Tampilkan postingan dengan label Daerah. Tampilkan semua postingan

Polres Lingga, Instansi Terkait dan Ormas Gelar Apel Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Hidrometeorologi
Sekda Kabupaten Lingga, Syamsudi.

Dinamika Kepri, Lingga - Polres Lingga bersama instansi terkait dan Ormas Kabupaten Lingga menggelar Apel Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Hidrometeorologi (faktor Cuaca) tahun 2020/2021 tingkat Kabupaten di Lapangan Apel Polres Lingga, Jum'at (6/11/2020).



Pelaksanaan Apel Kesiapasiagaan dipimpin oleh Sekda Kabupaten Lingga Syamsudi, S.pd dihadiri  Oleh Asisten II Pemkab. Lingga YUSRIZAL, SE, Kapolres Lingga AKBP Arief Robby Rachman, SH, SIK, M. Si, Danlanal Dabo Singkep LETKOL (P) Laut Zul Fahmi S.Tr.,Hanla, Danramil Dabo Singkep Kapten (ARM) Ismarli Koto, Ka. Bandara Dabo Singkep Andy Hendra Suryaka, Kasiops Satpol pp Kab. Lingga Abdul Manaf, OPD Kab. Lingga, Ormas Kabupaten Lingga  Perwira Polres Lingga dan Peserta Apel kesiapsiagaan melibatkan gabungan unsur BPBD, SAR, TNI, Polri dan Ormas.


Kapolres Lingga AKBP Arief Robby Rachman, SH, SIK, MSI. menyampaikan bahwa, Dilaksanakannya Apel Kesiapsiagaan ini dalam rangka antisipasi dampak La nina berupa Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Lingga.


"Dalam Pelaksanaan Apel kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Lingga yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Lingga Syamsudi, S.pd." tutur Kapolres.


Lebih lanjut Kapolres mengatakan,  diadakannya Apel siapsiagaan ini guna menyamakan persepsi dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam, apabila terjadi di Kabupaten Lingga.


Ia mengharapkan kepada masyarakat Kabupaten Lingga untuk bersama-sama antisipasi terhadap Dampak La Nina mengakibatkan bencana Hidrometeorogi dan Melaporkan kepada pihak terkait, apabila terjadi bencana. 


Setelah selesai melaksanakan Apel Kesiapsiagaan  kemudian dilanjutkan pengecekan kesiapan Kendaraan,alat alat SAR dan penjelasan perkiraan cuaca okeh BMKG Kabaputen Lingga. (Ril)

Dinamika Kepri, Batam - Menggantikan Mas Arie Yuliansa Dwi Putra, Ibnu Ismoyo kini resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

Kegiatan serah terima jabatan (sertijab) dilakukan di Aula Ismail Saleh, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau.

Sertijap  dilakukan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, Agus Widjaja, Jumat (18/9/2020).

Mas Arie Yuliansa Dwi Putra sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Ibnu Ismoyo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang. (Ril)

Dinamika Kepri, Batam - Serah terima jabatan Karo Rena Polda Kepri, Karo Log Polda Kepri dan Kapolresta Barelang dipimpin langsung oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman, M.Si bertempat di ruang Kerja Kapolda Kepri pada Rabu, (19/8/2020) jam 09.00 wib, dihadiri oleh Wakapolda Kepri, Irwasda Polda Kepri dan Pejabat Utama Polda Kepri.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si. menyampaikan, pada hari ini Pejabat utama Polda Kepri menjalani Serah terima jabatan, Kombes Pol Budi Yuwono, SH, SIK yang menjabat sebagai Karo Rena Polda Kepri akan menempati posisi baru sebagai Kabagbingadikal Waketbidminwa STIK Lemdiklat Polri.

Adapun untuk jabatan Karo Rena Polda Kepri akan diisi oleh Kombes Pol Hery Sumarji, SH yang sebelumnya menjabat sebagai Kakorsis Sepimmen Sespim Lemdiklat Polri.

Kombes Pol Drs Supardi yang menjabat sebagai Karolog Polda Kepri akan menempati posisi baru sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pal Slog Polri. Adapun untuk jabatan Karolog Polda Kepri akan diisi oleh Kombes Pol Jakub Prajogo, SIK, M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Kaprodiploma Ditprog Sarjana STIK Lemdiklat Polri.

Selanjutnya, Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro, SIK yang menjabat sebagai Kapolresta Barelang akan menempati posisi baru sebagai Kapolresta Yogyakarta Polda DIY. Sedangkan untuk jabatan Kapolresta Barelang akan diisi oleh AKBP Yos Guntur Yudi Fauris Susanto, SH, SIK yang sebelumnya pada Irbid Itwasda Polda Kepri.

"Dalam serah terima jabatan tersebut Kapolda Kepri selaku pimpinan Polri diwilayah Provinsi Kepri langsung memimpin pengambilan Sumpah jabatan kepada pejabat yang melaksanakan Serah terima dan pada saat Sertijab dilaksanakan juga penandatanganan berita acara serah terima jabatan, berita acara Sumpah jabatan serta penandatanganan Pakta Integritas, yang merupakan hal wajib dilakukan kepada pejabat yang dilantik,” tutup Kabid Humas Polda Kepri. (Ril)

Dinamika Kepri, Tanjungpinang – Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut  (Danlantamal) IV Tanjugpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto menerima kunjungan kerja Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau (BKKBN Provinsi Kepri) Mediheryanto beserta rombongan.

