DINAMIKAKEPRI.COM: Nasional

Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

20 November 2020

Lantik 8 Kapolda, Kapolri Pesankan Tetap Netral dan Dukung Pemerintah Tegakkan Prokes

 

Lantik 8 Kapolda, Kapolri Pesankan Tetap Netral dan Dukung Pemerintah Tegakkan Prokes
Kapolri Jenderal Idham Azis saat pelantikan 8 Kapolda.

Dinamika Kepri, Jakarta - Kapolri Jenderal Idham Azis resmi melantik delapan Kapolda baru termasuk di dalamnya Irjen Fadil Imran sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Nana Sudjana yang dianggap tidak menjalankan perintah untuk menegakan protokol kesehatan (prokes). 


Pelantikan itu dilakukan dalam prosesi serah terima jabatan (sertijab) di Rupatama Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2020) secara tertutup. 


Kepada para pejabat Kapolda baru, Kapolri Jenderal Idham Azis memberikan pesan yang secara garis besar mantan Kabareskrim itu menginginkan agar para Kapolda yang baru dilantik agar mempersiapkan pengamanan Pilkada Serentak, netralitas personel dan pengamanan natal dan tahun baru, serta yang lebih prioritas bagaimana Polri mendukung pemerintah dalam rangka menanggulangi penyebaran penularan Covid-19. 


Terkait dengan gelaran Pilkada 9 Desember yang akan datang, Kapolri menekankan agar seluruh personel untuk bersikap netral. 


"Pastikan netralitas baik secara organisasi maupun individu. Berikan jaminan bahwa penyelenggaraan tahapan Pilkada sesuai dengan   protokol kesehatan dan berjalan aman," tekan Kapolri. 



Kapolri Jenderal Idham Azis juga mengingatkan, pandemi Covid-19 hingga saat ini belum menunjukan tren penurunan, di Indonesia yang terkonfirmasi positif Covod-19 sudah mencapai 483.518 orang dan sebanyak 15.600 orang dinyatakan meninggal dunia akibat virus asal WUhan, Tiongkok itu. 


"Negara juga mengalami resesi ekonomi nasional pertumbuhannya minus selama 3 kuartal berturut-turut. Oleh karena itu, pemerintah   berharap banyak kepada TNI dan Polri, sehingga mari kita laksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya," himbau Idham. 


Adapun serah terima jabatan tersebut berdasarkan surat Telegram Rahasia (TR) nomor ST/3222/XI/KEP./2020 per tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh AS SDM Polri Irjen Sutrisno Yudi Hermawan. 


Selain Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat, serah terima jabatan dalam telegram itu juga dilakukan di sejumlah kursi pimpiman perwira tinggi internal Korps Bhayangkara di antaranya: 

  1. Irjen Petrus R. Golose Kapolda Bali dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri.
  2. Irjen Putu Jayan Danu Putra Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Bali.
  3. Irjen Baharudin Djafar Kapolda Maluku dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri.
  4. Irjen Refdi Andri Koorsahli Kapolri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Maluku.
  5. Irjen Nico Afinta Kapolda Kalsel diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Jatim.
  6. Irjen Rikwanto Kapolda Malut diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Kalsel.
  7. Irjen Risyapudin Nursin Kakorbinmas Baharkam Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Malut.
  8. Irjen Firman Shantyabudi Kapolda Jambi diangkat dalam jabatan baru Aslog Kapolri.
  9. Irjen Albertus Rachmad Wibowo Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri diangkat dalam jabatan baru Kapolda Jambi
  10. Brigjen Ferdy Sambo Dirtipidum Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kadiv Propam Polri.


(Ril)

18 November 2020

Polri Buka Peluang Panggil Ridwan Kamil Terkait Kerumunan Acara Rizieq di Bogor

 

Polri Buka Peluang Panggil Ridwan Kamil Terkait Kerumunan Acara Rizieq di Bogor
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono.

Dinamika Kepri, Jakarta - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan pihak Polda Jawa Barat membuka peluang akan memanggil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk dilakukan pemeriksaan. 


Argo menjelaskan, pemeriksaan Ridwan Kamil itu dilakukan untuk melakukan klarifikasi terkait dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara FPI Rizieq Shihab di kawasan Bogor, Jawa Barat. 



"Tentunya nanti dari hasil klirifikasi atau fakta kalau memang penyidik menemukan adanya suatu kegiatan yang dibutuhkan, tidak menutup kemungkinan kami minta klarifikasi Gubernur Jabar," kata Argo di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2020).


Kendati begitu, Argo mengungkapkan bahwa pemeriksaan Ridwan Kamil itu tergantung dengan 10 orang saksi yang akan diperiksa terlebih dahulu pada esok hari. 


"Tapi kami menungggu hasil klarifikasi yang akan dilaksanakan pada Jumat nanti. Karena Jabar yang digunakan adalah peraturan bupati/walikota," ujar Argo.


Adapun 10 orang yang akan diperiksa oleh Polda Jabar pada Jumat 20 November 2020 mendatang terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan yakni,

  1. Alwasyah Sudarman (Kades sukagalih Megamendung)
  2. Agus (Ketua Rw 3)
  3. Endi Rismawan (Camat Megamendung)
  4. A. Agus Ridallah (Kasatpol PP Pemda Bogor)
  5. Habib Muchsin Al atas ( Panitia /FPI)
  6. Kusnadi (Kades Kuta)
  7. Marno (Ketua Rt 1)
  8. Ade Yasin (Bupati Bogor)
  9. Burhanudin (Sekda Bogor )
  10. Aiptu Dadang Sugiana (Babinkamtibmas).

"Berkaitan dengan kerumunan di Bogor. Proses lidik dengan kegiatan klarifikasi terhadap dugaan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dengan Polda Jabar dan Polres Bogor, bahwa ada 10 orang yang dipanggil atau diundang untuk klarifikasi," ucap Argo. (Ril)

Polri: Hasil Swab Lurah Petamburan Positif Covid -19

 

Polri: Hasil Swab Lurah Petamburan Positif Covid -19
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono


Kadiv Humas Polri: Lurah Petamburan gagal dimintai keterangan karena positif Covid-19



Dinamika Kepri, Jakarta - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan bahwa Lurah Petamburan Setyanto dinyatakan positif terpapar Covid-19. Hal ini dipastikan setelah menjalani test swab PCR di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.


Argo menjelaskan, pada Selasa, 17 November kemarin, Lurah Petamburan Setyanto hendak dimintai keterangan terkait acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq Shihab di Petamburan. Namun dibatalkan lantaran, yang bersangkutan terindikasi positif virus corona. 



