Tampilkan postingan dengan label DPRD Batam. Tampilkan semua postingan

Anggota DPRD Kota Batam, H.MHD. Jeffri K  Simanjuntak dikabarkan telah meninggal dunia.
H.MHD. Jeffri K Simanjuntak. 

Dinamika Kepri, Batam
- Anggota DPRD Kota Batam, H.MHD. Jeffri K  Simanjuntak dikabarkan telah meninggal dunia. 


Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Batam itu meninggal dunia pada Jumat (20/11/2020) sore di Rumah Sakit Awal Bros Kota Batam.


Anggota DPRD Kota Batam, Bobi Alexander Siregar saat dikonfirmasi membenarkan kabar duka tersebut.


"Benar, beliau meninggal dunia menjelang magrib pukul 17:55 WIB di Rumah Sakit Awal Bros, Batam," ucap Bobi.


"Semoga almarhum husnul khotimah dan begitu juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan oleh Allah. SWT, Amin YRA," tutup Bobi. (Ag)

Hadiri HUT DPRD Kota Batam, Pjs Wali Kota Syamsul Bahrum Minta Kaum Milenial Diperhatikan
Wakil Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin dan Pjs Wali Kota Batam Syamsul Bahrum foto bersama di acara puncak peringatan HUT DPRD Kota Batam yang ke-20.

Dinamika Kepri, Batam
- Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam Syamsul Bahrum hadiri puncak peringatan HUT DPRD Kota Batam di halaman Kantor DPRD Kota Batam, Sabtu (7/11/2020) pagi.


Pada  kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi atas upaya anggota DPRD Batam untuk mewujudkan pembangunan Batam ke arah yang lebih baik.


"Kami atas nama Pemerintah Kota Batam menyampaikan selamat HUT yang ke 20. Kepada seluruh anggota DPRD yang bekerja dengan ikhlas, semoga tetap mendapatkan hikmah dan hidayah," kata Syamsul.



Menurutnya, usia 20 tahun merupakan usia milenial. Seiring dengan hal tersebut, ia berharap HUT kali  ini dapat dijadikan momentum untuk lebih memperhatikan kaum milenial.


"Pada 2024 mendatang,  pemilih dari milenial adalah yang terbesar mencapai  67 persen, mereka yang berumur 17 dan 35 tahun. Buatlah program yang menyentuh kelompok milenial. Mereka yang pemimpin kelak tahun 2045 ketika Indonesia genap berusia 100 tahun," ucapnya.


Lanjut dia, masa depan yang penuh ketidakpastian tidak bisa dipersiapkan. Justru yang harus dipersiapkan adalah generasi yang mampu menjawab semua tantangan di masa yang akan datang.


"Saya yakin anggota-anggota DPRD Batam saat ini yang memiliki pemikiran yang prospektif ke depan. Siapkan kader yang tangguh untuk menjemput dunia yang semakin kompetitif," harapnya..


Waki Ketua II DPRD Kota Batam Ruslan Ali Wasyim mengucapkan rasa syukur pada HUT ke-20 DPRD Kota Batam tahun ini. Ia memaparkan, berbagai kegiatan digelar dari tenis meja yang melibatkan DPRD, OPD dari Pemko Batam serta wartawan, bersepeda santai, donor darah dan hingga pengundian  doorprize.


"HUT ini untuk memperkokoh jati diri dan meningkatkan motivasi, rasa cinta, kebanggaan dan rasa memiliki lembga ini," ujarnya.


Ia menyampaikan, meskipun kini sedang pandemi Covid-19, DPRD Batam terus bersemangat berbuat untuk Batam. Dalam kesempatan ini ia mengajak masyarakat untuk tetap semangat dan menjalankan protokol kesehatan.


"Semoga kondisi ini dapat segera pulih. Ini ujian yang berat bagi kita semua, namun bukan hambatan membangun Batam milik kita ini," tutupnya. (Ril)

Sekretariat DPRD Kota Batam Gelar Berbagai Acara Meriahkan HUT DPRD Batam Ke-20Plt. Sekretaris Dewan (Sekwan), Aspawi Nanggali (kiri) didampingi Kabag Humas Sekwan DPRD Batam, M Taufik. (Photo : @Zhr/GoWestId).

Dinamika Kepri, Batam - Jajaran Sekretariat DPRD Kota Batam menggelar berbagai acara dan kegiatan dalam rangka memeriahkan peringatan HUT DPRD Batam yang ke-20.



Menurut Plt. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Batam, Aspawi Nanggali, dalam rangkaian acara HUT DPRD Batam ini pihaknya menggelar berbagai kegiatan diantaranya sepeda dan jalan santai seluruh Pimpinan dan anggota DPRD Batam, yang akan digelar pada Sabtu (7/11/2020) pagi yang dirangkai dengan kegiatan syukuran dan pembagian doorprice.


“Ya untuk acara ulang tahun yang ke 20 di tahun ini kita gelar berbagai kegiatan diantaranya jalan santai dan sepeda santai yang akan digelar pada Sabtu besok. Ada juga pembagian doorprice untuk para peserta dengan hadiah Motor, Sepeda, aneka barang elektronik dll” kata Aspawi saat ditemui di gedung DPRD, Jum’at (6/11/2020) pagi.


Aspawi menambahkan, selain acara jalan santai dan sepeda santai, juga digelar turnament Tenis Meja untuk seluruh anggota dewan, jajaran kesetariatan dan insan pers sebagai mitra kerja DPRD.


“Ada turnamen Tenis Meja juga yang diikuti oleh anggota dewan, staf kesekretariatan dan kawan-kawan media” tambah Aspawi.


Plt. Sekwan juga mengungkapkan, mengingat kondisi pandemi Covid-19, seluruh rangkaian kegiatan HUT DPRD Batam tahun ini, dilaksanakan dengan mengikuti standar protokol kesehatan.


“Seluruh rangkaian kegiatan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sepeda santai dan jalan santai terbatas untuk para undangan, akan tetapi kalau ada masyarakat umum yang mau ikut serta kita tidak melarang asal tetap mengikuti protokol kesehatan” pungkasnya.


(hms/Gowest.id)

Penyerahan surat pernyataan sikap penolakan terkait disahkannya UU Omnibus Law kepada ketua DPRD Batam, Senin (12/10/2020).  

Dinamika Kepri, Batam - Setelah melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Batam, puluhan perwakilan mahasiswa di Batam menemui Ketua DPRD Kota Batam. Kedatangan mereka bertujuan untuk menyerahkan surat pernyataan sikap penolakan tentang disahkannya UU Omnibus Law.