Kegiatan dilakukan di ruang VIP Markas Komando (Mako) Lantamal IV Jl. Yos Sudarso No. 1 Batu Hitam Tanjungpinang Kepri, Rabu (19/8/2020).

Adapun tujuan kunjungan tersebut adalah dalam rangka untuk menjalin silahturahmi dan berkoordinasi yang merupakan bentuk wujud dan sinergitas antara Lantamal IV dan BKKBN Provinsi Kepri yang sudah berjalan selama ini.

Selain itu dengan bersilahturahmi, dapat lebih mengenal antara pejabat Latamal IV Tanjungpinang dengan pejabat BKKBN Provinsi Kepri sehingga lebih mudah untuk berkoordinasi lebih jauh dalam tugas sehari-hari nantinya.

Pejabat yang hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Perwakilan BKKBN Kepri Syaifuddin, Kepala Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi/Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Kepri Desri Mulyono, Kepala Sub Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi Sri Parwanti, Pgs Kadisminpers Lantamal IV Letkol Laut (KH) Djoko Prasetyo, Kadiskes Lantamal IV Letkol Laut (K) Suryatno, Kadispen Lantamal IV Mayor Marinir Saul Jamlaay. (Ril)

Wali Kota Batam Rudi (kiri)  saat berdialog dengan pengunjuk rasa. 

Dinamika Kepri, Batam - Ratusan warga Kelurahan Batumerah, Kecamatan Batuampar, Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kantor Walikota Batam, Rabu (12/8/2020).

Dalam aksi, pengunjuk rasa menuntut Wali Kota Batam HM Rudi untuk menyelesaikan persoalan lahan mereka yang sampai saat ini status kepemilikan lahan mereka belum jelas dan adanya pungutan uang terkait lahan yang mereka tinggali.

"Ini pembohongan dan pembodohan massal. itu jelas. Masyarakat kasihan atas kejadian ini," kata orator saat berorasi.

Sementara itu, Ahmad warga Batumerah, saat di depan Wali Kota Batam menceritakan, kata dia, setidaknya ada 1600 Kepala Keluarga (KK), 4500 jiwa yang tersebar di 20-an RT se Kelurahan Batumerah, Batuampar.

Kata dia, sejak beberapa waktu lalu, orang yang mengaku tuan tanah di sana, telah menghimpun dana ganti rugi dari masyarakat.

"Karena menurut tuan tanah itu, rumah kami berdiri di atas lahan mereka," kata Ahmad.

Saat pertemuan yang disaksikan Camat Batuampar Tukijan, Lurah Batumerah Alim Ridwan dan perangkat RT setempat.

Diceritakan, awalnya, pihak tuan tanah meminta warga membayar Rp260 ribu per meter. Saat itu terjadi negosiasi sehingga jadinya Rp150 ribu permeternya.

"Tapi saat dipungut melalui masing-masing Ketua RT tidak diberikan kami kwitansi. Lalu kami tanya kepada tuan tanah. Mana surat legalitas mu? Tuan tanah yang ngaku-ngaku hanya memperlihatkan fotokopian dan sejarah. Padahal, yang ngaku tuan tanah juga orang baru kami lihat. Warga di Batumerah malah ada yang sampai 40 tahun punya rumah di sana, dan kami merasa tertipu," jelas Ahmad.

Mendengar itu, kepada warga, Rudi meminta warga supaya bersabar, dan berjanji pasti akan menyelesaikan persoalan itu.

"Mohon bersabar, kita cari solusinya. Sore ini juga akan kami bicarakan," kata Rudi.

Kemudian, usai berdialog dengan pengunjuk rasa, tampak dari jarak sekitar tiga meter, Rudi memerintahkan Kasi Trantib Satpol PP Batam Imam Tohari untuk segera memanggil Camat Batuampar, Lurah Batumerah dan perangkat RT setempat untuk datang ke kantor Walikota Batam.

"Segera panggil, suruh mereka ke sini untuk membicarakan ini," perintah Rudi.

"Siap, siap pak wali," sahut Imam.

Pantauan, dari pagar kantor Walikota Batam, pengunjuk rasa meneriakkan keadilan kepada Rudi.

Mendengar itu, Walikota Rudi kemudian bergegas dengan langkah cepat menuju ke arah pengunjuk rasa untuk memenangkan.

"Saya minta bersabar, ini segera kita bicarakan," pinta Rudi. (Ril)

Isdianto Terus Tekan Percepatan Realisasi APBD Kepri
Plt. Gubernur Kepri, Isdianto. 

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Plt. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H. Isdianto menekankan semua OPD untuk terus mempercepat realisasi APBD. Saat ini, Kepri  berada di peringkat sembilan se-Indonesia dan nomor dua di Sumatera.

Di triwulan ketiga ini, serapan dan realisasi harus semakin besar. Semua akan berdampak ke masyarakat.

“Pesan Bapak Presiden, Juli, Agustus dan September ini adalah momentum. Belanja pemerintah harus dipercepat. Tentu sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Isdianto di Bandara Hang Nadim, Batam, Kamis (16/7).

Isdianto memang baru kembali dari Jakarta menghadiri pertemuan bersama Presiden Joko Widodo. Presiden dalam sambutannya menekankan betul pentingnya realisasi anggaran. Saat itu Jokowi berpesan bahwa yang diharapkan yaitu belanja pemerintah, spending, belanja pemerintah. Oleh sebab itu, jangan sampai ada nge-rem.

