Tampilkan postingan dengan label DPRD Batam. Tampilkan semua postingan

Anggota DPRD Kota Batam, H.MHD. Jeffri K  Simanjuntak dikabarkan telah meninggal dunia.
H.MHD. Jeffri K Simanjuntak. 

Dinamika Kepri, Batam
- Anggota DPRD Kota Batam, H.MHD. Jeffri K  Simanjuntak dikabarkan telah meninggal dunia. 


Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Batam itu meninggal dunia pada Jumat (20/11/2020) sore di Rumah Sakit Awal Bros Kota Batam.


Anggota DPRD Kota Batam, Bobi Alexander Siregar saat dikonfirmasi membenarkan kabar duka tersebut.


"Benar, beliau meninggal dunia menjelang magrib pukul 17:55 WIB di Rumah Sakit Awal Bros, Batam," ucap Bobi.


"Semoga almarhum husnul khotimah dan begitu juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan oleh Allah. SWT, Amin YRA," tutup Bobi. (Ag)

Hadiri HUT DPRD Kota Batam, Pjs Wali Kota Syamsul Bahrum Minta Kaum Milenial Diperhatikan
Wakil Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin dan Pjs Wali Kota Batam Syamsul Bahrum foto bersama di acara puncak peringatan HUT DPRD Kota Batam yang ke-20.

Dinamika Kepri, Batam
- Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam Syamsul Bahrum hadiri puncak peringatan HUT DPRD Kota Batam di halaman Kantor DPRD Kota Batam, Sabtu (7/11/2020) pagi.


Pada  kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi atas upaya anggota DPRD Batam untuk mewujudkan pembangunan Batam ke arah yang lebih baik.


"Kami atas nama Pemerintah Kota Batam menyampaikan selamat HUT yang ke 20. Kepada seluruh anggota DPRD yang bekerja dengan ikhlas, semoga tetap mendapatkan hikmah dan hidayah," kata Syamsul.



Menurutnya, usia 20 tahun merupakan usia milenial. Seiring dengan hal tersebut, ia berharap HUT kali  ini dapat dijadikan momentum untuk lebih memperhatikan kaum milenial.


"Pada 2024 mendatang,  pemilih dari milenial adalah yang terbesar mencapai  67 persen, mereka yang berumur 17 dan 35 tahun. Buatlah program yang menyentuh kelompok milenial. Mereka yang pemimpin kelak tahun 2045 ketika Indonesia genap berusia 100 tahun," ucapnya.


Lanjut dia, masa depan yang penuh ketidakpastian tidak bisa dipersiapkan. Justru yang harus dipersiapkan adalah generasi yang mampu menjawab semua tantangan di masa yang akan datang.


"Saya yakin anggota-anggota DPRD Batam saat ini yang memiliki pemikiran yang prospektif ke depan. Siapkan kader yang tangguh untuk menjemput dunia yang semakin kompetitif," harapnya..


Waki Ketua II DPRD Kota Batam Ruslan Ali Wasyim mengucapkan rasa syukur pada HUT ke-20 DPRD Kota Batam tahun ini. Ia memaparkan, berbagai kegiatan digelar dari tenis meja yang melibatkan DPRD, OPD dari Pemko Batam serta wartawan, bersepeda santai, donor darah dan hingga pengundian  doorprize.


"HUT ini untuk memperkokoh jati diri dan meningkatkan motivasi, rasa cinta, kebanggaan dan rasa memiliki lembga ini," ujarnya.


Ia menyampaikan, meskipun kini sedang pandemi Covid-19, DPRD Batam terus bersemangat berbuat untuk Batam. Dalam kesempatan ini ia mengajak masyarakat untuk tetap semangat dan menjalankan protokol kesehatan.