"Jadi di Dokkes untuk dilakukan SWAB PCR, di RS Kramat Jati. Kami sudah dapatkan hasil, bahwa hasil SWAB PCR di RS Kramat Jati hari Rabu 18 November saudara Setyanto Lurah Petamburan ini positif Covid-19," kata Argo dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2020).


Setelah dilaksanakan tes swab PCR sesuai dengan SOP penanganan suspect COVID-19 tanpa gejala, maka yang bersangkutan diserahkan ke Faskes terdekat tempat tinggalnya yaitu Puskesmas Petamburan.


"Saat ini yang bersangkutan kami serahkan ke faskes di Puskesmas Petamburan," ucap Argo. (Ril)

16 November 2020

Beri Sanksi Tegas, Dua Kapolda Dicopot Kapolri dari Jabatannya

 

Beri Sanksi Tegas, Dua Kapolda Dicopot Kapolri dari Jabatannya
Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono saat memberikan keterangan Pers.

Dinamika Kepri, Jakarta
- Kapolri Jenderal Idham Azis bersikap tegas terhadap anak buahnya yang melakukan kesalahan fatal. Sanksi tegas berupa pencopotan pun diberikan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi. Keduanya dianggap telah lalai menjalankan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.


Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pencopotan dilakukan sesuai dengan telegram bernomor ST/322/XI/Kep/2020 tanggal 16 November tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Polri.



“Ada dua kapolda yang enggak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberi sanksi berupa pencopotan, Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat,” ujar Argo kepada wartawan, Senin (16/11/2020).


Untuk Nana, dimutasi menjadi Koorsahli Kapolri. Dia digantikan Irjen Mohammad Fadil Imran yang sebelumnya Kapolda Jawa Timur.

Lalu Irjen Rudy Sufahriadi dimutasi menjadi Widyaiswara Baharkam Polri. Posisinya digantikan Irjen Ahmad Dofiri yang sebelumnya Aslog Kapolri.


Selain itu, Idham Azis juga memutasi Kapolda Bali Irjen Petrus Golose sebagai perwira tinggi (pati) Bareskrim Polri.


Sebagai penggantinya, Idham menunjuk Irjen Putu Jayan Danu Putra yang kini masih menjabat Widyasiwara Utama Sespim Lemdiklat.


Kapolda Maluku Irjen Baharudin Djafar dimutasi menjadi Analisis Kebijakan Utama Baharkam Polri. Posisinya digantikan oleh Irjen Refdi Andri yang sebelumnya Koorsahli Kapolri.


Kemudian Kapolda Kalsel Irjen Nico Afinta ditunjuk sebagai Kapolda Jatim menggantikan Fadil Imran.Untuk posisi yang ditinggalkan, Idham menunjuk Irjen Rikwanto yang kini masih menjabat Kapolda Maluku Utara.


Untuk kekosongan posisi Kapolda Maluku Utara, Idham mempercayakan kepada Irjen Risyapudin Nursin yang sebelumnya Kakorbinmas Baharkam Polri.


Nama lainnya yang kebagian mutasi ialah Brigjen Ferdy Sambo yang kini masih menjabat sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri. Dia dipromosikan menjadi Kadiv Propam Polri.


Selanjutnya, Irjen Albertus Rachmad Wibowo yang sebelumnya menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Lemdiklat, dia diangkat menjadi Kapolda Jambi menggantikan Irjen Firman Shantyabudi yang ditunjuk menjadi Aslog Kapolri. (Ril)

14 November 2020

Korps Brimob Peringati HUT ke-75, Ini Pesan Kapolri Idham Azis

 

Korps Brimob Peringati HUT ke-75, Ini Pesan Kapolri Idham Azis
Suasana peringatan HUT ke-75 Korps Brimob di Polda Kepri.

Dinamika Kepri, Batam – Mengangkat Tema "Brimob untuk Indonesia" peringatan HUT ke - 75 Korps Brimob Polri pada tahun ini dilaksanakan berbeda dari pada tahun sebelumnya mengingat masa pandemi covid - 19 yang tengah dihadapi, peringatan dilaksanakan secara zoom meeting yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si, Sabtu (14/11/2020).


Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman, M.Si, mewakili PJs. Gubernur Kepri, Wakapolda Kepri, Danlantamal IV Tanjungpinang, Ka BNNP Kepri, Danguskamla Koarmada I, Dandim, Irwasda Polda Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri, para Kapolres/Ta jajaran Polda Kepri serta Personil Sat Brimob Polda Kepri dan TNI.


Dalam kesempatan tersebut Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo juga berkesempatan mengucapkan Dirgahayu ke - 75 Korps Brimob Polri, "Brimob Untuk Indonesia".



Dalam sambutannya Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si mengatakan "Selamat Hut Ke - 75 Korps Brimob Polri dan kepada seluruh keluarga Korps Brimob Polri Semoga kita senantiasa selalu di berikan kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan tugas. 


Korps Brimob lahir dan tumbuh berkembang tidak lepas dengan sejarah panjang, Brimob Polri menjadi pasukan yang selalu setia dalam mengawal negara indonesia, dengan keberhasilan dalam penanggulangan terorisme, Operasi - operasi khusus, penanganan bencana alam, unjuk rasa di seluruh negara indonesia, serta langkah-langkah yang dilakukan dalam pencegahan pandemi Covid-19 di indonesia. 


Pada kesempatan tersebut Kapolri juga menekankan kepada seluruh Personil Korps Brimob Polri untuk :

  1. Selalu tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang maha esa. 
  2. Selalu tingkatkan kebanggaan terhadap Korps Brimob Polri.
  3. Mantapkan terus Sinergitas kepada TNI dan Masyarakat. 
  4. Terus belajar dan berlatih dalam rangka keberhasilan tugas - tugas kita.
  5. Jadilah teladan di manapun dalam mematuhi protokol kesehatan.