“Kita tidak bisa mengharapkan lagi yang namanya investasi, itu pasti minus pertumbuhannya. Kalau ekonomi di provinsi Bapak-Ibu semuanya ingin cepat pulih, belanjanya semuanya harus dipercepat. Kuncinya hanya di situ. Enggak bisa lagi kita mengharapkan sekali lagi, investasi, swasta, enggak. Karena ini munculnya memang harus dari belanja pemerintah,” kata Isdianto menirukan ucapan presiden Jokowi.

Isdianto dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini semakin intens melakukan evaluasi serapan anggaran. Dalam dua kali Senin, lompatan serapan anggaran pun terlihat naik dengan cepat.

Isdianto ingin semakin cepat lagi, karena Presiden berharap, belanja-belanja yang ada ini, harus dipercepat. Karena itu akan menaikkan konsumsi domestik, konsumsi rumah tangga.

Isdianto bersyukur aktivitas industri di Kepri, khususnya Batam tetap menggeliat. Dalam kunjungannya bersama Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman dan sejumlah FKPD ke sejumlah perusahaan, tampak aktivitas berjalan lancar. Perusahaan-perusahaan itu pun tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan penuh disiplin.

“Kita ingin ekonomi terus bergerak namun kesehatan tetap menjadi yang utama. Dua-duanya harus diperhatikan,” kata adik kandung almarhum H. Muhammad Sani ini.

Dalam catatan Presiden, Kepri penyerapan anggaran dan realisasi APBD berada di posisi sembilan setelah DKI (Jakarta), Nusa Tenggara Barat, Sumatra Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Bali, Kalimantan Tengah,  dan Banten. (Ril)

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Panglima Komando Daerah Militer I Bukit Barisan (Pangdam I/BB) Mayjen TNI Irwansyah melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Tanjungpinang, Kepri, Senin (06/7/2020).

Setibanya di Pelabuhan Kapal fery Sri Bintan Pura (SBP) Jalan Hangtuah Tanjungpinang, kedatangan Pangdam I/BB disambut Dandim 0315/Bintan Kolonel Inf I Gusti Ketut Artasuyasa, Danlanuda RHF Kolonel Pnb Andi Wijanarko, Danlanudal TPI Letkol Laut (P) Dani Achnisundani, Danyonmarhanlan IV TPI Mayor Marinir Hafied Indrawan, Kapolres Kota Tanjungpinang AKBP Muhammad Iqbal.

Turut hadir dalam penyambutan juga diikuti oleh Walikota Tanjungpinang  Risma, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Hj. Yuniarni Pustoko Weni, Kajari Kota Tanjungpinang Herry Ahmad Pribadi, Ketua Pengadilan Negri Kota Tanjungpinang Dra. Marsinta Uli Saragih dan Ketua LAM Kota Tanjungpinang Datok H. Abdul Razak.

Pangdam di sambut dengan tarian adat melayu tabur beras kuning dan pemasangan topi Tanjak (topi khas melayu) serta pengalungan bunga.

Adapun tujuan kedatangan Pangdam ke Tanjungpinang yakni dalam rangka dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau khususnya ke Komando Resort Militer 033/Wira Pratama (Korem 033/WP) dan Komando Distrik Militer (Kodim) 0315/Bintan. (Ril) 

Kampung Tangguh Nusantara Dibentuk Harap Masyarakat Mampu dan Mandiri
Dinamika Kepri, Batam – Pembentukan Pencanangan Kampung Tangguh Nusantara di wilayah Polda Kepri dilakukan, Jumat (26/6).

Pencanangan Kampung Tangguh Nusantara tersebut dihadiri oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman, M.Si., Plt Gubernur Provinsi Kepri H. Isdianto, S.Sos, MM., Danrem 033/WP, Wakapolda Kepri, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Pejabat utama Polda Kepri, Dandim 0316 Batam, dan Stakeholder terkait.

Pembentukan Kampung tangguh dengan maksud diharapkan masyarakat dapat mempunyai kemampuan dan kemandirian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungannya sendiri.

Sebanyak 10 lokasi kampung tangguh Nusantara yang telah terbentuk di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan saat ini, 4 lokasi ada di Kota Batam sedangkan lainnya berada di Tanjungpinang, Bintan, Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas dengan memenuhi empat kriteria antara lain Tangguh kesehatan jasmani dan rohani, tangguh sosial ekonomi dan kemasyarakatan, tangguh keamanan dan ketertiban serta tangguh informasi dan kreativitas.

"Bekerjasama dengan Plt Gubernur Provinsi Kepri selaku Ketua Gugus Tugas Daerah, Danrem 033/WP dan Stakeholder terkait lainnya akan mengupayakan pembentukkan kampung tangguh ini sebanyak-banyaknya di wilayah Provinsi Kepri, hingga nanti hilangnya Covid-19, itulah harapan kita bersama dan Insiatif masyarakat dalam pembentukkan kampung tangguh dan pondok sehat akan terus kita dukung dan fasilitasi," tutur Kapolda Kepri.

Senada dengan Plt Gubernur Provinsi Kepri, katanya dengan adanya kampung tangguh, yakin dan percaya zona hijau yang diharapkan tentunya akan terwujud.