Pernyataan sikap tersebut diserahkan langsung kepada Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto dengan disaksikan oleh pihak kepolisian, di ruang Serbaguna Kantor DPRD Batam, Senin (12/10/2020).


Ketua Kammi, Maulana Rifai menjelaskan, kedatangan mereka ke Kantor DPRD Kota Batam katanya, untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat terkait UU Omnibus Law yang sudah disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu.


"Kami kemari bukan hanya untuk ikut-ikutan demo atau tanpa tujuan. Kami hadir di sini untuk membela hak rakyat,” tegas Maulana Rifai.


Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto kemudian memberikan apresiasi kepada seluruh mahasiswa yang hadir.


"Kami mengapresiasi kedatangan adik-adik mahasiswa semuanya. Penyampaian pernyataan sikap ini juga berjalan dengan baik dan lancar, dan pernyataan sikap yang kami terima ini, akan kami teruskan ke pemerintah pusat maupun ke DPR RI," ujar Nuryanto.


Nuryanto menambahkan, kata dia, dalam hal ini DPRD sebagai perwakilan rakyat tentunya menerima dan menyambut baik segala aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.


Karena penyerahan surat pernyataan sikap itu berjalan baik dan lancar, Nuryanto juga menyanjung sikap dan etika dari para mahasiswa.


“Yang intinya mereka telah menunjukkan kapasitas dan intelektualnya sebagai mahasiswa generasi penerus bangsa, dan insyaallah apa yang disampaikan ini akan kami teruskan. UU ranahnya ada di pemerintah pusat, artinya apa yang terjadi hari ini akan kami laporkan dan kami teruskan, agar menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat,” kata Nuryanto.


Kata Nuryanto, DPRD bukan hanya berkapasitas setuju atau menolak, namun di sisi lain juga sebagai perwakilan dari masyarakat. 


"Kalau dari struktural, kita hanya bisa melaporkan. Sementara dari sisi wakil rakyat, kami akan meneruskan aspirasi tersebut. Jika bicara tentang UU Omnibus Law itu, sesungguhnya kami di tingkat level DPRD juga sampai saat ini kami belum menerima tembusan maupun draf UU tersebut," ungkap Nuryanto.


"Jika UU tersebut dirasa kurang bijak atau kurang benar, ada ranahnya. Negara kita negara hukum, penolakan bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK)," tutupnya. (*)

Jefri Simajuntak saat memimpin rapat.
Dinamika Kepri, Batam - Bersama masyarakat Batam yang bermukim di Kampung Tua, DPRD Kota Batam menggelar rapat koordinasi pembahasan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam 2020-2040 di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Batam, Rabu (7/10/2020) siang.



Rapat tersebut berlangsung dipimpin oleh Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Batam Jefri Simajuntak didampingi Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto dan anggota DPRD Batam lainnya yakni Tumbur Sihaloho, Amintas Tambunan, Muhamad Rudi dan Yunus.


Adapun yang diundang pada rapat koordinasi tersebut antara lain, Pjs Walikota Batam, Dir Pengelolaan Lahan BP Batam, Ketua TKPRD Kota Batam, Kepala BPN Kota Batam, Kepala Bapelitbangda Kota Batam, Kadis Pertanahan Kota Batam, Kadis CKTR Kota Batam, Ketua RKWB Kota Batam dan Ketua Dewan Pembina Perpat. 


Dalam kata sambutannya, Jefri Simanjuntak mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini masih melakukan pembahasan pasal demi pasal di Ranperda RTRW tersebut.


Ia juga berharap Ranperda itu bisa segera terselesaikan agar warga masyarakat Batam yang tinggal di Kampung Tua mendapat legalitas yang sah.


Ia juga mengatakan bahwa untuk menyelesaikan Ranperda RTRW itu masih butuh waktu karena melibatkan banyak pihak untuk membahasnya.


Sebelum mengakhiri, Jefri juga mengatakan bahwa dengan telah disahkan UU Cipta Kerja saat ini, bisa membantu proses untuk mempercepat menyelesaikan Ranperda RTRW  Kota Batam 2020-2040 tersebut. (Ag)

Nuryanto: Keberadaan Kampung Tua di HPL BP Batam Juga Kedala Diselesaikannya Perda RTRW
Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, SH.

Dinamika Kepri, Batam -  Terkait Rancangan Perturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam 2020-2040 yang sampai saat ini belum juga disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), selain terkandala karena pandemik Covid-19, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, SH juga mengatakan karena terkendala adanya Kampung Tua di HPL BP Batam.

"Mengapa Ranperda 2020-2040 itu tidak juga dapat diselesaikan, ya karena di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bamperda) DPRD Batam sendiri juga memiliki kendala yaitu tentang adanya Kampung Tua yang berdiri di HPL BP Batam seperti di Kawasan Bandara Hang Nadim Batam dan Kampung Tua yang berada di luar HPL Kota Batam seperti berada di Kawasan hutan lindung," terang Nuryanto kepada media di ruang kerjanya, Jumat (2/10/2020).

Baca juga: Terkait Ranperda RTRW yang Tak Kunjung Disahkan, Nuryanto Minta Pemko dan BP Batam Bersinergi 


Lebih lanjut dikatakannya, agar rancangan RTWR bisa diselesaikan di dalam tahun ini, pintanya pihak BP Batam harus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

"BP Batam harus koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah kampung Tua
tersebut,” katanya.

"Jika Kampung Tua berada di PL BP Batam, maka BP Batam harus mencabut PL tersebut, karena sesuai Kepres nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang mempunyai wewenang terhadap PL adalah BP Batam," lanjutnya

Ia berharap, segala persoalan yang menghambat tentang penyelesaian Ranperda RTRW Kota Batam 2020-2040 dapat diselesaikan oleh BP Batam mupun oleh Pemko Batam.

"BP Batam dan Pemko Batam harus bersinergi. Persolan itu harus segera diselesaikan agar Ranperda RTRW Kota Batam bisa diselesaikan dan disahkan menjdi Perda, agar Perda itu dapat digunakan sebagai dasar pembangunan Kota Batam," kata Nuryanto.

Baca juga: Saling Support, Nuryanto Ketua Dewan bersama Muhamad Rudi Temui Cako Lukita

Nuryanto juga menyebutkan, katanya, jika seluruh PL yang berada di PL BP Batam dan di luar PL BP Batam dicabut, maka persoalan Kampung Tua juga akan dapat diselesaikan.

