Tampilkan postingan dengan label Pemko Batam. Tampilkan semua postingan

 

Wali Kota Rudi Resmikan Gedung Baru Puskesmas Tanjung Sengkuang
Dinamika Kepri, Batam - Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, meresmikan gedung baru Puskesmas Tanjung Sengkuang, Batuampar, Senin (25/1/2021). Gedung tersebut menghabiskan anggaran Rp7 miliar lebih bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020.



Rudi mengatakan, dengan berdirinya gedung megah tersebut, harus diiringi pelayanan maksimal. Ia berpesan kepada dokter dan perawat dapat memberikan pelayanan prima sehingga masyarakat datang untuk berobat bisa sembuh dan puas.


"Dengan gedung bagus ini, maka masyarakat akan nyaman. Tak hanya gedung, halaman dan sebagainya juga harus ditata seindah mungkin," ujar Rudi.


Rudi bahkan menargetkan, UPT Puskesmas Tanjungsengkuang harus menata bagian parkir hingga taman dalam kurun waktu enam bulan ke depan. Ia ingin pagar dibangun indah dan dilengkapi taman dan pohon agar keberadaan gedung dua tingkat itu makin enak dipandang.


"Enam bulan ke depan saya akan datang lagi, dan ingin melihat semuanya sudah tertata rapi dan hijau," ujar Wali Kota.


Selain itu, Rudi menargetkan keberadaan Puskesmas dengan wajah baru tersebut bisa digadang menjadi rumah sakit tipe D. Namun, untuk menuju ke sana, perlu persiapan matang dan perlu mencari lahan untuk membangun Puskesmas baru.


"Semua ini kita bangun agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat terpenuhi. Dan satu pinta saya, layani masyarakat dengan baik," kata Rudi.


Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi Kusmarjadi, menyampaikan untuk Puskesmas Tanjungsengkuang direvitalisasi menjadi dua lantai. Ia mengaku, revitalisasi gedung tersebut menyesuaikan fasilitas dan perlengkapan yang sudah bagus.


"Selama ini pelayanan dan fasilitas kesehatan sudah memadai sehingga gedung pun harus menyesuaikan agar lebih sempurna," ujarnya.


Untuk anggaran, pembangunan Puskesmas Tanjungsengkuang bersumber DAK Rp7 miliar lebih. Ia mengaku, dengan gedung sebesar itu sudah memenuhi pelayanan bagi masyarakat di sekitar yang berkisaran 80 ribu warga.


"Saat ini Puskesmas Tanjungsengkuang dilayani 12 dokter dan itu sudah sangat memadai," katanya.


Di lokasi sama, Tokoh Masyarakat Batuampar, Mudin Liwang, mengapresiasi langkah Wali Kota Batam. Ia berharap dengan adanya gedung baru tersebut, membawa berkah bagi masyarakat Batuampar.


"Terima kasih sebesarnya kepada Wali Kota yang sudah membangun Batuampar dengan baik. Kami tahu perjuangan Pak Wali, dalam hal ini sangat luar biasa," kata dia. 


(MCB)

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, akan mengintegrasikan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Hal itu dilakukan Rudi agar pembangunan Batam terarah.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.

Dinamika Kepri, Batam -  Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, akan mengintegrasikan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Hal itu dilakukan Rudi agar pembangunan Batam terarah.


"Kalau mau maju, itu yang harus dilakukan. Kalau tidak, pembangunannya sepotong-sepotong," ujar Rudi saat membuka Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 di Panggung Utama Dataran Engku Putri, Rabu (20/1/2021).


Wali Kota, yang juga menjabat sebagai Kepala BP Batam tersebut mengatakan, kesempatan mengintegrasikan pembangunan di Batam ini harus disadari semua pihak. Ia optimistis dengan dukungan semua pihak pula, Batam akan menjadi kota hebat.


"Semua bertujuan membangun Batam, mana yang tugasnya BP Batam dan mana yang tugasnya Pemko Batam harus dikerjakan dan diintegrasikan dalam perencanaan sehingga pembangunan Batam dalam satu kesatuan," katanya.


Ia mengaku, integrasi dua instansi tersebut sudah mulai nampak. Bahkan, beberapa pembangunan sudah dimulai dengan kolaborasi apik antara Pemko Batam dan BP Batam. Untuk itu, ia meminta dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Batam dan pemangku kepentingan lainnya.


"Penyatuan perencanaan pembangunan tersebut juga dipadukan dengan perencanaan yang ada di Pemprov Kepri," kata dia.


Untuk itu, ia menekankan baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun pejabat di BP Batam untuk bersama membahas perencanaan pembangunan Batam. Bahkan, dalam waktu dekat, Rudi akan membahas semua rencana pembangunan tersebut dengan pejabat Pemko Batam dan BP Batam.


"Tak boleh lagi sendiri-sendiri. Kita tidak mau ada proyek pembangunan yang berhenti di jalan dan kita bertekad membangkitkan ekonomi Batam," kata Rudi.


Sementara itu, untuk menyusun RKPD 2022, Rudi berpesan agar memprioritaskan pembangunan Batam sesuai visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Ia menegaskan, RKPD 2022 harus melibatkan semua pihak agar dapat ditentukan skala prioritas yang harus dijalankan.


"Bawa DPRD dalam membahas RKPD supaya Pokok Pikiran DPRD bisa terakomodir," ujarnya.


Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan ( Bapelitbang) Kota Batam, Wan Darussalam, mengatakan penetapan RKPD 2020 melalui beberapa tahapan. Untuk saat ini masih tahap soslialisasi dan akan digelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hingga penetapan pada 15 Juni 2021.


"Untuk Pokok Pikiran, kami mengimbau jadwalnya menyesuaikan jadwal RKPD sehingga bisa terakomodir," kata dia.


Di lokasi sama, Ketua DPRD Batam, Nuryanto meminta dalam penetapan RKPD nantinya harus mempertimbangkan kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). "Belum ada tanda-tanda pandemi akan berakhir, sehingga penting untuk pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak," katanya.


Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid, serta semua perwakilan instansi di Batam.


Sumber : MCB

Sebanyak 1.387 ribu sertifikat tanah kembali diserahkan untuk masyarakat Batam seiring kegiatan penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat se-Indonesia secara virtual, Selasa (5/1/2021).

