Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Komjen Listyo Sigit Prabowo menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI.
Komjen Listyo Sigit Prabowo saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

Dinamika Kepri, Jakarta - Komjen Listyo Sigit Prabowo menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI. 


Dalam kesempatan itu, mantan Kapolda Banten itu memperkenalkan konsep transformasi Polri baru.


"Apabila saya diberikan amanah untuk menjadi Kapolri, transformasi Polri akan saya lakukan dengan transformasi prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan yang kami perkenalkan sebagai konsep Polri yang Presisi," tutur Sigit di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/1/2021).


Sigit menyebut, pihaknya tentu perlu banyak berbenah. Terlebih di masyarakat masih ada sejumlah pandangan negatif terhadap Polri yang disebabkan perlakuan sejumlah oknum.


"Pelayanan yang masih berbelit-belit, ucapan anggota yang arogan, adanya pungli di berbagai sektor pelayanan, kekerasan dalam penyelesaian masalah, penanganan kasus tebang pilih, dan perilaku lainnya yang menyebabkan kebencian di masyarakat," jelasnya.


Ke depan, lanjut Sigit, pelayanan terhadap masyarakat akan semakin ditingkatkan. Tampilan yang masih belum sesuai dengan pandangan masyarakat harus segera diubah.


"Tidak boleh ada lagi hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Tidak boleh lagi ada ibu yang dilaporkan anaknya dan diproses. Hal-hal seperti ini ke depan tidak boleh lagi. Dan tentunya kasus-kasus lain yang mengusik rasa keadilan masyarakat. Betul hukum harus ditegakkan, namun humanis. Di saat ini masyarakat butuh penegakan hukum demi keadilan masyarakat, bukan untuk kepastian hukum," tutupnya. (Ril)

Kapolri Jenderal Idham Azis memastikan bahwa Komjen Listyo Sigit Prabowo akan dikawal oleh perwakilan angkatan senior dan junior di internal Polri saat menjalani Fit and Proper Test.
Kapolri Jenderal Idham Azis. 

Dinamika Kepri, Jakarta - Kapolri Jenderal Idham Azis memastikan bahwa Komjen Listyo Sigit Prabowo akan dikawal oleh perwakilan angkatan senior dan junior di internal Polri saat menjalani Fit and Proper Test. 


Menurut Idham, hal itu membuktikan bahwa, internal Polri solid terkait dengan proses pergantian pucuk pimpinan di lembaga penegak hukum tersebut. 


"Rekan-rekan bisa melihat nanti di atas perwakilan angkatan yang merupakan senior pak Komjen Sigit juga ikut mendampingi. Saya juga didampingi sama senior saya adik-adik saya," kata Idham di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/1/2021).


Idham menyebut, seluruh prajurit Korps Bhayangkara mempunyai  kewajiban untuk mengantar dan mengawal Listyo Sigit hingga nantinya resmi dilantik sebagai Kapolri selanjutnya. 


"Sampai nanti pelantikan beliau oleh Bapak Presiden sehinga beliau menjadi Japolri yang ke-25," ucap Kapolri Idham Azis.


Oleh sebab itu, Idham juga meminta dukungan kepada seluruh elemen masyarakat agar proses uji kelayakan dan kepatutan Listyo Sigit dapat berjalan dengan lancar.


"Saya mohon doa restu kepada teman-teman semoga perjalanan fit and proper test berjalan lancar," tutur Idham. (Ril)

Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersilaturahmi sekaligus meminta doa restu kepada sejumlah mantan Kapolri untuk meminta dukungan serta wejangan sebelum mengemban tugas menjadi orang nomor satu di Korps Bhayagkara. Silaturahmi ini merupakan tradisi dan bentuk penghormatan kepada pendahulu.
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono.

Dinamika Kepri, Jakarta - Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersilaturahmi sekaligus meminta doa restu kepada sejumlah mantan Kapolri untuk meminta dukungan serta wejangan sebelum mengemban tugas menjadi orang nomor satu di Korps Bhayagkara. Silaturahmi ini merupakan tradisi dan bentuk penghormatan kepada pendahulu. 


Sejumlah mantan Kapolri yang disambangi antara lain, Jenderal (Purn) Sutarman, Jenderal (Purn) Timur Pradopo, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, Jenderal (Purn) Roesman Hadi dan Jenderal (Purn) Roesdihardjo.  


Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, anjangsana ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan generasi muda Polri terhadap pimpinan Polri yang berjasa membentuk organisasi Kepolisian.


"Sebagai anak dan bapak, Pak Sigit meminta dukungan dan wejangan sekaligus silaturahmi kepada mantan Kapolri," kata Argo dalam keteranganya, Sabtu (16//1/2021). 


Dalam pertemuan itu, para mantan Kapolri memberikan pesan agar Listyo Sigit tetap menjaga soliditas internal dengan senior maupun dengan junior. Bahwa mengemban tugas sebagai Kapolri adalah merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik. "Juga menjaga sinergitas dengan TNI yang sudah sangat terjalin baik," ungkap Argo. 


Yang terakhir, kata Argo, pesan para senior agar Polri harus dipercaya oleh masyarakat dengan begitu dalam setiap melakukan tugasnya Polri mendapat dukungan. (Ril)

Kabareskrim Polri Komjen. Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Dinamika Kepri, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyodorkan nama Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menjadi calon tunggal Kapolri ke pimpinan DPR. 

 

Di bawah komando Sigit, Bareskrim banyak mengungkap sejumlah kasus besar yang menyedot perhatian publik. Tak hanya itu, pembenahan internal juga terus digalakan di tubuh reserse tersebut.