Kata dia, sesuai dengan atensi dari Presiden Joko Widodo, bahwa kampung tua yang berada di PL BP Batam dan di luar BP Batam harus dicabut.

Nuryanto juga menyebutkan, sebagimana informasi yang diterimanya dari Pemko Batam, bahwa sertifikat Kampung Tua itu ada dua sifat.

"Sertifikat Kampung Tua itu ada dua sifatnya, jika kampung tua itu berada di tanah sertifikat maka itu bisa menjadi hak milik, namun jika Kampung Tua itu berada di laut, itu sifatnya sertifikat hak pakai, karena masalah laut, itu menjadi wewenang pihak Pemerintah Provinsi Kepri," ungkapnya. (Ag)

Terkait Ranperda RTRW yang Tak Kunjung Disahkan, Nuryanto Minta Pemko dan BP Batam Bersinergi
Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, SH. (Foto: Parulian Sipayung)

Dinamika Kepri, Batam - Terkait Rancangan Perturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam 2020-2040 yang sampai saat ini belum juga disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, SH mengatakan itu terkandala karena adanya pandemik Covid-19.

"Seharusnya Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam 2020-2040 itu sudah disahkan pada bulan Juni 2020 lalu, namun karena pandemik Covid-19 ya akhirnya terkendala," kata Nuryanto yang akrap disapa Cak Nur itu di ruang kerjanya, Jumat (2/10/2020).

Meski demikian, kata dia itu tak boleh berlarut dan akan mengupayakannya agar segera disahkan menjadi Perda.

"Tapi akan kita upayakan di tahun 2020 ini agar Ranperda RTRW Kota Batam 2020-2040 itu supaya disahkan menjadi Perda,” ujarnya.


Yang saat itu bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)  DPRD Kota Batam Jeffry Simanjuntak, Nuryanto mengatakan bahwa Pemko Batam dan BP Batam sudah Ex-officio sehingga kedua instansi tersebut harapnya bisa bersinergi, agar Ranperda RTRW Kota Batam 2020-2040 dapat diselesaikan dalam tahun ini.

Terkait komitmen, lanjutnya untuk dari pihak DPRD Batam tersendiri sudah menantanganinya supaya dapat segera diselesaikan.

“ Kita sudah tanda tangan bahwa kita akan komitmen menyelesaikan Ranperda RTRW Kota Batam segera diselesaikan,” jelasnya.

Kata dia lagi, sesuai informasi yang diterimanya dari Bapemperda DPRD Kota Batam, bahwa di mana setiap pembahasan Ranperda RTRW Kota Batam dilakukan, kedua instansi tersebut kadang ada tidak yang hadir.

Mengenai lambatnya Ranperda RTRW itu disahkan menjadi Perda, Nuryanto juga mengaku bahwa pihaknya (DPRD Kota Batam=red) kerap kali ditanya baik oleh pihak Pemerintah Provinsi Kepri maupun dari Kementerian.

"Ke kami pihak Pemprov dan Kementerian juga sering menanyakannya, mengapa Ranperda RTRW itu belum juga disahkan menjadi Perda," ungkapnya.

Ia berharap, baik dari pihak Pemko Batam maupun dari BP Batam punya keseriusan dan kesungguhan agar RTRW bisa segera disahkan menjadi Perda.

"Ya, dalam hal ini kami mengharapkan keseriusan dan kesungguhannya dari pihak Pemko Batam maupun dari BP Batam di mana agar Ranperda RTRW Kota Batam dapat diselesaikan. Karena sudah ex-officio, artinya sudah tidak ada lagi dualisme kepemimpinan. Harapan kami Pemko Batam dan BP Batam bisa bersinergi," pinta Nuryanto. (Ag)

Ketua DPRD Batam, Nuryanto, SH.

Dinamika Kepri, Batam - Rapat koordinasi terkait konsesi antara PT. ATB dengan BP Batam yang dilakukan ruang rapat pimpinan DPRD Kota Batam, terpaksa ditutup cepat oleh Ketua DPRD Batam, Nuryanto, SH, Rabu (26/9/2020).

Hal itu dilakukan Nuryanto karena para pejabat dan pihak terkait yang diundang untuk hadir pada rapat itu sebagiannya tidak hadir.

“Para pemangku kepentingan, pihak-pihak yang semestinya bertanggung jawab harusnya hadir. Dengan ketidakhadirannya ini, saya katakan bahwa para pemimpin kita pemimpin yang tidak bertanggung jawab,” kata Nuryanto.

Nuryanto mengatakan diri kecewa terhadap para pejabat pemerintah yang tidak menghadiri rapat itu.

Menurutnya, mereka yang tidak hadir menganggap remeh permasalahan air di Kota Batam.

“Menurut kami DPRD, air adalah sesuatu yang sangat penting. Tunggu tanggal mainnya,” katanya.

Rapat koordinasi yang sempat dibuka dan langsung ditutup oleh Ketua DPRD Batam itu seyogianya dihadiri oleh Walikota Batam/Kepala BP Batam, Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Ketua Tim Perjanjian Konsesi BP Batam dan PT ATB, dan pejabat Badan Konservasi Sumber Daya Alam Kota Batam. Namun, rapat hanya dihadiri oleh General Manager Sumber Daya Air, Limbah dan Lingkungan BP Batam, Ibrahim Koto dan Kepala Seksi Wilayah Dua BKSDA Batam, Decky Hendra Prasetya.

Nuryanto yang saat itu didampingi oleh Nina Mellanie mengatakan, bahwa Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam akan menjadwalkan rapat kembali pada hari Jumat mendatang.

Hal itu dilakukan katanya karena DPRD Batam telah menerima banyak pengaduan dari masyarakat terkait dengan kekisruhan antara BP Batam dan PT ATB.

“ Akan dijadwalkan kembali Jumat mendatang. Kita tidak bisa bicara sepihak. Oleh karena itu, kita dengarkan dulu informasi dari beberapa pihak yang kita undang,” kata Nuryanto.

Melihat perkembangan berita di media, Nuryanto mengatakan, masalah PT ATB dan BP Batam berpotensi menjadi makin kacau, tetapi di sisi lain, dia tidak menginginkan warga Batam terkendala mendapatkan air bersih.

“Sebab air itu masalah hidup dan kebutuhan masyarakat Batam. Jangan sampai masyarakat kita terganggu,” katanya.