Dinamika Kepri, Batam -  Sebanyak 1.387 ribu sertifikat tanah kembali diserahkan untuk masyarakat Batam seiring kegiatan penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat se-Indonesia secara virtual, Selasa (5/1/2021).


Jumlah untuk Batam ini merupakan bagian dari 584.407 sertifikat tanah untuk masyarakat yang dibagikan Presiden Joko Widodo pada kegiatan ini. Penerima sertifikat tersebar di 273 Kabupaten/kota dari 26 provinsi se-Indonesia.


Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Wakil Wakil Kota Batam Amsakar Achmad, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin Hamid serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Batam juga 32 perwakilan penerima sertifikat Kota Batam turut serta secara virtual dalam kegiatan tersebut dari Aula Engku Hamidah Kantor Wali Kota Batam.


Rudi menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat dan kerja keras ATR/BPN terkait penerbitan sertifikat. Kepada masyarakat penerima sertifikat, Rudi berpesan agar dapat secara arif dan bijaksana menyimpan dan menggunakan sertifikat.


"Pak presiden tadi jelas sekali menyampaikan, sertifikat ini simpan baik-baik karena merupakan kepastian hukum atas tanah. Kalau mau disekolahkan (diagunkan ke bank), hitung-hitunglah secara matang. Jangan sampai karena salah hitungan, sertifikat jadi hilang (disita karena tak mampu bayar cicilan pinjaman)," papar Rudi.


Lanjut Rudi, terlebih untuk warga dari kampung tua yang notabene sertifikat yang diterima merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM), sementara diluar kampung tua hanya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).


"SHM (di Batam) artinya seumur hidup tak bayar UWTO lagi. Saya titip betul, walau diagunkan pastikan sertifikat ini turun terus menerus ke anak cucu bapak ibu," harap Rudi.


Dalam kesempatan ini, Rudi menyampaikan programn sertifikasi tanah terus berlanjut. Maka dari itu, ia meminta yang hadir pada kesempatan tersebut memberi pengertian kepada warga yang belum mendapatkan sertifikat.


"Yang sertifikat belum selesai di kampung tua pasti akan diterbitkan lagi. Saya akan tandatangani rekom dan sertifikat akan dikeluarkan BPN. Beberapa titik yang sudah tidak ada masalah dengan PL,  insha allah akan diproses oleh BPN. Tentunya berproses tidak bisa sekaligus," ujarnya.


Sementara itu, Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Sofyan Djalil mengatakan pembagian sertifikat ini adalah salah satu stimulus meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi covid 19.


"Karena dengan sertifikat masyarakat bersempatan mendapat akses permodalan disampang mendapat kepastian hukum tentang tanah mereka," kata Sofyan.


Ia memaparkan jumlah dari tahun ke tahun produk PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang telah dikeluarkan ATR/BPN. Untuk tahun 2017 sebanyak 5,4 juta, lalu naik pada tahun 2018 menjadi 9,3 juta. Kemudian tahun 2019 sebanyak 11,2 juta sertifikat.


"Dikarenakan Covid-19 dan  rekofusing anggaran, tahun ini terealisasi 6,8 juta bidang," ungkap dia.


Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo mengatakan sejatinya tahun 2020 ditargetkan sebanyak 11 juta. Namun keadaa covid-19 membuat target tersebut meleset.


"Tapi alhamdulillah walau pandemi bisa 6,8 juta," katanya.


Meskipun demikian, ia mengatakan jumlah tersebut jauh lebih banyak dari sebelum-sebelumnya yang hanya 500 ribu lembar pertahun. "Sekarang bisa 12 kali lipat, saya yakin kalau bukan karena pandemi bisa lebih," tambahnya. 


Ia menyebutkan sertifikat adalah kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki. Ia mengungkapkan, saat dirinya ke daerah-daerah seringkali mendapat laporan perihal konflik agraria, hal ini tidak boleh lagi terjadi.


"Sekali lagi ini bukti kepastian hukum atas tanah. Konflik tanah setiap ke daerah kerap masuk ke telinga saya bahkan sampai ke pengadilan," ujarnya. 


Ia berpesan, sertifikat disimpan baik-baik dan sebaiknya difotokopi untuk mengantisipasi kehilangan sehingga dapat diurus kembali.


"Dengan sertifikat ini kalau ingin meminjam uang dari bank untuk usaha silahkan. Sebelum ke bank, tolong dihitung secara hati-hati, bisa kembalikan ndak, bisa cicil atau angsur tak. Kalau ndak justru sertifikat akan hilang, kalau hitungannya masuk, silahkan," pungkasnya.


(Mcb)

Tak Ada Jawaban Somasi, Kuasa hukum PT. Suluh Datangi Kantor Dishub Kota Batam
Tim Advokatsi Salman Nusantara SH & Partner (Law Firm).

Dinamika Kepri, Batam - Kuasa hukum PT. Suluh, Indra Sakti, SH., MH dari Advokat/ Kantor Hukum Salman Nusantara SH & Partner (Law Firm) pada Rabu (30/12/2020) pagi sekitar pukul 10:00 WIB mendatangi Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam.


Kedatangan Indra Sakti saat itu katanya perihal untuk mempertanyakan mengenai belum adanya jawaban atas somasi yang telah dua kali mereka berikan kepada Dishub Kota Batam.


"Kedatangan kami tadi diterima oleh bapak Paroda Malik, SE, katanya bahwa pejabat yang ingin kami temui saat itu sedang tidak berada di tempat," kata Indra kepada wartawan.


Saat ditanya wartawan somasi terkait apa, jawab Indra somasi terkait tunggakan sisa pembayaran kontrak kerja dengan PT. Suluh tahun 2019-2020 yang belum dilunasi oleh Dishub Kota Batam yang mana masa kontrak kontrak kerja sudah lama berakhir.


"Inikan masa kontrak kerja dengan PT. Suluh kerja sudah berakhir, artinya semua kewajiban Dishub Kota Batam kepada PT. Suluh selaku mitra kerja juga seharusnya juga sudah selesai. Untuk masa kontrak kerja PT. Suluh dengan Dishub Kota Batam sudah berakhir 10 Januari 2020 yang lalu. Kalau untuk jumlah sisa tunggakan itu ada bersisa sekitar sebesar Rp.517 juta lagi," terang Indra. 


"Ya kalau memang tidak ada respon dari pihak Dishub Kota Batam atas somasi kita, artinya untuk langkah selanjutnya, kita akan melakukan upaya hukum," tambah Indra.