"Dengan adanya kegiatan ini tentulah harapan kita di Provinsi Kepri khususnya di Kota Batam segera menjadi zona hijau, jika hal ini diikuti oleh daerah-daerah lainnya yakin dan percaya zona hijau yang diharapkan tentunya akan terwujud, hal ini nanti akan disampaikan kepada walikota dan bupati untuk mendorong masyarakat untuk membentuk kampung-kampung tangguh lainnya" tutur Plt Gubernur Provinsi Kepri Isdianto. (Ril)

Pertemuan Plt. Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto dengan Pihak UP3 PLN Tanjungpinang di ruang kerja H. Isdianto, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (10/6).

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Plt. Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto meminta langsung kepada manajer UP3 PLN Tanjungpinang Suharno untuk tidak melakukan pemutusan aliran listrik pelanggannya yang nunggak selama masa pandemi Covid-19 ini.

Selain itu Isdianto juga meminta keringanan lainnya seperti kebijakan membayar dengan cara nyicil bagi yang tagihannya terlaku besar.

Adapun yang terpenting, Isdianto meminta agar pihak PLN lebih transparan dalam menghitung tagihan para pelanggannya. Sehingga tidak sampai menimbulkan keresahan ditengah masyarakat yang ditakutkan memancing masyarakat bertindak kurang percaya dan anarkis nantinya.

“Saya amati beberapa hari ini beritanya tentang PLN terus. Dan semuanya aduan masyarakat tentang tagihan yang membengkak. Coba jelaskan kepada masyarakat, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak,” kata Isdianto saat menerima audiensi pihak PLN, Rabu (10/6) di ruang kerjannya, Dompak, Tanjungpinang.

Mendengar alasan pihak PLN yang mengatakan jika kenaikan tagihan merupakan perintah dari pusat, Isdianto menegaskan jika alasanya kurang bisa diterima karena belum pernah ada sosialisasi dan sebagainya. Oleh sebab itu Isdianto meminta agar pihak PLN juga segera melakukan sosialisasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Selanjutnya dengan tegas meminta agar kenaikan tagihan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh PLN terhadap pelanggannya, termasuk menyangkut rumah kosong yang tetap ditagih pembayaran agar dikembalikan kepada masyarakat.

“Saya minta, jika ada rumah kosong dan tetap tertagih agar dikembalikan. Kemudian harapan saya dimasa covid ini, walaupun masyarakat telat membayar, tidak ada pemutusan oleh PLN. Kalaupun ada yang tagihannya terlalu besar supaya bisa dicicil. Intinya marilah kita jaga kondusifitas daerah kita ini, berikan pelayanan yang baik dan jangan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat,” ujar Isdianto.

Mendengar arahan Plt. Gubernur ini, manajer UP3 PLN Tanjungpinang yang didampingi beberapa stafnya mengangguk menyetujuinya. Suharno juga mengaku sedang bersiap untuk melakukan sosialisasi seluas-luasnya terkait kenaikan tagihan rekening listrik bagi pelanggannya. Dan sudah membuka posko pengaduan untuk hal ini.

“Langkah kami selanjutnya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pak. Dan kita juga sudah membuka posko pengaduan saat ini,” kata Suharno.

Tampak hadir mendampingi Plt. Gubernur dalam kesempatan ini Asisten I Raja Ariza, Asisten II Syamsul Bahrum dan jajaran kepala OPD terkait.

Raja Ariza dalam kesempatan ini juga meminta kepada pihak PLN agar kantor pemerintahan yang ada di Tanjungpinang tidak sampai mengalami pemadaman, karena sangat berpengaruh dengan kinerja pegawai.

Menyangkut kebutuhan beban daya sebesar 75 MW di Tanjungpinang dan Bintan, sementara pihak PLN hanya memiliki cadangan daya sebesar 25 MW. Hal ini menurut Raja Ariza agar mendapatkan perhatian secara khusus.

“PLN harus memiliki beckup yang cukup. Usahakan kalau bisa listrik di kantor Pemerintahan jangan sampai mati,” katanya. (Ril)


Source: humas.kepriprov.go.id

Pencairan KPM BST. (Foto: Netizenku.com)

Dinamika Kepri, Batam  - Warga yang terdata sebagai Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai (KPM BST) bisa mencairkan dana bantuannya mulai Senin (8/6/2020). Total BST yang akan dicairkan yaitu 25.207 KPM. Karena jumlah yang banyak, pencairan dijadwalkan selama sepekan, 8-15 Juni.

Proses pencairan masih sama seperti tahap I yang berlangsung pada Mei lalu, dilakukan melalui tiga saluran. Yaitu melalui BNI sebanyak 1.161 KPM, kemudian 2.720 KPM melalui BRI, serta 21.326 KPM akan mencairkan BST-nya lewat Kantor Pos.

“Untuk yang belum mencairkan BST-nya pada tahap I lalu, dapat melakukan pengambilan sekaligus di tahap II ini,” kata Kepala Kantor Pos Batam, Masni Gardenia Augusta di Batam Centre, Minggu (7/6).

Adapun khusus untuk BST yang pencairannya melalui Kantor Pos, lokasi dibagi menjadi 14 titik.
KPM dari enam kelurahan di Kecamatan Batam Kota bisa mengambil BST di Kantor Pos Batam Centre. Dimulai dengan Kelurahan Sukajadi dan Sei Panas pada 8 Juni, dilanjutkan Baloi Permai dan Belian pada 9 Juni, serta Taman Baloi dan Teluk Tering pada 10 Juni.

