DINAMIKAKEPRI.COM: Pemko Batam
Tampilkan postingan dengan label Pemko Batam. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemko Batam. Tampilkan semua postingan

Bahas Beberapa Hal, Samsul Bahrum Pjs Wali Kota Batam Temui Danlanal

 
Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Batam, Kolonel Laut (P) Alan Dahlan saat menerima kunjungan Pjs) Wali Kota Batam, Samsul Bahrum, Selasa (29/9/2020). 

Dinamika Kepri, Batam - Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Samsul Bahrum melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi ke Lanal Batam. Dalam kunjungan tersebut Samsul diterima langsung oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Batam Kolonel Laut (P) Alan Dahlan.


Samsul menjelaskan kunjungan tersebut dilakukan tentunya dalam rangka silaturahmi dan mempererat kerjasama. Ada beberapa hal yang menurutnya dibahas bersama dengan Danlanal Batam, diantaranya terkait penanganan Covid-19 dan juga menjelang Pilkada serentak Desember 2020 mendatang.

“Intinya kita bersilaturahmi, bersama dengan itu tadi kita juga membahas terkait Batam,” kata Samsul, Selasa (29/9).

Terkait Covid-19 dijelaskan Samsul bahwa penanganan terus dilakukan oleh Pemko Batam. Selain itu, eduksi dan sosialisasi protokol kesehatan juga terus dilakukan, tujuannya tidak lain agar masyarakat semakin sadar bahwa melaksanakan protokol kesehatan adalah cara terbaik untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Hal lain yang dibahas adalah terkait pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang. Hal ini sangat penting mengingat pesta demokrasi tersebut digelar di tengah pandemi Covid-19. Sehingga harus menjadi perhatian bersama agar nantinya Pilkada bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

“Sebagaimana komitmen bersama bahwa Pilkada harus berjalan dengan baik dan tidak menjadi kluster baru penyebaran Covid-19,” jelasnya.


Source: MCB

LSM SRK Unjuk Rasa, Nuranis Menangis Minta Keadilan ke Walikota Batam

 
LSM SRK Unjuk Rasa, Nuranis Menangis Minta Keadilan ke Walikota Batam
Nuranis saat meminta keadilan ke Walikota Batam, Kamis (27/8/2020).

Dinamika Kepri, Batam - Puluhan orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) DPP Suara Rakyat Keadilan (SRK) Kota Batam, melakukan unjuk rasa di depan Kantor Walikota Batam, Kamis (27/8/2020).

Kedatangan aksi unjuk rasa yakni meminta agar Pemerintah RI Cq Mendagri Cq Gubernur Kepri Cq Walikota Batam Cq Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, supaya membayarkan ganti rugi sebesar Rp 194.250.000 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Nuranis sebagaimana perintah dari hasil putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor Putusan Kasasi: 1552 K/Pdt/2019.

Selama unjuk rasa berlangsung, dipimpin Ketua LSM DPP SRK Akhmat Rosano, aksi berjalan damai dengan penjagaan ketat dari pihak kepolisian dan Satpol-PP Kota Batam.

Dalam orasinya Akhmat Rosano mengatakan, katanya jika Pemerintah Kota Batam Cq Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam tidak membayarkan kerugian Nuranis sebagaimana perintah Mahkamah Agung, maka akan melaporkannya ke ranah tindak pidana.

Tak hanya Akhmat Rosano, Nuranis juga berorasi, ia meminta supaya Pemerintah Kota Batam Cq Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, segera mengganti kerugiannya sebagaimana hasil putusan kasasi MA.

"Saya meperjuangkan hak saya selama tiga tahun, saya sudah menang tiga kali sidang, baik dari tingkat Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) maupun dari Mahkamah Agung (MA), namun kerugian saya tak kunjung dikembalikan. Dalam hal ini, saya hanya masyarakat kecil yang menuntut keadilan," kata Nuranis sembari meneteskan air mata. 