Lebih rinci Indra menerangkan,  pada tahun 2019 kliennya direktur PT. Suluh, Hardi Sam Harun (65) mendapatkan tender dari Dishub Kota Batam untuk pengoperasian dan perawatan angkutan mobil penumpang umum Trans Batam koridor Jodoh- Batam Center dan Koridor Piayu-Batam Center.


Kata Indra yang juga dosen di Unrika itu, bahwa selama terjalin kerja sama, pembayaran berjalan sesuai jadwal, namun diakhir masa kontrak kerja, pembayaran macet hingga masa kontrak kerja berhakhir.


"Jumlah tagihan tertunggak itu terdiri dari dua koridor, rinciannya, untuk koridor Jodoh- Batam Center untuk bulan November tagihan tunggakannya sebesar Rp.114.231.348 dan untuk bulan Desember Rp.104.341.118. Sedangkan dari Koridor Piayu-Batam Center pada bulan November tertunggak Rp.114.163.862 dan  di bulan Desember Rp.154.768.361, sehingga total seluruhnya Rp.517.504.689," ujar Indra.


Selain itu, Indra juga menyampaikan alasan dari pihak Dishub Kota Batam mengenai tertunggaknya tagihan itu.


"Mereka pernah menyampaikan alasannya karena Covid-19. Sementara aturan terkait Covid-19 berlaku di bulan Maret 2020, dan kontrak kerja PT. Suluh sudah berakhir di bulan Januari 2020. Kalau menurut saya itu alasan yang tidak nyambung," ungkapnya.


Saat ditanya wartawan, apakah pihak Dishub Kota Batam mengakui sisa tunggakan itu, jawabnya Indra, mereka mengakuinya.


" Ya, mereka mengakuinya dan meminta agar klien kami bersabar. Ya bersabar, tetapi sampai kapan, karena ini sudah menunggu sampai 11 bulan," pungkasnya.


Sebelum mengakhiri, Indra juga menambahkan, katanya jika somasi dari mereka itu tidak ada jawaban dari Dishub Kota Batam, maka langkah selajutnya pihaknya akan melakukan upaya hukum.


"Artinya kita sudah melakukan tahapan-tahapan seperti somasi. Ya kalau memang nantinya somasi kita tidak juga ditanggapi, pastinya langkah untuk selajutnya, kita akan melakukan upaya hukum," tutupnya. (Ril)

Wali Kota Batam, H.Muhammad Rudi secara resmi membuka Batam Great Sale 2020, bertempat di Mega Mall, Batam Centre, Kamis (10/12/2020).
Wali Kota Batam, H.Muhammad Rudi saat membuka Batam Great Sale 2020 di Mega Mall, Batam Centre, Kamis (10/12/2020). 

Dinamika Kepri, Batam - Wali Kota Batam, H.Muhammad Rudi secara resmi membuka Batam Great Sale 2020 di Mega Mall, Batam Centre, Kamis (10/12/2020).

 

Seperti diketahui, Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) mengelar Batam Great Sale yang berlangsung di pusat perbelanjaan di Kota Batam mulai


10 Desember sampai 10 Januari mendatang. Rudi menyambut baik kegiatan Batam Great Sale merupakan salah satu kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan nusantara.


Rudi mengingatkan untuk selalu menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah yakni memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak.


“Mencegah Covid-19 dari diri sendiri, pakailah masker, jaga jarak, mencuci tangan karena kita tidak tahu kita membawa virus,” katanya. 


Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata mengatakan Batam Great Sale 2020 merupakan kegiatan promo besar-besaran sampai 70 persen digelar di seluruh pusat perbelanjaan Batam.


“Semua pusat perbelanjaan di Batam yakni Mega Mall, Grand Batam, Mall Botania 2, Kepri Mall, Panbil Mall, Nagoya Citywalk, BCS Mall, Nagoya Hill, DC Mall,” katanya.


Di depan pengunjung mall, selaian Batam Great Sale besok akan ada Pameran lukisan dan foto bertema Covid-19 digelar di Kepri Mall  berlangsung 11-13 Desember. Kemudian tanggal 12 Desember ada pergelaran Kenduri Seni Melayu (KSM) 2020 bertempat di Nagoya Citywalk. 


“Kegiatan tersebut terselenggara berkat dukungan Kemenparekraf, kami mengucapkan terima kasih kepada Kemenparekraf,” ucapnya.


Di tahun 2019 Batam Great Sale berlangsung sukses, terbukti dapat mendorong kunjungan wisatawan mancanegara ke Batam saat musim rendah (low season) kunjungan pada Oktober 2019. Batam Great Sale bertujuan meningkatkan ekonomi dan mengairahkan pariwisata Kota Batam, serta meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan nusantara khususnya di pusat perbelanjaan.


“Kita semua berharap kegiatan ini menjadi agenda rutin Pemko Batam untuk meningkatkan ekonomi dan mendongkrak kunjungan wisatawan nusantara,” pintanya.


Kegiatan Batam Great Sale ini dikemas dengan kegiatan Big Promo program khusus dari Kemenparekraf yang isinya promo hotel sebesar Rp225 ribu dengan syarat menggunakan fasilitas lain seperti kuliner dan sebagainya.


Direktur Eksekutif Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kota Batam, Edi Sutrisno mengatakan di pandemi Covid-19 konsentrasi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan khususnya pengunjung mall, karena itu pusat perbelajaan diajak kreatif lagi untuk meransang pengunjung mall. 


“Kita berharap diskon up to 70 persen orang ke mall semakin ramai,” katanya.


Manager Mega Mall, Reza mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan Batam Great Sale 2020. Menurutnya Batam kota yang berpotensi ia berharap lima tahun kedepan Batam kemajuannya semakin pesat. 


“Pengelolah mall kita bisa meningkatkan kunjungan domestik khususnya warga Batam, setiap kesusahan pasti ada jalan terbaik,” ujarnya. (Ril)

Pjs Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum menerima  kunjungan kerja Komisi II DPR RI
Pjs Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum (kanan) saat pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Kantor Wali Kota Batam, Senin (30/11/2020). (Foto dok: MCB).

Dinamika Kepri, Batam - Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Kantor Wali Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).


Kunjungan para anggota DPR tersebut dalam rangka persiapan Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang.


Dalam laporanya, Syamsul mengatakan bahwa Kota Batam sudah sangat siap menyelenggarakan pesta demokrasi, dimana masyarakat akan memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam secara langsung.