 

Bareskrim juga mengawal seluruh kebijakan pemerintah dengan membentuk beberapa Satuan Tugas (Satgas), diantaranya Satgas Pangan, Satgas Migas, Satgas Kawal Investasi.

 

Di awal menjabat, Sigit langsung tancap gas dengan mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Pada 27 Desember 2019 atau 12 hari setelah dilantik sebagai Kabareskrim, Sigit mengumumkan secara langsung penangkapan dua terduga pelaku kasus tersebut. Mereka adalah, RM dan RB, keduanya merupakan oknum anggota kepolisian.

 

"Tadi malam tim teknis telah mengamankan pelaku yang diduga melakukan penyiraman terhadap sauara NB, pelaku ada dua orang inissial RM dan RB," kata Listyo dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jumat 27 Desember 2019.

 

Tak lama setelah itu, Bareskrim Polri melimpahkan tahap II kasus tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi Kondensat PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), ke Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah dinyatakan lengkap atau P21.

 

Diketahui, kasus ini sudah bergulir sejak 2015 lalu dan mangkrak lama lantaran adanya kendala non-teknis. Namun, adanya koordinasi yang kuat antara Bareskrim dan Kejaksaan Agung akhirnya perkara tersebut bisa dirampungkan.

 

Dalam pengadilan, Honggo divonis 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair 6 bulan kurungan. Sementara  dua tersangka lainnya Raden Priyono dan Djoko Harsono divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 2 bulan.

 

Tak berhenti sampai disitu, Bareskrim juga membuktikan bahwa penegakan hukum tak pandang bulu dan mewujudkan komitmen dalam melakukan pembenahan internal.

 

Hal itu tercermin dalam penangkapan buronan terpidana kasus hak tagih (cassie) Bank Bali, Djoko Tjandra pada 30 Juli 2020. Bahkan, dalam hal ini, Komjen Listyo memimpin langsung tim ke Malaysia guna menangkap Djoko Tjandra.

 

Sigit menyebut penangkapan Djoko Tjandra berawal dari perintah Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis membentuk tim untuk membawa buronan Djoko Tjandra kembali ke Indonesia.

 

"Terhadap peritiwa tersebut pak Presiden perintahkan untuk cari keberadaan Djoko Tjandra dimanapun berada dan segera ditangkap untuk dituntaskan sehingga semua menjadi jelas, atas perintah tersebut kepada Kapolri maka Kapolri bentuk tim khusus yang kemudian, secara intensif mencari keberadaan Djoko Tjandra," kata Sigit di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis 30 Juli 2020 malam.

 

Penangkapan Djoko Tjandra disebut Sigit sebagai komitmen Polri dalam melakukan penegakkan hukum, sekaligus untuk menjawab keraguan publik. Apalagi, dalam pengusutan perkara ini diketahui adanya keterlibatan dua oknum jenderal yakni, Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte.

 

Sebelum menangkap Djoko Tjandra, jajaran Bareskrim Polri bersama Kemenkumham juga menangkap Maria Pauline Lumowa yang telah menjadi buronan selama 17 tahun dalam kasus pembobolan bank senilai Rp1,7 triliun. Dalam hal ini, Bareskrim Polri berkomitmen untuk mengusut perkara tersebut sampai ke akar-akarnya.

 

Teanyar Bareskrim Polri sedang menangani kasus dugaan penyerangan Laskar FPI kepada aparat kepolisian di Tol Jakarta-Cikampek. Penyidikan dilakukan secara transparan, objektif dan merangkul seluruh pihak seperti Komnas HAM dan lembaga independen lainnya.

 

Bahkan, kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang menyeret Rizieq Shihab, mulai dari Petamburan, Jakarta Pusat, kerumunan di Megamendung dan RS Ummi Bogor juga semua diambilalih oleh Bareskrim.

 

Kemudian, Bareskrim juga ambilalih pengusutan dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam kerumunan yang terjadi di acara Haul Syekh Abdul Qadir Jailani yang digelar di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyyah, Kampung Cilongok, Kabupaten Tangerang, pada 29 November lalu. Kini, perkaranya masih dalam proses penyelidikan.

 

Pengungkapan kasus besar lainnya yang ditangani Sigit dan jajarannya adalah kebakaran Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung). Penyidik Bareskrim telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka.

 

Kemudian penanganan kasus korupsi, jajaran Bareskrim Polri tercatat menyelamatkan uang negara sebesar Rp310.817.274.052. Jumlah tersebut merupakan hasil penanganan dari 485 perkara korupsi yang ditangani. "Tahun 2020 dilakukan penyelamatan uang negara sekitar Rp310.817.274.052," kata mantan Kapolda Banten itu.

 

Pada tahun 2020 tercatat, Bareskrim Polri menerima laporan polisi terkait kasus tindak pidana korupsi sebanyak 1.412. Dari angka itu, diantaranya sudah ada yang rampung atau P21 sebanyak 485, dilimpahkan 19 dan dihentikan atau SP3 ada 31 perkara. Sementara itu, sampai saat ini, Bareskrim Polri masih melalukan proses penyidikan sebanyak 877 perkara tindak pidana rasuah di Indonesia.

 

Dalam penanganan kasus di dunia siber, Bareskrim Polri sepanjang tahun 2020 tercatat telah mengungkap 140 kasus dugaan tindak pidana penyebaran informasi palsu atau hoaks terkait pandemi Covid-19. Berdasarkan data, dari ratusan kasus hoaks Covid-19 yang diungkap itu, setidaknya ada 140 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

 

"Hoaks dan provokasi bisa memecah belah persatuan Bangsa Indonesia. Sehingga diperlukan kesadaran bersama untuk mencegah hal itu terjadi. Karena masyarakat yang dirugikan," ucapnya.

