Tampilkan postingan dengan label Kepri. Tampilkan semua postingan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri bersama Pemerintah Provinsi Kepri akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Provinsi Kepri tahun 2021 sebesar Rp 3,986 triliun.

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri bersama Pemerintah Provinsi Kepri akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Provinsi Kepri tahun 2021 sebesar Rp 3,986 triliun.


Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak SH pada paripurna pengesahan ranperda APBD Kepri tahun 2021 di ruang rapat paripurna DPRD Kepri Dompak, Senin (30/11).


"APBD Kepri tahun 2021 disahkan sebesar Rp 3,986 Triliun, dan mengalami peningkatan sebesar 0,7 persen atau sebanyak Rp 29 Miliar dari jumlah APBD Kepri tahun 2020 sebesar Rp 3,957 Triliun," ungkap Jumaga.



Tak hanya itu, Jumaga juga mengatakan pada APBD tahun 2021 Provinsi Kepri ini terdapat beberapa kegiatan yang disinkronkan untuk penanganan pandemi Covid-19.


Sementara itu, Pjs Gubernur Provinsi Kepri mengatakan bahwa dengan disahkannya APBD Kepri tahun 2021 sebesar Rp 3,986 Triliun ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian di Provinsi Kepri.


Dari total APBD Kepri tahun 2020 sebesar Rp 3,986 Triliun dengan struktur pendapatan sebesar Rp 3.701 Triliun dan Dana Perimbangan sebesar Rp 2.348 Triliun.


"Dengan jumlah PAD Kepri sebesar Rp 1,352 Triliun,  Dana Perimbangan sebesar Rp 2,348 Triliun dan Dana lain-lainnya yang sah sebesar Rp 1.284 Miliar," tegas Bahtiar.


Dan Belanja Daerah Provinsi Kepri tahun 2020 sebesar Rp 3.986 Triliun dengan rincian sebagai berikut yakni Belanja Operasional sebesar Rp 3.121 Triliun, Belanja Rp 353 Miliar, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 35 miliar dan Belanja Transfer sebesar Rp 476 Miliar.


"Pada belanja daerah ini juga, pemerintah Provinsi Kepri berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 seperti peningkatan fasilitas kesehatan, pemulihan dampak ekonomi, penyediaan jaringan sosial, konsistensi belanja, pendidikan digital hingga pemenuhan kualitas kesehatan lainnya," tambah Bahtiar.


Dan terakhir lanjut Bahtiar pembiayaan daerah atau Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp 280 Miliar. Bahtiar juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kepri khususnya tim banggar bersama TPAD yang telah menyelesaikan pembahasan APBD Kepri tahun 2021 ini tepat waktu.


"Semoga capaian progress dan jalannya APBD Kepri tahun 2021 ini dapat berjalan dan terlaksana dengan baik," ungkap Bahtiar lagi.



(Diskomi Kepri)

Bahtiar Baharuddin: Mulai Tahun 2021, Jembatan Batam Bintan Dieksekusi
Pjs. Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin (kiri) saat meninjau Pelabuhan VIP Telaga Punggur, Batam, Rabu (18/11/2020). (Foto: Humas Provinsi Kepri)

Dinamika Kepri, Batam -  Pjs. Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin menegaskan bahwa Jembatan Batam Bintan sudah bisa dieksekusi mulai tahun 2021. Untuk mendukung tersambungnya dua pulau ini, Pemprov langsung mendukung dengan pembebasan lahan, amdal dan hal-hal teknis lainnya.


“Praktis pada tahun 2021 tahapannya sudah dilaksanakan. Ini momentum besar yang harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Kepulauan Riau,” kata Bahtiar usai memimpin Rapat tentang Jembatan Batam Bintan, di Pelabuhan VIP Telaga Punggur, Batam, Rabu (18/11/2020).


Rapat itu juga dihadiri Direktur Pembangunan Jembatan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Akhmad Cahyadi, Pjs. Bupati Bintan Buralimar, Kadis PU Kepri Abu Bakar, Kaban Barenlitbang Andre Rizal, Kadis Perhubungan Junaid. Hadir juga dari Distrik Navigasi Tanjungpinang, Kanwil BPN Kepri, Balai PJN, KSOP Batam, KPLP Tanjung uban, KUPP Tanjung Uban dan pihak terkait lainnya.


Usai memimpin Rapat, Bahtiar langsung melakukan peninjauan titik-titik lokasi untuk menyambungkan Batam dan Bintan. Pertama di sekitar Batam, Tanjung Sauh, Pulau Buau dan di ujung Pulau Bintan.


Menggunakan Kepri 01, Bahtiar yang didampingi Buralimar dan Abu Bakar berdiri di haluan kapal. Dari ujung kapal sambil berlayar pelan-pelan itu, Bahtiar ingin memastikan bahwa semua titik sudah tidak bermasalah lagi ketika eksekusi dilakukan. Termasuk saat Presiden Joko Widodo melakukan pemancangan perdana pembangunan ini.


Lebih dari satu jam di laut, antara jalur-jalur jembatan itu, Bahtiar yakin pembangunan ini memberi dampak ekonomi besar bagi Kepri, bahkan untuk Indonesia.


Menurut Bahtiar, secara prinsip, seluruh masyarakat Kepri sangat mendukung program ini. Untuk anggaran tahun 2021, Bahtiar memastikan pembebasan lahan sudah dialokasikan.



Dalam rapat tersebut, hal-hal teknis seperti tinggi jembatan saat pasang tertinggi juga disepakati. Bahtiar ingin memastikan semua hal teknis itu dengan dokumen tertulis yang akan dikirimkan kepada Kementerian PUPR. Sehingga eksekusi 2021 tidak ada halangan lagi.


Menurut Bahtiar, Jembatan Batam Bintan ini bukan hanya menyambungkan secara fisik antara Pulau Batam dan Bintan, ini merupakan jembatan ekonomi, jembatan kehidupan dan jembatan sosial budaya.


Bahkan Bahtiar memastikan pembangunan ini ikut mendorong peningkatan perekonomian serta mendukung kawasan pertahanan dan keamanan.


“Jembatan ini akan membuat tujuan investasi internasional yang memang berkembang di kawasan sekitar semakin membesar. Investasi besar akan banyak yang datang,” kata Dirjen Polpum Kemendagri ini.


Menurut lelaki kelahiran Bone Sulawesi Selatan ini, pembangunan jembatan ini mempunyai nilai strategis. Bukan hanya untuk Kepri, tetapi juga Indonesia. Kontribusinya akan sangat besar bagi negara ini.


Malah ketika jembatan ini sudah beroperasi, Bahtiar yakin pertumbuhan ekonomi Kepri akan semakin besar. Melebihi pertumbuhan nasional.


“Kalau jembatan ada, pertumbuhan Kepri akan di atas 10 persen. Saya yakin itu bisa. Karena memberi efek yang sangat kuat. Kontribusi pada PDRB nasional sangat besar,” kata suami Shofa Marwa ini.


Bahtiar juga ingin memastikan bahwa pembangunan jembatan ini akan memberi keuntungan secara hukum ekonomi untuk Batam dan Bintan. Integrasi hukum ekonomi, di Bintan akan selesai dengan kehadiran jembatan ini.


“Implementasi UU Ciptaker untuk kemakmuran Kepri bisa dilaksanakan. Termasuk satu kesatuan ekonomi. Bahwa dua pulau ini seluruhnya FTZ atau tidak sama sekali,” kata Bahtiar.


Karena bagi Bahtiar pembangunan itu harus menyelesaikan masalah. Bukan menimbulkan masalah baru. Karena itu perencanaannya adalah untuk menyambut perkembangan dan kemajuan Kepri ke depan. Dengan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang semakin besar.


“Insya Allah kehadiran jembatan ini harus benar benar bermanfaat bagi masyarakat Kepri,” kata Bahtiar.


Setelah melakukan pengecekan, Bahtiar memastikan bahwa tempat untuk titik jembatan itu sudah disiapkan secara baik. Relatif tak ada kendala. Bahkan Bahtiar mengungkapkan bahwa indah sekali tempatnya.


Bahtiar pun menegaskan lagi bahwa kalau diwujudkan segera, akan menjadi pemicu dan pemacu untuk ekonomi nasional.


Kami dukung penuh rencana pemerintah pusat untuk merealisasi jembatan ini. Lahan sudah kami siapkan. Demikian juga kajian amdal. Kami berharap Pak Menteri PUPR meninjau lokasi,” kata Bahtiar.


Dalam kesempatan itu, Direktur Pembangunan Jembatan Akhmad Cahyadi mengatakan sangat senang dengan semangat dan dukungan Bahtiar dan masyarakat Kepri untuk percepatan mewujudkan jembatan ini. Dia juga memastikan bahwa tahun 2021 lelang pembangunan ini akan dilakukan apalagi jika semua kebutuhan sudah disiapkan.


Akhmad, memastikan bahwa Jembatan Batam Bintan ini adalah jembatan solusi. Akan memberi manfaat jangka panjang yang sangat besar. Untuk Kepri dan bangsa ini. (Ril)

 

Pjs Gubernur Kepri Bahtiar: Sumpah Pemuda Moment untuk Bersatu Melawan Covid-19

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Pjs. Gubernur Kepulauan Riau H. Bahtiar mengikuti Puncak acara Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke- 92 Tahun 2020 yang di hadiri oleh Bapak Presiden RI  Joko Widodo melalui Aplikasi Zoom dari Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (28/10/2020).