“Kami tentunya menyambut baik kedatangan Komisi II DPR RI ke Batam. Sebelumnya Mendagri juga telah datang ke Batam,” kata Syamsul, di Batam, Kepri, Senin (30/11/2020).


Dijelaskan Syamsul bahwa sejak ditugaskan menjadi Pjs Wali Kota Batam, pihaknya bersama Pjs Gubernur Kepri sepakat untuk menyiapkan Pilkada serentak ini sebaik mungkin.


Pilkada tahun ini menurut dia berbeda jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Pasalnya digelar dalam di tengah pandemi Covid-19.


“Karena itu di Kepri dan juga Batam kami memiliki tagline Pilkada sehat,” jelasnya.


Pihaknya juga terus menjalin koordinasi dengan penyelenggara pemilu baik KPU ataupun Bawaslu. Selain itu juga Kepolisian, TNI dan semua pihak yang terkait. 


Kemudian, untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebelumnya seluruh pegawai di lingkungan Pemko Batam telah menandatangai pakta intergritas bahwa akan netralitas dalam Pilkada 9 Desember mendatang.


“Intinya kami siap mengawal untuk mensukseskan pilkada serentak ini,” katanya.



(MCB)

Peringatan HUT ke-49 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) berlangsung khidmat
 Pjs Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum saat potong tumpeng di HUT Korpri ke-49 di kantor Wali Kota Batam, Senin (30/11/2020).

Dinamika Kepri, Batam - Peringatan HUT ke-49 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) berlangsung khidmat meski di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dengan jumlah peserta terbatas, HUT Korpri tingkat Kota Batam juga dilaksanakan secara virtual melalui saluran YouTube Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Batam, Senin (30/11/2020).


Peringatan HUT KORPRI tingkat Batam yang dipusatkan di Kantor Wali Kota Batam tersebut dipimpin langsung Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum. 


Dalam kesempatan itu, Syamsul menekankan dengan peringatan HUT ke-49 KORPRI tersebut harus diiringi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang cepat, tepat dalam melayani masyarakat.


"Dengan begitu, ASN bisa menjadi kuat dan hebat," ujar Syamsul.


Syamsul juga ingin KORPRI sebagai wadah organisasi bagi ASN dapat berperan dan memiliki kekuatan demi birokrasi yang andal. Ia tak ingin ASN dipandang sebelah mata, pasalnya ASN yang bekerja demi kemajuan sebuah daerah.


"ASN ini orang yang bekerja di belakang pimpinan. Sehingga perlu penguatan ASN khususnya yang ada di Batam," ujarnya.



Ia juga berpesan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk saling mengingatkan, menguatkan, dan tidak saling menjatuhkan. Ia mengatakan, dengan kinerja yang mumpuni, maka karir akan berjalan sendirinya.


"Status kita PNS siap mengisi semua jabatan. Mumpung tangan kita masih mampu, gunakanlah untuk membantu dan melayani masyarakat," kata dia.


Karena PNS fokus melayani masyarakat, tentu PNS juga perlu ada yang memikirkan nasibnya. Untuk itu, KORPRI harus hadir dan harus punya program untuk menyejahterakan pegawai. Untuk itu, ia berharap keberadaan KORPRI ke depan harus eksis.


"Perbanyak program, silakan belajar dengan daerah lain, cari aturan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan dalam rangka menyejahterakan pegawai," ujarnya.


Selain itu pula, Syamsul juga berpesan agar ASN juga harus menguasai bahasa asing agar mampu bersaing dengan dunia global, mengingat Batam berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Kemudian, ia meminta agar ASN menguasai teknologi informasi, punya data, dan punya sistem birokrasi yang kuat.


"Kalau kita punya sistem birokrasi yang terkoneksi, maka semua program yang direncanakan tidak berubah meski diiringi pergantian pucuk pimpinan," kata Syamsul


Sebelumnya, dalam kegiatan ini, dilantik Ketua KORPRI Batam Efrius dan sejumlah jajaran pengurus baru. 


Sebelumnya pula, Pelaksana Tugas (Plt) KORPRI Batam Yusfa Hendri melaporkan, dalam rangka HUT ke-49 KORPRI tersebut pihaknya menggelar upacara dengan jumlah terbatas dan menerapkan protokol kesehatan.


Kemudian, dilaksanakan lomba Pengucapan Panca Prasetya KORPRI, Pengucapan Undang-undang Dasar 1945. Selian itu, ada juga lomba video, karya tulis. Seterusnya, kegiatan lain, penyerahan santunan kepada anak yatim piatu pensiunan PNS serta penyerahan paket bahan pokok kepada janda pensiunan PNS.


"Penyelenggaraan HUT ke-49 KORPRI dilaksanakan sederhana, khidmat dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan tema KORPRI berkontribusi melayani dan mempersatukan bangsa," tutupnya.


(Mcb)

Pemerintah Kota (Pemko) Batam sudah menyelesaikan persoalan Kampung Tua yang berurusan dengan hutan lindung. Tujuh Kampung Tua


Dinamika Kepri, Batam - Pemerintah Kota (Pemko) Batam sudah menyelesaikan persoalan Kampung Tua yang berurusan dengan hutan lindung. Tujuh Kampung Tua tersebut yakni Tereh, Teluk Lengung, Dapur 12, Tanjunggubdap, Tiangwangkang, Setengar dan Belian.


Penyelesaian persoalan tersebut ditandai dengan Pemasangan Batas Definitif (PAL) Kawasan Hutan yang digelar di Kampung Tua Tereh, Nongsa, Jumat (27/11/2020).


Sekretaris Dinas Pertanahan Batam, Ismet Ismail, mengatakan hal ini sebagai bukti Pemko Batam melalui kebijakan Wali Kota yang bertekad menyelesaikan persoalan Kampung Tua di Batam.



Ismet mengaku, semua kegiatan tersebut berdasarkan program tahun ini dan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020.


"Kita sudah siapkan anggaran, dan yang di lapangan sudah ada tim dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XII-Kepri, BPN, serta Dinas Pertanahan Batam. Untuk saat ini, Alhamdulillah sudah tujuh Kampung Tua yang berurusan dengan hutan lindung sudah clear," ujarnya.