 

Selain hoaks, sepanjang tahun 2020, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga menangani beberapa kasus menonjol. Kasus-kasus itu diantaranya adalah, pengungkapan dugaan provokasi yang menyebabkan kerusuhan dalam demo tolak UU Cipta Kerja Omnibus Law.

 

Lalu kasus dugaan penghinaan terhadap NU yang menetapkan satu orang sebagai tersangka. Kemudian, kasus yang menjerat Ruslan Buton terkait dengan ujaran kebencian, perkara pembobolan E-Commerce jaringan internasional, kasus illegal akses ke situs resmi Pengadilan Jakarta Pusat, dan Illegal Akses ke Linkaja. Serta penangkapan terduga pelaku penghinaan terhadap terhadap Kepala Kantor Staff Presiden Moeldoko. Lalu penghinaan terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

 

Tak hanya itu, Ditipideksus juga telah mengungkap kasus penipuan oleh sindikat kejahatan internasional terkait dengan pembelian ventilator dan monitor Covid-19. Dalam hal ini, ada tiga orang pelaku ditangkap. Pada kasus ini, awalnya ada perusahaan asal Italia yaitu Althea Italy dan perusahaan asal China yaitu Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics yang melakukan kontrak jual beli terkait dengan peralatan medis ventilator dan monitor Covid-19.

 

"Beberapa kali pembayaran tekah dilakukan kemudian di pertengahan perjalanan ada seorang yang mengaku GM dari perusahaan Italia tersebut kemudian menginformasikan bahwa terjadi perubahan rekening terkait dengan masalah pembayaran sehingga kemudian atas pesan yang masuk dari email tersebut kemudian rekening untuk pembayaran dirubah menggunakan bank di Indonesia," kata Sigit.

 

Disisi lain, kinerja Bareskrim Polri dalam mengungkap kasus penipuan alat medis dengan korban perusahaan Belanda mendapatkan apresiasi langsung dari otoritas Negara Belanda. Hal itu terwujud dari kunjungan kerja Duta Besar Belanda dan Atase Kepolisian Belanda.

 

Pada kesempatan tersebut, otoritas Belanda memberikan apresiasi kepada Bareskrim Polri karena mengungkap kejahatan yang merugikan keuangan sebesar Rp51.206.450.722,90.

 

Kasus besar lainnya yang dibongkar jajaran Bareskrim adalah mengungkap narkoba jenis sabu sebanyak 1,2 ton. Barang bukti tersebut disita dari jaringan Iran-Timur Tengah yang ditangkap di 2 lokasi berbeda yakni di Serang, Banten dan Sukabumi, Jawa Barat.

 

Total sepanjang tahun 2020, jajaran Bareskrim Polri mengamankan barang bukti 5,91 ton sabu, 50,59 ton ganja, dan 905.425 butir pil ekstasi. Dari 41.093 kasus tindak pidana narkoba, sebanyak 53.176 tersangka yang dilakukan proses hukum.

 

Untuk kejahatan narkoba, Bareskrim Polri bersama dengan Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika jenis sabu jaringan Timur Tengah, di Petamburan, Jakarta Pusat. Polisi menangkap 11 orang dengan barang bukti sabu seberat 200 Kg.

 

Lalu, kasus lain yang menonjol ditangani Bareskrim Polri yakni kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sepanjang 2020, kasus karhutla mengalami penurunan jika dibanding tahun 2019.

 

Tahun ini, Satuan Tugas (Satgas) Karhutla telah menetapkan 139 orang dan dua korporasi sebagai tersangka. Dimana 99 perkara telah diselesaikan oleh jajarannya sementara 131 perkara masih dilakukan penyidikan. Area yang terbakar juga mengecil menjadi 274.375 hektare dengan titik api 2.875.

 

Sementara tahun 2019, jumlah tersangka Karhutla mencapai 398 orang dengan 24 korporasi. Sedangkan jumlah area yang terbakar mencapai 1.649.258  hektare atau terjadi penurunan drastis dibanding tahun 2019.

 

Tak berhenti disitu, Bareskrim Polri mencatat sepanjang Januari hingga Desember 2020 telah mengungkap 455 kasus kejahatan lingkungan hidup yang dapat menyebabkan bencana alam. Hal itu disebabkan maraknya pelanggaran hukum Ilegal Mining atau penambangan ilegal dan tindak pidana perkebunan.

 

Komjen Sigit mengungkapkan, dari ratusan perkara yang diungkap itu ditemukan fakta bahwa aktivitas ilegal tersebut berdampak terjadinya bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor. Seperti yang terjadi di Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

 

"Tren kasus lingkungan hidup pada lingkup UU Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan telah diungkap sebanyak 455 kasus," kata Sigit.

 

Dari 455 kasus yang diungkap Bareskrim sepanjang tahun 2020, setidaknya ada 620 orang yang telah dijadikan sebagai tersangka. Angka itu terbilang naik drastis dibandingkan tahun sebelumnya atau 2019 sebanyak 197 tersangka. (Ril)

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Argo Yuwono mengatakan, Polri menghormati hasil investigasi
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono 

Dinamika Kepri, Jakarta - Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Argo Yuwono mengatakan, Polri menghormati hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) soal kasus penyerangan Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek. 