Turut hadir Pangkogabwilhan I  Laksamana Madya TNI I Nyoman Gede Ariawan, Sekdaprov Kepri H. TS. Arif Fadillah, Danlantamal IV Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, Danrem 033/ WP Brigjen TNi Harnoto, Ketua Komisi I  DPRD Provinsi Kepri Bobby Jayanto serta sejumlah kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.


Bahtiar pada kesempatan ini mewakili Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan Selamat Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke- 92 Tahun 2020, dan berharap pesratuan dan kesatuan yang telah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh terdahulu dapat terus dipertahankan dan dipelihara hingga masa yang akan datang.



“Kami semua di sini, mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda. Peringatan ini menjadi makna penting bagi kita untuk merenung dan memaknai kembali bahwa para pemuda pada zaman penjajahan dahulu menyisihkan berbagai perbedaan yang menyebabkan perpecahan dan mencari persamaan-persamaan untuk membangun NKRI secara utuh,” jelasnya.


Indonesia, menurut Bahtiar dahulunya adalah terdiri dari berbagai kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri dan berjuang untuk kemerdekaannya sendiri. Ada berbagi kerajaan di Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan hingga di Kepulauan Riau yang dulunya adalah kerajaan Riau Lingga. Selain berbeda kerajaan, suku dan  budaya pada saat itu juga di Nusantara ini memiliki berbagai macam jenis bahasa dalam pergaulan dan perdagangan antar wilayah.


Bagaimana hingga terciptanya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah karena mereka memahami persamaan yang dimiliki tanpa memperdebatkan perbedaan yang ada demi kepentingan yang lebih besar. Sehingga tercetuslah Sumpah Pemuda yang  mengaku satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa yaitu Indonesia.


“Oleh karena itu peringatan Sumpah Pemuda ke-92 ini, kita sebagai Negara kesatuan mestinya tidak memperdebatkan lagi perbedaan antara kita, mestinya persamaan-persamaan yang kita miliki harus lebih dikuatkan lagi agar kita tumbuh menjadi bangsa yang tangguh dan maju,” jelasnya.


Terkait pandemi Covid-19 yang kasusnya terus bertambah setiap saat di kepulauan Riau, Bahtiar pada kesempatan ini menyampaikan agar seluruh komponen, baik pemerintahan, swasta dan masyarakat agat taat, patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan kapapnpun dan dimanapun dengan memakai masker, mecuci tangan dan menjaga jarak dan hindari kerumunan.


“Covid ini belum selesai dan masih terus berlangsung bahkan hingga saat ini belum ada obatnya. Vaksinnya pun belum bisa digunakan. Oleh karena itu untuk mencegah agar tidak semakin banyak kasus warga kita yang meninggal akibat virus ini maka saya himbau patuhi protokol kesehatan. Jadikan momentum hari ini Justru untuk bersatu, bagaimana melawan musuh kita bersama yaitu Covid-19,” imbau Dirjen Polpum Kemendagri ini. (Ril)

Pjs. Gubernur Kepri H. Bahtiar (tengah) saat Video Conference Pilkada Sehat di Ruang Rapat Utama Lt. 4 Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (23/10/2020).

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Pjs. Gubernur H. Bahtiar mengungkapkan bahwa Gerakan Pilkada Sehat yang terus digelorakannya sejak hari pertama memimpin Kepulauan Riau tidak akan pernah terwujud jika hanya dilakukan sendiri. Untuk mewujudkan semua itu butuh kerjasama semua pihak.


“Ini butuh komitmen semua pihak, kerjasama semua pihak, gerakan bersama semua pihak dalam hal kepedulian untuk mencegah virus ini menular dan membunuh lebih banyak lagi manusia di dunia khususnya di Kepri,” kata Bahtiar seusai menjadi Pembicara Utama pada Video Conference Pilkada Sehat Dengan Menekan Angka Penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau di Ruang Rapat Utama Lt. 4 Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (23/10/2020).



Kepada seluruh Kepala Daerah se-Provinsi Kepulauan Riau beserta seluruh perangkatnya pada vicon kali ini, Bahtiar menyampaikan pesan untuk bersama memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya Covid-19 sangat berbahaya oleh karena itu kapanpun dimanapun tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.



“Bupati dan walikota melalui Kominfo atau Humasnya agar terus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan di masa pandemi ini dengan menggunakan berbagai saluran informasi, bisa melalui spanduk, baliho, berita di Koran lokal bahkan melalui media radio atau televisi,” himbaunya.


Kepada Tokoh masyarakat, Tokoh agama, tokoh adat, para rekan media serta pihak swasta, dirinya juga mengajak agar turut peduli dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan ditengah masyarakat.


“Mari bergerak bersama memutus mata rantai penularan covid ini mulai dari lingkungan yang paling kecil di rumah tangga, lingkungan RT/RW hingga lingkungan yang lebih besar. JIka ini bersama kita lakukan saya yakin Covid akan berkurang di Kepri, Pilkada akan sukses tanpa kluster baru, ekonomi dapat terus berjalan dan Kepri akan kembali sehat,” ajaknya.


Untuk seluruh masyarakat kepri, Bahtiar meminta untuk tidak meremehkan Covid-19 sehingga mengindahkan protokol kesehatan yang seharusnya setiap saat dilakukan karena hingga saat ini telah 77 orang yang meningggal akibat terserang virus ini.


“Virus ini berbahaya, bisa menyerang siapa saja. Bisa ayah kita, ibu kita, kita sendiri bahkan keluarga terdekat kita. Jangan sampai karena kita tidak taat protokol kesehatan, malahan menyebabkan kita jadi pembawa virus dan menularkan kepada lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu selalu taat protokol kesehatan, pakai masker, hindari kerumunan dan cuci tangan dengan sabun,” pintanya.


“Bagi yang berada di dalam ruangan agar ruangannya dibiarkan terbuka sehingga masuk sinar matahari yang mengandung gelombang sinar UV. Ini adalah disinfektan alami untuk menghancurkan strukstur RNA covid,” kata Dirjen Polpum ini. (Ril)

Pjs. Gubernur Kepulauan Riau H. Bahtiar (kiri) saat memimpin rapat.

Dinamika Kepri, Tanjungpinang
-  Pjs. Gubernur Kepulauan Riau H. Bahtiar memimpin rapat rutin Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dengan dihadiri seluruh kepala OPD di Aula Wan Sri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Senin (12/10/2020).


Rapat tersebut juga dihadir Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H.TS. Arif Fadillah dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi kepulauan Riau.


Terkait realisasi pelaksanaan APBD provinsi Kepulauan Riau hingga Oktober 2020 yang disampaikan oleh kepala Biro Pembangunan Aries Fhariandi, Bahtiar menyampaikan apresiasinya karena cukup tinggi penyerapannya dan berharap semakin cepat realisasinya untuk menggerakkan perekonomian daerah.


“Realisasinya cukup bagus. Kalau bisa terus kita analisa dan evaluasi penyerapan anggaran kita setiap saat. Dengan semangat dan etos kerja yang baik di Kepulauan Riau ini saya yakin penyerapan anggaran hingga akhir tahun pasti akan maksimal,” ungkapnya.


Masih berhubungan dengan Covid-19, Dirjen Polpum Kemendagri ini menyarankan kepada OPD dalam penyusunan program atu kegiatan apapun dalam masa ini harus tetap berpedoman pada protokol kesehatan.


“Yang memayungi aktivitas kita saat ini adalah Covid-19. Jadi kita susun program atau kegiatan harus kita punya bayangan bahwa kita dalam situasi pencegahan penyebaran virus ini. Maka dalam berbagai kegiatan harus dimasukan juga berbagai perlengkapan anti Covid-19 diantaranya setaip kegiatan harus ada masker, handsanitizer bahkan sarung tangan dalam setiap kegiatan,” himbaunya.


Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 ini, jika terjadi dalam jangka waktu yang lama bisa mengakibatkan ketidakmampuan pemerintah dalam membiayai berbagai aspek yang terkenada dampak Covid-19 terutama masalah perekonomian. Oleh karena itu, masyarakat pada situasi pandemi saat ini harus harus diberikan pemahaman tentang pentingnya kedaulatan pangan ditengah pandemi Covid-19 saat ini.


Kedaulatan pangan disini dimaksud bahwa skenario terburuk tentang Covid-19 ini bisa saja terjadi saat daerah tidak mampu lagi membiayai perekonomian akibat dampak covid karena keterbatasan anggaran dan pada satu sisi masyarakat tetap harus makan. Maka pada situasi ini, gerakan kedaulatan pangan sangat dianjurkan.


“Dengan kedaulatan pangan, masyarakat bisa secara mandiri memenuhi kebutuhan pangannya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Caranya dengan manganjurkan masyarakat untuk menanam tanaman yang bisa dipanen dalam jangka pendek untuk bisa dikonsumsi segera,” anjurnya.


Untuk pencegahan penyebaran Covid-19 juga, Bahtiar juga mengharapkan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat dengan sadar dan dispilin menerapkan protokol kesehatan dan Pemerintah secara simultan terus melakukan testing, tracking, isolasi, dan treatment serta melakukan berbagai pembatasan yang bisa menjadi kluster penyebaran Covid-19.