Saat orasi, meski Akhmat Rosano berteriak-teriak memanggil Walikota Rudi supaya datang atau hadir untuk membicarakannya langsung dengan Nuranis, namun Walikota Batam Rudi, SE., MM tak kunjung hadir.

Satu jam lebih LSM SRK berunjuk rasa, namun pantuan tidak ada arahan atau solusi apapun dari pihak Pemko Batam untuk menyelesaikan terkait ganti rugi tersebut. Melihat hal itu, kemudian unjuk rasa bergerak ke kantor Bawaslu Kota Batam.

Di depan kantor Bawaslu, kehadiran unjuk rasa diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Batam Reza Shaelandra dan Komisioner Bawaslu Kota Batam Divisi Hukum, Humas dan Data informasi Mangihut Rajagukguk.

Berorasi di depan kantor Bawaslu, Akhmat Rosano mengatakan bahwa Walikota Rudi tidak mampu memberikan keadilan kepada rakyatnya dan meminta Bawaslu supaya ikut berperan untuk menyelamatkan Batam.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya pada bulan Agustus tahun 2017, Nuranis melalui kuasa hukumnya Nixson,SH, Yuzalmi, SH dan Amir Mahmud, SH & Rekan menggugat Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepulauan Riau cq. Walikota Batam cq. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam ke Pengadilan Negeri (PN) Batam.

Gugatan dilakukan terkait pengadaan barang/jasa berupa pengadaan meubeler meja dan kursi untuk Posyandu dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No: 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 yang ditandatangani oleh Chandra Kamal, S.Kep selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) senilai Rp 194.250.000 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan pada APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2017 dengan waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender, namun meski pengadaan barang sudah dilakukan Nuranis, tetapi pembayarannya tidak dilakukan sehingga digugat perdata dengan gugatan perkara ingkar janji (wanprestasi) ke PN Batam.

Dalam hal ini, meski penguggat sudah menang hingga di tingkat kasasi, namun tergugat tidak menunaikan kewajibannya. (Ag)

Komjen Pol (Purn) Budi Waseso Minta Pramuka Bantu Pemerintah Daerah Kendalikan Covid-19

 
Wali Kota Batam H.Muhammad Rudi, SE.,MM.

Dinamika Kepri, Batam - Upacara peringatan ke-59 Hari Praja Muda Karana (Pramuka) tingkat Kota Batam digelar di Dataran Engku Putri, Selasa (18/8202).

Tema Hari Pramuka tahun ini adalah Peran Gerakan Pramuka Ikut Membantu dalam Penanggulangan Bencana Covid-19 dan Bela Negara.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi selaku pembina upacara membacakan sambutan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Komjen Pol (Purn) Budi Waseso. Dalam pesannya gerakan Pramuka di seluruh kwartir diharapkan membantu pemerintah daerah mengendalikan Covid-19, serta membantu warga yang terdampak virus tersebut.

"Penanggulangan Covid-19 dan Bela Negara juga menjadi tema utama seluruh aktivitas kegiatan gerakan Pramuka tahun 2020," kata Rudi.

Dijelaskannya bahwa tema tersebut adalah perwujudan dari semangat para Pramuka untuk ikut membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana non alam tersebut. Dimana Covid-19 sampai saat ini masih menjadi masalah yang besar bagi Indonesia, bahkan juga negara-negara di seluruh dunia.

Seluruh anggota pramuka diharapkan bisa terus menunjukkan kepedulian terhadap penanganan Covid-19, sebagai perwujudan semangat untuk membantu menanggulangi bencana akibat wabah tersebut. Setiap kegiatan sosial juga diharapkan menerapkan protokol kesehatan yang dibutuhkan untuk mencegah penularan Covid-19.

"Hal tersebut sejalan dengan kode kehormatan Gerakan Pramuka berupa Dwi Satya dan Tri Satya serta Dwi Darma maupun Darma Pramuka," katanya.