"Tentunya yang pertama Polri menghargai hasil investigasi dan rekomendasi dan Komnas HAM," kata Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2021).


Menurut Argo, apabila nantinya sudah diterima secara resmi dari Komnas HAM, maka polisi akan segera menentukan langkah selanjutnya. 


"Tentunya akan kami pelajari rekomendasi maupun surat itu yang masuk ke Polri," ujar Argo.


Selain itu, Argo menekankan, sejak awal, dalam menyelidiki kasus penyerangan Laskar FPI ini, polisi sudah bekerja secara profesional, terbuka dan merangkul seluruh pihak eksternal yang ingin membantu mengungkap perkara ini hingga tuntas. 


"Penyidik maupun Polri dalam melakukan suatu kegiatan penyidikan suatu tindak pidana tentunya berdasarkan keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti maupun petunjuk. Tentunya nanti semuannya harus dibuktikan di sidang pengadilan," ucap Argo mengakhiri pernyataannya. (Ril)

Kapolri Idham Azis Dianugerahi Wing Kehormatan Penerbang dan Brevet Kapal Selam Hiu Kencana
Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis saat terima penghargaan.

Dinamika Kepri, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menerima dua penghargaan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), berupa Wing Kehormatan Penerbang Kelas I TNI Angkatan Udara dan Brevet Kapal Selam Hiu Kencana TNI Angkatan Laut. 


Penghargaan ini diberikan langsung Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dengan disaksikan secara langsung oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (7/1/2021). 


"Pemberian penghargaan ini sebagai bentuk sinergitas yang mengkristal antara TNI-Polri dalam berkarya untuk membangun bangsa dan negara," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keteranganya, Kamis (7/1). 


Menurut Argo, pemberian anugerah ini merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada Kapolri atas jasa-jasanya yang dianggap luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI AD, TNI AL, TNI AU.


"Penghargaan yang diberikan ini kepada Kapolri juga untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan dan motivasi guna meningkatkan darmabakti kepada bangsa dan negara," ujar Argo.


Seperti diketahui, pemberian hak untuk menerima dan memakai Wing Kehormatan Penerbang Kelas 1 TNI AU berdasarkan surat keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/269/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.


Sebagai bentuk penghormatan kepada Kapolri, diakhir acara ditampilkan demonstrasi Fly Pass 4 pesawat F 16 Fighting Falcon dari Skadron Udara 3 Madiun dengan pilot Letkol Pnb Agus Dwi Ariyanto, Mayor Pnb Ferry Rachman, Lettu Pnb Hangga Dwipayana dan Lettu Pnb Panji Satria Dewanto.


Turut hadir pada acara tersebut diantaranya Wakasau Marsdya TNI Fahru Zaini Isnanto, Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Tiopan Aritonang, Aspers Panglima TNI Marsda TNI Diyah Yudanardi dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad. (Ril)

Polri sangat memahami dan menghormati UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Polri juga menghargai dan menghormati bahwa kebebasan pers, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono.

Dinamika Kepri, Jakarta - Polri sangat memahami dan menghormati UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Polri juga menghargai dan menghormati bahwa kebebasan pers, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 


Atas dasar ini maka Polri meyakinkan bahwa Maklumat Kapolri Nomor 1 Tahun 2021 bukan dan tidak akan menjadi ancaman bagi insan pers maupun media.


Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono menegaskan, bahwa Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor: Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) tidak ditujukan untuk produk-produk jurnalistik di media massa. 


Kadiv Humas Polri juga menambahkan bahwa kebebasan pers telah dilindungi oleh Undang-Undang Pers. 


Kadiv Humas Polri mengungkapkan, Dalam Maklumat Kapolri tersebut di poin 2d tidak menyinggung media. Sepanjang memenuhi kode etik jurnalistik, media dan penerbitan pers tidak perlu risau karena dilindungi UU Pers. Kebebasan berpendapat tetap mendapat jaminan konstitusional. Terkait kebebasan pers, Polri bahkan telah memiliki perjanjian kerja sama (MoU) dengan Dewan Pers.


"Polri selama ini menjadi institusi yang aktif mendukung kebebasan pers. MoU dengan Dewan Pers menjadi komitmen Polri untuk tetap mendukung kerja teman-teman pers supaya bekerja sesuai dengan undang-undang," tambah Kadiv Humas Polri.


Kadiv Humas Porli menjelaskan bahwa Pasal 2d Maklumat Kapolri yang dipersoalkan adalah jika konten yang diproduksi dan disebarluaskan bertentangan dengan UUD 1945 dan ideologi negara Pancasila, seperti yang mengandung unsur berita bohong atau hoax, SARA, mengadu domba, bernada perpecahan, provokatif, hingga mengakibatkan gangguan Kamtibmas. 


"Namun jika mengandung hal tersebut, tentunya tidak diperbolehkan. Maka negara harus hadir untuk melakukan penindakan dan pencegahan. Selama konten yang diproduksi dan penyebarannya tidak bertentangan dengan sendi-sendi berbangsa dan bernegara, dapat dibenarkan. Mengakses, mengunggah, menyebar kembali yang dilarang atau pun yang ada tindak pidananya, dapat dikenakan UU ITE," ucap Kadiv Humas Polri. (Ril)

Polri Minta Masyarakat Waspadai Provokasi Jelang Pergantian Tahun Baru
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. 

Dinamika Kepri, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menghimbau masyarakat untuk mewaspadai dan tidak terprovokasi terhadap teror dan upaya mengadu domba menjelang pergantian tahun baru. 


Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono meminta masyarakat peka dan peduli pada lingkungan sekitar termasuk memperhatikan, serta mengenali tetangga samping rumah. 


Argo juga mengingatkan peranan pengurus rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) untuk bekerja maksimal mengenali warganya. Kemudian optimalisasi fungsi Bhabinkamtibmas, babinsa dan aparat kelurahan bisa mengidentifikasi warga sekitar.


"Kami juga menghimbau masyarakat jangan mudah percaya kepada berita-berita yang bersifat negatif, berita bohong (hoaks) dan provokatif, serta jangan mudah diadu domba oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab," ujar Argo dalam keterangannya, Rabu (29/12/2020). 


Di samping itu, Argo juga meminta masyarakat mewaspadai kemungkinan munculnya aksi teror selama perayaan malam pergantian Tahun Baru 2021 meskipun petugas telah menangkap beberapa terduga teroris.


"Kami juga meminta pemuka agama, guru dan orang tua menyampaikan imbauan serta pencerahan kepada lingkungan sekitarnya agar lebih peduli," ungkap mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini. 


Lebih jauh Argo mengajak masyarakat untuk senantiasa menerapkan  protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19. "Kami menghimbau masyarakat tidak merayakan tahun baru di luar. Di rumah lebih baik dengan tetap menjaga protokol kesehatan," tandas jenderal bintang dua itu. (Ril)

Presiden Joko Widodo resmi melantik enam menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024
Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo.
(Foto: Dok Setneg)

Dinamika Kepri, Jakarta - Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Presiden Joko Widodo resmi melantik enam menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta,  Rabu (23/12/2020).

Keenam menteri yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2020 tentang Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 tersebut sebagai berikut:

  1. Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama.
  2. Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan.
  3. Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial (Mensos).
  4. Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.
  5. Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
  6. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga melantik lima wakil menteri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, yakni:

  1. Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan.
  2. Edward Omar Sharif Hiariej sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  3. Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan.
  4. Harvick Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian.
  5. Pahala Nugraha Mansury sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I.

Presiden Joko Widodo mengambil sumpah jabatan para menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 tersebut yang dilantik pada hari ini.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan terbatas yang hadir. (Ril)

Presiden Joko Widodo mengumumkan enam nama yang akan segera bekerja sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju.


Dinamika Kepri, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengumumkan enam nama yang akan segera bekerja sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju. Bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kepala Negara memperkenalkan enam figur tersebut kepada publik dari veranda Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa petang, 22 Desember 2020.


"Pada sore hari yang berbahagia ini saya bersama-sama dengan Bapak Wakil Presiden ingin mengumumkan menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota Kabinet Indonesia Maju," ujarnya.


Keenam figur tersebut ialah Tri Rismaharini, Sandiaga Salahuddin Uno, Budi Gunadi Sadikin, Yaqut Cholil Qoumas, Sakti Wahyu Trenggono dan Muhammad Lutfi. Keenamnya hadir secara langsung saat Presiden memberikan keterangan.


Tri Rismaharini ialah Wali Kota Surabaya selama dua periode, yakni pada 2010-2015 dan 2016-2021. Dalam Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo memberikan tanggung jawab kepada Risma untuk memimpin Kementerian Sosial.


"Beliau adalah Wali Kota Surabaya dan saat ini Bu Tri Rismaharini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi menteri sosial," ucapnya memperkenalkan figur yang akrab disapa Ibu Risma tersebut.


Figur lainnya, Sandiaga Salahuddin Uno, merupakan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sandiaga diketahui juga pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pada 2005-2008. Presiden memberikan amanah kepada Sandiaga untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.


"Dulu beliau adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Ketua Hipmi. Saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," kata Presiden.


Kemudian, Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri BUMN, akan ditugaskan tanggung jawab sebagai Menteri Kesehatan oleh Presiden Joko Widodo. 


Sebelumnya Budi Gunadi Sadikin juga telah malang melintang dalam sejumlah posisi seperti Direktur Utama Bank Mandiri dan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium. Yang bersangkutan saat ini juga bertugas sebagai Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional dan terlibat langsung dalam upaya penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi nasional.


"Sekarang kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Kesehatan," tuturnya.


Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut memperkenalkan Yaqut Cholil Qoumas sebagai calon anggota Kabinet Indonesia Maju. Pria yang akrab disapa Gus Yaqut tersebut adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.


"Beliau adalah tokoh muslim Ketua PP GP Ansor dan akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama," ucap Presiden.


Selanjutnya ialah Sakti Wahyu Trenggono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Kepala Negara menugaskan beliau untuk mengisi posisi Menteri Kelautan dan Perikanan.


"Beliau sekarang ini memegang jabatan di Wakil Menteri Pertahanan dan akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan," ujarnya.


Terakhir, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Muhammad Lutfi, turut diperkenalkan Presiden Joko Widodo. Kali ini, Kepala Negara akan memberikan tanggung jawab kepada Lutfi untuk memimpin Kementerian Perdagangan.


"Beliau sebelumnya pernah di Kepala BKPM, kemudian Menteri Perdagangan, kemudian Duta Besar Indonesia untuk Jepang, dan terakhir Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Sekarang akan kita berikan tugas memimpin Kementerian Perdagangan," tandasnya.


Menurut rencana, Presiden Joko Widodo akan melantik keenam figur tersebut untuk resmi menjadi anggota Kabinet Indonesia Maju pada Rabu, 23 Desember 2020, esok. (HK)


Source : setneg.go.id

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa tiga penyidikan kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) yang melibatkan Rizieq Shihab
Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo. 