"Dipenghujung kegiatan kita pada hari ini dilaksanakan acara Syukuran HUT ke - 75 Korps Brimob Polri di Mako Sat Brimob Polda Kepri, Tembesi, Kota Batam. Dalam kesempatan tersebut Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman, M.Si, dan Wakapolda Kepri melaksanakan pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan yang maha esa. Dan dilanjutkan juga dengan penyerahan 20.000 masker dari Pemerintahan Provinsi Kepri kepada Sat Brimob Polda Kepri, dimana nantinya masker tersebut akan digunakan dalam pencegahan penularan Covid -19 di wilayah Provinsi Kepri," terang Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt S. (Ril)


11 November 2020

Koordinasi Sinergitas Ketua KPK Kunjungi Polda Kepri

 

Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri
Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri

Dinamika Kepri, Batam - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Komjen Pol Firli Bahuri kunjungi Mapolda Kepulauan Riau dalam agenda rapat koordinasi sinergitas KPK RI antar penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di wilayah Kepri, Selasa (10/11/2020).


Kedatangan Ketua KPK RI itu disambut langsung oleh Kapolda Kepri yang diwakili Wakapolda Kepri, Brigjen Pol Dermawan bersama para PJU Polda Kepri.


Pada kesempatan itu, Dermawan mengucapkan selamat datang kepada ketua KPK RI, Firli Bajuri beserta rombongan di Mapolda Kepri. 


"Sebagaimana kegiatan ini juga rutin diikuti oleh seluruh Kapolres serta Kajari di Wilayah Kepri melalui video conference," ucap Dermawan.


Ditempat yang sama, Firli menjelaskan bahwa tujuan dari pada agenda tersebut adalah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Kepulauan Riau.


"Untuk itu, maka dilakukanlah rapat koordinasi sinergitas KPK RI antar penegak hukum baik itu Polda, Polres, serta Kejati dan Kajari di wilayah Kepri," jelas Firli.


Lanjutnya, Firli juga menjelaskan tentang tugas KPK sesuai UU Nomor 19 tahun 2019 pasal 6 Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi, loordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana lorupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.


Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara, supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.


Ada beberapa poin yang menjadi penyampaianya meliputi pengawasan anggaran penanganan Covid 19, atensi KPK ralam pembelanjaan barang dan jasa serta pemulihan ekonomi Nasional, langkah antisipatif pemberian bantuan sosial Covid-19.


"Selain itu, penggunaan anggaran Covid-19, Pilkada berintegritas dan program pencegahan korupsi terintegrasi, pendidikan, Pilkada serentak 2020, sosialisasi dan kampanye anti korupsi. Bersama kita bisa mencegah korupsi," pungkasnya.


Turut hadir, Ketua KPK RI Komjen Pol Firli Bahuri, Kajati Kepri Sudarwidadi, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Darmawan, PJU Polda Kepri, Pers KPK dan Pers Kajari.



(Redaksi/Tampu)

10 November 2020

Presiden Joko Widodo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional Kepada Enam Tokoh

 

Presiden Joko Widodo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada Enam Tokoh

Dinamika Kepri, Jakarta
- Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Tahun 2020 bertempat di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 November 2020. 


Sebanyak enam orang tokoh memperoleh penganugerahan tersebut atas jasa mereka dalam perjuangan di berbagai bidang untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.



Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 117/TK/Tahun 2020 yang ditetapkan pada 6 November 2020, Presiden menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai Pahlawan Nasional:

  1. Almarhum Sultan Baabullah, tokoh dari Provinsi Maluku Utara;
  2. Almarhum Macmud Singgirei Rumagesan - Raja Sekar, tokoh dari Provinsi Papua Barat;
  3. Almarhum Jenderal Polisi (Purn.) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo, tokoh dari Provinsi DKI Jakarta;
  4. Almarhum Arnold Mononutu, tokoh dari Provinsi Sulawesi Utara;
  5.  Almarhum Mr. Sutan Muhammad Amin Nasution, tokoh dari Provinsi Sumatera Utara;
  6. Almarhum Raden Mattaher Bin Pangeran Kusen Bin Adi, tokoh dari Provinsi Jambi.

Acara penganugerahan tersebut dihadiri oleh para ahli waris dari para tokoh pahlawan dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.


Mengutip siaran pers Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Laksma TNI Imam Suprayitno yang dipublikasikan pada 10 November 2020, dalam memberikan pertimbangan dan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tersebut Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.


Acara tersebut diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta para tamu undangan terbatas lain kepada para ahli waris penerima gelar Pahlawan Nasional.



(Humas Kemensetneg)

3 November 2020

Ini Pesan Presiden Jokowi Bagi Para Penerima Beasiswa LPDP

 
Ini Pesan Presiden Jokowi Bagi Para Penerima Beasiswa LPDP
Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo.

Dinamika Kepri, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengajak para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan negara dengan tekun menempuh pendidikan, membangun jaringan, dan mempersiapkan masa depan baik untuk para generasi muda itu sendiri maupun untuk masa depan bangsa Indonesia.


Dalam sambutan di Studium Generale LPDP yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Senin, 2 November 2020, Presiden sekaligus memberikan ucapan selamat kepada para generasi muda penerima beasiswa tersebut.


"Saya ingin mengucapkan selamat kepada saudara-saudara para penerima beasiswa Pendidikan Indonesia LPDP. Saudara-saudara generasi muda yang terpilih untuk belajar ke berbagai perguruan tinggi terbaik di dalam maupun luar negeri," ujarnya.



Kepala Negara berpesan agar para penerima beasiswa mau mengejar pengetahuan baru yang terus bermunculan. Menurutnya, saat ini disrupsi terjadi di seluruh sendi kehidupan dengan fenomena-fenomena teknologi seperti otomatisasi, artificial intelligence, big data, dan lainnya yang tidak hanya memengaruhi lanskap ekonomi, tetapi juga turut memengaruhi lanskap sosial, politik, dan kebudayaan.


"Gunakan kesempatan ini untuk mengasah dan memperkuat karakter, mengasah talenta, memperkuat keterampilan. Menjadi mahasiswa itu membuka kesempatan untuk mengasah kepemimpinan dan keterampilan manajerial saudara-saudara yang sangat berguna kelak ketika saudara-saudara lulus," imbuh Presiden.


Kesempatan untuk menempuh pendidikan ini hendaknya juga dijadikan sarana untuk memperkokoh rasa kebangsaan, kemanusiaan, dan keindonesiaan. Meski berasal dari berbagai pelosok Indonesia dengan perbedaan suku, agama, dan budaya, semuanya tetap menjadi saudara sebangsa dan setanah air.


Selain itu, Kepala Negara juga mengingatkan, khususnya kepada para penerima beasiswa yang akan menempuh pendidikan di luar negeri, bahwa mereka adalah wajah Indonesia di masyarakat internasional. Oleh karena itu, Presiden meminta mereka untuk dapat menunjukkan wajah sebenarnya dari bangsa Indonesia yang damai, bersatu, dan penuh toleransi.