Menurut Nuryanto, sejak menjabat di DPRD Batam, dirinya tidak pernah mengetahui poin-poin isi perjanjian konsesi antara BP Batam dan PT ATB, karena selama ini DPRD tidak pernah dilibatkan. (Ril)

Terkait Bangunan Milik Yayasan Suluh Mulia Pionir di Perumahan Merlion Squer, Ketua DPRD Batam akan Panggil BPN, PT Sentek dan Pihak Yayasan
Suasana rapat.

Dinamika Kepri, Batam - Pimpinan rapat yang juga Ketua DPRD Batam Nuryanto menyampaikan bahwa secara administratif keberadaan bangunan milik yayasan Suluh Mulia Pionir di Perumahan Merlion Squer di Tanjung Uncang - Batu Aji, bisa dikatakan ilegal dan melanggar hukum karena berdirinya bangunan tidak sesuai dengan keinginan warga. Hal tersebut disampaikan Nuryanto saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) gabungan di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Batam, Batam Centre - Batam (15/9/2020).

"Sesuai dengan Perda yang mana setiap perumahan yang telah selesai dibangun, developer wajib menyerahkan Fasos dan Fasum kepada pihak pemerintah. Ini wajib, guna dan manfaatnya untuk warga perumahan tersebut. Berikutnya minggu depan, kita akan memanggil, menghadirkan pihak BPN Batam, PT Sentek dan Yayasan. Kalau tidak juga ada penyelesaian kita merekomendasikan warga untuk mengambil langkah hukum," ujar Nuryanto.

Sebelumnya, selaku Ketua RW, Suryadi menyampaikan bahwa Fasilitas umum (Fasum) berupa sekolah yayasan berbasis agama tersebut tidak sesuai dengan keinginan warga, dan permasalahan ini sudah sejak tahun 2010.

"Permasalahan kami ini sudah lama, dari tahun 2010 sampai saat ini. Selaku konsumen, pertama beli dari pihak marketing mengatakan bahwa di Fasum tersebut terdapat fasilitas pendidikan negeri dan lainnya. Namun, kenyataanya berbeda," terang Suryadi mewakili warga Perumahan Merlion Squer di Tanjung Uncang - Batu Aji.

Berikut, Ketua Tim Penyelesaian Permasalah Fasos dan Fasum, Chairizal menjelaskan bahwa pada tahun 2011 warga pernah melaksanakan aksi demo, dan yayasan tersebut sempat tutup sebentar dan buka kembali. Selanjutnya, pada tahun 2013 pihak yayasan mengadakan pertemuan dengan warga, dan juga pada Musrenbang terdapat kesepakatan ganti rugi bangunan. Namun, sampai sekarang tidak diproses oleh Pemerintah kota Batam (Pemko Batam).

"Fasum dengan luasnya sekitar 4000-5000 meter persegi, berdiri bangunan tiga lantai dengan 18 ruang kelas milik yayasan. Menurut Pemko Batam waktu itu, lambat prosesnya karena terdapat kesalahan di BP Batam, sementara dari pihak BP Batam kesalahan berada di pihak Pemko Batam," tegasnya.

Setelah mendengar penyampaian warga, menurut Pegawai BP Batam bahwa Penetapan Lokasi (PL) pihaknya mengalokasikan lahan seluas 100 ribu lebih meter persegi kepada PT Sentek, peruntukannya yaitu perumahan dan jasa, dengan UWT sampai dengan tahun 2032. Sementara menurut fatwa planologi lahan Fasum masuk ke lahan PT Sentek tersebut masih tetap, dan tidak dialihkan ke siapapun.

Sementara itu, dari Dinas Perkimtan Batam pihaknya menjelaskan sampai bahwa saat ini belum ada penyerahan Fasum dan Fasos perumahan oleh pihak developer.

Sedangkan terkait perizinan DPM PTSP Batam, pernah mengeluarkan IMB di lokasi tersebut, dan juga ada melakukan upaya pencabutan IMB pada tahun 2018. Selanjutnya, terkait operasional sekolah yayasan tersebut, Dinas Pendidikan Batam belum ada mengeluarkan izinnya. (*)



Source: kejoranews.com

Rapat Paripurna untuk tanggapan Walikota Terhadap Hasil Reses 2020-2021 dihadiri Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad.

Dinamika Kepri, Batam - Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan menyelaraskan program pembangunan Kota Batam tahun 2021 mendatang dengan hasil reses DPRD Batam. Hal itu disampaikan Wakil Walikota Batam, Amsakar usai menghadiri rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Batam.

Dijelaskan Amsakar bahwa pada dasarnya Pemko Batam dan DPRD Batam memiliki komitmen bersama untuk mengakomodir semua yang menjadi keluhan masyarakat. Karena itu yang disampaikan oleh fraksi di DPRD tentunya akan diselaraskan dengan program Pemko Batam.

“Apa yang disampaikan DPRD tadi akan kita jawab dengan lengkap di agenda Paripurna selanjutnya,” kata Amsakar, Senin (14/9).

Pandemi Covid-19 saat ini diakuinya memang membuat sejumlah rencana kegiatan pembangunan harus ditunda, karena sejumlah anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19. Termasuk juga beberapa pokok pikiran DPRD Batam yang belum dapat direalisasikan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam mengalami penurunan karena banyaknya sumber PAD yang juga terdampak Covid-19. Seperti halnya sektor pendapatan pajak hotel dan restoran, jasa hiburan dan lainnya yang banyak tak lagi beroperasi.

“Banyak hotel yang malam hari tak lagi hidup lampunya, hal ini tentunya memberikan dampak terhadap PAD,” jelasnya.

Penanganan Covid-19 saat ini masih terus dilakukan, itu sebabnya pihaknya terus mengimbau kepada masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Dengan harapan tentunya bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Setiap kegiatan saya juga menyampaikan agar masyarakat terus mematuhi protokol kesehatan,” katanya. (*)

Cari Solusi Percepatan Pembuatan E-KTP, Disduk, Camat Bersama DPRD Bahas Peremajaan Server
Dinamika Kepri, Batam - Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait distribusi blangko E-KTP dan Kartu Keluarga yang menjadi permasalahan masyarakat di kota Batam, Jumat (11/9/2020).

RDP tersebut berlangsung dipimpin oleh Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha dengan dihadiri oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Batam, Heryanto, serta Camat sekota Batam, di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kota Batam.

