Redaksi


Redaksi

Media Online dinamikakepri.com dikelola oleh:

PT.DINAMIKA KEPRI PERS

Nomor NPWP .75.062.052.8-215.000.

Nomor Siup: 00094/BPMPTSP-BTM/PM/I/2016.

Nomor TDP : 33.10.1.61.16868.

Nomor SK Kamenhum Dan Ham (AHU) : 0001869.AH.01.01.Tahun 2016.

Rekominfo No : 011/UJP/BPM-BTM/XII/2013.

Penasehat

Bobi Alexander Siregar 

Penasehat Hukum

Niko Nixon Situmorang. SH.,MH

Pimpinan Perusahaan

Agus Budi Tambunan

Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi

Hendro Riswono.

Wartawan

 Ismail, Agus Budi, Dion Sagita, Tonny Haloho, Lamhot Naibaho. 

Alamat  Kantor: Komplek Putri Hijau Blok A No.2, Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau.  E-mail dinamikakepri@gmail.com. Kontak: +62 812-7566-5946,  +62 821-7148-6664.

Rekening Perusahaan : DINAMIKA KEPRI PERS, 106-080-3108 BANK RIAU KEPRI.

NB : Seluruh wartawan www.dinamikakepri.com yang bertugas peliputan dibekali kartu Pers dan surat tugas dari redaksi serta namanya tercantum di dalam box redaksi ini.


Kode Perilaku Perusahaan Pers Media Online dinamikakepri.com


Kode Perilaku Perusahaan Pers

  1. Dalam menjalankan tugas, wartawan dan Staf Perusahaan dinamikakepri.com dilengkapi dengani dentitas (KartuPers) dan Id Card Perusahaan, serta tercantum dalam Boks Redaksi.
  2. Wartawan dinamikakepri.com Dilarang meminta dan menerima uang maupun barang apapun dari Narasumber.
  3. Bagi narasumber yang merasa ada kejanggalan dari identitas wartawan dinamikakepri.com atau mendapatkan perilaku tidak berkenan dari wartawan, bisa menghubungi redaksi dinamikakepri.com melalui surat elektronik ke: dinamikakepri@gmail.com.
  4. Setiap berita yang terpublikasi adalah kewenangan redaksi dinamikakepri.com.
  5. Permintaan untuk ralat, koreksi, revisi maupun hak jawab terkait artikel yang telah diterbitkan oleh dinamikakepri.com, diberikan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang Pokok Pers.
  6. Ralat dilakukan melalui pengiriman surat elektronik (surel)/email ke: dengan menggunakan subjek: HAK JAWAB. Dalam surat elektronik tersebut, disebutkan bagian yang dianggap tidak tepat berikut tautan dari artikel, serta pemohon wajib menyebutkan identitas dengan jelas.


Ditetapkan di Batam, 15 Desember 2016