“Kesadaran akan bahaya Covid-19 harus kita tumbuhkan disemua lapisan masyarakat. Namun kita sebagi pemangku kepentingan juga harus menjadi contoh yang baik agar kita bisa menyelamatkan kelauarga terdekat kita bahkan seluruh masyarakat,” jelasnya.


Terakhir untuk pemulihan ekonomi kedepan harus dilakukan segera karena Covid-19 ini sepertinya tidak akan berakhir dalam waktu dekat ini. Ekonomi dapat kita buka kembali dan segera bergulir namun harus tetap berpedoman pada protokol keshatan mulai dari sektor hulu hingga sektor hilirnya.


“Mulai dari proses pengumpulan bahan baku, proses pembuatan produk, pemgemasan, pendistribusian, penjualan hingga ke konsumen harus sudah mulai kita terapkan protokol kesehatan. Ini memang berat, tapi harus sudah mulai kita terapkan. Jika semua ini telah siap maka aktivitas ekonomi bisa kembali kita buka namun tetap aman sehingga tidak menjadi cluster baru penyeberan covid,” tutupnya. (Ril)

Sekda Kepri Ingatkan Seluruh Kepala OPD Pro Aktif Bekerja
Sekda Kepri, H. TS. Arif Fadillah. 

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Sekda Prov. Kepri Arif Fadillah memimpin Rapat Rutin bersama seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemprov. Kepri bertempat di Rupatama Lt.4, kantor Gubernur, Dompak, Senin (6/72020).

Sekda Arif menekankan kembali, kepada seluruh OPD harus semakin pro aktif dalam bekerja, stagnanisasi yang terjadi karena pandemi covid-19 jangan dijadikan alasan.

Apalagi sesuai arahan Plt. Gubernur, agar tetap melaksanakan rapat rutin untuk mengevaluasi pekerjaan ada atau tidaknya beliau di tempat. Selain itu mulai Senin depan pelaksanaan apel pagi akan kembali dilaksanakan (khusus pejabat struktural) dengan mematuhi protokol kesehatan.

“Pandemi bukan hambatan, apalagi fase new normal yang membuat aktivitas pemerintahan dapat terlaksana seperti biasa, OPD harus semakin pro aktif,” pesan Arif.

Sedangkan OPD yang saat ini fokus dalam tim penanganan covid-19 yang menjalankan berbagai kegiatan agar tetap sesuai koridor aturan dan pertanggungjawabaannya segera melengkapi administrasinya.

“Kita terus pantau bagaimana realisasinya, jangan sampai salah aturan. Tentu kondisi ini kita pun tak jemu-jemunya memberi tahu masyarakat agar tetap mendisiplinkan diri untuk pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak,” lanjut Arif.

Sekda pun kembali mengingatkan kepada OPD terkait yang menjadi panitia pada kegiatan hari besar dalam waktu dekat (17 Agustus dan MTQ VIII Tingkat Provinsi Kepri), agar segera bergerak.

“Segera rapatkan, cari referensi dan konsultasi misalnya dengan Setneg agat dapat arahan menjalankan agenda hari besar sesuai protokol kesehatan, untuk MTQ segera dipilah mana kegiatan yang memang mengundang keramaian agar di tiadakan,” tambah Arif.

Sementara itu, Kabiro Pembangunan Aries Fhariandi melaporkan terkait realisasi anggaran dengan persentase sebesar 36,48 persen yang mana progres ini meningkat sebesar 3,10 persen dari laporan minggu lalu.

Sedangkan terkait pelaksanaan paket strategis sebanyak 74 paket (sebelum pandemi) setelah dilakukan refocussing menjadi 57 paket dari 9 OPD, 18 paket sudah selesai tender yang sudah bisa di lakukan peletakan batu pertama.

Kemudian, Kabiro Kesra Aiyub juga melaporkan perkembangan pelaksanaan MTQ VIII Tingkat Provinsi Kepri yang mana sesuai surat dari Menteri Agama bahwa MTQ Nasional akan tetap diselenggarakan di Sumatera Barat pada November dan daerah agar mendaftar mulai 30 September 2020.

“Menyikapi hal itu maka Pemprov Kepri tetap melaksanakan MTQ VIII pada 19-24 September, Rabu besok juga kita akan kembali rapat untuk teknis pelaksanaannya seperti apa dalam fase new normal ini,” lapor Aiyub.

Terakhir, Plt. Kadispora Muhammad Hasbi juga melaporkan bahwa dalam pelaksanaan upacara 17 Agustus mendatang untuk Paskibraka tetap dilakukan dengan jumlah yang dikurangi mengingat mengedepankan protokol kesehatan.

“Tanggal 13 sudah mulai dilakukan tahapan-tahapan seleksi untuk perwakilan kabupaten dan kota namun kuota nya saja yang berkurang menjadi 24 orang dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan,” lapor Hasbi.

Pada kesempatan itu, Arif juga memerintahkan Plt Karo Humas Protokol dan Penghubung Zulkifli untuk berkoordinasi dengan Protokol Istana tentang HUT Kemerdekaan RIne-75 tahun ini.

Kata dia, dari koordinasi, Zulkifli melaporkan bahwa ini diinfokan bahwa Pelaksanaan Upacara 17 Agustus di Istana tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya.

"Pada masa pandemi ini, undangan akan dibatasi. Demikian juga dengan Paskibraka juga ikut dibatasi," tutunya. (Ril)

Plt Isdianto Resmikan Beberapa Proyek Fisik di Karimun
Dinamika Kepri, Karimun - Plt. Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Karimun dalam rangka peninjauan dan peresmian jalan di Tanjungbalai dan Belat.

Selama kunjungannya ke Karimun, pada hari Sabtu (27/06) petang,  Isdianto berkesempatan melakukan peninjauan Peningkatan Ruas Jalan Provinsi di Titik Nol Coastal Area Karimun.

Kemudian pada hari Minggu  (28/06), menggunakan Kapal Kepri 1, menuju ke Kecamatan Belat guna Peresmian Permulaan Pembangunan Ruas Jalan Sei Asam-Penarah-Sebele-Lebuh.

Proyek pembangunan ruas jalan ini menurut Isdianto merupakan salah satu proyek pembangunan yang tentu sangat ditunggu oleh masyarakat. Sering didengar, bahwa Presiden Jokowi menyampaikan bahwa tantangan semakin besar untuk membangun Bangsa yang lebih baik. Kuncinya adalah infrastruktur. Bahkan Menteri PUPR juga menyatakan “membangun infrastruktur artinya membangun bangsa.

“Kita harus optimis bila pembangunan ruas jalan ini berhasil diwujudkan dan akan memberikan kontribusi signifikan bagi kelancaran transportasi, distribusi serta koneksi antar wilayah di Kecamatan Belat – Kabupaten Karimun. Dengan akses jalan yang lancar ini otomatis akan membuka kampung kita ini dari keterisolasian dan selanjutnya mengangkat perekonomian masyarakat pada akhirnya merubah Belat jadi lebih maju,” jelasnya.

Isdianto kemudian menjelaskan bahwa kondisi bangsa yang tengah dilanda Pandemi Covid-19 memang mengharuskan kita untuk memprioritaskan beberapa pos anggaran untuk hal-hal urgent. Di sisi lain, beberapa pembangunan harus terus dilanjutkan, roda perekonomian masyarakat harus terus berputar. Untuk itu pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait agar proyek/kegiatan prioritas tetap dilanjutkan.

“Semoga pekerjaan pembangunan ruas jalan ini dapat berjalan sesuai rencana, meski di tengah jalan mungkin sempat tertunda. Harapan kita semua, progres pekerjaan tetap dipantau, agar masyarakat dapat segera menikmati hasilnya,” harap Isdianto.

Sementara itu Bupati Karimun Aunur Rafiq pada kesempatan ini menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas perhatiannya terhadap berbagai program pembangunan di Kabupaten Karimun.

“Kami sangat berterimakasih atas atensi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau di karimun termasuk di Belat ini. Sebenarnya jalan ini sudah lama diidamkan masyarakat. Kami mengharapkan jalan ini akan bangun hingga selesai pada tahun mendatang dan semoga amal jariyah dengan adanya jalan ini akan terus mengalir,” kata Aunur Rafiq.

Adapun untuk kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Provinsi di titik Nol Coastal Area memiliki panjang 1,180 dengan perbaikan sisi sebelah laut dan patching sisi darat. Sedangkan total panjang ruas jalan Sei Asam-Sebele-Penarah-Lebuh Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun sepanjang 13,10 Km dengan target penanganan Pekerjaan Tahun Anggaran 2020 yaitu Panjang Pembukaan Jalan 4,273 km, lebar pembukaan jalan 10 meter, Panjang Perkerasan Jalan Beton 0.745 serta lebar perkerasan jalan beton lima meter. (Ril)

Plt Isdianto Minta Gedung DPC Among Mitro Kundur Jadi Tempat Pemersatu Masyarakat
Peletakan Batu Pertama pembangunan Gedung DPC Among Mitro Kecamatan Kundur, Tanjungbatu, Karimun, Minggu (28/6/2020). (F/Humas Prov Kepri).