Dalam rapat, Utusan Sarumaha menjelaskan, terkait permasalahan penumpukan e-ktp dibutuhkan adalah server yang baru, yang lebih canggih yang kapasitasnya lebih memadai.

“Ditingkat kecamatan untuk mesin printernya ada keterbatasan dalam hal pencetakan E-KTP, jadi kapasitasnya sangat terbatas. Makanya itu kita rapatkan hari ini untuk mencari jalan keluarnya,” ujar Utusan.

Utusan mengatakan, pihaknya sering kali mendapatkan keluhan dari masyarakat, E-KTP nya sudah lama diurus namun belum tercetak.

“Ini persoalannya karena terjadinya penumpukan, jadi solusinya alat itu harus diremajakan kembali. Idealnya di setiap kecamatan minimal ada 2 mesin print yang bisa memproses pencetakan E-KTP masyarakat,” ucapnya.

Ia mengatakan, tidak mau ke depannya hal itu terjadi lagi dan menjadi persoalan klasik, karena masyarakat harus benar-benar mendapatkan pelayanan maksimal.

Ia menjelaskan, alat tersebut berasal dari pemerintah pusat, karena itu dicoba didiskusikan.

Kata dia, Komisi I bersama Camat dan Disduk nantinya akan melakukan konsultasi di Kementrian Dalam negeri untuk mencarikan solusinya terkait dengan alat tersebut.

“Kita akan berkonsultasi di Kementrian Dalam Negeri untuk mencarikan solusinya, apakah alat yang dibutuhkan ada bantuan dari pemerintah pusat atau APBD yang bisa kita anggarkan untuk menangani masalah ini. Karena server kita sudah cukup lama, jadi kecepatannya lambat maka nya solusinya perlu penambahan server dan juga perlu peremajaan server, sehingga kapasitasnya bisa lebih maksimal,” ujar Utusan.

“Kita akan memastikan bahwa pelayanan di kecamatan dan disduk benar benar bisa terwujud dan masyarakat bisa menikmatinya. Intinya untuk saat ini solusinya perlu proses peremajaan atau proses penambahan dari pada alat cetak di kecamatan dan di disduk itu yang paling utama, sehingga ke depan kalau ini sudah tercapai, maka proses pencetakan E-KTP tidak ada masalah lagi," sambungnya.

Utusan berharap, apa yang disampaikan Disduk dan Camat saat rapat sangat bermanfaat dalam pelayanan, dan pintanya jangan hanya sebatas teori, namun harus benar benar diimplementasikan.

Kata dia, ada daftar antiran E-KTP yang sudah tercetak tetapi belum diambil, dengan itu ia menyampaikan supaya Disduk dan Kecamatan mengabari kembali agar masyarakat melakukan pengecekan.

“Jangan sampai masyarakat hari ini di WA tapi baru dibalas satu minggu kemudian, kita tidak mau seperti itu. Kalau masyarakat melakukan konsultasi melalui WA menanyakan status E-KTP nya apakah sudah tercetak atau belum, maka itu harus langsung direspon,” ungkapnya.

Ia menghimbau juga masyarakat bisa proaktif datang ke Disduk atau Kecamatan untuk mempertanyakan kesiapan KTP nya.

"Masyrakat harus proaktif, jika ada keluhan bisa sampaikan ke kami DPRD Kota Batam, kami akan koordinasikan dengan pihak Disduk maupun Camat terkait" tutupnya. (Ril)

Bobi DPRD Batam Reses Sumbang CCTV untuk Mesjid
Bobi Alexander Siregar. 

Dinamika Kepri, Batam - Memasuki Masa reses persidangan ke III Tahun 2020 Anggota DPRD Batam Komisi IV Bobi Alexander Siregar mengelar reses di Kavling Senjulung, Noungsa, Batam, Kepri, Rabu (12/8/2020) malam.

Reses tersebut di hadiri lurah kabil, babinkatimas, babisa, RT,RW serta imam mesjid sekecamatan Nongsa, pengurus mesjid darul Muklisin, serta  tokoh masarakat Kabil.

"Alhamdulillah malam ini kita sudah bisa berkumpul dan bertatap muka langsung kata Bobi di hadapan masyarakat,reses ini adalah mengikat siraturahmi dengan masyarakat yang berada di kecamatan Nongsa," ungkap Bobi

Dalam acara reses itu juga, IPIM melalui ketuanya Mutolibi mengajukan dua permohonan yaitu rumah potong unggas dan Rumah Sakit Muslim.

"Kami minta dalam reses ini kepada pak dewan untuk mengajukan permohonan rumah potong unggas dan  rumah sakit yang berbasis muslim," kata Mutolibin.

Bobi juga mengucapkan terima kasih ke pada relawan BAS terkhususnya kepada Abu Hanifah selaku selaku koordinator relawan BAS dan juga selaku ketua RW10 yang selalu setia mendampingi di setiap acara agenda reses Bobi.

Ucapan terima kasih juga disampaikan Bobi kepada pengurus dan yayasan masjid darul Mukhlisin Pak Asnan/pak  Kholil yang telah menyediakan tempat di reses tersebut.

Di acara reses, Bobi juga menyumbangkan dana sebesar 4 juta  rupiah untuk kas Ikatan Persaudaraan Imam Mesjid (STM-IPIM ) Kecamatan Nongsa dan  1 juta untuk bantuan musollah di teluk mata ikan serta  6 buah CCTV lengkap dengan monitor untuk Mesjid Darul Mukhlisin.

Diacara penutupan reses Bobi Alexander Siregar beserta keluarga besar IPIM dan para undangan juga memanjatkan doa agar pandemik Covid-19 ini agar segara berakhir sehingga silaturahmi bisa berjalan seperti sedia kala. (Ril)

Dinamika Kepri, Batam - Anggota DPRD Kota Batam meminta agar Kabid Disdukcapil Kota Batam supaya dicopot dari jabatannya. Hal itu disampaikan anggota DPRD Batam Utusan Sarumaha, SH karena orang tersebut diduga mengabaikan dan tidak pernah hadir jika diundang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I DPRD Kota Batam.

"Terus terang, ulah pejabat Kabid ini sudah membuat jajaran Komisi I DPRD Kota Batam jadi geram. karena setiap diundang hadir untuk membahas tentang pelayanan di institusinya tidak pernah mau hadir,” ungkap Utusan, Selasa (11/08/2020).