Sementara itu, Ketua Umum Rumpun Khazanah Warisan Batam (RKWB), Machmur Ismail, mengatakan hal ini merupakan kegembiraan bagi RKWB yang selama ini terus mengawal proses sertifikasi Kampung Tua tersebut. 


"Ini hasil perjuangan bersama; RKWB, Dinas Pertanahan, BPN, juga didukung penuh Wali Kota Batam," kata Machmur.


Machmur juga mengapresiasi Pemko Batam yang terus memperjuangkan sertifikasi Kampung Tua. Ia berharap, sebanyak 37 Kampung Tua yang direkomendasikan segera selesai secara keseluruhan. RKWB juga berkomitmen mengawal 37 Kampung Tua di Batam sampai selesai.


Untuk diketahui, Pemko Batam terus berupaya menyelesaikan persoalan Kampung Tua agar mendapat sertifikat. Untuk Kampung Tua yang sudah mendapat sertifikat; Tanjung Riau, Seibinti, Tanjunggundap, Nongsa Pantai, Punggur, Tiangwangkang, dan Tanjung Piayu Laut.


"Kita harapkan, semua program ini didukung penuh oleh masyarakat Kampung Tua," tutupnya.




Dikutip dari laman MCB

Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dibudpar) Batam menyosialisasikan protokol kebersihan
Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi Kreatif Disbudpar Batam, Wurianta saat memberikan kata sambutan.

Dinamika Kepri, Batam
- Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dibudpar) Batam menyosialisasikan protokol kebersihan, kesehatan, keamanan dan ramah lingkungan (cleanliness, health, safety, environment/CHSE) bagi komunitas perfilman di Batam. Kegiatan ini akan berlangsung empat hari hingga 24 November 2020.

Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi Kreatif Disbudpar Batam, Wurianta mengatakan sosialisasi dan pelatihan ini dilakukan khusus bagi lima sektor insan kreatif, salah satunya komunitas perfilman. Untuk di sektor perfilman, diikuti 50 peserta.

"Untuk sosialisasi ini ada sejumlah narasumber yang mumpuni di bidang CHSE dan tentunya di bidang perfilman," ujarnya saat membuka secara resmi Workshop Perfilman di Aston Batam, Sabtu (21/11/2020).

Hal ini dinilai penting mengingat protokol CHSE juga perlu dilaksanakan di komunitas perfilman. Selain itu juga para peserta mendapat pembelajaran baru di bidang perfilman dan mampu lebih kreatif demi pariwisata Batam.

"Kegiatan ini dilakukan secara maraton di komunitas perfilman selama empat hari," ujarnya.

Ia mengaku, pihaknya gencar menyosiaslisasikan protokol CHSE dalam rangka mencegah dan meminimalisir risiko terjangkit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Ia juga menegaskan, selama kegiatan berlangsung, pihaknya menerapkan protokol CHSE dengan ketat.

"Setiap peserta dilakukan rapid test. Bagi peserta yang reaktif, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan ini," kata dia.

Selain itu, fasilitas pendukung protokol CHSE juga disediakan panitia seperti hand sanitizer, masker dan sebagainya. Ia menegaskan, kegiatan tersebut jangan sampai menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

"Peserta tetap menggunakan masker, dan semua kursi meja digunakan berjarak. Kami tidak main-main dalam menerapkan protokol CHSE ini demi memutus rantai penyebaran Covid-19," tutunya.


Mcb

Pjs Wali Kota Syamsul Bahrum Ajak Seluruh Lurah Camat Perangi Narkoba
Pjs Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum.

Dinamika Kepri, Batam - Pjs Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum mengajak seluruh lurah dan camat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba dengan melaporkan setiap kegiatan terkait program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dilaksanakan di wilayah masing-masing. 


Hal ini disampaikan Syamsul usai mengikuti rapat koordinasi P4GN di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Kamis (19/11/2020).


"Kami berharap semua lurah dan camat di Kota Batam ikut membantu dan melakukan Rencana Aksi P4GN ini,” ajaknya.


Menurut Syamsul, dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Batam, para lurah dan camat harus jeli dan dapat melihat situasi di tiap wilayahnya.



“Jangan sampai para lurah dan camat tidak mengetahui bahwa di daerahnya ada transaksi narkoba,” kata dia.


Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) di tingkat kecamatan juga dapat ikut berperan aktif membantu lurah dan camat dalam mendeteksi dini potensi-potensi atau kerawanan sosial dari kasus narkoba.


“FKDM, lurah dan camat harus berani memberikan laporan secara berjenjang sehingga kita di Kota Batam memiliki potret tentang kondisi permasalahan narkoba,” imbaunya.


Aparat di Kota Batam, kata Syamsul, harus bekerja sama, saling memantau, mengawasi, mengamati, dan berkoordinasi membuat laporan secara tertulis. Jangan sampai sudah berbuat banyak tetapi tidak pernah dilaporkan.        


“Artinya kita bahu-membahu bukan perorangan tetapi kerja sama dalam memberantasnya. Karena kita sadar narkotika tidaklah mudah untuk diberantas. Untuk itu perlu kerja sama dan saling kordinasi antara pihak kelurahan, kecamatan dengan aparat kepolisian, BNN termasuk Pemerintah Kota Batam,” tuturnya.


Pemerintah Kota Batam, sambung Syamsul, menyambut baik arahan-arahan Pjs. Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin dan Kepala BNN Provinsi Kepri, Brigjen Pol Richard Nainggolan yang disampaikan dalam rakor tersebut. Antara lain tentang pelaporan yang cepat, akurat, reguler dengan angka-angka statistik dalam merealisasikan kegiatan aksi nasional program P4GN di Kota Batam. 


Seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2020-2024.


(MCB)

TNI AU dengan BBKSDA MoU Kerjasama Pembangunan, Ini Harapan Pjs Walikota Batam
Penandatanganan MoU disaksikan Pjs Wali Kota Batam Syamsul Bahrum.

Dinamika Kepri, Batam
- Pjs Wali Kota Batam Syamsul Bahrum menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau (BBKSDA) Riau dan Pangkalan TNI AU Hang Nadim Batam. Nota kesepahaman ini ditandatangani di Aula Embung Fatimah Lantai 4 Kantor Wali Kota Batam, Batam Center, Kamis (12/11/2020).


Kerja sama antara BBKSDA Riau dan TNI AU dalam rangka pengembangan, pembangunan, dan pengoperasian infrastruktur olahraga dirgantara yang berada dalam kawasan hutan, serta pengelolaan taman wisata alam di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.