"Tunjukkan bahwa Indonesia itu damai dan bersatu, penuh toleransi, dan selalu bhinneka tunggal ika. Promosikan Indonesia di masyarakat internasional untuk berwisata dan berinvestasi di Indonesia yang membawa kebaikan bagi masa depan Indonesia," tuturnya.


Presiden Joko Widodo mendoakan sekaligus memberi semangat agar para penerima beasiswa tersebut dapat mengikuti pendidikan dengan sebaik-baiknya dan mampu menyelesaikannya dengan tepat waktu. Indonesia menantikan kiprah dan peran serta para generasi muda tersebut dalam upaya membangun bangsa. 


Source: Humas Kemensetneg

30 Oktober 2020

Kapolri Idham Azis Dorong Humas Polri Jadi Sumber Informasi Cepat dan Terpercaya

 

Kapolri Idham Azis Dorong Humas Polri Jadi Sumber Informasi Cepat dan Terpercaya
Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si.

Dinamika Kepri, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si menaruh harapan besar kepada Humas Polri diusianya yang ke-69 tahun agar menjadi sumber informasi yang cepat, terpecaya, mudah diakses dan objektif. 


"Semoga Humas Polri menjadi sumber informasi yang cepat, mudah diakses, objektif dan terpercaya," kata Idham melalui video ucapannya, Jumat (30/10/2020). 


Selain itu, orang nomor satu di Korps Bhayangkara ini meminta agar Humas Polri selalu mengambil peran alias partisipatif dalam setiap momentum guna mendukung terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang aman dan kondusif, sehingga masyarakat semakin produktif, ungkapnya. 


Tonggak sejarah Humas Polri dimulai saat keluarnya Surat Keputusan (Skep) berdirinya Dispenpol (Dinas Penerangan Polisi) yang ditandatangani oleh Kapolri pertama Jenderal (Purn) Raden Soekanto Tjokrodoatmojo tanggal 30 Oktober 1951. 


Saat itu Dispenpol melakukan tugas dan kegiatan publik relation atau disingkat Purel. Kini, Humas Polri terus berkembang melesat maju dari masa ke masa seiring dengan perkembangan media dan teknologi. 


Perayaan puncak HUT Humas Polri ini rencananya bakal digelar secara virtual dan diikuti oleh seluruh Kabid Humas di seluruh Polda jajaran pada Senin 2 November 2020 yang akan datang. (Ril)



28 Oktober 2020

Presiden Joko Widodo: Semangat Sumpah Pemuda Harus Terus Menyala

 

Presiden Joko Widodo: Semangat Sumpah Pemuda Harus Terus Menyala
Presiden Republik Indonesia. Ir. Joko Widodo.

Dinamika Kepri, Jakarta - Di momen Sumpah Pemuda ini, Presiden juga meresmikan TVRI Stasiun Papua Barat sebagai stasiun TVRI ke-30


Peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi 92 tahun yang lalu, tepatnya 28 Oktober 1928, merupakan sebuah peristiwa penting yang sangat bersejarah. Saat itu, para pemuda dari seluruh penjuru Nusantara menyisihkan berbagai perbedaan di antara mereka, baik suku, agama, maupun bahasa daerah, untuk bersumpah menjadi Indonesia yang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa.


Saat memberikan sambutannya pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 secara virtual sebagaimana diunggah oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 28 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa semangat Sumpah Pemuda yang terjadi 92 tahun silam, harus tetap ada pada saat ini untuk menghadapi dunia yang berubah dengan cepat dan penuh dengan persaingan.


"Kini, 92 tahun telah berlalu, semangat Sumpah Pemuda harus terus menyala menghadapi dunia yang berubah dengan cepat," ujar Presiden.


Dalam arus besar globalisasi, lanjut Presiden, yang sering terjadi adalah persaingan yang sengit antarnegara dan juga antarindividu. Tidak jarang kompetisi itu berujung pada upaya saling mengalahkan dan saling menghancurkan yang kemudian menjadi energi negatif yang merugikan.


"Sumpah Pemuda justru membawa energi positif yang menyatukan. Persaingan dan perbedaan tidak harus membuat kita melupakan adanya masalah-masalah bersama, kepentingan-kepentingan bersama, maupun tujuan-tujuan bersama. Yang semuanya bisa kita selesaikan dengan cara bersatu dan bekerja sama," jelasnya.



Kepala Negara berpandangan bahwa bersatu dan bekerja sama adalah kunci untuk mencapai Indonesia Maju. Untuk itu, upaya-upaya untuk menjaga persatuan harus terus dilakukan. Menurutnya, menjadi Indonesia tidak cukup hanya dengan menjadi bagian dari wilayah Indonesia.


"Kita harus bekerja sama merawat keindonesiaan. Keindonesiaan harus selalu dijaga dengan semangat solidaritas dan rasa persaudaraan. Kita harus saling membantu satu sama lain dalam semangat solidaritas. Tidak ada Jawa, tidak ada Sumatera, tidak ada Sulawesi, tidak ada Papua, yang ada adalah saudara sebangsa dan setanah air," tegasnya.


Persatuan harus terus diperjuangkan dengan menghargai perbedaan, menjaga toleransi, serta menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Untuk mewujudkan Indonesia yang satu, seluruh komponen bangsa harus bekerja sama membangun Indonesia secara adil dan merata, membangun Indonesia sentris dengan membangun dari pinggiran, desa, pulau terdepan, hingga perbatasan.


"Kita juga membangun infrastruktur yang memudahkan konektivitas antarwilayah, antarpulau untuk mempersatukan Indonesia. Dengan pembangunan yang merata dan berkeadilan, maka masyarakat Papua, masyarakat Aceh, dan masyarakat Indonesia di berbagai wilayah merasa menjadi bagian dari Indonesia, merasa memiliki Indonesia, serta ikut berkontribusi untuk memajukan Indonesia," paparnya.


Salah satu sarana untuk mengetahui wajah Indonesia dan berbagai perkembangan yang terjadi di Indonesia dan dunia adalah melalui televisi. Apa yang terjadi di Papua dapat diketahui oleh masyarakat di Jawa, Sumatera dan sebagainya. Sebaliknya, apa yang terjadi di berbagai wilayah Tanah Air juga dapat diketahui oleh masyarakat di Papua.


Untuk menegaskan keseriusan komitmen untuk menjaga persatuan dan pemerataan akses informasi, di momen Sumpah Pemuda yang ke-92 ini, Presiden Joko Widodo juga meresmikan TVRI Stasiun Papua Barat sebagai Stasiun TVRI yang ke-30. 