Dinamika Kepri, Jakarta - Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa tiga penyidikan kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) yang melibatkan Rizieq Shihab akan segera dituntaskan pasca-diambil alih penyidik Bareskrim Polri. 


"Mulai hari ini ditangani Bareskrim Polri dan segera akan kami tuntaskan," kata Sigit dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (21/12/2020).


Ketiga perkara yang diambilalih merupakan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat. Yaitu, dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Petamburan, Jakarta, Megamendung, Bogor dan Rumah Sakit (RS) Ummi Bogor. 


Dengan alasan efektivitas dan efisiensi, Bareskrim mengambilalih dua perkara yang meliputi dua wilayah hukum Polda. Selain itu, ada pelaku yang terindikasi hampir sama di tiga perkara tersebut. 


"Untuk permudah dan efektifkan penyidikan maka kasus kami tarik ke Bareskrim. Kasus tersebut antara lain adalah, pelanggaran prokes yang ditantani Polda Metro terkait Petamburan yang saat ini sudah naik sidik kemudian pelanggaran prokes di Megamendung dan RS Ummi yang ditangani Polda Jabar," ujar Sigit.


Sementara itu, Bareskrim juga mengambilalih kasus dugaan pelanggaran prokes di Kabupaten Tangerang. Saat ini sedang dalam proses penyelidikan.


"Dan saat ini sudah proses sidik sedangkan pelanggaran prokes di wilayah Kabupaten Tangerang saat ini proses lidik dan sedang proses dan asistensi oleh Bareskrim Polri oleh karena itu terkait 3 kasus tersebut mulai hari ini ditangani Bareskrim Polri," tutur Sigit. (Ril)

Pangkogabwilhan I Laksamana Madya I Nyoman Gede Ariawan, SE, MM memimpin Apel gelar pasukan Operasi Lilin Seligi – 2020 di Mapolda Kepri, Senin (21/12/2020).
Pangkogabwilhan I Laksamana Madya I Nyoman Gede Ariawan, SE, MM.

Dinamika Kepri, Batam –  Pangkogabwilhan I Laksamana Madya I Nyoman Gede Ariawan memimpin Apel gelar pasukan Operasi Lilin Seligi – 2020 di Mapolda Kepri, Senin (21/12/2020). 


Hadir dalam Apel gelar pasukan tersebut dihadiri oleh Gubernur Provinsi Kepri yang diwakili oleh Sekda Provinsi Kepri, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Kapolda Kepri Irjen Pol. Dr. Aris Budiman, M.Si., FKPD Provinsi Kepri dan Kota Batam, Wakapolda Kepri, Para pejabat TNI-Polri, Stakeholder terkait dan para peserta Apel.


"Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya yang diberikan oleh Kapolda Kepri untuk menjadi pimpinan apel pada Gelar Pasukan Operasi Lilin Seligi – 2020 ini. Dalam pelaksanaannya nanti situasi seperti apapun yang kita hadapi sebagai prajurit harus siap melaksanakan tugas dengan baik dan semangat," ujar Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI I Nyoman Gede Ariawan dalam sambutannya.


Selanjutnya Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI I Nyoman Gede Ariawan juga membacakan amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si. 


Adapun amanat Kapolri tersebut, bahwa Apel gelar pasukan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengecekkan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi lilin – 2020 dalam rangka pengamanan perayaan natal tahun 2020 dan tahun baru 2021, baik kesiapan dari aspek personil maupun sarana dan prasarana serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, Pemda dan Mitra Kamtibmas lainnya.


Pada perayanan natal dan tahun baru nanti tentunya akan meningkatkan aktivitas masyarakat, peningkatan aktivitas masyarakat ini tentu saja sangat berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, gangguan kamseltibcarlantas dan pelanggaran Protokol kesehatan Covid – 19 oleh karena itu Polri menyelenggarakan Operasi Lilin – 2020 yang akan dilaksanakan selama 15 hari, mulai dari tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif secara humanis serta penegakkan hukum secara tegas dan professional tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid – 19 sehingga masyarakat dapat merayakan natal dan tahun baru dengan rasa aman dan nyaman.


Personil yang dipersiapkan di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan Operasi ini adalah sebanyak 83.917 Personil Polri, 15.842 personil TNI serta 55.086 personil intansi terkait lainnya. Personil ini nantinya akan ditempatkan pada 1.607 Pos pengamanan untuk melaksanakan pengamanan terkait gangguan kamtibmas dan kamseltibcarlantas serta 675 Pos pelayanan untuk melaksanakan pengamanan di pusat keramaian, pusat perbelanjaan, stasiun, terminal, bandara, pelabuhan dan lain-lain.


Dalam pelaksanaan Operasi ini ada beberapa prediksi gangguan kamatibmas yang harus kita antisipasi antara lain Ancaman Terorisme dan Radikalisme, Ancaman Sabotase, penyalahgunaan Narkoba, pesta miras, aksi pengerusakan fasilitas umum, aksi kriminalitas seperti curat, curas, curanmor, tawuran antar kelompok pemuda atau antar kampung, balap liar, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas maupun ancaman bencana alam seperti banjir dan tanah longsor sebagai dampak dari musim penghujan.


"Untuk itu saya harapkan seluruh Kasatwil mampu menentukan langkah antisipasi yang proaktif dan aplikatif serta cara bertindak yang tepat, efektif dan efisien dalam mengatasi berbagai potensi gangguan yang ada sesuai dengan karakteristik kerawanan pada masing-masing daerah," pesan Kapolri.