Kata Utusan, dalam hal ini komisi I DPRD Kota Batam akan mengusulkan mencopot pejabat Kabid. lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dari posisinya ke Walikota Batam dan Menteri Dalam Negeri.

Utusan menambahkan, kata dia, RDP sudah dijadwalkan untuk menghadiri RDP tersebut. namun yang bersangkuta tidak hadir.

"Ini namanya meremehkan kami. Dari siang hingga malam agenda RDP ini di pending hanya untuk menunggu bersangkutan, namun toh juga tidak hadir. Sebenarnya apa maunya dia? Kenapa dia tidak menghargai lembaga ini,” kata Utusan dengan nada tinggi.

"Lembaga ini dijamin dan dilindungi undang-undang. Jadi tidak sembarangan atau tidak boleh disepelekan seperti itu. Lembaga ini sudah di atur dan lembaga ini bukan kaleng-kaleng. Kok seenaknya saja. Menurut saya dia itu tidak cocok dijabatanya itu, jadi baiknya diganti saja," tutupnya. (Ril)

Suasana skorsing rapat. 

Dinamika Kepri, Batam - Akibat minimnya jumlah kehahadiran anggota DPRD Batam pada Rapat Paripurna Pembahasan RPP APBD Kota Batam, Senin (3/8/2020) membuat Rapat Paripurna diskorsing sampai dua kali.

Sesuai dengan tata tertib DPRD, untuk memenuhi kuorum setidaknya harus dihadiri 25+1 anggota supaya rapat paripurna bisa dilanjutkan.

Namun sayangnya, dari 50 anggota DPRD Batam, yang hadir hanya 19 orang, sedangkan 31 orang lainnya masih tidak hadir.

Setelah dua kali diskorsing,  rapat akhirnya dilanjutkan dengan jumlah yang hadir sebanyak 26 orang anggota dewan.

Rapat paripurna ke 9 masa persidangan III ini digelar dengan agenda Laporan Badan Anggaran Atas Pembahasan RPP APBD Kota Batam Sekaligus Pengambilan Keputusan dan Penyerahan Dokumen Rancangan KUA PPAS Perubahan APBD Kota Batam Tahun 2020.


Dalam rapat, Wakil Ketua I DPRD Batam, Kamaluddin yang memimpin jalannya rapat mengatakan, bahwa sesuai dengan pasal 317 ayat 2 UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengambilan keputusan mengenai Ranperda perubahan APBD dilakukan oleh anggota DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pemberian voting persetujuan oleh para ketua fraksi.
Ia juga meminta kepada seluruh anggota DPRD baik melalui komisi maupun badan anggaran, segera melakukan rancangan KUA PPAS Perubahan Anggaran Tahun 2020 dengan memanfaatkan waktu yang tersedia seefektif mungkin, agar penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS dan persetujuan bersama perda perubahan APBD Kota Batam tahun 2020 antar DPRD dan kepala daerah bisa tepat waktu.

Saat rapat, Kamaluddin juga meminta kepada seluruh ketua fraksi agar maju ke depan untuk memberikan voting persetujuannya masing-masing. Kemudian hasilnya, seluruh fraksi secara serentak menyetujui agar pelaksanaan dan penyesuaian perubahan tersebut supaya dituangkan melalui keputusan DPRD Kota Batam.

Mengetahui hasil itu, rapat yang juga dihadiri Walikota Batam ini, Wakil Ketua I DPRD Batam kemudian menunda rapat dan menjadwalkannya kembali pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 mendatang. (Ril)

Dewan Bobi Bersama PU Survei Lokasi Sering Banjir di Senjulung
Dinamika Kepri, Batam - Bersama Dinas PU Kota Batam, anggota Komisi IV DPRD Batam Bobi Alexsander Siregar  melakukan peninjauan lokasi yang sering mengalami banjir di Simpang Kavling Senjulung, Kelurahan Kabil Kota Batam, Senin (20/7/2020).

Lokasi itu disurvei karena sering banjir dan sangat dikeluhkan masyarakat setempat apalagi saat di musim hujan.

"Setelah kita survei lokasinya maka akan diperbaiki dari mulai dari RW 11 sampai RW 10, tetapi yang kita utamakan nanti di Simpang Kavling Senjulung, karena lokasi itu yang sering terjadi banjir dan dikeluhkan oleh warga," ujar Bobi.

"Sedangkan untuk pengaspalan jalan nantinya akan dimulai dari RW 11 yakni  mulai dari Simpang Polsek Noungsa. Mengenai anggaranya sudah ada tinggal menunggu pengerjaannya," sambung Bobi

Bobi juga mengatakan ini masih hanya perencanaan dan anggarannya terbatas.

"Mudah - mudahan nanti semua bisa terealisasi dengan baik, karena kita juga sama-sama tahu bahwa saat ini masih suasana Covid-19, selain itu anggaran juga sangat terbatas," tambahnya.

"Harapan kita nantinya setelah ada penyurveian ini, pihak dari dinas PU Kota Batam dan saya di dewan nanti akan mendorong ini, karena selain jalan utama masuk ke kavling, masyarakat juga sudah mengeluhkan soal seringnya banjir di tempat itu," tutup Bobi. (Cn)

Dewan Siti Nurlailah: Jangan Saling Mempertahankan, Harus Digoyang Sikit
Dinamika Kepri, Batam - Anggota DPRD Kota Batam, Siti Nurlailah dari Fraksi PKS mengatakan untuk mencapai suatu titik persamaan mendapatkan suatu kesepakatan, kedua belah pihak harus sama-sama bergoyang.

Kata dia, jika ingin persoalan cepat ada solusi, kedua belah pihak harus sama-sama saling memberikan ruang untuk menerima pendapat, tidak mempertahankan pendapatnya masing-masing, justru sikap seperti itu akan membuat persolan semakin rumit tidak ada solusinya.

"Biar ketemu titiknya, harus digoyang sikitlah, jangan kita selalu mempertahan pendapat masing-masing harus begini harus begitu! Kalau sikap itu yang kita pertahankan, sampai kapanpun tidak akan ada solusinya," kata Siti Nurlailah saat memberikan saran dan pendapat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara pihak PT.Golden Teleshop dengan warga RW 005, RT 001, RT 002 dan RT 003 Kampung Seraya Atas, di Komisi I DPRD Kota Batam, Rabu (1/7) sore.

Rapat tersebut digelar karena warga Kampung Seraya Atas, Batam, tidak terima jika mereka akan digusur dari Kampung Seraya Atas mengingat mereka sudah 27 tahun tinggal di tempat tersebut.