Stasiun ini akan melayani masyarakat Papua, menyediakan berbagai informasi berkualitas, sehingga masyarakat Papua mendapatkan akses informasi yang sama dengan masyarakat di wilayah Indonesia lainnya.


"Dengan mengucap bismillahirrahmannirrahim saya resmikan Stasiun TVRI di Papua Barat. Teruslah bekerja menjadi media pemersatu bangsa," tandasnya.




Sumber berita: Humas Kemensetneg

1 Oktober 2020

Bersama Unsur FKPD Kepri Danlantamal IV Hadiri Upacara Virtual Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

 
Dinamika Kepri, Tanjungpinang – Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut  (Danlantamal) IV Tanjugpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto bersama Pjs Gubernur Provinsi Kepri Bahtiar dan FKPD Provinsi Kepri menghadiri upacara secara virtual Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Gedung Daerah Jl. S.M. Amin No 1 Tanjungpinang Kepulauan Riau, Kamis pagi (1/10/2020).

Kegiatan yang sama juga diselenggarakan di Taman Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur, dipimpin langsung oleh Presiden RI Ir.H Joko Widodo, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membacakan teks Pancasila, dan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti membacakan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Pada kesempatan tersebut Ketua DPR RI Puan Maharani membacakan dan menandatangan Ikrar Bernafaskan Persatuan Bangsa dan menjadikan Pancasila sebagai sumber kekuatan.

Seusai upacara, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Puan Maharani, Bambang Soesatyo, La Nyalla Mattalitti dan Muhadjir Effendy kemudian melakukan napak tilas ke Lubang Buaya dan rumah penyiksaan tujuh pahlawan revolusi pada 30 September 1 Oktober 1965.

"Meskipun tahun ini Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dilaksanakan secara sederhana, namun diharapkan bagi setiap peringatan hari bersejarah senantiasa dijadikan momentum untuk melakukan refleksi historis, agar dapat melakukan instropeksi dan memetik pelajaran dan hikmah dari setiap episode perjuangan Nasional Bangsa," kata Danlantamal IV setelah usai upacara. (Ril)

3 September 2020

Antisipasi Paham Terorisme, Separatisme dan Idiologi Anti Pancasila di Kepri Serikat Pekerja Gelar FGD

 
Antisipasi Paham Terorisme, Separatisme dan Idiologi Anti Pancasila di Kepri Serikat Pekerja Gelar FGD
Dinamika Kepri, Batam –  Dihadiri Kaban Kesbangpol Provinsi Kepri Dr. Ir. Lamidi, MM dan Dir Intelkam Polda Kepri, Serikat Pekerja PC. SPSI, Korwil  SPMI, Korwil SBSI dan Korwil SPN menggelar Focus Group Discusion (FGD) di Aula PIH Batam Center, Kota Batam, Kepri, Kamis (3/9/20).

Focus Group Discusion yang digelar mengangkat tema "Mengantisipasi Paham Terorisme, Separatisme dan Ideologi Anti Pancasila di Provinsi Kepri".

"Para peserta yang hadir pada acara tersebut dihadiri dari 72 orang yang mana merupakan pengurus dan anggota serikat pekerja  yang ada di Provinsi Kepri. Mereka berdiskusi bersama dengan narasumber dari Kaban Kesbangpol Provinsi Kepri Dr. Ir. Lamidi MM dan Dir Intelkam Polda Kepri yang diwaikili oleh Kasi Subdit IV  Ditintelkam Polda Kepri yakni Kompol Edi Buce dan dipandu oleh Moderator Dr. Emi H.A., MM Dosen dari Universitas Riau Kepulauan," terang Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S.

Kata Kombes Pol Harry Goldenhardt S melanjutkan,  Focus Group Discusion itu dilakukan untuk mengupas tentang hal-hal perbuatan melawan hukum dengan ancaman kekerasan di dalam tahapan pemilihan Kepala Daerah.

"Dalam diskusi tersebut, berbagai permasalahan tentang paham radikalisme, terorisme, dan sparatisme dikupas, dari perbuatan melawan hukum dengan ancaman kekerasan di dalam tahapan pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kepri di bahas secara tuntas pada hari ini, karena jangan sampai kelompok-kelompok tersebut memanfaatkan momentum ini," lanjutnya.

"Peran pemerintah dalam menuntaskan masalah keadilan dan kesejahteraan merupakan hal terpenting yang harus dilakukan secara bertahap. Termasuk TNI-Polri dalam hal menjaga keamanan, ketertiban serta keselamatan Masyarakat di Indonesia khususnya Provinsi Kepri." tutup Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si. (Ril)

12 Agustus 2020

Polda Kepri Kirim 100 Personel Sat Brimob ke Banti Papua

 
Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman, M.Si cek kesiapan personel.

Dinamika Kepri, Batam – Dalam rangka Operasi Pengamanan Daerah Rawan (PAMRAHWAN) Tahun 2020, Polda Kepri mengirimkan 100 Personel Sat Brimob Polda Kepri ke Daerah Banti, Tembagapura, Papua.

Upacara pelepasan langsung dipimpin oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman di Mako Sat Brimob Polda Kepri pada Rabu (12/8/20).

"Saya harapkan rekan-rekan semua dapat melayani negara dan masyarakat dengan baik nantinya disana, laksanakan tugas dengan tulus mereka yang berada disana adalah saudara-saudara kita semua, sesama anak bangsa. Marilah kita bersama menjaga keamanan dan keselamatan rakyat kita dengan melawan tindakan dari pelaku kriminal," kata Tutur Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman, M.Si dalam sambutannya.

Kapolda Kepri juga mengingatkan kepada personel yang bertugas untuk memahami nilai dan budaya masyarakat setempat.

"Jalani tugas dengan memberikan pelayanan yang baik dan tulus serta fahami nilai dan budaya masyarakat setempat. Saya harapkan semua yang berangkat dapat kembali lagi tanpa ada kekurangan apapun nantinya," pesan Kapolda.

Terkait penugasan itu, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S menjelaskan bahwa penugasan personel itu akan berlangsung selama 6 bulan.

"Bertugas selama 6 bulan ke depan, dan tugas yang akan dijalani nantinya sebagaimana amanat bapak Kapolda. Nantinya para personel ini bertugas melayani masyarakat dan tugas negara di wilayah Papua, tentunya hal ini akan membantu dalam rangka menjaga keamanan objek vital dan membantu kesulitan-kesulitan saudara kita yang berada di Papua," ujar Kombes Pol Harry Goldenhardt S.

