanya itu, tercapainya Kepri menjadi Provinsi, kata Nur Syafriadi juga tidak terlepas dari perannya sosok Ismeth Abdullah dari belakang layar yang tidak diketahui semua orang.

"Waktu itu, meski dari belakang layar, Pak Ismeth Abdullah terus mendukung pergerakan dengan berbagai upaya, agar Kepri bisa jadi provinsi," ucap Nur Syafriadi.

Tak hanya itu, Nur Syafriadi juga menyinggung soal pernahnya Ismeth Abdullah berperkara hukum terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar). Kata dia, posisi Ismeth Abdullah saat itu adalah sebagai orang yang dikorbankan.

"Kita tahu, Pak Ismeth Abdullah ini dulu pernah tersangkut kasus Damkar. Dan kita juga tahu dalam kasus itu, Pak Ismeth bukan di OTT KPK. Menurut saya, kalau saya lihat posisi pak Ismeth waktu itu seperti dikorbankan," ungkap Nur Syafriadi.

Lebih lanjut dikatakannya, untuk mewujudkan Kepri yang lebih baik, tidak salah jika masyarakat Kepri kembali mempercayakan Kepri satu kepada Ismeth Abdullah.

Baca jugaAlamak! Ucapan Papan Bunga di Rumah Juang Ismeth Abdullah Hancur Berantakan

Sebagai mantan Gubernur pertama di Kepri dan juga salah satu pendukung terbentuknya Provinsi Kepri, tentunya masih banyak program-program memajukan kehidupan masyarakat yang belum terlaksana sewaku ia memimpin dahulu.

Sebelumnya mengakhiri kata sambutannya, Nur Syafriadi juga meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Kepri, agar di tahun 2020 nanti, Ismeth Abdullah dapat kembali memimpin sebagai Gubernur Kepri.

"Kepri bangkit, Ismeth balik! Kepri bangkit, Ismeth balik! Kepri bangkit, Ismeth balik!," seru Nur Syafriadi mengakhiri sambutannya.

Sebelumnya pada tanggal 23 Agustus 2010 lalu, mantan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ismeth Abdullah divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta oleh hakim, di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta.

Ismeth Abdullah waktu itu dinyatakan hakim terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait Damkar pada tahun 2004 dengan kerugian negara mencapai Rp 5,4 miliar.(Ag)

Sabtu, Agustus 17, 2019

Menuju Kepri Satu, Ismeth Abdullah Pilih Jalur Independen

Ismeth Adullah calon Gubernur Kepri tahun 2020.

Dinamika Kepri, Batam - Mantan Gubernur Kepri pertama, Ismeth Abdullah  menyatakan maju kembali sebagai calon Gubernur Kepri di tahun 2020 dengan cara Independen.

Hal itu disampaikan oleh Alfan Suheri kepada media usai peresmian pos pemenangan Ismeth Adullah di Komplek Ruko Businis Center, Batam Center, Batam, Sabtu (17/8) sore.

Untuk mewujudkan itu, pihaknya dalam waktu yang singkat ini, akan melakukan pengumpulan KTP bagi penduduk masyarakat Kepri yang mendukung.

"Untuk maju Independen, target kami 150 ribu KTP," kata Alfan Suheri.

Katanya, meski akan maju dengan cara independen, namun pihaknya tidak menutup jika ada partai yang akan mendukungnya.

"Kalau ada partai yang mau mendukung, silahkan, kami tidak menutup untuk itu, namun walaupun demikian, kami akan tetap berusaha maju dengan cara Independen," katanya.

Alfan Suheri yang saat itu bersama Ismet Adullah, kepada media Ismeth Adullah meminta dukungan masyarakat Kepri.

"Untuk mewujudkan ini, tentunya saya membutuhkan dukungan masyarakat Kepri. Buat wartawan juga, jangan lupa, doakan saya, karena doa wartawan itu afdol," kata Ismeth senyum.

Ditambahkan Tim pemenangan, katanya untuk mempercepat program kerja tim pemenangan, dalam waktu dekat, pihaknya akan segera membuka perwakilan pos pemenangan Ismeth Abdullah di setiap Kabupaten/ Kota di Propvinsi Kepri.(Ag)

Senin, Juli 22, 2019

Berkas PK Muhammad Yunus ke MA Ditandatangani Jaksa

Suasana sidang penandatanganan berkas PK Muhammad Yunus Nad, di PN Batam,  Rabu (22/7).