Dinamika Kepri, Karimun - Plt. Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto menutup kunjungan kerjanya ke Kabupaten Karimun dengan melakukan peletakan Batu Pertama pembangunan Gedung DPC Among Mitro Kecamatan Kundur, Tanjungbatu, Karimun, Minggu (28/6/2020)

Isdianto menyampaikan bahwa pembangunan Gedung Among Mitro ini merupakan janjinya kepada para pengurus Among Mitro Kabupaten Karimun yang mengusulkan adanya pembangunan Pendopo untuk Among Mitro di Wilayah Kundur, Tanjungbatu.

“Jadi ini adalah janji saya kepada Bupati dan Ketua DPC Among Mitro Karimun yang sebelumnya menghadap untuk melaporkan kebutuhan Pendopo yang bisa dimanfaatkan oleh Masyarakat Tanjungbatu. Alhamdulillah dalam waktu yang tidak lama sejak menjabat menjadi Pelaksana tugas, hal ini bisa saya tunaikan,” jelas Iadianto.

Kepada masyarakat yang hadir Isdianto menjelaskan bahwa dirinya baru beberapa saat menjabat menjadi Plt. Gubernur Kepulauan Riau namun dengan waktu yang sangat singkat dirinya berusaha menggunakan dan memaksimalkannya untuk pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai pemimpin yang menakhodai Kepri saat ini, saya akan berusaha semaksimalkan mungkin menggunakan alokasi anggaran yang ada untuk pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Semoga hal baik ini dapat kita lanjutkan di masa mandatang,” ujarnya.

Kepada pengurus DPD Among Mitro Karimun Isdianto berpesan agara Gedung yang sebentar lagi akan berdiri harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bukan hanya oleh Among Mitro di Kundur, namun bisa juga digunakan serta dimanfaatkan oleh seluruh warga masyarakat yang berada di daerah Kundur dan sekitarnya.

“Jadikan Gedung Pendopo ini sebagai Gedung pemersatu bagi semua masyarakat Kundur dan Karimun. Jangan sampai ada perpecahan diantara kita, karena untuk membangun saya dan Bupati akan sangat membutuhkan bantuan dari semuanya,” tutup Isdianto

Sementara itu Bupati Karimun yang juga hadir pada kesempatan ini tidak hentinya mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang terus berkontribusi dan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Karimun dalam membangun.

“Kita menyadari bahwa banyak hal yang harus kita lakukan untuk memenuhi keinginan masyarakat. Namun dengan keterbasan anggaran yang kita miliki tentu juga akan lambat dalam bergerak. Namun dengan kolaborasi dan sinergi yang baik antara Pemkab dan Pemprov maka apa yang menjadi harapan masyarakat dapat dengan segera terwujud,” kata Aunur.

Dalam pada itu Ketua DPD Among Mitro Karimun Wiryanto mengatakan bahwa dengan akan hadirnya Gedung Pendopo ini maka akan semakin menggairahkan kegiatan keagamaan serta seni dan budaya yang ada di Kundur, Karimun. Dirinya juga mengingatkan segenap pengurus Among Mitro di Karimun agar tidak melupakan jasa baik para pemimpin yang terus membantu paguyuban selama ini.

“Kita harus terus membantu dan mendoakan para pemimpin kita agar selalu sehat dan dalam lindungan yang Maha Kuasa. Among mitro juga siap mendukung dan mensukseskan pembangunan baik di Kepri dan Karimun secara berkelanjutan,” tegasnya. (Ril)

Kampung Tangguh Nusantara Dibentuk Harap Masyarakat Mampu dan Mandiri
Dinamika Kepri, Batam – Pembentukan Pencanangan Kampung Tangguh Nusantara di wilayah Polda Kepri dilakukan, Jumat (26/6).

Pencanangan Kampung Tangguh Nusantara tersebut dihadiri oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman, M.Si., Plt Gubernur Provinsi Kepri H. Isdianto, S.Sos, MM., Danrem 033/WP, Wakapolda Kepri, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Pejabat utama Polda Kepri, Dandim 0316 Batam, dan Stakeholder terkait.

Pembentukan Kampung tangguh dengan maksud diharapkan masyarakat dapat mempunyai kemampuan dan kemandirian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungannya sendiri.

Sebanyak 10 lokasi kampung tangguh Nusantara yang telah terbentuk di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan saat ini, 4 lokasi ada di Kota Batam sedangkan lainnya berada di Tanjungpinang, Bintan, Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas dengan memenuhi empat kriteria antara lain Tangguh kesehatan jasmani dan rohani, tangguh sosial ekonomi dan kemasyarakatan, tangguh keamanan dan ketertiban serta tangguh informasi dan kreativitas.

"Bekerjasama dengan Plt Gubernur Provinsi Kepri selaku Ketua Gugus Tugas Daerah, Danrem 033/WP dan Stakeholder terkait lainnya akan mengupayakan pembentukkan kampung tangguh ini sebanyak-banyaknya di wilayah Provinsi Kepri, hingga nanti hilangnya Covid-19, itulah harapan kita bersama dan Insiatif masyarakat dalam pembentukkan kampung tangguh dan pondok sehat akan terus kita dukung dan fasilitasi," tutur Kapolda Kepri.

Senada dengan Plt Gubernur Provinsi Kepri, katanya dengan adanya kampung tangguh, yakin dan percaya zona hijau yang diharapkan tentunya akan terwujud.

"Dengan adanya kegiatan ini tentulah harapan kita di Provinsi Kepri khususnya di Kota Batam segera menjadi zona hijau, jika hal ini diikuti oleh daerah-daerah lainnya yakin dan percaya zona hijau yang diharapkan tentunya akan terwujud, hal ini nanti akan disampaikan kepada walikota dan bupati untuk mendorong masyarakat untuk membentuk kampung-kampung tangguh lainnya" tutur Plt Gubernur Provinsi Kepri Isdianto. (Ril)

Pertemuan Plt. Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto dengan Pihak UP3 PLN Tanjungpinang di ruang kerja H. Isdianto, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (10/6).

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Plt. Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto meminta langsung kepada manajer UP3 PLN Tanjungpinang Suharno untuk tidak melakukan pemutusan aliran listrik pelanggannya yang nunggak selama masa pandemi Covid-19 ini.

Selain itu Isdianto juga meminta keringanan lainnya seperti kebijakan membayar dengan cara nyicil bagi yang tagihannya terlaku besar.

Adapun yang terpenting, Isdianto meminta agar pihak PLN lebih transparan dalam menghitung tagihan para pelanggannya. Sehingga tidak sampai menimbulkan keresahan ditengah masyarakat yang ditakutkan memancing masyarakat bertindak kurang percaya dan anarkis nantinya.

“Saya amati beberapa hari ini beritanya tentang PLN terus. Dan semuanya aduan masyarakat tentang tagihan yang membengkak. Coba jelaskan kepada masyarakat, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak,” kata Isdianto saat menerima audiensi pihak PLN, Rabu (10/6) di ruang kerjannya, Dompak, Tanjungpinang.

Mendengar alasan pihak PLN yang mengatakan jika kenaikan tagihan merupakan perintah dari pusat, Isdianto menegaskan jika alasanya kurang bisa diterima karena belum pernah ada sosialisasi dan sebagainya. Oleh sebab itu Isdianto meminta agar pihak PLN juga segera melakukan sosialisasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Selanjutnya dengan tegas meminta agar kenaikan tagihan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh PLN terhadap pelanggannya, termasuk menyangkut rumah kosong yang tetap ditagih pembayaran agar dikembalikan kepada masyarakat.

“Saya minta, jika ada rumah kosong dan tetap tertagih agar dikembalikan. Kemudian harapan saya dimasa covid ini, walaupun masyarakat telat membayar, tidak ada pemutusan oleh PLN. Kalaupun ada yang tagihannya terlalu besar supaya bisa dicicil. Intinya marilah kita jaga kondusifitas daerah kita ini, berikan pelayanan yang baik dan jangan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat,” ujar Isdianto.

Mendengar arahan Plt. Gubernur ini, manajer UP3 PLN Tanjungpinang yang didampingi beberapa stafnya mengangguk menyetujuinya. Suharno juga mengaku sedang bersiap untuk melakukan sosialisasi seluas-luasnya terkait kenaikan tagihan rekening listrik bagi pelanggannya. Dan sudah membuka posko pengaduan untuk hal ini.

“Langkah kami selanjutnya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pak. Dan kita juga sudah membuka posko pengaduan saat ini,” kata Suharno.

Tampak hadir mendampingi Plt. Gubernur dalam kesempatan ini Asisten I Raja Ariza, Asisten II Syamsul Bahrum dan jajaran kepala OPD terkait.

Raja Ariza dalam kesempatan ini juga meminta kepada pihak PLN agar kantor pemerintahan yang ada di Tanjungpinang tidak sampai mengalami pemadaman, karena sangat berpengaruh dengan kinerja pegawai.

Menyangkut kebutuhan beban daya sebesar 75 MW di Tanjungpinang dan Bintan, sementara pihak PLN hanya memiliki cadangan daya sebesar 25 MW. Hal ini menurut Raja Ariza agar mendapatkan perhatian secara khusus.