"Sebelum diberangkatkan seluruh personel menjalani pelatihan-pelatihan dalam pelaksanaan tugas yang akan dihadapi nantinya dan dilakukan juga pemeriksaan kesehatan," tutupnya.

Hadir dalam upacara Pelepasan tersebut dihadiri oleh Irwasda Polda Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri, 100 Personel BKO dan Personel Sat Brimob Polda Kepri. (Ril)

28 Juli 2020

Kapolri Jenderal Idham Azis Terima Anugerah Tiga Bintang dari Panglima

 
Kapolri Jenderal Idham Azis Terima Anugerah Tiga Bintang dari Panglima
Upacara penganugerahan di Ruang Hening, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (28/72020).  

Dinamika Kepri, Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjanjanto menganugerahi Kapolri Jenderal Idham Azis tiga bintang utama yaitu Kartika Eka Paksi Utama, Jalasena Utama dan Swa Bhuana Utama. Upacara penganugerahan digelar di Ruang Hening, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (28/7).

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, pemberian bintang utama ini berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No 58/TK/Tahun 2020, kemudian sesuai dengan usulan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, juga sesuai ketentuan pasal 28 ayat 12 huruf (b) UU No 20/2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

“Penganugarahan tiga bintang utama itu dikarenakan Kapolri Jenderal Idham Azis dianggap berjasa luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara,” kata Irjen Argo Yuwono dalam keteranganya, Selasa (28/7).

Penghargaan Bintang Utama ini, sambung Argo merupakan bentuk penghargaan atas kerja sama dan kordinasi dua institusi TNI-Polri dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai lembaga yang menjaga keamanan serta ketertiban.

Anugerah Bintang Kartika Eka Paksi Utama merupakan penghargaan yang diberikan TNI Angkatan Darat. Makna nama dari penghargaan ini adalah Kartika artinya bintang, Eka artinya satu, dan Paksi artinya burung.

Secara harafiah, penghargaan ini memiliki makna burung gagah perkasa tanpa tanding menjunjung tinggi cita-cita. TNI Angkatan Darat yang kuat senantiasa menjunjung tinggi cita-cita, yaitu keluhuran nusa dan bangsa serta keprajuritan.

Sementara, Bintang Jalasena Utama dan Bintang Swa Bhuana Paksa Utama merupakan medali penghargaan yang dianugerahkan hanya kepada individu dengan kemampuan dan pencapaian khusus dan berkat kontribusi, upaya dan dedikasi yang luar biasa, serta pencapaian melampaui panggilan tugas. (Ril)

14 Juli 2020

Presiden Jokowi Berikan Bantuan Modal Kerja Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

 
Presiden Jokowi Berikan Bantuan Modal Kerja Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
Dinamika Kepri, Jakarta - Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, tapi juga memengaruhi sektor perekonomian. Tak sedikit yang mengalami kesulitan karena pandemi ini, mulai dari sektor usaha besar, hingga yang paling kecil sekalipun.

Oleh karena itu, dalam rangka meringankan beban bagi sektor usaha terdampak, khususnya usaha mikro dan kecil, pemerintah memulai untuk memberi bantuan modal kerja darurat. Bantuan modal kerja darurat yang pertama diberikan ini diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada sejumlah pedagang kecil yang hadir di halaman tengah Istana Merdeka pada Senin, 13 Juli 2020.

"Saya tahu dengan kondisi pandemi Covid ini usaha Bapak, Ibu sekalian tidak seperti keadaan normal yang lalu. Ada yang omzetnya jatuh lebih dari 50 persen, ada yang keuntungannya biasanya 200 menjadi hanya 50. Saya tahu, saya tahu," kata Presiden sembari berbincang dengan puluhan pedagang kecil penerima bantuan.

Presiden mengatakan bahwa kondisi serupa ini tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan hampir sebagian besar negara-negara juga mengalaminya.

"Kejadian pandemi Covid ini terjadi di 215 negara, kena semua. Kesehatannya kena, ekonominya juga kena. Yang kena itu tidak hanya yang kecil, yang kecil kena, yang sedang kena, usaha besar juga kena semuanya," kata Presiden.

Namun, Kepala Negara meminta agar kondisi ini tetap dihadapi dengan penuh semangat dan kerja keras. Bantuan modal kerja yang diberikan ini diharapkan dapat membuat usaha-usaha mikro dan kecil untuk kembali bergerak dan kemudian dapat berkembang.

"Saya tahu kondisi ini sangat berat, tetapi saya juga ingin Bapak/Ibu tetap bekerja keras dalam berusaha di bidang masing-masing. Tidak usah turun semangatnya, harus tambah semangatnya. Kondisi ini memang harus kita hadapi," kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyerahkan bantuan modal kerja darurat sebesar Rp2,4 juta untuk masing-masing penerima. Dalam beberapa waktu ke depan, bantuan serupa itu juga akan diserahkan kepada lebih banyak lagi pelaku usaha kecil untuk membantu perekonomiannya.

"Bantuan modal kerja ini memang isinya tidak banyak, Rp2,4 juta. Tolong diterima, digunakan semuanya untuk tambahan modal kerja Bapak/Ibu semua. Ini kita mulai dan kita harapkan jutaan pedagang kecil yang akan kita berikan ini. Ini adalah yang pertama kali," kata Presiden.

Untuk diketahui, penyerahan bantuan modal kerja tersebut dilakukan dalam dua sesi pada hari ini. Sebanyak 30 penerima bantuan modal kerja dari berbagai wilayah administrasi di DKI Jakarta hadir dan menerima secara langsung bantuan tersebut pada setiap sesinya sebagai upaya mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan mencegah kerumunan yang terlalu banyak. Para penerima bantuan tersebut juga telah melalui proses pemeriksaan kesehatan sebelum memasuki kompleks Istana Kepresidenan.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.


Source: setneg.go.id

7 Juli 2020

Kapolri Idham Azis Ingatkan Perwira Muda Lulusan Taruna Akpol: Jangan Kau Sombong

 
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.

Dinamika Kepri, Jakarta – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menghadiri wisuda taruna dan taruni Akademi Kepolisian pada 3 Juli 2020. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri mengingatkan meski lulus dengan pangkat perwira mereka tetap harus menghormati para senior dan anggotanya.