Dinamika Kepri,  Batam - Sidang pemeriksaan berkas permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terpidana Pemilu, Muhammad Yunus ke Mahkamah Agung (MA) lewat Pengadilan Negeri (PN) Batam hari ini, Senin (22/7/2019) dilanjutkan kembali dan telah selesai dilakukan.

Sidang yang ketuai hakim Renni Pitua Ambarita ini dinyatakan selesai setelah jaksa (termohon=red) dan M Yunus (pemohon=red) menandatangani berita acara pengiriman berkas ke MA di persidangan.

"Tadi kita (pemohon dan termohon) hanya menandatangani berita acara pengiriman berkas aja. Soal permohonan dan tanggapan atas PK itu sudah diajukan pada sidang sebelumnya," kata jaksa Karya So Immanuel Grot, kepada media saat ditemui di PN Batam.

Disinggung mengenai tanggapan jaksa yang diajukan atas permohonan PK terpidana Pemilu, jaksa Karya So Immanuel Grot menyarankan untuk melakukan kofirmasi langsung ke pimpinannya dalam hal ini Kasi Pidana Umum (Kasipidum).

"Saya takut salah ngomong, langsung ke pimpinan saja. Intinya tanggapan kami sesuai UU Pemilu dan aturan lain seperti Perma yang membatasi mengenai kasasi dan upaya hukum lain dalam kasus Pidana Pemilu," terangnya.

Sebelumnya, terpidana sengketa Pemilu, Muhammad Yunud Caleg DPRD Batam III Kota Batam divonis bebas di Pengadilan Negeri Batam.

Tak terima divonis bebas, jaksa Samsul Sitinjak melakulan upaya banding. Dari hasil banding tersebut, oleh Pengadilan Tinggi (PT)  Pekanbaru, Muhammad Yunus Nad dinyatakan terbukti bersalah dan meyakinkan melanggar pasal 523 ayat (2) jo pasal 278 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dengan vonis hukuman pidana penjara selama 3 bulan masa percobaan selama 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp.10 juta subsidair 1 bulan kurungan penjara.

Untuk Dapilnya, Muhammad Yunus Nad dari Partai Gerindra tersebut adalah peraih suara tertinggi dari Caleg lainnya.

Muhammad Yunus sendiri sebelumnya diperkarakan karena diduga telah melakukan pelanggaran Pemilu dengan melakukan money politik. (Ag)

Rabu, Juli 17, 2019

Caleg Gerindra Muhammad Yunus Ajukan PK

Suasana sidang pengajuan PK Muhammad Yunus Nad di PN Batam,  Rabu (17/7).

Dinamika Kepri,  Batam - Terpidana tindak Pidana Pemilu 2019, Muhammad Yunus Nad, Caleg DPRD dari Dapil III Kota Batam yang putusannya telah inkrah di Mahkamah Agung, melakukan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri (PN) Batam, Rabu (17/7).

Kepada majelis hakim, Muhammad Yunus Nad menunjukan dua alat bukti baru (novum) berupa surat dan rekaman video.

Terkait pengajuan PK tersebut,  Jaksa Penuntut Immanuel Karya menyatakan menolaknya dan tetap berpegang teguh terhadap putusan yang sudah inkrah dari Mahkamah Agung.

Setelah menerima alat bukti baru tersebut,  majelis hakim yang diketuai hakim Renni Pitua Ambarita didampingi dua hakim anggota, Marta Napitupulu dan Egi Novita, menunda sidang dan akan digelar kembali pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 dengan agenda pemeriksaan berkas alat bukti baru dari pemohon.

Sebelumnya, Muhammad Yunus Nad, Calon Legislatif DPRD Kota Batam dari Partai Gerindra peraih suara tertinggi di Daerah pemilihan (Dapil) III Batam itu, divonis bebas di Pengadilan Negeri (PN) Batam.

Namun setelah jaksa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT), hasilnya Yunus Nad divonis bersalah dengan dinyatakan terbukti bersalah dan meyakinkan melanggar pasal 523 ayat (2) jo pasal 278 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dengan vonis hukuman pidana penjara selama 3 bulan masa percobaan selama 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp.10 juta subsidair 1 bulan kurungan penjara.(Ag)
Scroll to top