"Semoga kondisi ini dapat segera pulih. Ini ujian yang berat bagi kita semua, namun bukan hambatan membangun Batam milik kita ini," tutupnya. (Ril)

Sekretariat DPRD Kota Batam Gelar Berbagai Acara Meriahkan HUT DPRD Batam Ke-20Plt. Sekretaris Dewan (Sekwan), Aspawi Nanggali (kiri) didampingi Kabag Humas Sekwan DPRD Batam, M Taufik. (Photo : @Zhr/GoWestId).

Dinamika Kepri, Batam - Jajaran Sekretariat DPRD Kota Batam menggelar berbagai acara dan kegiatan dalam rangka memeriahkan peringatan HUT DPRD Batam yang ke-20.



Menurut Plt. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Batam, Aspawi Nanggali, dalam rangkaian acara HUT DPRD Batam ini pihaknya menggelar berbagai kegiatan diantaranya sepeda dan jalan santai seluruh Pimpinan dan anggota DPRD Batam, yang akan digelar pada Sabtu (7/11/2020) pagi yang dirangkai dengan kegiatan syukuran dan pembagian doorprice.


“Ya untuk acara ulang tahun yang ke 20 di tahun ini kita gelar berbagai kegiatan diantaranya jalan santai dan sepeda santai yang akan digelar pada Sabtu besok. Ada juga pembagian doorprice untuk para peserta dengan hadiah Motor, Sepeda, aneka barang elektronik dll” kata Aspawi saat ditemui di gedung DPRD, Jum’at (6/11/2020) pagi.


Aspawi menambahkan, selain acara jalan santai dan sepeda santai, juga digelar turnament Tenis Meja untuk seluruh anggota dewan, jajaran kesetariatan dan insan pers sebagai mitra kerja DPRD.


“Ada turnamen Tenis Meja juga yang diikuti oleh anggota dewan, staf kesekretariatan dan kawan-kawan media” tambah Aspawi.


Plt. Sekwan juga mengungkapkan, mengingat kondisi pandemi Covid-19, seluruh rangkaian kegiatan HUT DPRD Batam tahun ini, dilaksanakan dengan mengikuti standar protokol kesehatan.


“Seluruh rangkaian kegiatan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sepeda santai dan jalan santai terbatas untuk para undangan, akan tetapi kalau ada masyarakat umum yang mau ikut serta kita tidak melarang asal tetap mengikuti protokol kesehatan” pungkasnya.


(hms/Gowest.id)

Penyerahan surat pernyataan sikap penolakan terkait disahkannya UU Omnibus Law kepada ketua DPRD Batam, Senin (12/10/2020).  

Dinamika Kepri, Batam - Setelah melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Batam, puluhan perwakilan mahasiswa di Batam menemui Ketua DPRD Kota Batam. Kedatangan mereka bertujuan untuk menyerahkan surat pernyataan sikap penolakan tentang disahkannya UU Omnibus Law.


Pernyataan sikap tersebut diserahkan langsung kepada Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto dengan disaksikan oleh pihak kepolisian, di ruang Serbaguna Kantor DPRD Batam, Senin (12/10/2020).


Ketua Kammi, Maulana Rifai menjelaskan, kedatangan mereka ke Kantor DPRD Kota Batam katanya, untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat terkait UU Omnibus Law yang sudah disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu.


"Kami kemari bukan hanya untuk ikut-ikutan demo atau tanpa tujuan. Kami hadir di sini untuk membela hak rakyat,” tegas Maulana Rifai.


Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto kemudian memberikan apresiasi kepada seluruh mahasiswa yang hadir.


"Kami mengapresiasi kedatangan adik-adik mahasiswa semuanya. Penyampaian pernyataan sikap ini juga berjalan dengan baik dan lancar, dan pernyataan sikap yang kami terima ini, akan kami teruskan ke pemerintah pusat maupun ke DPR RI," ujar Nuryanto.


Nuryanto menambahkan, kata dia, dalam hal ini DPRD sebagai perwakilan rakyat tentunya menerima dan menyambut baik segala aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.


Karena penyerahan surat pernyataan sikap itu berjalan baik dan lancar, Nuryanto juga menyanjung sikap dan etika dari para mahasiswa.