Pjs Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum menyambut baik dilaksanakannya MoU antara BBKSA dan TNI AU. Ia pun memberikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi atas penandatanganan MoU dalam Pengembangan Pusat Olahraga Dirgantata di Kawasan Hutan Taman Buru Pulau Rempang dan Taman Wisata Alam Muka Kuning Kota Batam tersebut.



"Saya berharap dengan MoU ini dapat menciptakan spot baru buat wisatawan di bidang kedirgantaraan yang selama ini belum tersentuh sehingga dapat membawa dampak bagi pengembangan Sport Tourism di Kota Batam, serta mengangkat ekonomi masyarakat sekitar,” harap Syamsul.


Menurutnya MoU ini merupakan langkah yang tepat di masa pandemi Covid-19. Sebagai langkah awal untuk berangsur-angsur menghidupkan kembali wisata yang terdampak situasi pandemi Covid-19.


"Kita berharap tahun depan wabah Covid-19 mereda, vaksin sudah ditemukan, dan suasana kembali kondusif," ujarnya.


Ini juga menjadi langkah persiapan untuk menyukseskan Batam sebagai tuan rumah Pelangi Nusantara 2021. Pemerintah Kota Batam, sambung Syamsul, segera membentuk tim untuk mengidentifikasi dan melaksanakan program pengembangan potensi olahraga dirgantara di Kota Batam demi menyukseskan penyelenggaraan Pelangi Nusantara 2021 tersebut.


"Akan kita buat tim yang terdiri dari Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda Olahraga, KONI, PHRI, ASITA Kota Batam, dan instansi terkait dalam mendukung Kota Batam sebagai destinasi event aero tourism," ujarnya


‎Sementara, Aspotdirga Kasau Marsekal Muda (Marsda) TNI Irawan Nurhadi mengungkapkan aero tourism sangat baik untuk dikembangkan di Kota Batam.


"Kota Batam sangat bagus sekali untuk dikembangkan wisata olahraga dirgantara seperti trike, pesawat bermotor, paralayang, paramotor dan masih banyak lagi," ungkapnya.


Untuk itu, pihaknya mendorong Pemko Batam dan stakeholder terkait lainnya untuk ikut bersama-sama mensosialisasikan sekaligus mengembangkan wisata kedirgantaraan. Sehingga bisa berkembang dan mengadakan event olahraga tingkat nasional maupun international.


Penandatanganan MoU tersebut juga dihadiri Kapuspotdirga Marsekal Pertama (Marsma) TNI Basuki Rohmat, Paban 3 Spotdirga Kolonel Sus Kodrat Maliki, Direktur Natdirga Kolonel Penerbang Mukh. Mukson, Letkol Pas Agustinus T, Kadis Pemuda dan Olahraga Said Khaidar, perwakilan ASITA, KONI Batam dan BBKSDA Riau.



(MCB)

Disaksikan Ketua KPK  Pjs Wali Kota Batam Terima Sertifikat Tanah dari BPN
Foto bersama dengan Ketua KPK, Komjen Pol Firli Bahuri. 

Dinamika Kepri, Batam - Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam Syamsul Bahrum menerima sertifikat tanah milik Pemerintah Kota (Pemko) Batam dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada acara penyerahan sertifikat tanah pemerintah daerah se-Kepri program pencegahan korupsi terintegrasi fokus area manajemen barang milik daerah di Lantai IV Kantor Wali Kota Batam, Selasa (11/11/2020). 


Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri bersama jajarannya. 


Syamsul menyampaikan terimakasih kepada KPK yang telah memilih Batam lebih tepatnya Kantor Walikota Batam sebagai lokasi penyerahan sertifikat dari BPN ke pemerintah daerah. Menurutnya kegiatan yang berjalan sesuai rencana tersebut,  adalah salah satu upaya bersama antara BPN, BP Batam, Pemko Batam  melalui koordinasi dan supervisi KPK guna mencegah korupsi.



"Kehadiran ketua KPK dan jajaran memberikan signal positif bahwa komitmen bersama mensukseskan program KPK di daerah, baik program pencegahan, pengendalian maupun pemberantasan," ucap Syamsul di tempat terpisah.


Ia mengatakan, melalui sertifikasi tanah aset daerah memberikan kejelasan transparansi dan akuntabilitas atas kegiatan ketika pemerintah daerah membangun suatu kawasan di atas tanah terkait. Termasuk  legitimasi tanah yang di atas sudah ada bangunan pemerintah.


"Tentunya aset tanah tersebut menjadi lebih jelas statusnya," ucap dia.


Ia menyampaikan terima kasih kepada BPN yang bekerja keras dalam rangka  memperkuat sistem keagrarian atau pertanahan kota Batam. Termasuk meluncurkan Zona Nilai Tanah (ZNT) elektronik.


"Ini semua sejalan sekali, sehingga transparansi di bidang pengelolaan tanah sebagai aset pemerintah, aset pembangunan dan set sosial bisa teregister dengan baik dan memberi kepastian hukum. Pada tataran masyarakat akan mempermudah penanganan dan hindari konflik agraria atau konflik yang  disebabkan oleh penguasaan tanah antara masyarakat dengan Pemerintah dan sebaliknya," papar dia.


Kepala Kantor Wilayah BPN Kepri Askani mengungkapkan, sejauh ini aset Pemprov Kepri serta kota/kabupaten se-Kepri yang masuk ke BPN berjumlah 1.380 bidang, dari jumlah ini sebanyak 1.337 bidang atau  96 persen sudah diselesaikan sertifikatnya.


"Ini berkat kerja keras dari teman KPK, dengan adanya KPK mendampingi kami ternyata percepatan penyelesaian sangat luar biasa," kata dia.


Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan, konsep pemberantasan korupsi, pihaknya mengembangkan upaya bagaimana supaya tidak terjadi korupsi.


Katanya, ini terkait tugas pokok KPK melakukan pencegahan supaya tak terjadi korupsi dan melakukan koordinasi dengan  instansi yang berwenang melakukan pemeberantasan korupsi dan pelayana publik.


"Kenapa, pelayanan publik dari yang kami temukan, salah satu sumber terjadi korupsi di pusat pelayanan publik termasuk upaya kita dalam sertifikasi tanah," ungkapnya. (Ril)

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Batam, Kolonel Laut (P) Alan Dahlan saat menerima kunjungan Pjs) Wali Kota Batam, Samsul Bahrum, Selasa (29/9/2020). 