Kegiatan penanggulangan wabah penyakit tersebut merupakan bukti eksistensi bahwa Gerakan Pramuka menjadi bagian penting dalam upaya bela bangsa dan negara.

Selain itu pihaknya juga berharap rencana revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dapat terus dilanjutkan oleh DPR dan pemerintah. Undang-undang hasil revisi tersebut diharapkan dapat menangkap kebutuhan masa kini dan masa depan.

"Yang pada akhirnya mampu menjadikan Gerakan Pramuka sebagai organisasi yang lebih mandiri dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat," katannya.

Upacara peringatan ke-59 Pramuka sendiri berjalan dengan khidmat. Seluruh petugas dan peserta upacara serta tamu undangan terlihat melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Seluruhnya menggunakan masker dan menjaga jarak aman Covid-19.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Batam yang juga Ketua Kwarcab Pramuka Batam Amsakar Achmad Batam. Kemudian juga Sekda Kota Batam yang juga Ketua Harian Kwartir Cabang Pramuka Batam Jefridin.

Selain itu juga terlihat mendampingi, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam Marlin Agustina Rudi. Serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kota Batam dan juga sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemko Batam. (Ril)

Amsakar Achmad: Inovasi New Normal Batam Direspon Baik

 
Amsakar Achmad: Inovasi New Normal Batam Direspon Baik
Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian dalam seremoni penyerahan penghargaan kepada Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, di Jakarta, Senin (22/6/2020).

Dinamika Kepri, Batam - Inovasi Kota Batam menjadi juara favorit di Lomba Inovasi Daerah dalam Tatanan Normal Baru 2020. Piagam penghargaan untuk juara favorit diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian dalam seremoni penyerahan penghargaan di Jakarta, Senin (22/6/2020).

Pada lomba yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI ini Pemerintah Kota Batam mengirimkan tujuh video. Video inovasi Batam menjadi favorit dari total 2.517 video yang berpartisipasi di lomba ini. Adapun partisipan lomba yakni sebanyak 460 daerah yang terbagi dalam klaster provinsi, kota, kabupaten, dan kabupaten tertinggal. Bersama Batam, juara favorit lainnya adalah Kota Salatiga dan Kota Bekasi.

"Kita bersyukur apa yang kita lakukan selama ini telah berjalan pada relnya. Juara favorit ini berdasarkan 'like' terhadap yang kita buat, berarti banyak yang memberi respon baik atas kerja yang kita lakukan," kata Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad yang hadir di penyerahan penghargaan.

Amsakar mengatakan untuk menghadapi tatanan hidup baru atau new normal ini memang diperlukan kreativitas. Inovasi baru perlu dibuat agar kebijakan pemerintah dapat diterima masyarakat.

"Alhamdulillah melalui penghargaan ini artinya ada apresiasi kementerian terhadap kinerja yang dilakukan. Dan ini menyemangati kita untuk meningkatkan kinerja di waktu mendatang. Sekaligus memberikan spirit baru untuk beradaptasi dengan new normal ini," tuturnya.

Pada lomba ini Pemko Batam berpartisipasi di ketujuh sektor yang dilombakan, yaitu hotel, restoran, tempat wisata, pasar modern, pasar tradisional, transportasi umum, serta pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Pembuatan video melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yakni DPMPTSP, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BPPRD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, RSUD, Sekretariat Daerah, serta dibantu seluruh elemen Pemerintah Kota Batam dan stakeholder terkait.

"Poin utama inovasi yang kita sajikan itu sebenarnya adalah pemanfaatan teknologi informasi atau digitalisasi pelayanan," ujarnya.

Contohnya yaitu penggunaan Wanderlink sebagai inovasi new normal di sektor perhotelan. Aplikasi berbasis daring ini akan memudahkan wisatawan dalam memilih lokasi yang akan dituju di Kota Batam. Selain itu juga guna meminimalisir interaksi wisatawanterhadap orang banyak sehingga risiko tertular atau menularkan Covid-19 bisa diantisipasi.