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis memberikan tiga ilmu agar para perwira muda lulusan taruna Akpol itu tidak salah dalam bersikap saat ditugaskan nanti. Tiga hal itu ialah kata tolong, maaf dan terima kasih.

"Ada 3 ilmunya itu. Jangan pernah kau lupa, kata tolong, maaf, terima kasih. Kalau kau sudah pegang semua itu, Insyaallah kau akan dihargai anak buah, atasan," kata Idham dalam sambutannya seperti dikutip dari akun YouTube Akpol, Senin (6/7).

Idham mengingatkan agar para lulusan Akpol tidak sombong dengan pangkat yang mereka dapatkan usai lulus. Pangkat yang tinggi tidak boleh membuat mereka bertinggi hati hingga enggan meminta maaf jika berbuat kesalahan.

"Jangan kau sombong. Mentang-mentang perwira remaja, enggak boleh itu. Tidak hina kau kalau kau minta maaf," kata Idham.

Sebanyak 293 taruna Akpol angkatan 51 Batalyon Adnyana Yuddhaga dinyatakan lulus. Capaja atas nama Ivan Pradipta menjadi lulusan terbaik dan meraih Adhi Makayasa Akademi Kepolisian 2020.

Acara wisuda tersebut dihadiri oleh Kalemdiklat Polri Komjen Arief Sulistyanto, Gubernur Akpol Irjen Asep Syahrudin, Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi, serta pejabat lainnya. (Ril)

3 Juli 2020

Unjuk Rasa, Pemuda Pancasila di Batam Tolak RUU HIP

 
Unjuk Rasa, Pemuda Pancasila di Batam Tolak RUU HIP
Pemuda Pancasila unjuk rasa di depan Gedung DPRD Batam.

Dinamika Kepri, Batam - Ratusan anggota OKP dari Pemuda Pancasila (PP) Kota Batam,  melakukan aksi unjuk rasa damai di depan kantor DPRD Batam, Selasa (2/7/2020).

Dalam orasinya Pemuda Pancasila mengatakan kedatangan mereka untuk menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila ( RUU HIP) yang diusulkan oleh DPR-RI.

"Kami dari Pemuda Pancasila menyatakan sikap  menolak RUU HIP untuk disahkannya menjadi Undang-undang," seru orator.

Kehadiran para anggota Pemuda Pancasila tersebut disambut oleh anggota DPRD Batam, Utusan Sarumaha, SH.

"Terima kasih atas kedatangan dan juga tuntutannya. Kami akan menyampaikan tuntutan teman-teman ke pusat," kata Utusan.

Setelah mendengarkan itu, kemudian para anggota Pemuda Pancasila membubarkan diri dengan tertib dengan penjagaan oleh pihak kepolisian. (Ril)

1 Juli 2020

Kapolri Minta Maaf Kepada Seluruh Masyarakat Indonesia

 
Kapolri Minta Maaf Kepada Seluruh Masyarakat Indonesia
Kapolri Jenderal Idham Azis.

Dinamika Kepri, Jakarta - Kapolri Jenderal Idham Azis meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Permintamaafan itu dikatakannya apabila selama bertugas, jajarannya belum dapat memenuhi ekspektasi yang ada. Hal itu diungkapkan saat memberi sambutan dalam perayaan Hari Bhayangkara ke-74 yang digelar secara virtual dengan jajaran Polda dan Polres di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

"Dalam kesempatan ini saya memohon maaf kepada masyarakat seluruh Indonesia apabila ada kinerja atau hal-hal yang belum bisa membuat ekspektasi masyarakat senang sama Polri," kata Idham dalam sambutannya.

Meski demikian, Jenderal polisi berbintang empat itu merasa bahwa dirinya selalu memikirkan untuk bertindak dan berbuat yang terbaik untuk institusi kepolisian. Dia pun menyinggung penilaian masyarakat terhadap Polri dapat dikatakan baik dengan mencapai 82 persen. Oleh sebab itu, menurut dia hal tersebut perlu dipertahankan.

"Karena itulah modal dasar kami sehingga kami dicintai oleh masyarakat," tambah Idham.

Dalam pidatonya, Idham juga mengatakan selama ini polisi yang bertindak baik belum tentu dimaknai baik oleh masyarakat. Oleh sebab itu, dia mengingatkan jajarannya agar tidak sekedar baik, melainkan menjadi yang terbaik.

Selepas perayaan Hari Bhayangkara, mantan Kapolda Metro Jaya ini kembali menyinggung permohonan maaf itu kepada awak media. Harapan dia, meski ke depannya banyak tugas-tugas menumpuk untuk kepolisian, namun nantinya tetap dapat dicintai oleh masyarakat.

"Kami akan benahi (kekurangan institusi), sehingga ke depannya Polri semakin dicintai masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta dengan tegas agar Polri mengutamakan keselamatan rakyat dalam melakukan penindakan hukum. Menurutnya, tindakan persuasif dan humanis harus diutamakan.

Jokowi menyampaikan itu saat menjadi Inspektur Upacara di hari peringatan HUT Bhayangkara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/7).

"Perlu saya tegaskan keselamatan rakyat adalah yang utama, keselamatan rakyat hal tertinggi, lakukan secara persuasif dan humanis," kata Jokowi.

Arahan Jokowi itu bukan berarti meminta Polri menjadi lebih lunak, tapi tetap harus tegas. Selain itu, dia meminta agar Polri menjaga profesionalitas sebagai penegak hukum yang mengutamakan keselamatan rakyat. (Ril)

29 Juni 2020

Presiden Jokowi Minta Jajarannya Siapkan Terobosan Baru untuk Percepat Penanganan Pandemi

 
Presiden Jokowi Minta Jajarannya Siapkan Terobosan Baru untuk Percepat Penanganan Pandemi
Dinamika Kepri, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta dilakukannya terobosan baru yang berdampak besar terhadap penanganan pandemi Covid-19 di tengah masyarakat. Bersama jajaran terkait, Kepala Negara melakukan evaluasi penanganan pandemi dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020).

"Saya minta agar kita bekerja tidak linier. Saya minta ada sebuah terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat dan terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak kepada percepatan penanganan ini. Jadi tidak datar-datar saja," kata Presiden mengawali pengantar rapat terbatas.

Saat ini, beberapa provinsi diketahui masih memiliki angka penyebaran Covid-19 yang cukup tinggi. Untuk mempercepat penanganan di provinsi atau di daerah-daerah tertentu tersebut, Presiden memandang diperlukan adanya tambahan personel atau tenaga medis yang diperbantukan dari pusat. Demikian pula dengan tambahan peralatan-peralatan medis yang dapat membantu penanganan.

Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk mengawasi dan memberi panduan bagi daerah-daerah yang akan memulai menuju masa adaptasi kebiasaan baru. Pemerintah pusat harus turun memberikan panduan kepada daerah mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum membuka kembali fasilitas dan kegiatan publik maupun perniagaan.

"Saya juga minta dilihat betul daerah-daerah yang mulai masuk ke new normal. Tahapannya betul-betul dilalui baik itu prakondisi, timing-nya kapan, diberikan panduan, ada guidance dari pusat sehingga mereka tidak salah. Ada prakondisi, ketepatan timing-nya, kemudian yang ketiga prioritas sektor mana yang dibuka. Itu betul-betul diberikan panduan," kata Presiden.

Sosialisasi penerapan disiplin protokol kesehatan juga harus dilakukan secara besar-besaran dengan melibatkan elemen dan tokoh masyarakat serta agama. Di sejumlah daerah, ditemukan pula banyak kasus penolakan masyarakat terhadap pemeriksaan PCR maupun rapid test sebagai upaya pencegahan penyebaran pandemi yang harus segera diatasi dengan sosialisasi yang persuasif.

"Pemeriksaan PCR maupun rapid test yang ditolak oleh masyarakat. Ini karena apa? Mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang bawa (alat) rapid test, belum ada penjelasan dan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang akan didatangi sehingga yang terjadi adalah penolakan," kata Presiden.

Dalam hal pembayaran dan bantuan dana bagi pelayanan kesehatan serta tenaga medis, Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan agar pencairan dana yang telah disiapkan dapat dilakukan dengan segera. Misalnya untuk bantuan santunan, pembayaran klaim rumah sakit, hingga insentif bagi para tenaga medis.

"Jangan sampai ada keluhan. Bantuan santunan itu mestinya begitu (pasien) meninggal langsung bantuan santunannya harus keluar. Jangan sampai prosedurnya di Kementerian Kesehatan betul-betul bisa dipotong. Jangan sampai bertele-tele. Kalau aturan di Permennya terlalu berbelit-belit ya disederhanakan," kata Presiden.

"Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya. Insentif tenaga medis secepatnya. Insentif untuk petugas lab juga secepatnya. Kita menunggu apa lagi? Anggarannya sudah ada," kata Presiden.

Mengakhiri arahannya, Kepala Negara mengajak kerja bersama seluruh pihak untuk mengefektifkan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Saat ini dibutuhkan penanganan dan pengendalian yang terintegrasi antara satu dengan lainnya baik antarkementerian dan lembaga maupun pemerintah pusat dengan daerah.

"Tidak ada lagi ego sektoral kementerian, lembaga, kedaerahan, apalagi jalan sendiri-sendiri. Saya kira ini harus segera kita hilangkan," kata Presiden. (HK)



Source: setneg.go.id

26 Juni 2020

Argo: Polri Pastikan Tetap Awasi Protokol Kesehatan Usai Maklumat Kapolri Dicabut

 
Argo: Polri Pastikan Tetap Awasi Protokol Kesehatan Usai Maklumat Kapolri Dicabut
Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono.

Dinamika Kepri, Jakarta - Maklumat Kapolri Jenderal Idham Azis Nomor MAK/2/III/2020 yang diterbitkan pada 19 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona atau Covid-19 resmi dicabut.

Pencabutan itu diatur dalam Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Jenderal Idham Azis, dengan Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh As Ops Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak.

Dalam telegram tersebut dijelaskan bahwa tidak berlakunya Maklumat Kapolri soal penanganan Covid-19, dengan alasan dalam upaya mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan menjelang penerapan tatanan kehidupan normal yang baru atau New Normal ditengah pandemi Covid-19.

Masih dalam telegram itu, adaptasi kebiasaan baru itu dilakukan di daerah-daerah yang berkategori zona hijau dan zona kuning dalam rangka menghambat penyebaran virus corona yang hingga saat ini masih menunjukan kenaikan baik angka kasus positif maupun meninggal dunia.

Meskipun begitu, dalam telegram itu, seluruh jajaran aparat kepolisian tetap diingatkan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih harus tetap dilakukan  di daerah-daerah yang masih dalam zona oranye atau daerah dengan risiko sedang serta daerah yang zona kategori merah atau memiliki risiko penyebaran masih tinggi.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono membenarkan surat telegram Kapolri Jenderal Idham Azis tersebut. Menurutnya, dengan dicabutnya Maklumat Kapolri, Korps Bhayangkara tetap akan melakukan pengawasan dan pendisiplinan soal penerapan protokol kesehatan pada masyarakat.

"Ya benar (surat telegram dalam rangka New Normal). Tapi dalam hal ini, Polri akan tetap menjalankan tugasnya dalam rangka memastikan standar protokol kesehatan ke warga tetap berjalan," kata Argo, saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (26/6/2020).

Meskipun begitu, Argo menuturkan, polisi tetap melakukan edukasi dan sosialisasi pendisiplinan dan pengawasan yang ketat soal penerapan protokol kesehatan menjelang pelaksanaan kehidupan normal yang baru dengan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif.

"Polri masih tetap dalam prinsip awal soal tugas pendisiplinan protokol kesehatan ini, melakukan edukasi dan sosialisasi persuasif kepada masyarakat," ujar Argo.

Pemerintah dibawah komando Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tetap mengingatkan kepada masyarakat, meskipun tetap diberlakukan New Normal tetap harus dilakukan dengan disiplin dan komitmen yang tinggi soal penerapan standar protokol kesehatan.

Oleh sebab itu, kata Argo, TNI dan Polri akan tetap berada di 1.800 titik untuk membantu Pemerintah dalam mendisiplinkan masyarakat selama pandemi Covid-19 berlangsung. Tujuannya, agar Indonesia bisa menerapkan tatanan kehidupan normal yang baru atau New Normal.

"Pengawasan dan pendisiplinan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat," tutur Argo.

Terkait dengan surat telegram itu, Argo menyebut, Polri juga akan meningkatkan kerjasama lintas sektoral dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Kemudian, meakukan sosialisasi dan edukasi secara terus menerus bersama stakeholder untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.

"Lakukan koordinasi secara intensif dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di daerah. Bagi daerah-daerah yang masih menerapkan PSBB/daerah yang masih dalam kategori orange dan merah tetap lakukan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tutup Argo.

(Ril)
Scroll to top