Disebut Ribuan PMI di Malaysia Tak Bisa Pulang, Ahmad Rosano: Saatnya Presiden Ambil Kendali


Disebut Ribuan PMI di Malaysia Tak Bisa Pulang, Ahmad Rosano: Saatnya Presiden Ambil Kendali

Disebut Ribuan PMI di Malaysia Tak Bisa Pulang, Ahmad Rosano : Saatnya Presiden Ambil Kendali
Ahmad Rosano.

Dinamika Kepri, Batam - Dikatakan bahwa saat ini terdapat puluhan ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) nasibnya terkatung - katung di negeri jiran Malaysia. Karena itu para PMI tersebut harus bertahan hidup seadanya, bahkan ada yang berada di tengah hutan untuk menghindari petugas Malaysia.

Disebutkan juga, permasalahan para PMI ini rata-rata adalah terkait dengan identitas diri yang mana dari kebanyakan PMI masuk ke Malaysaia sebelumnya dari jalur belakang (jalur gelap=red).

Berbagai persoalan yang PMI hadapi ketika hendak pulang ke Indonesia di antaranya ada yang tidak memiliki paspor karena datang dengan jalur illegal. 

Tak hanya itu, ada juga yang kehilangan paspor atau habis masa izin tinggalnya. Pada intinya persoalan puluhan ribu PMI di Malaysia ini terkait pada identitas resmi dirinya di negera orang lain.

Terkait hal itu, seorang mantan PMI Malaysia bernama Zakaria menyebutkan, kondisi PMI illegal di Malaysia sangat memprihatinkan.

Kata dia, mereka (PMI=red) kini tak punya banyak pilihan untuk kembali ke tanah air, PMI terhalang identitas resmi.

"Tapi mau tetap bertahan di Malaysia, harus siap bertahan hidup dengan seadanya. Kalaupun menyerahkan diri, berarti harus siap ditahan selama 6-12 bulan," kata Zakaria.

Menanggapi permasalahan ini, pengamat PMI dari Batam, Ahmad Rosano mengatakan, persoalan ini jelas tanggung jawab pemerintah pusat.

“Ini jelas tanggung jawab pemerintah Indonesia,” tegas Ahmad Rosano, Minggu (10/4/2022).

Dikutip dari dari chanel youtube Bens Sikumbang, Ahmad Rosano mengatakan, pemerintah pusat harus membuat pernyataan resmi kepada pemerintah Malaysia agar para PMI itu bisa pulang.

Kata Rosano, setiap PMI itu pasti memiliki KTP, sehingga tidak sulit untuk memulangkannya.

“Kalau mereka enggak punya sama sekali dokumen, paling tidak dia punya bukti, dia warga negara indonesia, dia punya KTP misalkan, dia buktikan dia warga negara Indonesia. Karena orang Indonesia dengan Malaysia, mukanya kan sama-sama. Ini juga pemerintah juga harus hati hati di situ. Badan intelijen semua harus berkersama memulangkan mereka,” ucap Ahmad Rosano.

Menurutnya, solusi pemulangan PMI di Malaysia harus segera dibuat secara efisien dan efektif. Karena ini menyangkut anak bangsa yang ada diluar negeri dan ingin kembali ke tanah airnya sendiri.

“Harusnya ini difasilitasi negara. Mau resmi atau tidak, itu warga negara kita yang ada disana. Itu warga negara kita yang ada disana. Kewajiban negara untuk memulangkan itu. Selamatkan manusianya. Nilai kemanusiaannya sebagai warga negara. Itu saudara kita,” tambahnya.

Ahmad Rosano bahkan mengatakan, kata dia, jika negara tidak punya anggaran dalam hal pemulangan PMI bermasalah di Malaysia, pihaknya siap bekerjasama untuk turut andil dalam pemulangan anak bangsa yang tengah berada di negeri orang itu.

“Pemerintah jangan menganak tirikan para PMI itu. Mereka saudara kita, supaya pemerintah menjemput bola kesana. Untuk memulangkan mereka. Apalagi ini bulan ramadhan. Lebaran ini mereka rindu pulang ke kampung," ucapnya.

Lanjut dia, jika pemerintah nanti sekiranya gak punya anggaran untuk memulangkan para PMI itu, setidaknya diberikan perlindungan.

"Apapun ceritanya kita berharap ke pemerintah. Kalau pemerintah nanti sekiranya gak punya anggaran, untuk memulangkan mereka. Yang penting kasi perlindungan saja, transportasi. Bisa kita pulangkan orang itu, dengan berbagai cara. Kalau negara gak punya uang, kita yang kasi uang ke negara itu, kan begitu," paparnya panjang lebar.

Ahmad Rosano juga mengatakan, dalam hal ini pemerintah pusat harus peduli. Presiden harus langsung mengambil kendali masalah TKI ini.

"Harusnya presiden perintahkan institusi yang berhubungan dengan diplomasi luar negeri, agar bisa memulangkan PMI dari luar negeri. Utamanya Malaysia, karena paling banyak ilegal ini di Malaysia. Pemerintah harus mengeluarkan aturan main, misalnya pernyataan siapa saja boleh memulangkan tenaga kerja yang penting bisa balik ke Indonesia. Kami lindungi secara diplomasi politik dengan negara Malaysia,” sebutnya.

Kata dia juga, jika pemerintah tidak siap untuk melakukan pemulangan PMI itu, pihaknya yang akan turun tangan memulangkannya.

“Kalau pemerintah tidak siap untuk pemulangan PMI dari Malaysia. Saya siap memulangkan, siap menjemput PMI kita yang ada di Malaysia, karena ini kan misi kemanusiaan, seberat apapun pasti bisa. Jangan ditangkap tapi lindungi. Mulai dari pelayaran sampai ke Batam. Nanti akan didata, minimal ada KTP. Betul gak benar WNI. Negara juga tentu tidak mau kecolongan,” pungkasnya.

Mengakhiri, aktifis dan pengamat kebijakan publik itu mengatakan, kalaupun pemerintah pusat tidak menanggapi, harapnya pemerintah dari wilayah setempat dalam hal ini pada tatanan Pemerintah Provinsi Kepri, harus ada kerjasama yang nyata untuk segera mengambil langkah atas persoalan pemulangan PMI dari Malaysia itu. (r/Ag)
Lebih baru Lebih lama