Penggunaan aplikasi daring juga diterapkan di pasar tradisional. Aplikasi bernama Pasar Mama dihadirkan guna memudahkan masyarakat yang ingin berbelanja tanpa meninggalkan rumah. Selain itu juga didorong untuk melakukan pembayaran secara non tunai.

Kemudian penggunaan transaksi non tunai atau digital payment juga dilaksanakan di sektor transportasi umum. Sementara penerapan protokol kesehatan tetap menjadi langkah utama di adaptasi kehidupan baru ini.

Antara lain setiap petugas pelayanan publik wajib menggunakan masker, sarung tangan, dan face shield. Kemudian fasilitas publik rutin dibersihkan dengan penyemprotan disinfektan. Selanjutnya disediakan sarana cuci tangan atau hand sanitizer di berbagai titik yang banyak disentuh tangan. Penerapan physical distancing atau jaga jarak serta pemeriksaan suhu tubuh pengguna jasa. Kapasitas atau daya angkut transportasi umum dikurangi sesuai jarak aman antar individu.

Pemko Batam juga melakukan sejumlah inovasi untuk pelayanan di PTSP tepatnya di Mal Pelayanan Publik (MPP). Inovasinya antara lain dengan optimalisasi pengajuan perizinan secara daring. Masyarakat bisa mengajukan perizinan melalui laman ptsp.batam.go.id dan oss.go.id.

Selain itu juga disediakan kanal layanan konsultasi daring dengan memanfaatkan platform pesan Whatsapp melalui nomor Call Center : 0813-64620028. Platform Zoom Meeting juga dimanfaatkan untuk konsultasi interaktif dan pengecekan dokumen secara langsung (LIVE). Serta diberikan layanan khusus pengantaran dokumen perizinan.



Sumber : Mcb

Panggil Pihak Bright PLN Batam, Rudi Tegaskan Tak Ingin Warga Dirugikan

 
Rapat Forum Koordinasi Pimpinan daerah Kota Batam, Selasa (9/6).  

Dinamika Kepri, Batam - Wali Kota Batam, Muhammad Rudi bergerak cepat menyelesaikan masalah tagihan listrik masyarakat yang membengkak di bulan Juni. Keputusan penyelesaiannya diambil dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (9/6/2020).

Kebijakan yang diambil dan disetujui Bright PLN Batam yaitu pembayaran selisih catat meteran secara cicil. Pelanggan diberi waktu sembilan bulan untuk mencicil selisih catat penggunaan listrik tersebut.

“Kesepakatan kita ambil hari ini mudah-mudahan masyarakat Kota Batam bisa menerima. Untuk sembilan bulan ke depan, selisih bayarnya itu yang dicicil,” kata Rudi.

Ia mencontohkan, misal masyarakat biasanya membayar Rp800 ribu per bulan untuk penggunaan listrik rumah tangga. Lalu di bulan ini tagihannya melonjak drastis menjadi Rp2 juta. Maka yang akan dicicil adalah selisih tagihan tersebut, yaitu Rp 1,2 juta.

Cicilan ini nanti akan dimasukkan di tagihan listrik tiap bulan hingga sembilan bulan ke depan. Jadi tagihan yang masyarakat bayarkan adalah biaya penggunaan listrik di bulan tersebut ditambah dengan 1/9 (satu per sembilan) selisih bayar.

“Dan ini hanya khusus untuk pelanggan yang menggunakan listrik maksimal 10 Ampere,” ujarnya.

Keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan yang cukup panjang dan alot. Rapat berlangsung lebih kurang 4 jam.

Pada awalnya unsur Forkopimda mengusulkan cicilan selama 12 bulan atau satu tahun ke depan. Sedangkan Bright PLN Batam mengajukan 4 bulan cicilan, sama seperti kebijakan PLN nasional. Itu pun dengan skema 40 persen di bulan pertama, dan tiga bulan sisanya masing-masing 20 persen. Namun pada akhirnya diputuskan secara bersama-sama bahwa masyarakat bisa mencicil selama 9 bulan.