“Yang intinya mereka telah menunjukkan kapasitas dan intelektualnya sebagai mahasiswa generasi penerus bangsa, dan insyaallah apa yang disampaikan ini akan kami teruskan. UU ranahnya ada di pemerintah pusat, artinya apa yang terjadi hari ini akan kami laporkan dan kami teruskan, agar menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat,” kata Nuryanto.


Kata Nuryanto, DPRD bukan hanya berkapasitas setuju atau menolak, namun di sisi lain juga sebagai perwakilan dari masyarakat. 


"Kalau dari struktural, kita hanya bisa melaporkan. Sementara dari sisi wakil rakyat, kami akan meneruskan aspirasi tersebut. Jika bicara tentang UU Omnibus Law itu, sesungguhnya kami di tingkat level DPRD juga sampai saat ini kami belum menerima tembusan maupun draf UU tersebut," ungkap Nuryanto.


"Jika UU tersebut dirasa kurang bijak atau kurang benar, ada ranahnya. Negara kita negara hukum, penolakan bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK)," tutupnya. (*)

Jefri Simajuntak saat memimpin rapat.
Dinamika Kepri, Batam - Bersama masyarakat Batam yang bermukim di Kampung Tua, DPRD Kota Batam menggelar rapat koordinasi pembahasan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam 2020-2040 di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Batam, Rabu (7/10/2020) siang.



Rapat tersebut berlangsung dipimpin oleh Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Batam Jefri Simajuntak didampingi Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto dan anggota DPRD Batam lainnya yakni Tumbur Sihaloho, Amintas Tambunan, Muhamad Rudi dan Yunus.


Adapun yang diundang pada rapat koordinasi tersebut antara lain, Pjs Walikota Batam, Dir Pengelolaan Lahan BP Batam, Ketua TKPRD Kota Batam, Kepala BPN Kota Batam, Kepala Bapelitbangda Kota Batam, Kadis Pertanahan Kota Batam, Kadis CKTR Kota Batam, Ketua RKWB Kota Batam dan Ketua Dewan Pembina Perpat. 


Dalam kata sambutannya, Jefri Simanjuntak mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini masih melakukan pembahasan pasal demi pasal di Ranperda RTRW tersebut.


Ia juga berharap Ranperda itu bisa segera terselesaikan agar warga masyarakat Batam yang tinggal di Kampung Tua mendapat legalitas yang sah.


Ia juga mengatakan bahwa untuk menyelesaikan Ranperda RTRW itu masih butuh waktu karena melibatkan banyak pihak untuk membahasnya.


Sebelum mengakhiri, Jefri juga mengatakan bahwa dengan telah disahkan UU Cipta Kerja saat ini, bisa membantu proses untuk mempercepat menyelesaikan Ranperda RTRW  Kota Batam 2020-2040 tersebut. (Ag)

Nuryanto: Keberadaan Kampung Tua di HPL BP Batam Juga Kedala Diselesaikannya Perda RTRW
Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, SH.

Dinamika Kepri, Batam -  Terkait Rancangan Perturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam 2020-2040 yang sampai saat ini belum juga disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), selain terkandala karena pandemik Covid-19, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, SH juga mengatakan karena terkendala adanya Kampung Tua di HPL BP Batam.

"Mengapa Ranperda 2020-2040 itu tidak juga dapat diselesaikan, ya karena di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bamperda) DPRD Batam sendiri juga memiliki kendala yaitu tentang adanya Kampung Tua yang berdiri di HPL BP Batam seperti di Kawasan Bandara Hang Nadim Batam dan Kampung Tua yang berada di luar HPL Kota Batam seperti berada di Kawasan hutan lindung," terang Nuryanto kepada media di ruang kerjanya, Jumat (2/10/2020).

Baca juga: Terkait Ranperda RTRW yang Tak Kunjung Disahkan, Nuryanto Minta Pemko dan BP Batam Bersinergi 


Lebih lanjut dikatakannya, agar rancangan RTWR bisa diselesaikan di dalam tahun ini, pintanya pihak BP Batam harus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

"BP Batam harus koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah kampung Tua
tersebut,” katanya.

