Jadi Wadah Politik Perempuan, Pengurus KPPI Kota Batam Resmi Dikukuhkan


Jadi Wadah Politik Perempuan, Pengurus KPPI Kota Batam Resmi Dikukuhkan

Jadi Wadah Politik Perempuan, Pengurus KPPI Kota Batam Resmi Dikukuhkan
Ketua DPC KPPI Kota Batam, Ernawati menerima Bendera Pataka dari Ketua DPD KPPI Kepri, Suryani saat pengukuhan. (Foto: Fay)

Dinamika Kepri | Batam - Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Batam Periode 2022-2027, secara resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilaksanakan di Lantai IV Kantor Wali Kota Batam pada, Minggu (28/8/2022).

Prosesi pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Kepulauan Riau, Suryani.

Hadir dalam kegiatan itu, Ketua DPD KPPI Kepri, Suryani, Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid, Kepala Kesbangpol Kota Batam, Riama Manurung, Ketua Bawaslu Batam, Syailendra Reza, Komisioner KPU Batam, Anggota DPRD Kepri dan Kota Batam, Ketua DPC KPPI Batam, Ernawati beserta jajaran pengurus dan undangan.

Ketua DPD KPPI Provinsi Kepulauan Riau, Suryani mengatakan Batam merupakan kota keempat di Kepri yang telah melaksanakan pelantikan pengurus KPPI.

"Kota Batam menjadi kota keempat yang sudah melakukan pelantikan pengurusnya selain kota Tanjungpinang, Bintan dan Karimun. Masih ada tiga daerah lagi di Kepri yang belum melakukannya," ungkap Suryani disela-sela kegiatan.

Dia mengatakan, dengan kehadiran KPPI ini menjadi sebuah wadah bagi perempuan politik, yang memiliki tujuan agar keterwakilan perempuan ini bukan hanya di Calon Legislatif (caleg), melainkan menjadi keterpilihan.

Artinya, Undang-Undang mengaturnya baru hanya sebatas kuota caleg. Kalau caleg pengaturannya sudah sampai sangsi, yakni jika tidak memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan maka partainya akan diberi sangsi.

"Dengan hadirnya KPPI ini kita berharap adanya keberpihakan atas keterpilihan perempuan dari kuota yang telah ditetapkan sebesar 30 persen," imbuhnya.

Masih menurut Politisi berkerudung dari Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, adapun langkah-langkah yang akan dilakukan kedepannya yakni meminta kepada ketua-ketua partai politik untuk bisa menempatkan 30 persen caleg perempuan di dapil menjadi nomor urut 1.

"Menurut survey, nomor urut masih tetap berpengaruh. Dari semua anggota dewan yang terpilih, sebagian besarnya di nomor urut satu. Walapun bukan satu-satunya sebagai penentu, namun nomor urut juga bisa berpengaruh," tegasnya.

Khusus kepada pengurus KPPI Batam yang baru dilantik, Suryani berpesan agar secepatnya mengaplikasikan program-program kerja yang telah dirumuskan di dalam Rapat Kerja Cabang (Rakercab) agar supaya bisa lebih mengerucut lagi.

Pihaknya juga mengingatkan kepada seluruh partai politik agar memberikan pendampingan kepada caleg perempuan supaya siap bertarung dan memiliki peluang untuk terpilih.

Sementara, Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid mewakili Pemerintah Kota Batam memberikan apresiasi dengan terbentuk Kaukus Perempuan Politik Indonesia kota Batam ini.

Dia mengatakan, dengan kehadiran KPPI ini sebagai perwujudan dari keterwakilan kaum perempuan di lembaga legislatif dan yudikatif.

Lanjutnya, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya pemerintah daerah sudah lebih dahulu memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk menempati posisi-posisi strategis di Pemerintahan.

Hal itu dibuktikan dengan adanya empat orang perempuan yang menempati posisi sebagai Kepala Dinas salah satunya Kepala Bepelitbangda. Belum lagi para camat dan lurah yang ada di kota Batam.

"Komitmen pak Wali (Walikota Batam, Muhammad Rudi) keterwakilan perempuan di eksekutif sudah dilaksanakan. Dan, dia juga mendorong keterwakilan perempuan untuk di legislatif bisa meningkat jumlahnya dari yang ada sekarang," harapnya.
Dilokasi yang sama, Ketua DPC KPPI Batam, Ernawati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah dan juga ketua-ketua partai politik yang ada di Batam, yang telah memberikan support dan dukungannya sehingga KPPI Batam ini bisa hadir di kota Batam.

"Terima kasih dan apresiasi kepada Pemko Batam dan juga ketua-ketua partai politik yang telah memberikan support dan dukungannya kepada KPPI Batam," kata Erna panggilan akrabnya.

Lebih lanjut politisi perempuan dari Partai PDI Perjuangan Kota Batam menjelaskan, KPPI memiliki enam yakni melakukan penyadaran, pendidikan dan advokasi hak-hak politik perempuan. Lalu, mendorong dan mengawal keterwakilan perempuan, yakni 50:50 pada tahun 2030 di parlemen.

Selanjutnya, mendorong dan melakukan pengawasan kebijakan publik untuk memastikan terpenuhinya hak-hak politik perempuan Indonesia. Dan, visi yang keempat yakni, menjadi pusat rujukan bagi gerakan politik perempuan Indonesia.

Lalu visi yang kelima yakni, melakukan tugas-tugas monitoring terhadap kebijakan politik dalam rangka terakomodirnya perempuan serta terwujudnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan serta penentu kebijakan dipartai politik dan lembaga pilitik lainnya.

"Terakhir, visi KPPI yang keenam yakni menjadi pusat komunikasi jaringan dan strategi perjuangan politik perempuan Indonesia," jelasnya.

Masih menurut Erna, adapun fungsi hadirnya KPPI yang perlu untuk diketahui ialah sebagai wadah untuk melakukan penguatan kapasitas kader dan kuantitas di partai politik. Lalu, sebagai perumus dan advokasi tentang hak-hak politik perempuan dan sebagai ruang konsolidasi gerakan politik perempuan Indonesia.

Fungsi yang ketiga yakni, jaringan kerjasama perempuan lintas partai politik untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan politik perempuan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

"Dan, fungsi yang keempat yakni sebagai kelompok penekan serta opini publik terkait pemenuhan hak-hak politik perempuan," jelasnya.

Kemudian fungsi yang kelima yakni melaksanakan pengawasan dan monitoring mengenai pembangunan dan hak-hak politik perempuan. Fungsi keenam yakni penguatan kepemimpinan politik perempuan.

Masih menurut Erna, mengutip dari perkataan bapak Proklamator Bung Karno pernah berkata bahwa, laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua saya sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai kepuncak yang setinggi-tingginya. Jika patah saru dari kedua sayap itu, maka tak bisa terbanglah burung itu sama sekali.

"Dengan hadirnya KPPI ini bukanlah hanya sebuah mimpi semata, melainkan kami hadir untuk memberikan masukan-masukan dan memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak dari perempuan di seluruh Indonesia," pungkasnya. (Red/Exp)
Halaman :

Lebih baru Lebih lama