Kemudian Kelurahan Bukit Tempayan dan Buliang Kecamatan Batuaji bisa mengambil BST di Kantor Pos Mitra Mal pada 11 Juni. Pada hari yang sama, KPM di Kelurahan Tanjunguncang bisa mengambil BST di Kantor Pos Fanindo. Sementara Kelurahan Kibing bisa mengambil BST di Kantor Pos SP Plaza Batuaji pada 12 Juni.

Sedangkan KPM dari Kecamatan Batuampar bisa mengambil BST di Kantor Pos Sungai Jodoh Komplek Jodoh Square. Jadwalnya yaitu 10-13 Juni, secara berturut-turut untuk Kelurahan Sungai Jodoh, Kampung Seraya, Batu Merah, dan Tanjungsengkuang.

Pembagian BST untuk KPM Belakangpadang dilaksanakan oleh Kantor Pos Belakangpadang di Gedung Indra Sakti. Pelaksanaannya pada 10 Juni untuk Kelurahan Pecong dan Pulau Terung, 11 Juni untuk Kelurahan Kasu dan Pemping, serta 12 Juni untuk Kelurahan Sekanak Raya dan Tanjung Sari.

Kantor Pos Bengkong yang berlokasi di Ruko Aljabar akan melayani khusus KPM Bengkong. Waktunya yaitu 12 Juni untuk Kelurahan Bengkong Sadai, 13 Juni untuk Kelurahan Bengkong Indah dan Bengkong Laut, serta 15 Juni untuk Kelurahan Tanjung Buntung.

Pembagian BST untuk Kecamatan Bulang dilaksanakan di dua titik. Yaitu Kantor Pos Bulang di Jembatan II Barelang untuk Kelurahan Pulau Setokok pada 10 Juni. Sedangkan lima kelurahan lain dibagikan di Kantor Pos Fanindo pada 11 Juni.
Sementara itu, pembagian BST untuk KPM Kecamatan Galang akan dilakukan di Kantor Camat Galang pada 9 Juni. Kecuali untuk Kelurahan Subang Mas akan dibagikan di Kantor Pos Punggur pada 10 Juni.

Kantor Pos Pelita akan melayani lima kelurahan di Kecamatan Lubukbaja. Dengan pembagian jadwal, untuk Kelurahan Baloi Indah pada 12 Juni, dan Tanjunguma 13 Juni. Selanjutnya 15 Juni untuk Kelurahan Batu Selicin, Kampung Pelita, dan Lubukbaja Kota.

Selanjutnya untuk Kecamatan Nongsa dibagi di dua titik. Yaitu Kantor Pos Punggur untuk Kelurahan Kabil dan Ngenang pada 10 Juni. Dan Kantor Pos Botania melayani KPM dari Kelurahan Sambau pada 11 Juni serta Kelurahan Batubesar pada 12 Juni.

“Untuk Sagulung ada empat titik. Yaitu Kantor Pos Sagulung untuk Kelurahan Sagulung Kota pada 12 Juni. Pada 12 Juni juga, akan dibagikan di Kantor Pos Fanindo untuk Kelurahan Sungai Binti. Kantor Pos Fanindo juga melayani untuk Kelurahan Sungai Lekop pada 13 dan 15 Juni. Kantor Pos Tembesi di ruko mal Top 100 Tembesi pada 12-13 Juni untuk Kelurahan Tembesi. Selanjutnya Kantor Pos Batuaji di SP Plaza untuk Kelurahan Sungai Langkai pada 13 dan 15 Juni. Waktu yang sama untuk Kelurahan Sungai Pelunggut tapi dilaksanakan di Pasar BBC Dapur 12,” paparnya.

Kantor Pos Tembesi juga akan melayani KPM dari Kelurahan Mukakuning Kecamatan Sei Beduk pada 15 Juni. Sementara tiga kelurahan lain dibagikan di Kantor Pos Piayu. Jadwalnya yaitu Kelurahan Duriangkang pada 10 Juni, Tanjungpiayu pada 11 Juni, dan Mangsang pada 12-13 Juni.

Kecamatan Sekupang akan dilaksanakan dalam empat hari di dua lokasi. Rinciannya yaitu Kelurahan Tanjung Riau di Kantor Pos Sutami dan Kelurahan Tiban Baru di Kantor Pos Tiban pada 9 Juni. Selanjutnya pada 10 Juni untuk Kelurahan Sungai Harapan dan Tanjung Pinggir di Kantor Pos Sutami, serta Tiban Indah di Kantor Pos Tiban. Kemudian Kelurahan Patam Lestari di Kantor Pos Sutami pada 11 Juni. Terakhir, Kelurahan Tiban Lama di Kantor Pos Tiban pada 11-12 Juni.

“Pelayanan dilaksanakan pukul 08.00-16.00 WIN. Bagi yang akan mengambil BST, harus melampirkan KTP, KK, asli dan fotokopi. Wajib mengenakan masker dan patuhi protokol jaga jarak selama proses pencairan dana BST nanti,” pesan Masni.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin usai pertemuan dengan Kantor Pos menjelaskan bahwa BST ini merupakan program Kementerian Sosial RI. Melalui program ini tiap KPM akan menerima bantuan sebesar Rp600 ribu per tahap.