“PLN harus memiliki beckup yang cukup. Usahakan kalau bisa listrik di kantor Pemerintahan jangan sampai mati,” katanya. (Ril)


Source: humas.kepriprov.go.id

Plt. Gubernur Kepri, H. Isdianto saat menggelar silaturahmi bersama Tokoh Agama, Adat, Masyarakat dan Alim Ulama di Aula Wan Seri Beni, kantor Gubernur, Dompak, Jumat (29/5). 

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Plt. Gubernur Kepri, H. Isdianto menggelar silaturahmi bersama Tokoh Agama, Adat, Masyarakat dan Alim Ulama sekaligus penyerahan Hand Sanitizer dan Masker kepada Gugus Tugas kabupaten dan kota juga rumah ibadah se- Provinsi Kepri di Aula Wan Seri Beni, kantor Gubernur, Dompak, Jumat (29/5).

Pelaksanaan fase New Normal kata Isdianto merupakan salah satu langkah untuk tetap mempertahankan roda perekonomian kembali stabil. Namun dengan tetap memprioritaskan kesehatan masyarakat.

“Kita tidak tahu hingga kapan virus ini ada namun kita juga tidak ingin laju ekonomi kita melambat, ditetapkannya status ini kita sambut positif namun tetap prioritas utama adalah kesehatan masyarakat,” kata Isdianto.

Pelaksanaan new normal lanjut Isdianto bukan tanpa aturan, malah pengawasan akan lebih ketat.
“Kita tentu tidak ingin virus semakin menyebar, untuk itu memperhatikan protokol kesehatan menjadi penting harus kita jaga dengan komitmen dan kedisiplinan,” lanjutnya.

Namun, sejumlah aspek masih terdapat pro dan kontra salah satunya di bidang pendidikan. Isdianto meminta seluruh masyarakat tetap tenang, apapun keputusannya nanti akan tetap melihat kondisi dan bertujuan akhir yang positif.

“Nanti kita akan pelajari dampaknya bagaimana, kita lihat situasi dan kondisi kedepan baru nanti kita akan putuskan bagaimana proses pendidikan dapat berjalan seperti apa,” tambahnya.

Sementara itu, Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah dalam laporannya mengatakan bahwa salah satu tujuan utama pelaksanaan acaraini selain tentunya mempererat silaturahmi adalah untuk menyatukan pandangan dan sifat yang sama dalam pelaksanaan fase new normal di Kepri.

“Kita ingin satukan komitmen agar semua sepakat berjalan bersama mensukseskan fase new normal dengan memperhatikan secara ketat terkait protokol kesehatan,” kata Arif.

Menuju New Normal lanjut Arif, dimulai dengan memberikan kelonggaran untuk beribadah kepada setiap rumah ibadah dengan sejumlah catatan salah satunya mengikuti aturan protokol kesehatan.

“Perihal poin-poin dari protokol pelaksanaan ibadah nantinya akan kami sebar agar mempermudah para jemaah nantinya,” lanjut Arif.

Kemudian, langkah nyata yang dilakukan oleh Gugus Tugas dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 terus di lakukan, salah satunya hari ini adalah penyerahan bantuan masker dan hand sanitizer kepada Gugus Tugas kabupaten dan kota serta untuk rumah-rumah ibadah yang dalam hal ini secara simbolis di serahkan kepada Sekda Kota Tanjungpinang dan perwakilan rumah ibadah di Tanjungpinang.

Untuk rumah ibadah di Tanjungpinang, secara simbolis diberikan kepada 51 rumah ibadah dengan rincian: 47 masjid, 1 rumah ibadah agama katholik, 1 rumah ibadah agama protestan, 1 rumah ibadah budha, 1 rumah ibadah konghucu,” tambah Arif.

Laporan terakhir mengenai status Kepulauan Riau hingga kini, 4 wilayah masuk kedalam zona hijau (Bintan, Natuna, Anambas dan Lingga). Sedangkan hari ini Karimun akan masuk ke zona hijau.

Kini, konsentrasi di pusatkan di Batam dan Tanjungpinang, namun di beberapa kecamatan di Tanjungpinang sudah mulai hijau (Tanjungpinang Barat) dan lainnya zona kuning. (Red)


Source: humas.kepriprov.go.id

Serah terima batuan APD dari Danlantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah kepada Plt. Gubernur Provinsi Kepri H. Isdianto, Selasa (26/5/2020).

Dinamika Kepri, Batam - TNI Angkatan Laut dalam hal ini Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah menyerahkan sumbangan bahan penanganan Covid-19 kepada Plt. Gubernur Provinsi Kepri H. Isdianto.

Penyerahan bantuan Alat pelindung Diri (APD) tersebut dilakukan  di Gedung Daerah Jl. S.M.Amin No.1 Tanjungpinang Kepri, Selasa (26/5/2020).

Bantuan APD yang diberikan Danlantamal IV adalah merupakan bantuan dari Temasek Foundation International Singapura.

Bantuan tersebut berupa 2500 liter F10 Concentrate Sanitizer, kemudiam 35 buah Intermediate Bulk Container (IBC), lalu 350 Drum sets, 2 buah Pallet Hand Pump, 43 pallet 6 Black colour trolley, 1 pallet 5 Black colour trolley, serta 1 pallet 3 Black Colour trolley

Hadir dalam penyerahan APD itu, selain  Plt. Gubernur Kepri juga dihadiri Kejati Kepri Sudarwidadi, Danlanud RHF Kolonel Pnb Andi Wiijanarko, Kasiops Korem 033/WP Kolonel Inf Ariful Muttaqin, Sekda Provinsi Kepri serta undangan para pejabat lainya. (Ril)

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Plt. Gubernur Kepri, H. Isdianto mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri melalui video conference dengan agenda Penyampaian LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Daerah Provinsi Kepri TA 2019 di Rupatama kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (30/4).

Mengawali pidato penyampaiannya, Isdianto memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran DPRD Provinsi Kepri yang selalu memberikan dukungan.

“Sehingga Alhamdulillah kami dapat sampaikan LKPj TA 2019 ini yang merupalan kewajiban konstitusional,” kata Isdianto.

Isdianto melanjutkan, LKPj sendiri disusun berdasarkan RKPD Tahun 2019 yang mengacu kepada RPJMD Provinsi Kepri Tahun 2016-2019, dengan ruang lingkup dan formatnya mempedomani aturan pemerintah pusat. Dalam penyampaiannya ini dijelaskan Isdianto secara umum, sedangkan secara lengkapnya sudah tertera dalam dokumen LKPj.

Isdianto menjabarkan Realisasi APBD TA 2019 yang menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang mana masih bersifat tentatif karena harus di audit secara komperhensif oleh pihak BPK.

Pendapatan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 3,713 Triliyun terealisasi sebesar Rp. 3,936 Triliyun atau 106 % dari target yang telah di tetapkan. Sedangkan untuk Belanja Daerah, sebesar Rp. 3,833 Triliyun terealisasi sebesar Rp. 3,654 Triliyun atau 95,31 % dari target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam RPJMD Tahun 2016-2021, Indikator kinerja program pembangunan provinsi kepri yang di targetkan pada tahun 2019 sebanyak 332 indikator dari 39 urusan.

“Dari persentase indikator kinerja RPJMD tersebut, dalam status sangat tinggi dan tinggi sebanyak 305 indikator atau 91,87 %,” lanjut Isdianto.

Terakhir, untuk Tugas Pembantuan (Pertanian dan PU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23,303 Miliyar terealisasi sebesar Rp. 20,839 Miliyar atau sebesar 89,41 %.

“Tugas pembantuan secara rinci dapat dilihat dalam dokumen LKPj yang telah kami sampaikan,” pungkas Isdianto.


(Hms)

Dinamika Kepri, Tanjungpinang -Bunda Paud Kepri, Meri Isdianto mengikuti Launching WGK (Workshop Guru Kreatif) Daring oleh Staf Khusus Mendikbud Iwan Syahril melalui video conference di Wisma Daerah, Tanjungpinang, Senin (27/4).

Meri mengapresiasi dengan adanya WGK melalui daring ini yang menurutnya menjadi ajang bagi para-guru untuk semakin kreatif dalam merancang pembelajaran untuk para siswa terutama anak usia dini.

“Adanya WGK membuat para guru tidak berhenti untuk terus belajar dan berkreativitas sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi para siswa terutama untuk anak usia dini,” kata Meri.

Paud lanjut Meri, menjadi sangat penting bagi kelangsungan masa depan para generasi muda di Kepri. Karna dari Paud inilah yang menjadi pondasi dasar bagi pendidikan anak kedepannya.

“Anak-anak harus terus mendapatkan pendidikan dimulai sejak dini sehingga masa depannya akan terjaga yang nantinya dapat bersumbangsih untuk daerah, bangsa dan negara,” lanjut Meri.

Dalam pada itu, Staf Khusus Kemendikbud Iwan Syahril saat melaunching WGK Daring memberikan apresiasi yang luar biasa atas semangat para guru yang tergabung di dalam PP Himpaudi ditengah masa Pandemi Covid-19 ini untuk tetap belajar.

“Kami berikan apresiasi yang besar karna para guru tetap belajar dan tidak pernah berhenti dalam meningkatkan pengetahuan sehingga ini baik bagi ekosistem pendidikan anak usia dini,” kata Iwan.
Iwan melanjutkan, peningkatan kualitas pendidikan terus dilakukan terkhusus pada Paud. Karna Paud merupakan pondasi untuk pendidikan pada tahap-tahap selanjutnya bagi anak.