Dinamika Kepri, Batam - Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Samsul Bahrum melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi ke Lanal Batam. Dalam kunjungan tersebut Samsul diterima langsung oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Batam Kolonel Laut (P) Alan Dahlan.


Samsul menjelaskan kunjungan tersebut dilakukan tentunya dalam rangka silaturahmi dan mempererat kerjasama. Ada beberapa hal yang menurutnya dibahas bersama dengan Danlanal Batam, diantaranya terkait penanganan Covid-19 dan juga menjelang Pilkada serentak Desember 2020 mendatang.

“Intinya kita bersilaturahmi, bersama dengan itu tadi kita juga membahas terkait Batam,” kata Samsul, Selasa (29/9).

Terkait Covid-19 dijelaskan Samsul bahwa penanganan terus dilakukan oleh Pemko Batam. Selain itu, eduksi dan sosialisasi protokol kesehatan juga terus dilakukan, tujuannya tidak lain agar masyarakat semakin sadar bahwa melaksanakan protokol kesehatan adalah cara terbaik untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Hal lain yang dibahas adalah terkait pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang. Hal ini sangat penting mengingat pesta demokrasi tersebut digelar di tengah pandemi Covid-19. Sehingga harus menjadi perhatian bersama agar nantinya Pilkada bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

“Sebagaimana komitmen bersama bahwa Pilkada harus berjalan dengan baik dan tidak menjadi kluster baru penyebaran Covid-19,” jelasnya.


Source: MCB

LSM SRK Unjuk Rasa, Nuranis Menangis Minta Keadilan ke Walikota Batam
Nuranis saat meminta keadilan ke Walikota Batam, Kamis (27/8/2020).

Dinamika Kepri, Batam - Puluhan orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) DPP Suara Rakyat Keadilan (SRK) Kota Batam, melakukan unjuk rasa di depan Kantor Walikota Batam, Kamis (27/8/2020).

Kedatangan aksi unjuk rasa yakni meminta agar Pemerintah RI Cq Mendagri Cq Gubernur Kepri Cq Walikota Batam Cq Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, supaya membayarkan ganti rugi sebesar Rp 194.250.000 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Nuranis sebagaimana perintah dari hasil putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor Putusan Kasasi: 1552 K/Pdt/2019.

Selama unjuk rasa berlangsung, dipimpin Ketua LSM DPP SRK Akhmat Rosano, aksi berjalan damai dengan penjagaan ketat dari pihak kepolisian dan Satpol-PP Kota Batam.

Dalam orasinya Akhmat Rosano mengatakan, katanya jika Pemerintah Kota Batam Cq Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam tidak membayarkan kerugian Nuranis sebagaimana perintah Mahkamah Agung, maka akan melaporkannya ke ranah tindak pidana.

Tak hanya Akhmat Rosano, Nuranis juga berorasi, ia meminta supaya Pemerintah Kota Batam Cq Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, segera mengganti kerugiannya sebagaimana hasil putusan kasasi MA.

"Saya meperjuangkan hak saya selama tiga tahun, saya sudah menang tiga kali sidang, baik dari tingkat Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) maupun dari Mahkamah Agung (MA), namun kerugian saya tak kunjung dikembalikan. Dalam hal ini, saya hanya masyarakat kecil yang menuntut keadilan," kata Nuranis sembari meneteskan air mata. 

Saat orasi, meski Akhmat Rosano berteriak-teriak memanggil Walikota Rudi supaya datang atau hadir untuk membicarakannya langsung dengan Nuranis, namun Walikota Batam Rudi, SE., MM tak kunjung hadir.

Satu jam lebih LSM SRK berunjuk rasa, namun pantuan tidak ada arahan atau solusi apapun dari pihak Pemko Batam untuk menyelesaikan terkait ganti rugi tersebut. Melihat hal itu, kemudian unjuk rasa bergerak ke kantor Bawaslu Kota Batam.

Di depan kantor Bawaslu, kehadiran unjuk rasa diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Batam Reza Shaelandra dan Komisioner Bawaslu Kota Batam Divisi Hukum, Humas dan Data informasi Mangihut Rajagukguk.

Berorasi di depan kantor Bawaslu, Akhmat Rosano mengatakan bahwa Walikota Rudi tidak mampu memberikan keadilan kepada rakyatnya dan meminta Bawaslu supaya ikut berperan untuk menyelamatkan Batam.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya pada bulan Agustus tahun 2017, Nuranis melalui kuasa hukumnya Nixson,SH, Yuzalmi, SH dan Amir Mahmud, SH & Rekan menggugat Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepulauan Riau cq. Walikota Batam cq. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam ke Pengadilan Negeri (PN) Batam.

Gugatan dilakukan terkait pengadaan barang/jasa berupa pengadaan meubeler meja dan kursi untuk Posyandu dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No: 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 yang ditandatangani oleh Chandra Kamal, S.Kep selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) senilai Rp 194.250.000 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan pada APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2017 dengan waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender, namun meski pengadaan barang sudah dilakukan Nuranis, tetapi pembayarannya tidak dilakukan sehingga digugat perdata dengan gugatan perkara ingkar janji (wanprestasi) ke PN Batam.

Dalam hal ini, meski penguggat sudah menang hingga di tingkat kasasi, namun tergugat tidak menunaikan kewajibannya. (Ag)

Wali Kota Batam H.Muhammad Rudi, SE.,MM.

Dinamika Kepri, Batam - Upacara peringatan ke-59 Hari Praja Muda Karana (Pramuka) tingkat Kota Batam digelar di Dataran Engku Putri, Selasa (18/8202).

Tema Hari Pramuka tahun ini adalah Peran Gerakan Pramuka Ikut Membantu dalam Penanggulangan Bencana Covid-19 dan Bela Negara.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi selaku pembina upacara membacakan sambutan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Komjen Pol (Purn) Budi Waseso. Dalam pesannya gerakan Pramuka di seluruh kwartir diharapkan membantu pemerintah daerah mengendalikan Covid-19, serta membantu warga yang terdampak virus tersebut.

"Penanggulangan Covid-19 dan Bela Negara juga menjadi tema utama seluruh aktivitas kegiatan gerakan Pramuka tahun 2020," kata Rudi.