Baca jugaRDPU Lahan Kampung Seraya Atas, Komisi I Minta BP Batam Segera Lakukan Pengukuran

Dalam rapat, Predi Aritonang selaku kuasa PT.Golden Teleshop mengatakan, PT.Golden Teleshop selaku pemilik lahan kurang lebih 2 hektar Kampung Seraya Atas itu berencana akan melakukan penggusuran.

Namun sebelum melakukan penggusuran, kata dia pihaknya sudah berupaya turun ke lapangan untuk melakukan pendataan rumah warga dengan tujuan agar dapat menentukan berapa banyak kavling yang harus disiapkan, tetapi saat hendak dilakukan pendataan, pihaknya selalu mendapat pengusiran dari warga.

"Kami bukan preman atau pun mafia lahan seperti yang dituduhkan. Kami datang atas dasar hak kami selaku pemilik lahan. Kami memanusiakan manusia, makanya kami menawarkan konvensasi uang sagu hati Rp 10 juta dan Kavling 6 x10 meter plus sertifikat kepada warga, bahkan sudah ada sebagian yang telah menerima uang sagu hatinya. Artinya berbuat baik itu jangan pernah putus-putus," kata Predi Aritonang. 

Meski dalam rapat pihak perusahaan mengaku telah menawarkan konvensasi uang sagu hati Rp 10 juta dan Kavling 6 x10 meter plus sertifikat kepada warga, namun antara kedua belah pihak saat rapat sama sekali ada kesepakatan.

Terkait kepemilikan lahan, dalam rapat warga yang hadir juga mempertanyakan legalitas keabsahaan surat-surat kepemilikan lahan PT.Golden Teleshop di Kampung Seraya Atas.

Baca jugaPredi Aritonang: Kami Bukan Preman atau Mafia Lahan 

Budi Mardiyanto yang memimpin rapat, kepada warga mengatakan pihaknya komisi I segera akan mengeceknya.

"Kami akan memeriksanya surat-suratnya. Jika nanti hasilnya ditemukan ada yang tidak asli, maka kami sendiri yang akan melaporkannya ke polisi," kata Budi Madiyanto.

Mengenai konvensasi yang ditawarkan kepada warga, dalam rapat para anggota dewan komisi I yang hadir juga mendukung upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan, bahkan mengapreasiasinya. (Ag)

Predi Aritonang: Kami Bukan Preman atau Mafia Lahan
Predi Aritonang.

Dinamika Kepri, Batam - Usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang pembahasan keabsahan surat kepemilikan lahan di Seraya Atas oleh PT.Golden Teleshop dengan warga RW 005, RT 001, RT 002 dan RT 003 Kampung Seraya Atas di Komisi I DPRD Kota Batam, kepada media selaku kuasa dari PT.Golden Teleshop, Predi Aritonang mengatakan dengan tegas bahwa pihaknya bukan preman maupun mafia lahan sebagaimana yang diasumsikan oleh warga Kampung Seraya Atas.


"Kami bukan preman ataupun mafia lahan. Kami melakukannya sesuai aturan yang berlaku. Bahkan kami memanusiakan manusia. Kami tidak ingin yang tergusur nantinya tidak mendapatkan haknya. Bahkan pihak pemilik lahan begitu peduli terhadap warga yang tinggal di sana dengan menawarkan Rp.10 juta uang sagu hati, Kavling 6 x10 meter di Sambau dan plus sertikat atas lahan kavling, namun itu pun sulit diterima warga di sana (Kampung Seraya Atas=red). Meski ada penolakan, kami tetap melakukan secara persuasif dengan warga dan para perangkat-perangkat setempat artinya bagaimana supaya berjalan dengan baik," ujar  Fredi Aritonang, Rabu (1/7) sore.

Kata Fredi Aritonang, PT. Golden Teleshop memiliki lahan kurang lebih 2 hektar di Kampung Seraya Atas yang mana lahan tersebut ditempati warga, dan rencananya lahan tersebut akan segera dibangun sekolah.

"Lahan itu kurang lebih 2 hektar dan rencananya akan dibangun sekolah. Soal mengenai Komisi I akan mengecek keabsahan surat kepemilikan lahan tersebut, ya silahkan saja karena surat-surat kami itu asli dan semuanya lengkap," kata dia memastikan.

Fredi Aritonang juga menambahkan, kata dia, kapan saja dipanggil Komisi I untuk RDPU, mereka akan selalu siap untuk menghadirinya.

Terkait penawaran dari pihak perusahaan untuk warga, saat RDPU berlangsung, Safari Ramadhan, Tohap Erikson Pasaribu dan Utusan Sarumaha mengapresiasi yang ditawarkan oleh pihak perusahaan kepada warga.

"Selama saya menjadi anggota DPRD, baru kali ada pihak perusahaan yang menawarkan seperti itu kepada warga yang akan digusur. Kita tahu bahwa saat ini tidak ada lagi relokasi kavling untuk penggusuran, namun pihak perusahaan tetap mengupayakan kavling untuk yang akan digusur, menurut saya ini sangat bagus sekali. Saya sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan," pungkas Tohap Erikson Pasaribu. (Ag)

RDPU Lahan Kampung Seraya Atas, Komisi I Minta BP Batam Segera Lakukan Pengukuran
Dinamika Kepri, Batam - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang pembahasan keabsahan surat kepemilikan lahan di Kampung Seraya Atas oleh PT.Golden Teleshop dengan warga RW 005, RT 001, RT 002 dan RT 003 Kampung Seraya Atas yang dimediasi oleh Komisi I DPRD Kota Batam pada Rabu (1/7/2020) sore berjalan alot.

Meski berjalan alot, kesimpulan sementara disepakati, Komisi I meminta BP Batam supaya segera melakukan pengukuran lahan di Kampung Seraya Atas sesuai Peta Lokasi (PL) yang dikeluarkan BP Batam terhadap perusahaan tersebut.

Budi Mardiyanto yang memimpin RDPU tersebut meminta supaya segera dilakukan pengukuran agar permasalahan itu tidak berlarut-larut.

Katanya, sembari BP Batam nantinya akan melakukan pengukuran, pihak Komisi I juga akan mempelajari surat keabsahan kepemilikan lahan yang dimiliki oleh PT.Golden Teleshop di Kampung Seraya Atas.

