Tampilkan postingan dengan label Ketua KPK. Tampilkan semua postingan

Disaksikan Ketua KPK  Pjs Wali Kota Batam Terima Sertifikat Tanah dari BPN
Foto bersama dengan Ketua KPK, Komjen Pol Firli Bahuri. 

Dinamika Kepri, Batam - Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam Syamsul Bahrum menerima sertifikat tanah milik Pemerintah Kota (Pemko) Batam dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada acara penyerahan sertifikat tanah pemerintah daerah se-Kepri program pencegahan korupsi terintegrasi fokus area manajemen barang milik daerah di Lantai IV Kantor Wali Kota Batam, Selasa (11/11/2020). 


Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri bersama jajarannya. 


Syamsul menyampaikan terimakasih kepada KPK yang telah memilih Batam lebih tepatnya Kantor Walikota Batam sebagai lokasi penyerahan sertifikat dari BPN ke pemerintah daerah. Menurutnya kegiatan yang berjalan sesuai rencana tersebut,  adalah salah satu upaya bersama antara BPN, BP Batam, Pemko Batam  melalui koordinasi dan supervisi KPK guna mencegah korupsi.



"Kehadiran ketua KPK dan jajaran memberikan signal positif bahwa komitmen bersama mensukseskan program KPK di daerah, baik program pencegahan, pengendalian maupun pemberantasan," ucap Syamsul di tempat terpisah.


Ia mengatakan, melalui sertifikasi tanah aset daerah memberikan kejelasan transparansi dan akuntabilitas atas kegiatan ketika pemerintah daerah membangun suatu kawasan di atas tanah terkait. Termasuk  legitimasi tanah yang di atas sudah ada bangunan pemerintah.


"Tentunya aset tanah tersebut menjadi lebih jelas statusnya," ucap dia.


Ia menyampaikan terima kasih kepada BPN yang bekerja keras dalam rangka  memperkuat sistem keagrarian atau pertanahan kota Batam. Termasuk meluncurkan Zona Nilai Tanah (ZNT) elektronik.


"Ini semua sejalan sekali, sehingga transparansi di bidang pengelolaan tanah sebagai aset pemerintah, aset pembangunan dan set sosial bisa teregister dengan baik dan memberi kepastian hukum. Pada tataran masyarakat akan mempermudah penanganan dan hindari konflik agraria atau konflik yang  disebabkan oleh penguasaan tanah antara masyarakat dengan Pemerintah dan sebaliknya," papar dia.


Kepala Kantor Wilayah BPN Kepri Askani mengungkapkan, sejauh ini aset Pemprov Kepri serta kota/kabupaten se-Kepri yang masuk ke BPN berjumlah 1.380 bidang, dari jumlah ini sebanyak 1.337 bidang atau  96 persen sudah diselesaikan sertifikatnya.


"Ini berkat kerja keras dari teman KPK, dengan adanya KPK mendampingi kami ternyata percepatan penyelesaian sangat luar biasa," kata dia.


Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan, konsep pemberantasan korupsi, pihaknya mengembangkan upaya bagaimana supaya tidak terjadi korupsi.


Katanya, ini terkait tugas pokok KPK melakukan pencegahan supaya tak terjadi korupsi dan melakukan koordinasi dengan  instansi yang berwenang melakukan pemeberantasan korupsi dan pelayana publik.


"Kenapa, pelayanan publik dari yang kami temukan, salah satu sumber terjadi korupsi di pusat pelayanan publik termasuk upaya kita dalam sertifikasi tanah," ungkapnya. (Ril)

Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri
Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri

Dinamika Kepri, Batam - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Komjen Pol Firli Bahuri kunjungi Mapolda Kepulauan Riau dalam agenda rapat koordinasi sinergitas KPK RI antar penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di wilayah Kepri, Selasa (10/11/2020).


Kedatangan Ketua KPK RI itu disambut langsung oleh Kapolda Kepri yang diwakili Wakapolda Kepri, Brigjen Pol Dermawan bersama para PJU Polda Kepri.


Pada kesempatan itu, Dermawan mengucapkan selamat datang kepada ketua KPK RI, Firli Bajuri beserta rombongan di Mapolda Kepri. 


"Sebagaimana kegiatan ini juga rutin diikuti oleh seluruh Kapolres serta Kajari di Wilayah Kepri melalui video conference," ucap Dermawan.


Ditempat yang sama, Firli menjelaskan bahwa tujuan dari pada agenda tersebut adalah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Kepulauan Riau.


"Untuk itu, maka dilakukanlah rapat koordinasi sinergitas KPK RI antar penegak hukum baik itu Polda, Polres, serta Kejati dan Kajari di wilayah Kepri," jelas Firli.


Lanjutnya, Firli juga menjelaskan tentang tugas KPK sesuai UU Nomor 19 tahun 2019 pasal 6 Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi, loordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana lorupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.


Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara, supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.


Ada beberapa poin yang menjadi penyampaianya meliputi pengawasan anggaran penanganan Covid 19, atensi KPK ralam pembelanjaan barang dan jasa serta pemulihan ekonomi Nasional, langkah antisipatif pemberian bantuan sosial Covid-19.


"Selain itu, penggunaan anggaran Covid-19, Pilkada berintegritas dan program pencegahan korupsi terintegrasi, pendidikan, Pilkada serentak 2020, sosialisasi dan kampanye anti korupsi. Bersama kita bisa mencegah korupsi," pungkasnya.


Turut hadir, Ketua KPK RI Komjen Pol Firli Bahuri, Kajati Kepri Sudarwidadi, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Darmawan, PJU Polda Kepri, Pers KPK dan Pers Kajari.



(Redaksi/Tampu)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.