Namun lebih dari pada itu, pendidikan harus terintegrasi, totalitaa lahir dan bathin harus di kembangkan secara menyeluruh dalam menciptakan generasi yang berkualitas.

“Dari program-program yang kita kembangkan ini lah yang menjadi fokus apakah berdampak baik kepada anak-anak kita,” lanjutnya.

Iwan juga berharap dari WGK ini para tenaga pendidik dapat berdaya dan memberdayakan, dalam arti bukan hanya untuk diri sendiri tapi memiliki tanggungjawab sosial.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, ini menjadi tanggungjawab semua dalam mendorong kualitas pendidikan, semangat gotong royong menjadi filosofi dan nilai luhur dalam mendorong kemajuan kita bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketum PP HIMPAUDI Netti melaporkan bahwa sebelum di launching WGK Daring sendiri, pelaksaan WGK secara tatap muka sudah lebih dahulu di gelar di beberapa daerah pada tahun 2019 lalu.

“Sebanyak 10 ribu peserta di 62 kabupaten dan kota se-Indonesia telah melaksanakan WGK disepanjang tahun 2020, dan melalui Daring juga telah lama di rencanakan dalam upaya memudahkan kegiatan dengan memanfaatkan teknologi,” kata Netty.

Apalagi di tengah Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, upaya untuk terus mengembangkan kompetensi guru tidak boleh terhenti.

“Keterbasan dalam kegiatan Paud, kita percaya keadaan ini dapat menjadi upaya perubahan, dengan WGK Daring diharapkan menjadi cikal bakal kreativitas dan invoasi,” lanjutnya.

HIMPAUDI akan terus melakukan konsultasi dan pendampingan dalam perjalanan WGK Daring Tahun 2020 yang tercatat di ikuti sebanyak 4.500 peserta dari 155 kabupaten dan kota.

“Kita utamakan kegembiraan, belajar untuk mendapat kegembiraan beserta ilmu tentunya, bukan sedekar hanya mendapat sertifikat,” pungkasnya.


(Ril)

Suasana rapat finalisasi Simda Integrated di Ruang Kerja Gedung A Lt.3, Kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (11/2).

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Arif menegaskan pentingnya Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih, harus segera diaplikasikan secara menyeluruh.

"Simda sebagai kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja, harus bisa secara menyeluruh terlaksana tahun 2021," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah saat memimpin Rapat Finalisasi SIMDA Integrated di Ruang Kerja Gedung A Lt.3, Kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (11/2).

Arif meminta semua pejabat terkait agar segera menyelesaikan setiap tahapan prosedur. Apalagi sesuai arahan KPK, Simda untuk Kepri harus terintegrasi segera dan Pemda pun sudah dipayungi BPKP yang siap membantu.

" Untuk itu, segala kekurangan dari keluhan-keluhan yang terjadi kedepan, harus segera diperbaiki tentunya sesuai aturan yang berlaku. Misalnya permasalahan jaringan internet yang tidak lancar, tentu sejak awal kita sudah bisa prediksi dan segera tindaklanjuti,” lanjutnya.

Terakhir, Arif tetap meminta komitmen penuh dari Dinas terkait yang fokus dalam penyempurnaan SIMDA ini, apalagi agenda ini setiap alur saling berkaitan dan kesemuanya harus benar-benar siap.

"Intinya kita kerja cepat dan tepat. Kebersamaan dan Koordinasi intens diperlukan. Jika ada kendala segera di diskusikan agar dapat segera selesai," tutupnya.

Sementara itu, Kadis Kominfo Zulhendri mengatakan bahwa perkembangannya hingga kini secara teknis pelaksanaan Simda terintegrasi sudah siap dan akan masuk ket pelaksanaan secara menyeluruh di tahun 2021.

Zulhendri melanjutkan, bahwa saat ini SK Gubernur terkait Hak Akses di masing-masing OPD dan koordinator (Hak akses pemanfaatan Aplikasi E-SSH, E-Pokir, E-Planning, E-Monev, E-Budgeting, E-Money, E-Sakip) sudah dalam tahap proses penyelesaian di biro Hukum.

"Kita targetkan tahun 2021 sudah dilaksanakan secara maksimal," kata Zulhendri.

Selain itu, teknis dilapangan akan melengkapi dan antar Pemda dan BPKP selaku jembatan penghubung sudah sinkron. Hingga kini masih terus dilakukan sosialisasi terkait pemahaman Simda Integrated kepada Pejabat terkait di setiap OPD. (Ril)

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartanto saat baru tiba di Bandara Raja Haji Fisabillilah Tanjung Pinang, Kamis (30/1/2020).

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Airlangga Hartanto melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Tanjungpinang, Kepri, Kamis (30/1/2020).

Kedatangan Menteri Airlangga Hartanto di Bandara Raja Haji Fisabillilah Tanjung Pinang, disambut oleh Wakapolda Kepri, Brigjen Pol. Drs. H Yan Fitri Halimansyah, Plt. Gubernur Kepri Isdianto, Ketua DPRD Kepri, Sekda Provinsi Kepri, Walikota Tanjung Pinang, Wadanlantamal Tanjung Pinang, Kasrem 033/WP, Danlanud RHF Tanjung Pinang, Danguskamla Batam, Irwasda Polda Kepri, Dirkrimsus Polda Kepri, Pj. Ketua Bhayangkari Daerah Kepri, Kajati Tj. Pinang dan Kapolres Tanjung Pinang.

Penyambutan dilakukan dengan pengalungan bunga dan atraksi silat khas Melayu oleh anak pendekar Melayu.

Kemudian setelah melakukan ramah tamah di ruang VIP Bandara Raja Haji Fisabillilah Tanjung Pinang, rombongan bertolak menuju Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). (Ril)

Plt Gubernur Kepri H Isdianto.

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Saat memimpin rapat rutin bersama seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri di Rupatama lantait 4 kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (27/1), Plt Gubernur Kepri H Isdianto mengingatkan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah provinsi Kepri supaya memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing yang dimiliki.

"Pahami tupoksi masing-masing. Pemahaman akan menjadi instrumen penting untuk bekerja dan mencapai kinerja terbaik," kata  Isdianto.

“Harapan saya di tahun 2020 ini menjadi tahun perubahan dalam lingkup Pemprov Kepri. Kebersamaan menjadi penting untuk terus dijaga. Jangan malu maupun gengsi menanyakan hal yang tidak diketahui selagi itu untuk kebaikan dan kemajuan,” sambungnya.

Isdianto pun menyambut baik salah satu upaya pemahaman bagi pejabat terlebih di Tahun 2020 ini sesuai Instruksi Permendagri yang mana daerah harus sudah mulai menyusun RPJMD 2021-2024.

“Pemahaman penting serta penyelarasan antara semua pejabat terkait sehingga terjadi sinkronisasi antara Renstra dengan RPJMD,” lanjut Isdianto.

Kemudian terkait SIRUP, berdasarkan laporan Kepri menjadi Provinsi se Indonesia yang pertama kali menyelesaikannya, kata Isdianto tentu menjadi apresiasi yang tinggi untuk terus semakin baik.

Terkait pelelangan, Isdianto ingin kegiatan dilakukan tepat waktu. Ia berharap Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa selaku koordinator, terus pro aktif.

“Saya ingin semua cepat. Cepat selesai dan tepat sasaran, sehingga kita bekerja tidak terburu-buru yang malah membuat hasilnya tidak maksimal,” tambah Isdianto.

Mengenai waktu mendatang akan digelar pencanangan Kepri Bersepeda yang direncanakan akan dibuka langsung oleh Menteri, Ia berharap seluruh bupati dan walikota se Kepri dapat hadir serta FKPD juga menyatakan kesiapannya untuk ikut hadir.

“Ini semangat kita bersama, karena jika kita semangat dilihat masyarakat tentu masyarakat akan tergerak juga. Saya yakin nanti acara itu akan meriah,” tutup Isdianto. (Ril)

Plt Gubernur Kepri H Isdianto saat foto bersama Ketua dan anggota Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Kantor DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (22/1). (F/Humas Prov.Kepri)

Dinamika Kepri, Jakarta - Plt Gubernur Kepri H Isdianto menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum antara Komisi V DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Kepri terkait Pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) di Gedung Nusantara, Kantor DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (22/1).

Dalam penyampaiannya, Isdianto mengatakan bahwa Jembatan Babin yang menyambungkan Kota Industri (Batam) dan Kota Pariwisata (Bintan) menjadi harapan besar seluruh masyarakat Kepri dalam meningkatkan kesejahteraan.

“Keberadaan jembatan selain melancarkan arus barang maupun orang dengan terhubungnya kedua pulau juga dapat semakin melancarkan investasi dan banyak dampak positif lainnya sehingga upaya meraih kesejahteraan dapat tercapai,” kata Isdianto.

Untuk itu, Isdianto berharap kepada Komisi V DPR RI membantu perjuangan dan ikut mengakomdir upaya merealisasikan kapan Jembatan Babin akan mulai berjalan, terlebih Jembatan Babin merupakan salah satu proyek strategis nasional.