“Pemerintah Kota Batam berkewajiban juga untuk mengawal proses pencairan bantuan bagi masyarakat ini. Maka atas perintah Pak Wali Kota, kita berkoordinasi dengan pihak yang diamanahkan sebagai penyalur BST. Khususnya untuk Kantor Pos yang pencairannya secara tunai, tidak transfer seperti bank,” ujarnya.

Ia berharap proses penyaluran berjalan lancar. Dan protokol pencegahan penularan corona virus disease (Covid-19) bisa diterapkan dengan baik.

Agar berjalan tertib, Pemko Batam juga sudah meminta bantuan pengamanan dari Polresta Barelang. Selain itu personel Satpol PP juga akan dikerahkan agar pelaksanaan berjalan tertib. (Red/Mcb)

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Plt. Gubernur Kepri, H. Isdianto mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri melalui video conference dengan agenda Penyampaian LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Daerah Provinsi Kepri TA 2019 di Rupatama kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (30/4).

Mengawali pidato penyampaiannya, Isdianto memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran DPRD Provinsi Kepri yang selalu memberikan dukungan.

“Sehingga Alhamdulillah kami dapat sampaikan LKPj TA 2019 ini yang merupalan kewajiban konstitusional,” kata Isdianto.

Isdianto melanjutkan, LKPj sendiri disusun berdasarkan RKPD Tahun 2019 yang mengacu kepada RPJMD Provinsi Kepri Tahun 2016-2019, dengan ruang lingkup dan formatnya mempedomani aturan pemerintah pusat. Dalam penyampaiannya ini dijelaskan Isdianto secara umum, sedangkan secara lengkapnya sudah tertera dalam dokumen LKPj.

Isdianto menjabarkan Realisasi APBD TA 2019 yang menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang mana masih bersifat tentatif karena harus di audit secara komperhensif oleh pihak BPK.

Pendapatan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 3,713 Triliyun terealisasi sebesar Rp. 3,936 Triliyun atau 106 % dari target yang telah di tetapkan. Sedangkan untuk Belanja Daerah, sebesar Rp. 3,833 Triliyun terealisasi sebesar Rp. 3,654 Triliyun atau 95,31 % dari target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam RPJMD Tahun 2016-2021, Indikator kinerja program pembangunan provinsi kepri yang di targetkan pada tahun 2019 sebanyak 332 indikator dari 39 urusan.

“Dari persentase indikator kinerja RPJMD tersebut, dalam status sangat tinggi dan tinggi sebanyak 305 indikator atau 91,87 %,” lanjut Isdianto.

Terakhir, untuk Tugas Pembantuan (Pertanian dan PU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23,303 Miliyar terealisasi sebesar Rp. 20,839 Miliyar atau sebesar 89,41 %.

“Tugas pembantuan secara rinci dapat dilihat dalam dokumen LKPj yang telah kami sampaikan,” pungkas Isdianto.


(Hms)

Kajari Batam, Dedie Triharyadi saat melakukan konferensi pers di lantai II Kantor Kejari Batam, Rabu (18/3).

Dinamika Kepri, Batam - Dari penyelidikan, penggunaan anggaran konsumsi di pos pimpinan DPRD Kota Batam sejak tahun 2017 hingga 2019, naik ketingkat penyidikan umum, demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam, Dedie Triharyadi saat melakukan konferensi pers di lantai II Kantor Kejari Batam, dengan didampingi Kasi Pidsus, Hendarsyah dan Dicky dan Mega, Rabu (18/3/2020).

"Dari hasil penyelidikan, penggunaan anggaran konsumsi (makanan=red) di pos pimpinan dan wakil ketua DPRD Batam sejak tahun 2017, 2018 dan 2019 selanjutnya akan dinaikan ketingkat penyidikan umum," kata Kejari Batam, Dedie Triharyadi memastikan.

Lebih lanjut dijelaskannya, naiknya laporan masyarakat itu dari penyelidikan ke tingkat penyidikan umum, di mana setelah pihaknya mengumpulkan keterangan dari beberapa orang.

"Dalam hal ini, kurang lebih 20 orang telah dimintai keterangannya," katanya.

Kata dia, sebelumnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaporkan ke Kasipidsus Kejaksaan Negeri Batam penggunaan anggaran kegiatan untuk konsumsi di pos pimpinan DPRD Batam selama 3 tahun itu kurang lebih Rp 2 miliar.

Dijelaskannya, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ada tercantum dalam anggaran tersebut, di tahun 2017, Rp 500 juta, tahun 2018 lebih kurang 800 juta dan tahun 2019 lebih kurang 750 juta.

Ungkap Dedie Tri Hariyadi, untuk sementara ini, pihaknya belum dapat menyampaikan secara detailnya karena sifatnya sementara ini masih dari penyelidikan dinaikkan ke tingkat penyidikan umum.

"Untuk lebih detailnya, nanti akan sampaikan setelah tersangkanya ditetapkan," ujar Kejari Batam.

Mengakhiri, meski tahun ini di momen politik, Dedie Triharyadi mengatakan, ia tetap optimis untuk memprosesnya. (Ag)

Plt Gubernur Kepri H Isdianto.

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Saat memimpin rapat rutin bersama seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri di Rupatama lantait 4 kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (27/1), Plt Gubernur Kepri H Isdianto mengingatkan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah provinsi Kepri supaya memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing yang dimiliki.