"Jika Kampung Tua berada di PL BP Batam, maka BP Batam harus mencabut PL tersebut, karena sesuai Kepres nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang mempunyai wewenang terhadap PL adalah BP Batam," lanjutnya

Ia berharap, segala persoalan yang menghambat tentang penyelesaian Ranperda RTRW Kota Batam 2020-2040 dapat diselesaikan oleh BP Batam mupun oleh Pemko Batam.

"BP Batam dan Pemko Batam harus bersinergi. Persolan itu harus segera diselesaikan agar Ranperda RTRW Kota Batam bisa diselesaikan dan disahkan menjdi Perda, agar Perda itu dapat digunakan sebagai dasar pembangunan Kota Batam," kata Nuryanto.

Baca juga: Saling Support, Nuryanto Ketua Dewan bersama Muhamad Rudi Temui Cako Lukita

Nuryanto juga menyebutkan, katanya, jika seluruh PL yang berada di PL BP Batam dan di luar PL BP Batam dicabut, maka persoalan Kampung Tua juga akan dapat diselesaikan.

Kata dia, sesuai dengan atensi dari Presiden Joko Widodo, bahwa kampung tua yang berada di PL BP Batam dan di luar BP Batam harus dicabut.

Nuryanto juga menyebutkan, sebagimana informasi yang diterimanya dari Pemko Batam, bahwa sertifikat Kampung Tua itu ada dua sifat.

"Sertifikat Kampung Tua itu ada dua sifatnya, jika kampung tua itu berada di tanah sertifikat maka itu bisa menjadi hak milik, namun jika Kampung Tua itu berada di laut, itu sifatnya sertifikat hak pakai, karena masalah laut, itu menjadi wewenang pihak Pemerintah Provinsi Kepri," ungkapnya. (Ag)

Terkait Ranperda RTRW yang Tak Kunjung Disahkan, Nuryanto Minta Pemko dan BP Batam Bersinergi
Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, SH. (Foto: Parulian Sipayung)

Dinamika Kepri, Batam - Terkait Rancangan Perturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam 2020-2040 yang sampai saat ini belum juga disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, SH mengatakan itu terkandala karena adanya pandemik Covid-19.

"Seharusnya Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam 2020-2040 itu sudah disahkan pada bulan Juni 2020 lalu, namun karena pandemik Covid-19 ya akhirnya terkendala," kata Nuryanto yang akrap disapa Cak Nur itu di ruang kerjanya, Jumat (2/10/2020).

Meski demikian, kata dia itu tak boleh berlarut dan akan mengupayakannya agar segera disahkan menjadi Perda.

"Tapi akan kita upayakan di tahun 2020 ini agar Ranperda RTRW Kota Batam 2020-2040 itu supaya disahkan menjadi Perda,” ujarnya.


Yang saat itu bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)  DPRD Kota Batam Jeffry Simanjuntak, Nuryanto mengatakan bahwa Pemko Batam dan BP Batam sudah Ex-officio sehingga kedua instansi tersebut harapnya bisa bersinergi, agar Ranperda RTRW Kota Batam 2020-2040 dapat diselesaikan dalam tahun ini.

Terkait komitmen, lanjutnya untuk dari pihak DPRD Batam tersendiri sudah menantanganinya supaya dapat segera diselesaikan.

“ Kita sudah tanda tangan bahwa kita akan komitmen menyelesaikan Ranperda RTRW Kota Batam segera diselesaikan,” jelasnya.

Kata dia lagi, sesuai informasi yang diterimanya dari Bapemperda DPRD Kota Batam, bahwa di mana setiap pembahasan Ranperda RTRW Kota Batam dilakukan, kedua instansi tersebut kadang ada tidak yang hadir.