Beberapa penekanan juga diberikan Kapolri guna mendukung pelaksanaan tugas antara lain sebagai berikut :

  1. Siapkan mental dan fisik sert jaga kesehatan, niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah kepada tuhan yang maha esa
  2. Lakukan deteksi dini dengan memetakan dinamika dan fenomena yang berkembang sebagai langkah antisipasi sedini mungkin untuk mencegah aksi yang meresahkan masyarakat.
  3. Tingkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengamanan dan antisipasi erhadap kemungkinan terjadinya aksi terror dan kriminalitas yang memanfaatkan momentum natal 2020 dan perayaan tahun baru 2021
  4. Laksanakan pelayanan dengan professional dan humanis, berikan pelayanan terbaik, lengkapi sarpras dan perorangan yang memadai serta lakukan penugasan anggota dengan Body System.
  5. Laksanakan penegakkan hukum secara professional dan proporsional serta bertindaklah secara tegas namun humanis terhadap setiap pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas
  6. Mantapkan kerja sama, sinergi dan soliditas para pihak yang terlibat demi keberhasilan pelaksanaan Operasi
  7. Tetaplah menjadi teladan bagi keluarga dan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, mencegah penyebaran covid – 19 yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak serta menerapkan pola hidup sehat dan bersih.


 (Ril)

Pengkaderan teroris muda yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah (JI)

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (18/12/2020).


Dinamika Kepri, Jakarta  -  Pengkaderan teroris muda yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah (JI) sudah sangat teragenda rapi. Bahkan perekrutmen para kader yang siap tempur juga sudah dilakukan. 


Hal ini teridentifikasi dengan adanya 91 kader yang telah dilatih oleh JI dan 66 di antaranya sudah dikirim ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok teror di sana. 


Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan Polri sudah mendapatkan informasi soal adanya 91 kader JI yang dilatih siap tempur, dimana 66 di antaranya sudah dikirim ke Suriah dan beberapa sudah kembali ke Indonesia.


"Mereka (JI) sudah menyiapkan kemampuan diri dengan pelatihan-pelatihan khusus guna mempersiapkan kekuatan melawan musuh yakni negara dan aparat. Sebagian besar dari mereka juga sudah berangkat ke Suriah bergabung dengan kelompok teror di sana dan berperan aktif dalam konflik di Suriah. Kemampuan yang sudah diasah di tempat pelatihan dan medan tempur sebenarnya (Suriah) menjadikan mereka sebagai potensi ancaman nyata,” kata Argo, Jumat (18/12/2020).


Dikatakan kader teroris ini dipersiapkan oleh organisasinya (Jamaah Islamiyah) melalui bagian  struktur khusus untuk membentuk kader jemaahnya. Penanggung jawab atau amir Jamaah Islamiyah adalah Parawijayanto dan koordinator pelatihan adalah Joko Priyono alias Karso.


Ditanya mengapa radikalisme tumbuh demikian subur di tanah air, Argo menyatakan ada banyak sekali faktornya. Salah satunya adalah maraknya penyebaran berita bohong atau hoax.


 “Maraknya penyebaran hoax tanpa filter melalui sosial media membuat paham radikal dan anti pemerintah makin subur. Dari dulu sampai sekarang radikalisasi terbentuk sebagai bagian dari respons atas ketidakadilan dan makin melebarnya kesenjangan sosial di masyarakat. Bahwa kemudian agama jadi satu alasan dalam mengekspresikan ketidakpuasan dan kebencian,” katanya. 


Maka sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyebaran paham dan ideologi radikalisme di kalangan anak muda, sambung Argo, perlu dilibatkan seluruh stakeholder yang bersentuhan langsng dengan dunia pendidikan, sosial, keagamaan, komunikasi dan keamanan di lingkungan masing-masing. 


“Ya perlu peran serta semua stakeholder,” katanya.


Namun khusus untuk Polri, lanjut mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini, Densus 88 terus melakukan pemantauan terhadap jaringan teror yang ada di Indonesia secara terus-menerus, mulai dari pengumpulan bahan informasi, pengolahan informasi sampai dilakukan penegakan hukum.


“Spesifiknya, Densus 88 sudah melakukan penegakan hukum terhadap 20 peserta pelatihan JI,” kata Argo.


Seperti diketahui sebelumnya, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan penangkapan sebanyak 23 terduga teroris dari kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di 8  lokasi yakni di  Lampung Selatan, Lampung Tengah, Bandar Lampung, Pringsewu, Metro, Jambi, Riau dan Palembang. 


Dua dari 23 orang yang ditangkap merupakan Panglima Askari JI yakni Taufik Bulaga alias Upik Lawanga dan Zulkarnain alias Arif Sunarso.


Selain menangkap para tersangka, Densus 88 juga berhasil mengungkap adanya bunker di rumah Upik Lawanga di Lampung yang digunakan untuk bersembunyi dan menyimpan senjata-senjata rakitan buatannya. 


"Barang bukti yang disita dari rumah Upik ini ada senjata rakitan dan bunker," kata Argo. (Ril)

 

Vaksin Covid-19 akan tersedia gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali
Presiden Joko Widodo. (Foto Dok: setneg) 

Dinamika Kepri, Jakarta - Vaksin Covid-19 akan tersedia gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang akan dilaksanakan dalam beberapa waktu mendatang. Hal itu dikemukakan Presiden saat menyerahkan bantuan modal kerja bagi sejumlah pelaku usaha mikro dan kecil di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 18 Desember 2020.