Karena belum ada win-win solusi dalam RDPU tersebut, Budi Mardiyanto juga mengatakan akan menjadwalkan RDPU kembali. RDPU akan dilakukan setelah ada hasil dari pengukuran lahan yang dilakukan BP Batam dan hasil jawaban tentang keabsahan surat kepemilikan lahan PT.Golden Teleshop.

Hadir dalam RDPU ini turut dihadiri warga, perangkat RT/RW Kampung Seraya Atas, Lurah, Camat, Pihak BP Batam, Kepolisian, pihak perwakilan perusahaan dan para anggota Komisi I DPRD Batam. (Ag)

Ketua Komisi II DPRD Batam, Edward Brando, SH. 

Dinamika Kepri, Batam - Komisi 2 DPRD Batam meminta agar Pemerintah Kota (Pemko) Batam memberikan insentif atau subsidi kepada pelaku usaha di kota Batam guna kembali menggeliatkan ekonomi Batam yang terpuruk saat Pandemi Covid-19 saat ini.

Hal ini tertuang dalam kesimpulan rapat mengenai akan diterapkannya new normal di Kota Batam, antara Komisi II DPRD dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemko Batam, Senin (15/6/2020).

"Subsidi itu bisa berupa pemotongan pajak, pengurangan biaya Rapid Test atau Swap atau yang lainnya," ujar Edward Brando, SH, Ketua Komisi II DPRD Batam kepada sejumlah media saat diwawancarai.

Selain hal itu, kesimpulan ke 2, Pemko diminta untuk membuat regulasi tentang penanganan Covid-19, yang sinkron dengan daerah lain di Indonesia. Selanjutnya ke 3 adalah, Komisi 2 mengharapkan agar media tetap membuat berita objektif terkait jumlah pasien Covid-19 di Batam, namun juga menyampaikan hal positif terkait penanganan yang baik yang dilakukan pemerintah Kota Batam.

"Kita berharap dengan berita media tentang penanganan yang baik oleh pemerintah kita maka, orang luar akan termotivasi untuk ke Batam. Karena berita ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Batam sebagaimana masukkan dari pak Leo Anggara Saputra tadi. Dalam waktu dekat media -media akan kita undang dalam silaturahmi terkait hal ini, " urainya.

Lanjutnya, hal penting lainnya atau yang ke 4 adalah, pemerintah diminta mendukung dan memaksimalkan dunia usaha dengan cara membuat regulasi yang akan memudahkan dunia usaha, namun sejalan dengan penerapan protokol kesehatan.

"Nanti formatnya akan kita rumuskan lebih dahulu. Yang intinya agar dunia usaha dapat kembali normal dan perekonomian menjadi baik meskipun  virus Corona masih belum ada obat atau vaksinnya," jelas politikus dari Partai Amanat Nasional itu.

Sebelumnya dalam rapat ini, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Batam , Raja Azmansyah mengungkapkan bahwa sebelum dilanda Covid-19 yakni per januari pajak restauran mendapat Rp 11,4 miliar, namun sejak bulan Februari sampai dengan Mei hanya mendapat Rp 400 juta.

Sedangkan pajak hotel perJanuari mendapat Rp 2 miliar namun 4 bulan selanjutnya, yakni Februari, Maret, April dan Mei hanya Rp 500 juta.

Sementara itu, Mansur dari perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Batam, mengungkapkan selama Pandemi Covid-19, tercatat ada sebanyak 70 hotel yang tutup, dan hanya 25 hotel yang masih bertahan.

Untuk itu ia meminta agar Pemko dan DPRD ada memberikan keringanan kepada pelaku usaha berupa pemotongan pajak atau subsidi agar perekomian Batam kembali bangkit.

Ia juga menyampaikan bahwa terkait masalah Covid-19 ini, pihaknya juga telah meminta instansi terkait seperti PLN, ATB, BPJS Ketegakerjaan, dan leasing untuk memberikan keringanan kepada para pelaku usaha.

"Kepada PLN dan ATB, kami meminta tidak ada denda pembayaran atau penghapusan biaya beban. Sedangkan kepada BPJS Ketenagakerjaan kita meminta agar karyawan yang telah 10 tahun bekerja bisa dicairkan BPJSnya 10 persen, dan dipermudah pengurusannya. Sedangkan kepada leasing kita minta adanya waktu mundur untuk membayar cicilan," ujar Mansur dalam rapat.

Instansi terkait hadir dalam rapat ini adalah, Dinas Pendapatan Kota Batam, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP kota Batam. Sedangkan dewan yang menghadiri rapat adalah Leo Anggara Saputra, Rubina Situmorang, Hendrik dan Edward Brando. (Ril)


Source: kejoranews.com

Dinamika Kepri, Batam - Terkait adanya penagihan tidak wajar tagihan listrik bagi sebagian masyarakat Batam, DPRD Kota Batam memanggil pihak bright PLN Batam untuk membahasnya.

Pembahasan dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang serbaguna DPRD Kota Batam, Senin (8/6).

Hadir di RDP tersebut dihadiri oleh humas dan karyawan bright PLN Batam lainnya.

RDP lintas komisi berlangsung diketuai oleh Werton Panggabean, diikuti oleh Ruslan Aliwasim, Yunus Muda dan anggota dewan lainnya.

Dalam rapat, Werton Panggabean meminta pihak bright PLN Batam terbuka kepada masyarakat.

"Bright PLN Batam harus transfaransi kepada masyarakat. Jangan membuat peraturan sesuka hati," kata Werton.

Werton juga mengatakan, pihaknya akan membentuk Pansus untuk mengawasi pelayanan bright PLN Batam terhadap masyarakat.

"Kita akan membentuk Pansus. Pansus itu nantinya untuk mengawasi PLN Batam," tegas Werton.

Werton mengatakan, Pansus perlu dibentuk untuk mengawasi agar pihak PLN Batam tidak sesuka suka menaikkan tarif listrik.

Werton juga mempertanyakan dasar hukum kenaikan tarif listrik yang dilakukan oleh pihak PLN Batam.

"Kalau sudah begini, siapa yang akan tanggung jawab. Apakah kenaikan itu ada dasar hukumnya?," tanya Werton penasaran.

Saat rapat berlangsung, pertanyaan-pertanyaan tampak begitu banyak dilontarkan oleh para anggota dewan kepada pihak bright PLN Batam.

Karena belum ada solusinya, kemudian Ketua RDP Werton Panggabean menunda dan menjadwalkan RDP berikutnya. (Ril)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.