“Kami berharap dengan rapat ini ada titik terang agar secepatnya  jembatan ini segera mulai dijalankan, kami siap jika ada lagi dokumen yang dibutuhkan akan segera kami sampaikan,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan bahwa pada rapat ini pihaknya menerima dokumen usulan yang secara umum disampaikan pada rangkaian rapat dari Pemerintah Provinsi Kepri.

“Nanti kita rapatkan kembali dan akan dibawa ke Kementerian terkait agar segera dapat titik terang,” kata Lasarus.

Lasarus juga yakin keberadaan Jembatan Babin menjadi hal yang strategis untuk memajukan daerah terlebih Kepri menjadi salah satu daerah yang berada si garda terdepan NKRI.

Dalam pada itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah mengatakan bahwa Pemda harus menyatakan kesiapannya atas keseriusan Pembangunan Jembatan tersebut.

“Apalagi sudah jelas, Jembatan Babin ini masuk salah satu program strategis Nasional. Pemda dalam arti kata harus siap menyelesaikan segala dokumen, administrasi serta menghindari permasalahan yang akan timbul dikemudian hari,” kata Syarif.

Syarif mencontohkan terkait permasalahan lahan, jika misalkan Pemerintah Pusat sudah siap dan akan dijalankan tapi ternyata ada permasalahan pembebasan lahan yang belum selesai tentu akan terhambat pekerjaan.

Selanjutnya, Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah mengatakan bahwa Kepri punya dua buah pulau besar yakni Batam dan Bintan dengan perkembangan yang luar biasa baik dibidang industri maupun pariwisata.

“Sehingga pembangunan jembatan nantinya tentu akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Arif.

Keberadaan Jembatan, lanjut Arif merupakan harapan seluruh masyarakat, yang selama ini konektiviti antar pulau yakni antara Batam dan Bintan yang punya 3 Pemerintahan (Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepri) selama ini hanya melalui jalur laut.

Pun dengan pengagasannya sudah berjalan sejak tahun 2005. Berbagai tahapan juga sudah dilakukan baik dari segi penentuan titik lokasi, review, studi kelayakan serta menuju ke kementerian terkait.

“Multi efek dari keberadaan jembatan akan terasa nantinya bagi ekonomi masyarakat, apalagi Jembatan Babin salah satu janji kampanye Pak Presiden, tentu masyarakat terus bertanya kepada kami, maka ini menjadi komitmen kita bersama antara Pemda dan Pusat,” lanjut Arif.

Kemudian, Kepala Dinas PU Abu Bakar juga menjelaskan bahwa awal tahun 2020 pihaknya sudah berkunjung ke Kementerian PU untuk mwmbahas tindak lanjut pembangunan jembatan Babin.

Dalam rapat tersebut membahas terkait trase jembatan yang dijabarkan ada dua opsi yakni 1. Batam-Tanjung Sauh-Pulau Buau-Bintan dan 2. Batam-Tanjung Sauh-Pulau Menang-Bintan sauh. Ketinggian jembatan juga pihak Kementerian minta agar ditetapkan apakah 30 M atau 50 M mengingat kondisi jembatan akan dilalui kapal berukuran besar apa tidak.

“Secara umum, Kepri tidak permasalahkan kedua trase ini, yang mana saja bisa dipakai yang penting jembatan ini jadi,” kata Abu.

Kemudian saat rapat bersama Kementerian Perhubungan, pihak Kemenhub merekomendasikan kelengkapan dokumen terkait Jarak bebas dari permukaan pasang tertinggi air laut dan rencana induk pelabuhan nasional.

Anggota Komisi V Dapil Kepri Ansar Ahmad juga ikut menanggapi, terlebih dahulu dirinya memberikan apresiasi dan terimakasih yang sebesar-besarnya atas berkenannya Komisi V DPR RI ikut dalam rapat pembahasan ini.

Kepri, kata Ansar punya 2 pulau terbesar yakni Batam dan Bintan. Postensi besar dengan aktivitas kegiatan ekonomi, pariwisata dan pemerintahan. Dengan kawasan FTZ juga KEK, merupakan salah satu kawasan ekonomi khusus tercepat perkembangannya.

“Jika kita bicara strategis maka kedua wilayah ini punya prospek tinggi, apalagi jika ditopang dengan kehadiran jembatan penghubung,” kata Ansar.

Belum lagi pertumbuhan Pariwisata Kepri yang luar biasa, di tahun 2019 saja kunjungan wisman mencapai 2 juta setengah orang dan sekarang berada di posisi kedua setelah Bali.

“Saya kira perjalanan Jembatan yang sejak tahun 2005 ini menjadi prospek untuk terus kita dorong agar segera hadir, keberadaan jembatan nantinya dapat mendukung seluruh mobilitas kegiatan industri, ekonomi dan pariwisata,” lanjutnya.

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae dan Nurhayati beserta 15 orang anggota Komisi V DPR RI, dari Kepri hadir Asisten Bidang Perekonomian Syamsul Bahrum, Kepala Barenlitbang Naharuddin, Kadis Perhubungan Jamhur Ismail, Kadis LHK Nilwan, Karo Perekonomian Heri Andrianto dan Karo Pembangunan Aries Fhariandi serta Plt Karo Humas Protokol dan Penghubung Zulkifli. (Red)


Source: humas.kepriprov.go.id

Plt Gubernur Kepri, H. Isdianto, S.Sos., M.M.

Dinamika Kepri, Jakarta - Plt Gubernur H. Isdianto berharap proyek prioritas strategis (major project) dalam RPJMN 2020-2024 untuk Kepri bisa segera dieksekusi. Harapannya itu dikatakannya karena proyek tersebut memiliki daya ungkit tinggi untuk meningkatkan perekonomian Kepri serta sangat strategis dan meningkatkan kebanggaan bangsa karena Kepri berbatasan dengan banyak negara tetangga.

“Beberapa agenda dalam RPJMN 2020-2024 sangat kita harap cepat dilaksanakan. Tak hanya integrasi pengembangan wilayah Batam-Bintan, tapi juga Destinasi Prioritas Pariwisata, termasuk mensinergikan pengembangan komoditas unggulan wilayah Kepri yang masuk dalam RPJMN,” kata Isdianto usai menghadiri Musrebangnas RPJMN 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12).

Musrenbangnas sebelumnya ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu hadir juga Wakil Presiden KH Maruf Amin, Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Mendagri Tito Karnavian, Ketua DPR RI Puan Maharani dan sejumlah menteri.

Dalam narasi RPJMN 2020-2024, pemerintah pusat menyususn 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project). Proyek ini disusun untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

Dari 41 Major Project tersebut, di urutan ke-9 ada Major Project Integrasi Pembangunan Wilayah Batam–Bintan. Major Project ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri dan pariwisata Batam-Bintan. Indikasi pendanaan untuk kegiatan ini sebesar Rp28,04 triliun dengan rincian APBN Rp0,04 T, KPBU Rp 18,5 T, Swasta Rp 5,4 T dan BUMN Rp 4,1 T. Para pelaksananya antara lain BP Batam, KemenPUPR, Pemda, dan Badan Usaha (BUMN/ Swasta).

Masuknya integrasi pembangunan wilayah Batam Bintan dalam Proyek Prioritas Strategis (Major Project) agar dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Selain itu, Major Project dapat menjadi alat kendali pembangunan sehingga sasaran dan target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dapat terus dipantau dan dikendalikan.

Selain Batam Bintan, dalam narasi RPJMN 2020-2024, Sumber daya alam (SDA) juga dapat untuk peningkatan nilai tambah pariwisata. Kepri sendiri mendapat beberapa prioritas. Diantaranya Destinasi Pariwisata Prioritas untuk Taman Wisata Alam (TWA) Mukakuning dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) untuk Nongsa-Pulau Abang dan sekitarnya serta KSPN Lagoi-Bintan dan sekitarnya.

Selain sektor pariwisata, beberapa program untuk nilai tambah Ekonomi juga mendapat narasi dalam RPJMN 2020-2024 ini. Di antara wilayah pengelolaan perikanan dan sentra produksi perikanan budidaya.

Untuk gas bumi, tercatat East Natuna tercatat dengan cadangan gas bumi 46 TSCF. Untuk hilirisasi SDA melalui kawasan industri, Kepri juga masuk dalam delapan Kawasan Industri Prioritas Nasional, yaitu KI Bintan Aerospace dan KI/KEK Galang Batang. Sementara di Karimun masuk narasi hilirisasi SDA melakui pengembangan smelter.

Dalam RPJMN ini, Kepri mendapat rencana target pertumbuhan ekonomi mulai 4,7 persen untuk tahun 2020 dan 7,1 persen di akhir tahun 2024. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi itu diidentifikasi identitas unggulan berupa karet, perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Sementara mendukung hilirisasi komoditas pengembangan kawasan berbasis sumber daya alam pada koridor pertumbuhan dan pemerataan, maka dikembangkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai. Sedangkan untuk mendorong pengembangan kawasan berbasis non-sumber daya alam, kawasan strategis prioritas yang dikembangkan adalah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, dan Karimun, Kawasan Industri (KI) Bintan Aerospace dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Baru Batam-Bintan.