"Pahami tupoksi masing-masing. Pemahaman akan menjadi instrumen penting untuk bekerja dan mencapai kinerja terbaik," kata  Isdianto.

“Harapan saya di tahun 2020 ini menjadi tahun perubahan dalam lingkup Pemprov Kepri. Kebersamaan menjadi penting untuk terus dijaga. Jangan malu maupun gengsi menanyakan hal yang tidak diketahui selagi itu untuk kebaikan dan kemajuan,” sambungnya.

Isdianto pun menyambut baik salah satu upaya pemahaman bagi pejabat terlebih di Tahun 2020 ini sesuai Instruksi Permendagri yang mana daerah harus sudah mulai menyusun RPJMD 2021-2024.

“Pemahaman penting serta penyelarasan antara semua pejabat terkait sehingga terjadi sinkronisasi antara Renstra dengan RPJMD,” lanjut Isdianto.

Kemudian terkait SIRUP, berdasarkan laporan Kepri menjadi Provinsi se Indonesia yang pertama kali menyelesaikannya, kata Isdianto tentu menjadi apresiasi yang tinggi untuk terus semakin baik.

Terkait pelelangan, Isdianto ingin kegiatan dilakukan tepat waktu. Ia berharap Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa selaku koordinator, terus pro aktif.

“Saya ingin semua cepat. Cepat selesai dan tepat sasaran, sehingga kita bekerja tidak terburu-buru yang malah membuat hasilnya tidak maksimal,” tambah Isdianto.

Mengenai waktu mendatang akan digelar pencanangan Kepri Bersepeda yang direncanakan akan dibuka langsung oleh Menteri, Ia berharap seluruh bupati dan walikota se Kepri dapat hadir serta FKPD juga menyatakan kesiapannya untuk ikut hadir.

“Ini semangat kita bersama, karena jika kita semangat dilihat masyarakat tentu masyarakat akan tergerak juga. Saya yakin nanti acara itu akan meriah,” tutup Isdianto. (Ril)

Foto brosur Simulasi CAT CPNS.(F/Kominfo Kepri)

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepri bakal menggelar simulasi seleksi kemampuan dasar (SKD), untuk seleksi penerimaan CPNS berbasis CAT (Computer Assisted Test). Diharapkan dengan simulasi ini, para peserta ujian menjadi terbiasa dengan sistem CAT.

“Rabu ada simulasi ujian SKD sistem CAT, dalam rangka mendorong anak-anak  kita. Karena problem untuk tes CPNS itu ujian CAT, kalau kita buka  simulasi mendorong anak-anak,” ujar Sekda Kepri, H.T.S. Arif Fadillah, Senin (20/1).

Simulasi tersebut akan digelar Rabu (22/1) di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak. Simulasi tersebut disediakan terbatas bagi 300 orang pendaftar, dengan dua sesi terpisah. Sesi pertama digelar pada pukul 09.00 hingga 10.30 dan sesi kedua pada 11.12.30.

Sekda berharap dengan digelarnya simulasi ini, para peserta seleksi CPNS akan terbiasa dengan sistem CAT. Sehingga akan memudahkan mereka, saat mengikuti seleksi SKD yang sebenarnya.

“Seluruh, siapa saja yang mau ikut dari seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Dengan terbiasa  ikut ujian dengan CAT, nanti saat ujian tidak grogi lagi, tidak gugup. Kita lihat titik lemahnya kita pelajari. Kita berharap  mudah-mudahan seluruh anak-anak Kepri bisa lulus,” tambah Sekda.

Rencananya seleksi CPNS juga akan digelar di Aula Wan Seri Beni. “Insha allah di aula kita. Baru rencana, nanti ada surat resmi. Kita hanya menyediakan kalau mau buat di Tanjungpinang, lokasinya di Aula Wan Seri Beni, Dompak,” sebut Sekda

Pemprov Kepri akan menyediakan 150 komputer untuk keperluan seleksi CPNS mendatang. “Sementara kita siapkan 150 unit komputer. Nanti ada supervise dari BKN,” jelas Sekda.

Seleksi tersebut akan diiukuti 3410 orang pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.


Penulis: Novyana
Source: kominfo.kepriprov.go.id

Tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Kepri.

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Kepri melakukan monitoring di tiga palayanan publik yakni di DPM & PTSP Provinsi Kepri, Samsat Tanjungpinang dan di BP2RD Kota Tanjungpinang,  Selasa (14/1/2020).

Hadir dalam kegiatan tersebut diikuti oleh Wakil Ketua II UPP Prov Kepri Mirza Bachtiar, Sekretaris II UPP Prov. Kepri AKBP Ucok Lasdin Silalahi, Kabag RBP Birorena Polda Kepri, AKBP Serfida, Sekretaris Inspektorat Prov. Kepri Irmendas, Pokja Pencegahan, Kasubbagdumasan Itwasda Polda Kepri AKP Benhur Gultom, Ombudsman RI Perwakilan Kepri Achmad Irham Syatria P, Panit Ditreskrimsus Polda Kepri Ipda Budi Yardi, Pokja Penindakan Panit Ditintelkam Polda Kepri Ipda Wahyudi, Pokja Intelijen PPTK Saber Pungli Siti Nurjanah, Bendahara Saber Pungli Agus Supriono dan Ka Posko Ipda Yoga Saputra.