Oleh karena itu, saat ini pemerintah tengah berupaya untuk menyediakan akses yang luas terhadap vaksin Covid-19 bagi seluruh masyarakat. Untuk diketahui, vaksin tersebut nantinya akan disediakan kepada masyarakat secara cuma-cuma atau gratis.


"Vaksinasi itu untuk semua rakyat tidak terkecuali supaya kita bisa kembali hidup normal. Juga tidak ada kaitannya dengan anggota BPJS. Kan ada isu ini yang divaksin hanya yang memiliki kartu BPJS, tidak. Semua warga bisa mengikuti vaksinasi," kata Presiden.


Saat ini, pemerintah masih menunggu tahapan yang sedang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Apabila, tahapan ilmiah tersebut telah selesai dilakukan, maka pemerintah akan bersegera menyelenggarakan vaksinasi massal tersebut.


Presiden sangat berharap agar seluruh masyarakat mau mengikuti program vaksinasi tersebut. Presiden bersama dengan sejumlah pihak lain seperti Majelis Ulama Indonesia akan memastikan keamanan serta kehalalan dari vaksin tersebut.


"Saya nanti yang akan divaksin pertama kali. Di Indonesia ini saya yang pertama kali (divaksin) untuk menunjukkan bahwa divaksin itu tidak apa-apa," tuturnya.


Namun, Kepala Negara mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, menjaga jarak, hingga rutin mencuci tangan untuk mencegah penyebaran pandemi. (Ril)


(Humas Kemensetneg)

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri berhasil menangkap buronan kelas kakap kelompok terorisme Jamaah Islamiyah (JI) yakni Taufik Bulaga alias Upik Lawanga.
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono tunjukan barang bukti senjata Rakitan saat dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (18/12/2020).

Dinamika Kepri, Jakarta - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri berhasil menangkap buronan kelas kakap kelompok terorisme Jamaah Islamiyah (JI) yakni Taufik Bulaga alias Upik Lawanga. 


Dari penangkapan itu, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkap adanya bungker di rumah Upik Lawanga di Lampung yang digunakan untuk bersembunyi dan menyimpan senjata-senjata rakitan buatannya. 


"Barang bukti yang disita dari rumah Upik ini ada senjata rakitan dan bungker juga di rumahnya," kata Argo dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (18/12/2020).


Demi transparansi, Argo menyebut bahwa Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan akan mengajak awak media untuk melihat langsung bungker tersebut pada esok hari.


"Besok Kabag Penum akan datang ke Lampung, dengan teman media akan melihat bungker itu seperti apa. Biar paham bungker itu seperti apa," ujar Argo. 


Disisi lain, Argo juga menyebut bahwa, Upik Lawanga mendapat pesanan dari pimpinan kelompok tersebut untuk membuat senjata api rakitan sejak bulan Agustus 2020. 


"Tersangka upik ini bulan Agustus 2020 sudah dipesan untuk membuat senjata api rakitan ini. Ada pesanan dari pimpinannya, mulai Agustus 2020 silakan membuat senjata.


Masalah digunakan kapan belum tahu. Yang bersangkutan sudah menyiapkan, ada perintah untuk membuat senjata," papar Jenderal bintang dua itu.


Upik Lawanga merupakan anggota JI yang menjadi dalang dari beberapa terror Bom seperti Bom Tentena, Bom Gor Poso, Bom Pasar sentral dan rangkaian Tindakan terror lainnya pada tahun 2004 hingga tahun 2006.


Pada penangkapan ini, Densus 88 juga berhasil menangkap buronan kelas kakap yakni, Zulkarnain alias Arif Sunarso yang merupakan Panglima Askari Jamaah Islamiyah. (Ril)

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan bahwa pihak Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (18/12/2020).

Dinamika Kepri, Jakarta - Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan bahwa pihak Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan penangkapan sebanyak 23 terduga teroris dari kelompok Jamaah Islamiyah (JI).


Argo menjelaskan, ke-23 terduga teroris itu dilakukan penangkapan di delapan lokasi Provinsi Sumatra. Antara lain, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Bandar Lampung, Pringsewu, Metro, Jambi, Riau dan Palembang.


"Ada delapan lokasi penangkapan di Sumatra," kata Argo dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (18/12/2020).


Menurut Argo, penangkapan 23 terduga teorisme ini dua diantaranya merupakan terduga terorisme yang merupakan petinggi dari Jamaah Islamiah. Mereka adalah, Taufik Bulaga alias Upik Lawanga dan Zulkarnain alias Arif Sunarso Panglima Askari JI.


"Awalnya 21 orang tersangka teroris ditangkap di Lampung ada delapan lokasi, kemudian, dari 21 itu kami temukan DPO yaitu tersangka yang atas nama Upik dengan Zulkarnain," ujar Argo. 


Sebelumnya, Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri menerbangkan 23 tahanan kasus terduga teroris jaringan Jamaah Islamiyah (JI) dari Lampung ke Jakarta pada Rabu 16 Desember 2020. 


Upik Lawanga merupakan anggota JI yang menjadi dalang dari beberapa terror Bom seperti Bom Tentena, Bom Gor Poso, Bom Pasar sentral dan rangkaian Tindakan terror lainnya pada tahun 2004 hingga tahun 2006.


Sedangkan Zukarnain merupakan DPO Polri dalam kasus terror Bom Bali I yang terjadi di tahun 2001. Ia juga memiliki kemampuan merakit bom high explosive, senjata api, dan kemampuan militer dalam melakukan tindakan terror. Sedangkan 21 lainnya yang diamankan di Lampung memiliki perannya masing-masing. (Ril)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.