Isdianto minta OPD terkait untuk memastikan program-program tersebut tetap ada dalam narasi RPJMN 2020-2024. Apalagi naskah ini akan ditandatangani Presiden Jokowi pada 20 Januari 2020.

Kata Isdianto, dia berharap doa dan dukungan masyarakat agar apa yang sudah direncanakan masuk dalam prioritas strategis nasional segera dilaksanakan. Dengan demikian, kemajuan kemajuan untuk Kepri akan semakin cepat.

Program-progam itu memang sejalan dengan apa yang disampaikan Isdianto dalam banyak kesempatan. Pariwisata, kelautan perikanan dan pertanian adalah prioritas.

“Inilah masa depan ekonomi Kepri,” kata Isdianto.

Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur agar memperkokoh pondasi dalam berkompetisi dengan negara lainnya. Pemerintah, kata Jokowi ingin  menyambung infrastruktur yang ada ke kawasan-kawasan industri, kawasan produksi pertanian, ke  kawasan produksi perikanan, dan pada kawasan wisata yang ada di setiap provinsi. (Ril)


Source: humas.kepriprov.go.id

Plt Gubernur Kepri H Isdianto saat bertemu Menko Kemaritiman dan Invetasi Luhut B Panjaitan di Jakarta, Selasa (3/12). 

Dinamika Kepri, Jakarta - Program pembangunan infrastruktur untuk peningkatan perekonomian Kepri harus mendapat dukungan dan kucuran dari pemerintah pusat. Jika mengandalkan anggaran daerah, realisasi dan percepatan pembangunan itu tidak akan terakomodir. Melalui Kementerian Maritim dan Investasi dan Kementerian Lembaga lainnya, Kepri yakin dukungan itu segera terealisasi.

Keyakinan itulah yang membuat H Isdianto, Plt Gubernur Kepri bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se-Kepri melakukan Rakor dengan Menko Kemaritiman dan Invetasi Luhut B Panjaitan di Jakarta, Selasa (3/12).

Isdianto, bersama Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak memimpin langsung pertemuan yang dihadiri sejumlah kementerian itu.

Hadir langsung dalam pertemuan itu Bupati Bintan Apri Sujadi, Bupati Karimun H Aunur Rafiq, Bupati Natuna H Hamid Rizal, Bupati Lingga Alias Wello, Bupati Anambas Abdul Haris, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang H Rahmah.

Dari Pemprov Kepri, hadir Sekdaprov H TS Arif Fadillah, Kepala Barenlitbang H Naharuddin MTP, Asisten Ekbang Syamsul Bahrum, Kadis Pariwisata H Buralimar, Kadis PU Abu Bakar, Kadis Perhubungan Jamhur Ismail, Karo Pembangunan Aries Fhariandi dan Plt Biro Humas Protokol dan Penghubung Zulkifli.

Sebanyak 25 skala prioritas masing-masing daerah disampaikan dalam pertemuan itu. Tak kurang dari Rp25 triliun dibutuhkan dana untuk menuntaskan pembangunan di seluruh Kepri. Tiap daerah, mengusulkan skala prioritasnya masing-masing yang langsung disampaikan Isdianto di depan Luhut dan pejabat eselon satu sejumlah kementerian.

“Jika kami sendiri di lapangan tanpa bantuan pemerintah pusat pasti tak terakomodir percepatan pembangunan itu. Kami harap usulan ini diakomodir dan cepat terealisasi,” kata Isdianto membuka pembicaraan.

Kadang, di antara usulan-usulan yang disampaikan Isdianto, langsung ditanggapi Luhut. Misalnya, ketika Isdianto menyampaikan soal penetapan atas labuh jangkar, Luhut langsung menanggapi. “Itu kita finalisasi segera. Tinggal tiga dari 12. Itu sumber transhipment. Saya mau Januari-Feburari selesai,” kata Luhut.

Pertemuan itu kemudian dipandu Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktir Kemenko Maritim dan Investasi Ridwan Djamaluddin.

Di antara program yang disampaikan Isdianto antara lain pembangunan Jembatan Batam Bintan, Waduk Busung, Pembangunan Bongkar Muat di Pulau Kundur dan Penetapan atas labuh jangkar.

Isdianto juga menyampaikan program-program usulan Kabupaten kota untuk Tanjungpinang. Diusulkannya antara lain yakni untuk pembangunan Jalan Lingkar Kota, Jembatan Madong-Sungai Nyirih, Jembatan Pinang Marina-TanjungLanjut. Juga Penataan Kawasan Kota Pusaka di Kota Tanjungpinang antara lain Kawasan Kota Lama, Kawasan Pulau Penyengat dan Kawasan Kota Rebah. Tanjungpinang juga mengusulkam Revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang.

Untuk Kota Batam antara lain mengusulkan Peningkatan Jalan Ruas Simpang Batubesar – Nongsa (8,5 Km), Peningkatan Jalan Simpang Jam – Batu Ampar (6,6 Km), Peningkatan Jalan Simpang Sei Harapan – Simpang Basecamp (8 Km), Pembangunan Fly Over Simpang Kabil, Peningkatan Jalan Pelabuhan Batu Ampar – Bundaran Nan Tongga – Simp.

Selai itu, Baloi Center (5.2 Km), Pembangunan Jalan Simpang Tembesi – Tanjung Berikat (7.76 km), Pembangunan jalan lingkar luar (outer ringroad) Tiban – Jodoh (4 Km) dan Pembangunan Jalan Tol Batu Ampar – Muka Kuning – Hang Nadim (25 Km). Pembangunan Pasar Induk Jodoh juga diusulkan Pemko Batam. Serta pembangunan Rusunawa (15 Twin Block).

Kabupaten Bintan mengusulkan Peningkatan Jalan Nasional Lintas Barat-Timur Pulau Bintan (Penambahan Ruas Jalan) sepanjang 66 Km dan Pembangunan Jalan Lingkar Pantai Timur (Inner Ring Road) Pulau Bintan sepanjang 40 Km. Bintan juga ingin Pembangunan Pelabuhan Umum dan Angkutan Penyeberangan/Mini Ro-Ro di daerah pesisir dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Batu Duyung Bintan.

Kabupaten Natuna mengusulkan Pembangunan Bandara Internasional Kelarik,  Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) Selat Lampa – Teluk Depih dan Pengembangan Geopark Nasional Natuna menuju UGGp (UNESCO Global Geoparks).

Kabupaten Anambas mengusulkan Pembangunan Depo BBM Pertamina, Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas di Kecamatan Siantan Selatan dan Pembangunan Bendungan Arung Hijau Baruk. Anambas juga mengusulkan pembangunan jalan nasional sepanjang 18 km.

Kabupaten Pembangunan Pelabuhan Malarko dan Peningkatan Bandar Udara Raja Haji Abdullah (Sei Bati). Karimun juga mengusulkan Jembatan Konektivitas dengan Pembangunan Jembatan Pulau Papan – Pulau Belat – Pulau Kundur.

Sementara Kabupaten Lingga Mengusulkan Pembangunan Bendungan Jelutung, Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Peti Kemas di Kawasan Industri Sebayur, Peningkatan Bandara Dabo (dari 1350m menjadi 2300m) dan Pembangunan Kawasan Pulau Karantina Nasional.

Satu persatu kementerian merespon usulan-usulan itu. Di antaranya yang paling panjang perbincangan mengenai progres kemajuan rencana pembangunan Jembatan Batam Bintan. Isdianto dan Jumaga Nadeak termasuk mengejar perkembangan progres persoalan ini. Apalagi pembangunan Jembatan Batam Bintan termasuk yang dijanjikan Presiden Joko Widodo untuk masyarakat Kepri.

“Untuk pembangunan Jembatan Batam Bintan, kini sedang progres di (Dirjen) Bina Marga (Kementerian PUPR). Kita (akan) bentuk tim kecil untuk (program) itu,” kata Ridwan di akhir pertemuan lebih dari dua jam itu

Semua bupati dan wakil wali kota juga mempertegas program-program yang disampaikan Isdianto. Mereka berharap apa yang disampaikan itu mendapat prioritas dari pemerintah pusat. Apalagi, muara dari semua permintaan itu adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan semakin memajukan daerah.

Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perdagangan semua merespon usulan-usulan itu. Ada beberapa program yang akan dikonsolidasikan untuk tahun 2020 dan ada yang dibahas masuk dalam pembangunan tahun berikutnya.

Yang jelas, saat ini sedang ada pembahasan program RPJMN 2020-2024. Beberapa kementerian akan memasukkan sejumlah kegiatan dalam program itu.

Di ujung pertemuan, Isdianto yang diminta berbicara terakhir berterima kasih kepada Kemenko Maritim dan Investasi yang memfasilitasi pertemuan ini. Menurut Isdianto, pihaknya juga akan melakukan koordinasi drnhan kementerian terkait tentang program-program tersebut.

“Pertemuan ini pada akhirnya menemukan titik terang. Kami mencari solusi seperti apa yang terbaik untuk daerah kami. Tentu kami berharap semua ini terakomodir,” kata Isdianto.

Sebelumnya, saat membuka pertemuan tersebut, Luhut menegaskan bahwa pertemuan itu untuk membahas rencana infrastuktur dan konektivitas termasuk janji janji Presiden beberapa waktu lalu  tentu dengan melihat skala prioritas. (Ril)



Source: humas.kepriprov.go.id

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.