Dalam Monitoring tersebut, tim melakukan koordinasi dengan DPM & PTSP Provinsi Kepri, Samsat Tanjungpinang dan BP2RD Kota Tanjungpinang selanjutnya melakukan wawancara kepada masyarakat terkait dengan pelayanan pada DPM & PTSP Provinsi Kepri, Samsat Tanjungpinang dan BP2RD Kota Tanjungpinang dan Penyerahan Banner oleh Tim Saber Pungli dan menandatangani berita acara penyerahan baner Saber Pungli untuk ditempatkan di DPM & PTSP Provinsi Kepri, Samsat Tanjungpinang dan BP2RD Kota Tanjungpinang.

" UPP Prov Kepri mengedapan pencegahan agar tidak terjadi pungli pada pelayanan publik. Dalam memberikan pelayanan untuk dapat meningkatkan sosialisasi produk layanan dan standar waktu layanan serta dapat menghindari pelayanan yang mengarah prilaku pungli," terang AKBP Ucok Lasdin Silalahi, SIK., MH dari selaku ketua tim.

Diakhir kunjungan di ketiga tempat pelayanan tersebut, UPP Prov. Kepri juga menitipkan banner pencegahan pungli pada pelayanan publik.

Selanjutnya, tim juga mengunjungi Kantor Pemerintahan Kota Tanjungpinang. Kehadiran tim diterima langsung oleh Sekda Tanjungpinang Drs.Teguh Ahmad Safari.

Di tempat itu, AKBP Ucok Lasdin Silalahi menyampaikan bahwa Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinisi Kepri hadir untuk menindak lanjuti intruksi Presiden guna mencegah prilaku pungli terhadap pelayanan publik dan diingatkan juga untuk dapat meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi guna menghindari potensi yang membuka peluang terjadinya pungli dan di sarankan juga kepada Pemko Tanjungpinang untuk dapat membentuk Mall Pelayanan Publik.

Adapun temuan yang didapati saat dilaksanakan monitoring itu adalah tentang alur pelayanan, waktu proses pelayanan dan biaya pelayanan belum dicantumkan di tempat pelayanan.

AKBP Ucok Lasdin Silalahi meminta supaya banner masa waktu proses pelayanan dan biaya pelayanan dicantumkan.

" Itu harus dicantumkan, baik di DPM & PTSP Provinsi Kepri, Samsat Tanjungpinang maupun di BP2RD Kota Tanjungpinang, agar dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat," tutur AKBP Ucok Lasdin Silalahi. (Ril)

Barang bukti BMN hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai tahun 2017 - 2019.

Dinamika Kepri, Batam - Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam (KPU BC Tipe B Batam) melakukan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai tahun 2017 - 2019 yang telah diselesaikan administrasinya dan telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam atas nama Menteri Keuangan, Kamis (19/12/2019).

BMN yang dimusnahkan adalah BMN yang tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan, cepat rusak, busuk, serta tidak dapat dihibahkan atau berdasarkan ketentuan Iain peraturan perundang-undangan yang wajib dimusnahkan.

Adapun barang-barang yang dimusnahkan yaitu barang kena cukai berupa tembakau dari berbagai jenis dan merek sebanyak 7.983.382 batang.

Selain itu juga memusnahkan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 1536 botol dan 456 kaleng, alat komunikasi dari berbagai jenis dan merek sebanyak 2429 picis dan aksesoris handphone berbagai jenis dan merk berupa Headset, case, kotak handphone, antigores, powerbank sebanyak 848 picis.

Proses pemusnahan dengan cara dibakar. 
Tak hanya itu, alat kesehatan dari berbagai jenis dan merk sebanyak 3802 picis yakni berupa jarum, aksesoris alat bantu dengar, aksesoris gigi palsu dan 439 koper serta ballpress berisi pakaian, sepatu, tas, bantal, dan lain-lain juga dimusnahkan dan barang Iain-Iain dalam jumlah kecil dengan perkiraan nilai total barang sebesar Rp. 7.358.772.120 (tujuh miliar tiga ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) dengan estimasi kerugian negara sebesar Rp. 2.569.133.271 (dua miliar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

Barang-barang tersebut dimusnahkan karena melanggar UU Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang terdapat pada Pasal 53 (4) jo. Pasal 68 (1a) “barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak diberitahukan atau diberitahukan tidak benar”, Pasal 68 (1b) jo. Pasal 77 (1) “barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh pejabat BC”, dan Pasal 69 (c) “barang yang dikuasai negara yang merupakan barang larangan atau pembatasan”.

Proses pemusnahan dengan cara digilas menggunakan alat berat
Berdasarkan Pasal 12 (a) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.O4/2014 dinyatakan bahwa terhadap BMN yang merupakan BKC harus dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai atau oleh pihak lain di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.

Terhadap BMN hasil penindakan yang disetujui peruntukannya untuk dimusnahkan dan pelaksanaan pemusnahan harus sesuai ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta tidak boleh menyebabkan atau berdampak Pencemaran terhadap lingkungan.

Turut hadir dalam pemusnahan itu selain dari pihak BC Batam juga dihadiri Wakil Ketua I Komisi 9 DPR-RI, Kapolda Kepri (diwakili), pihak BP Batam dan perawakilan dari Pemko Batam. (Ag)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.