Dijelaskannya bahwa tema tersebut adalah perwujudan dari semangat para Pramuka untuk ikut membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana non alam tersebut. Dimana Covid-19 sampai saat ini masih menjadi masalah yang besar bagi Indonesia, bahkan juga negara-negara di seluruh dunia.

Seluruh anggota pramuka diharapkan bisa terus menunjukkan kepedulian terhadap penanganan Covid-19, sebagai perwujudan semangat untuk membantu menanggulangi bencana akibat wabah tersebut. Setiap kegiatan sosial juga diharapkan menerapkan protokol kesehatan yang dibutuhkan untuk mencegah penularan Covid-19.

"Hal tersebut sejalan dengan kode kehormatan Gerakan Pramuka berupa Dwi Satya dan Tri Satya serta Dwi Darma maupun Darma Pramuka," katanya.

Kegiatan penanggulangan wabah penyakit tersebut merupakan bukti eksistensi bahwa Gerakan Pramuka menjadi bagian penting dalam upaya bela bangsa dan negara.

Selain itu pihaknya juga berharap rencana revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dapat terus dilanjutkan oleh DPR dan pemerintah. Undang-undang hasil revisi tersebut diharapkan dapat menangkap kebutuhan masa kini dan masa depan.

"Yang pada akhirnya mampu menjadikan Gerakan Pramuka sebagai organisasi yang lebih mandiri dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat," katannya.

Upacara peringatan ke-59 Pramuka sendiri berjalan dengan khidmat. Seluruh petugas dan peserta upacara serta tamu undangan terlihat melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Seluruhnya menggunakan masker dan menjaga jarak aman Covid-19.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Batam yang juga Ketua Kwarcab Pramuka Batam Amsakar Achmad Batam. Kemudian juga Sekda Kota Batam yang juga Ketua Harian Kwartir Cabang Pramuka Batam Jefridin.

Selain itu juga terlihat mendampingi, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam Marlin Agustina Rudi. Serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kota Batam dan juga sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemko Batam. (Ril)

Amsakar Achmad: Inovasi New Normal Batam Direspon Baik
Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian dalam seremoni penyerahan penghargaan kepada Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, di Jakarta, Senin (22/6/2020).

Dinamika Kepri, Batam - Inovasi Kota Batam menjadi juara favorit di Lomba Inovasi Daerah dalam Tatanan Normal Baru 2020. Piagam penghargaan untuk juara favorit diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian dalam seremoni penyerahan penghargaan di Jakarta, Senin (22/6/2020).

Pada lomba yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI ini Pemerintah Kota Batam mengirimkan tujuh video. Video inovasi Batam menjadi favorit dari total 2.517 video yang berpartisipasi di lomba ini. Adapun partisipan lomba yakni sebanyak 460 daerah yang terbagi dalam klaster provinsi, kota, kabupaten, dan kabupaten tertinggal. Bersama Batam, juara favorit lainnya adalah Kota Salatiga dan Kota Bekasi.

"Kita bersyukur apa yang kita lakukan selama ini telah berjalan pada relnya. Juara favorit ini berdasarkan 'like' terhadap yang kita buat, berarti banyak yang memberi respon baik atas kerja yang kita lakukan," kata Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad yang hadir di penyerahan penghargaan.

Amsakar mengatakan untuk menghadapi tatanan hidup baru atau new normal ini memang diperlukan kreativitas. Inovasi baru perlu dibuat agar kebijakan pemerintah dapat diterima masyarakat.

"Alhamdulillah melalui penghargaan ini artinya ada apresiasi kementerian terhadap kinerja yang dilakukan. Dan ini menyemangati kita untuk meningkatkan kinerja di waktu mendatang. Sekaligus memberikan spirit baru untuk beradaptasi dengan new normal ini," tuturnya.

Pada lomba ini Pemko Batam berpartisipasi di ketujuh sektor yang dilombakan, yaitu hotel, restoran, tempat wisata, pasar modern, pasar tradisional, transportasi umum, serta pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Pembuatan video melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yakni DPMPTSP, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BPPRD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, RSUD, Sekretariat Daerah, serta dibantu seluruh elemen Pemerintah Kota Batam dan stakeholder terkait.

"Poin utama inovasi yang kita sajikan itu sebenarnya adalah pemanfaatan teknologi informasi atau digitalisasi pelayanan," ujarnya.

Contohnya yaitu penggunaan Wanderlink sebagai inovasi new normal di sektor perhotelan. Aplikasi berbasis daring ini akan memudahkan wisatawan dalam memilih lokasi yang akan dituju di Kota Batam. Selain itu juga guna meminimalisir interaksi wisatawanterhadap orang banyak sehingga risiko tertular atau menularkan Covid-19 bisa diantisipasi.

Penggunaan aplikasi daring juga diterapkan di pasar tradisional. Aplikasi bernama Pasar Mama dihadirkan guna memudahkan masyarakat yang ingin berbelanja tanpa meninggalkan rumah. Selain itu juga didorong untuk melakukan pembayaran secara non tunai.

Kemudian penggunaan transaksi non tunai atau digital payment juga dilaksanakan di sektor transportasi umum. Sementara penerapan protokol kesehatan tetap menjadi langkah utama di adaptasi kehidupan baru ini.

Antara lain setiap petugas pelayanan publik wajib menggunakan masker, sarung tangan, dan face shield. Kemudian fasilitas publik rutin dibersihkan dengan penyemprotan disinfektan. Selanjutnya disediakan sarana cuci tangan atau hand sanitizer di berbagai titik yang banyak disentuh tangan. Penerapan physical distancing atau jaga jarak serta pemeriksaan suhu tubuh pengguna jasa. Kapasitas atau daya angkut transportasi umum dikurangi sesuai jarak aman antar individu.

Pemko Batam juga melakukan sejumlah inovasi untuk pelayanan di PTSP tepatnya di Mal Pelayanan Publik (MPP). Inovasinya antara lain dengan optimalisasi pengajuan perizinan secara daring. Masyarakat bisa mengajukan perizinan melalui laman ptsp.batam.go.id dan oss.go.id.

Selain itu juga disediakan kanal layanan konsultasi daring dengan memanfaatkan platform pesan Whatsapp melalui nomor Call Center : 0813-64620028. Platform Zoom Meeting juga dimanfaatkan untuk konsultasi interaktif dan pengecekan dokumen secara langsung (LIVE). Serta diberikan layanan khusus pengantaran dokumen perizinan.



Sumber : Mcb

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.