Rudi mengatakan kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sekarang. Terutama di saat banyak pekerja dirumahkan akibat pandemi corona virus disease (Covid-19).

Hal senada diungkapkan Direktur Utama Bright PLN Batam, Budi Pangestu. Pihaknya bersama pemerintah menyadari kondisi masyarakat yang tengah sulit ini.

“Tadi kita sudah sepakat bahwa kita akan memberikan keringanan. Kita bersama pemerintah menyadari di tengah kondisi covid, kita mengerti kondisi kemampuan pelanggan PLN,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut ia menegaskan bahwa lonjakan tagihan ini bukan karena ada kenaikan tarif listrik. Tapi disebabkan ada pemakaian listrik di atas rata-rata. Sementara dalam masa pandemi ini, PLN tidak menurunkan petugas pencatat meteran. Tagihan dibuat berdasarkan rata-rata pemakaian listrik tiga bulan sebelumnya.

“Kenaikan bukan karena kenaikan harga listrik. Karena waktu ada protokol Covid, bulan Maret tidak bisa tercatat oleh kawan-kawan PLN, maka ketika dilakukan pencatatan di bulan Mei baru ketahuan bahwa pemakaiannya lebih tinggi dari biasa,” papar Budi.

Senada dengan pemerintah dan unsur Forkopimda seluruhnya, ia berharap kebijakan ini tidak terlalu memberatkan bagi pelanggan. Khususnya bagi pelanggan 450-2200 VA.


Sumber: Humas Kominfo Pemko Batam

Walikota Batam Terima Kunjungan Kerja Bupati Lebak

 
Walikota, Muhammad Rudi menyalami rombongan dari Kabupaten Lebak yang melakukan Kunker terkait pengelolaan pajak di Batam.
Audiensi Walikota, Muhammad Rudi dengan rombongan dari Kabupaten Lebak terkait pengelolaan pajak di Kota Batam.
Walikota, Muhammad Rudi memaparkan tentang pengelolaan pajak di Kota Batam.
Walikota Muhammad Rudi menerima cinderamata rumah Baduy dari Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya.
Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menjelaskan tentang rumah Baduy kepada Walikota Muhammad Rudi.
Walikota Muhammad Rudi menerima cinderamata batik dan produk UMKM dari Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya.
Walikota Muhammad Rudi berjabat tangan dengan Bupati Lebak usai menyerahkan cinderamata.
Walikota Muhammad Rudi bersama Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya membahas sistem tapping box.
Walikota Muhammad Rudi foto bersama dengan rombongan dari Kabupaten Lebak yang dipimpin Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya.

Dinamika Kepri, Batam - Walikota  Batam, Muhammad Rudi menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, Kamis (17/10) siang di Lantai V Kantor Walikota.

Rombongan dari Kabupaten Lebak, Banten ini, ingin menggali informasi terkait pengelolaan pajak di Kota Batam. Kunker Iti Octavia Jayabaya ke Batam ini yakni atas saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Walikota  Batam, Muhammad Rudi menyampaikan, untuk mengoptimalkan pajak, Pemko Batam memasang tapping box di restoran dan hotel yang ada di Batam.

Informasi yang ia terima dari Badan Pengeloaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam, dengan dipasangnya tapping box, pajak yang diterima Pemko Batam meningkat. Rudi menjelaskan bahwa Pemko Batam memasang tapping box didukung oleh Bank Riau Kepri.

Bersama rombongan Bupati Lebak turut hadir, Sekda Kabupaten Lebak, Dede Jaelani dan beberapa pimpinan OPD. Dalam kesempatan itu, Iti juga berkenan untuk menjalin kerjasama memasarkan produk UMKM yang ada di Kabupaten Lebak ke Kota Batam. (HP)
Scroll to top