 |
| Foto bersama Kepala Divisi Hubinter Polri, Irjen Pol Drs. Johni Asadoma dengan Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman. |
Dinamika Kepri, Batam – Divisi Hubungan Internasional Polri yang dipimpin oleh Kepala Divisi Hubinter Polri, Irjen Pol Drs. Johni Asadoma melakukan Kunjungan Kerja (kuker) ke Polda Kepri, Selasa, (15/9/2020).
Kedatangan Irjen Pol Drs. Johni Asadoma disambut oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman, Wakapolda Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri dan staf hubinter Polri.
Atas kunjungan itu, Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman mengatakan, sangat mengapresiasi kegiatan monitoring dan evaluasi perbatasan dari Divisi Hubungan Internasional Polri yang berlangsung di Mapolda Kepri, dimana pada kesempatan tersebut Kapolda menyampaikan situasi dan kondisi Polisi Perbatasan yang bertugas pada satuan-satuan Polri di wilayah perbatasan yang ada di Provinsi Kepri.
Kapolda Kepri berharap bahwa dengan adanya kegiatan rutin monitoring dan evaluasi ini, divisi hubungan internasional Polri yang terlibat dalam tata kelola wilayah perbatasan dapat memperoleh informasi yang tepat tentang wilayah perbatasan, kondisi keamanannya dan kiat - kiat yang dilakukan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban khususnya pada area perbatasan.
Selanjutnya Kegiatan dilanjutkan dengan tatap muka antara Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri dengan para Kapolres di jajaran Polda Kepri.
Dalam arahannya, Kepala Divisi menyampaikan Bahwa wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi wilayah daratan dan perairan merupakan manifestasi kedaulatan suatu negara.
Lebih lanjut dikatakannya, letak strategis Indonesia yang berada di antara dua benua yaitu benua Australia dan benua Asia serta diapit oleh dua samudra yaitu samudra Hindia dan samudera Pasifik merupakan kawasan yang sangat potensial dan juga berbatasan langsung dengan tiga negara baik di darat maupun laut yaitu Malaysia, Singapura dan Filipina. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki jumlah +17.508 pulau sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks.
Kondisi batas negara tersebut di atas jika tidak ditangani dengan sangat serius akan menimbulkan masalah yang beragam misalnya terorisme (transit point bagi kelompok teroris internasional), narkoba, pencurian kayu atau hasil laut, human trafficking, mata uang palsu, kapal tidak dilengkapi dokumen yang sah, ilegal logging, pengerukan ilegal pasir, pembalakan liar, penyeludupan senjata, bahan peledak, Sembako, BBM, kendaraan bermotor, barang konsumsi, hingga limbah berbahaya maupun kejahatan lainnya.
Oleh karena itu, pengelolaan pengamanan wilayah perbatasan harus dilakukan secara maksimal karena akan mendukung keberhasilan pembangunan nasional dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat disekitarnya (prosperity approach) serta peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan (security approach).
Polri sebagai institusi yang bertanggung-jawab di bidang keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk kawasan perbatasan dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh beberapa peraturan antara lain Undang-undang RI no. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Kputusan Presiden No. 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar.
Peraturan Kapolri No. 16 tahun 2015 tentang revisi Perkap No. 5 tahun 2013 tentang Tunjangan Khusus pada wilayah pulau-pulau Kecil Terluar atau Perbatasan maupun kebijakan Rencana Strategis Polri di Wilayah Perbatasan NKRI 2020-2024 termasuk banyak peraturan perundang-undangan lainnya melalui Divisi Hubungan Internasional Polri yang telah memetakan karakteristik dan potensi kerawanan di kawasan perbatasan,
Melakukan langkah komunikatif dan koordinatif dengan kesatuan kewilayahan yang memiliki daerah perbatasan didasari visi Menjadi aktor terdepan dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan lintas negara melaui salah satu misinya yaitu mengoptimalkan pengawasan dan pengamanan wilayah batas negara melalui kegiatan monitoring dan evaluasi performa Bigadir Perbatasan pada kesatuan-kesatuan kewilayahan yang berbatasan dengan negara tetangga.
Polda Kepulauan Riau yang memiliki luas 8.201,72 km2 dengan wilayah laut 96%, memiliki hampir semua potensi kekayaan negara sekaligus potensial sebagai wilayah yang rawan kejahatan lintas batas negara sehingga menjadi salah satu sasaran kegiatan monev perbatasan tahun 2020 disamping polda lain dengan karakterisrik yang sama.
Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sebagai kegiatan monitoring dan evaluasi performa brigadir perbatasan dalam rangka pengawasan kegiatan pengamanan di wilayah perbatasan serta asistensi pelaksanaan tugas kesatuan kewilayahan yang memiliki batas dengan negara tetangga untuk mendapatkan masukan langsung tentang situasi di wilayah perbatasan negara.
Monev ini bertujuan untuk mendapatkan informasi akurat secara kualitatif yang akan dijadikan bahan masukan dan gambaran bagi Pimpinan Polri tentang kondisi operasional, personil, sarana prasarana dan anggaran di Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar khususnya di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau sehingga dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.
Melanjutkan arahannya, Irjen Pol Drs. Johni Asadoma juga mengingatkan para peserta tatap muka akan Kebijakan Nasional Perbatasan yaitu kesiapan mengamankan wilayah perbatasan baik darat maupun laut guna mencegah, menangkal dan menindak pelanggaran pemanfaatan sumber daya kekuatan secara ilegal, baik oleh pihak dalam maupun pihak luar negeri serta Kebijakan Polri tentang perbatasan yaitu membangun dan menumbuhkan kekuatan keamanan di wilayah perbatasan dengan tujuan antara lain, mengamankan wilayah NKRI, mewujudkan kondisi aman dan dinamis di wilayah perbatasan, memelihara kelestarian dan kekayaan alam, memelihara batas wilayah NKRI demi keutuhan wilayah negara, membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, menegakkan hukum nasional dan internasional serta pengembangan kapasitas anggota Polri di wilayah perbatasan dalam rangka harkamtibmas, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya lin, yan & yom masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM. (Ril)