Mengenai lambatnya Ranperda RTRW itu disahkan menjadi Perda, Nuryanto juga mengaku bahwa pihaknya (DPRD Kota Batam=red) kerap kali ditanya baik oleh pihak Pemerintah Provinsi Kepri maupun dari Kementerian.

"Ke kami pihak Pemprov dan Kementerian juga sering menanyakannya, mengapa Ranperda RTRW itu belum juga disahkan menjadi Perda," ungkapnya.

Ia berharap, baik dari pihak Pemko Batam maupun dari BP Batam punya keseriusan dan kesungguhan agar RTRW bisa segera disahkan menjadi Perda.

"Ya, dalam hal ini kami mengharapkan keseriusan dan kesungguhannya dari pihak Pemko Batam maupun dari BP Batam di mana agar Ranperda RTRW Kota Batam dapat diselesaikan. Karena sudah ex-officio, artinya sudah tidak ada lagi dualisme kepemimpinan. Harapan kami Pemko Batam dan BP Batam bisa bersinergi," pinta Nuryanto. (Ag)

Ketua DPRD Batam, Nuryanto, SH.

Dinamika Kepri, Batam - Rapat koordinasi terkait konsesi antara PT. ATB dengan BP Batam yang dilakukan ruang rapat pimpinan DPRD Kota Batam, terpaksa ditutup cepat oleh Ketua DPRD Batam, Nuryanto, SH, Rabu (26/9/2020).

Hal itu dilakukan Nuryanto karena para pejabat dan pihak terkait yang diundang untuk hadir pada rapat itu sebagiannya tidak hadir.

“Para pemangku kepentingan, pihak-pihak yang semestinya bertanggung jawab harusnya hadir. Dengan ketidakhadirannya ini, saya katakan bahwa para pemimpin kita pemimpin yang tidak bertanggung jawab,” kata Nuryanto.

Nuryanto mengatakan diri kecewa terhadap para pejabat pemerintah yang tidak menghadiri rapat itu.

Menurutnya, mereka yang tidak hadir menganggap remeh permasalahan air di Kota Batam.

“Menurut kami DPRD, air adalah sesuatu yang sangat penting. Tunggu tanggal mainnya,” katanya.

Rapat koordinasi yang sempat dibuka dan langsung ditutup oleh Ketua DPRD Batam itu seyogianya dihadiri oleh Walikota Batam/Kepala BP Batam, Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Ketua Tim Perjanjian Konsesi BP Batam dan PT ATB, dan pejabat Badan Konservasi Sumber Daya Alam Kota Batam. Namun, rapat hanya dihadiri oleh General Manager Sumber Daya Air, Limbah dan Lingkungan BP Batam, Ibrahim Koto dan Kepala Seksi Wilayah Dua BKSDA Batam, Decky Hendra Prasetya.

Nuryanto yang saat itu didampingi oleh Nina Mellanie mengatakan, bahwa Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam akan menjadwalkan rapat kembali pada hari Jumat mendatang.

Hal itu dilakukan katanya karena DPRD Batam telah menerima banyak pengaduan dari masyarakat terkait dengan kekisruhan antara BP Batam dan PT ATB.

“ Akan dijadwalkan kembali Jumat mendatang. Kita tidak bisa bicara sepihak. Oleh karena itu, kita dengarkan dulu informasi dari beberapa pihak yang kita undang,” kata Nuryanto.

Melihat perkembangan berita di media, Nuryanto mengatakan, masalah PT ATB dan BP Batam berpotensi menjadi makin kacau, tetapi di sisi lain, dia tidak menginginkan warga Batam terkendala mendapatkan air bersih.

“Sebab air itu masalah hidup dan kebutuhan masyarakat Batam. Jangan sampai masyarakat kita terganggu,” katanya.

Menurut Nuryanto, sejak menjabat di DPRD Batam, dirinya tidak pernah mengetahui poin-poin isi perjanjian konsesi antara BP Batam dan PT ATB, karena selama ini DPRD tidak pernah dilibatkan. (Ril)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.