Permasalahan Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Resor Sei Langkai Dibahas, Ini Hasilnya


Permasalahan Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Resor Sei Langkai Dibahas, Ini Hasilnya

Permasalahan Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Resor Sei Langkai Dibahas, Ini Hasilnya
Foto bersama usai pertemuan.

Dinamika Kepri, Batam - Guna membahas permasalahan dan mencari solusi tentang penolakan pembangunan rumah ibadah Gereja HKBP Resor Sei Langkai di Kampung Ulu Buton, Kelurahan Rempang Cate Kecamatan Galang, Batam dari masyarakat, Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto bersama instansi terkait melakukan pertemuan di Aula Lantai 3 Mapolresta Barelang. Selasa, (18/1/2022)

Pertemuan itu dihadiri Kapolresta Barelang, Dandim 0316 Batam Letkol Kav Sigit Dharma Wiryawan, Kasat Intelkam Polresta Barelang Kompol Yudiarta Rustam, Kapolsek Galang Akp Sulam, Danramil Galang Kapten Janawar, Kodim 0316 Baram Kapten H. Bangun, Camat Galang Ute Rambe, Kasatpol PP Kota Batam Reza Khadafi, Kasi Ops Satpol PP Kota Batam Anto, Kepala Riama Kota Batam Manurung, Ketua FKUB Kota Batam Chabullah Wisono, FKUB Kota Batam Shabirun Husnum, Khalid Kasi Trantib Kelurahan Rempang Cate Galang, Gunawan RT 003 Kelurahan Rempang Cate Galang, Pendiri LSM Lang Laut Suherman, LPM Kecamatan Galang Najaruddin, Perpat Galang Dedi, Pengurus IKRAL Galang Sofyan, LAM Batam Bakri, Pdt. Pakkat Sitinjak Pdt HKBP Res Sei Langkai, S. Sianipar Jemaat Pos Pelayanan HKBP Barelang dan St. B. Sitompul Koordinator Pos Pelayanan HKBP Barelang.

Pada pertemuan itu, Kapolresta Barelang mengatakan, bahwa dalam kerukunan beragama, harus saling menghargai.

"Dalam rukun beragama, kita diajari untuk saling menghormati sesama umat beragama. Harapan kami permasalahan kecil ini tidak melebar, maka dari itu kami mengundang instansi terkait untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Di harapkan semua pihak tidak mengedepankan ego, dan hasil yang telah kita sepakati dari musyawarah ini, kita hargai dan kita terima bersama. Pada dasarnya pendirian tempat ibadah memiliki syarat yang sudah diatur dalam SK 3 Menteri yaitu dukungan dari tokoh masyarakat, mendapat rekom dari Kemenag dan mendapat rekom dari FKUB," kata Kapolresta.

Selain itu, Kapolresta juga memberikan saran kepada pihak gereja serta menghimbau masyarakat sekitar Kecamatan Galang dan LSM Lang Laut agar menahan diri.

"Sebagai saran dari saya, jika pembangunan gereja tersebut belum melengkapi administrasi yang ada, sebaiknya pihak gereja jangan melakukan kegiatan karena masih status quo, namun bangunan tidak perlu dibongkar. Kepada masyarakat sekitar Kecamatan Galang dan LSM Lang Laut, dihimbau dapat menahan diri dan saling menghargai sesama umat beragama," pesan Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto.

Kemudian Dandim 0316/Batam mengatakan supaya permasalahan ini diselesaikan dengan kepala dingin.

"Dalam hal ini, pemerintah hadir atas inisiasi Kapolresta Barelang dalam rangka mencari solusi dari permasalahan penolakan pembangunan pos pelayanan doa. Pemerintah melindungi seluruh masyarakat dalam kebebasan beribadah dan memeluk agama sesuai kepercayaannya masing-masing. TNI dan Polri sangat menginginkan agar situasi Kota Batam kondusif maka diharapkan semua pihak dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin," ucap Dandim Letkol Kav Sigit Dharma

Lanjut Kakan Kemenag Batam menyampaikan, kata dia permasalahan ini telah sampai kepada Menteri Agama dan telah memanggil dirinya.

"Saya telah dipanggil oleh Menteri Agama terkait permasalahan ini. Beberapa waktu lalu permasalahan ini sempat viral blow up di media sosial di mana konten tersebut memiliki bahasa yang bersifat provokasi dengan bahasa LSM Lang Laut membongkar rumah ibadah. Jika umat gereja belum dapat memenuhi syarat untuk pembangunan gereja tersebut maka pemerintah menyediakan tempat ibadah untuk digunakan umat tersebut. Diharapkan semua pihak dapat menahan diri dan dapat menerima kesepakatan yang telah ada," ujar Kakan.

Selain itu, Camat Galang menyampaikan, katanya, melihat situasi yang ada di lokasi rumah ibadah Gereja HKBP Resor Sei Langkai memang sangat kecil, namun diharapkan pihak Majelis Gereja dapat memahami aturan-aturan yang ada untuk menjaga kondusifitas Kota Batam.

Kemudian Kepala Kesbangpol Batam mengatakan, persoalan ini ialah persoalan yang sangat fundamental, karena hal beragama ialah hak dasar bagi setiap orang, diharapkan permasalahan ini dapat diselesaikan hari ini juga, agar tidak semakin melebar dan mengganggu kondusifitas Kota Batam

Ketua FKUB Kota Batam mengatakan, permasalahan ini telah beberapa kali dibahas dan diadakan pertemuan dan hingga saat ini belum selesai juga.

Kata dia, semua agama mengajarkan saling menyayangi dan mengasihi sesama umat beragama Jangan sampai dari permasalahan ini ada pihak-pihak yang menggiring ke ranah politik.

Dilanjutkan Ketua Lang Laut Batam menyampaikan, penolakan pembangunan gereja itu bukanlah dari kemauannya.

"Saya telah mengundurkan diri dari Ketua LPM Galang agar masyarakat paham bahwa penolakan pembangunan gereja bukanlah kemauan saya melainkan kemauan masyarakat Galang, telah berulang kali diadakan pertemuan membahas permasalahan ini namun tidak ada hasil," pungkas Ketua LPM Galang.

Lebih lanjut ia mengatakan, masyarakat Galang sangat memahami kerukunan umat beragama. Di Galang ada gereja Katolik ada tempat ibadah Kong Hucu tidak pernah di usik sama sekali karena memang sudah sesuai aturan yang ada.

Kemudian pendeta HKBP Res Sei Langkai mengatakan, persekutuan Gereja di Galang dibentuk di bulan Mei 2021 saat tingkat konfirmasi Covid-19 di Kota Batam meningkat.

"Sebelumnya ibadah dilakukan di rumah saudara Manullang di mana lokasi rumah tersebut sangat sempit dan tidak layak digunakan terutama saat pandemi Covid-19, jemaat hanya memohon waktu ibadah 2 jam dalam satu minggu untuk itu Kami siap untuk dipindahkan atau diarahkan jika pemerintah memberi solusi fasilitas kepada kami, karna yang terpenting bagi kami hanya bisa beribadah," kata pendeta.

Dari pertemuan ini, kemudian di dapati hasil di antaranya tidak akan ada pembongkaran, untuk sementara waktu Pos Pelayanan Gereja tidak digunakan dulu karena masih status quo, sementara waktu jemaat akan beribadah di rumah saudara Manullang, dan pihak gereja akan mengupayakan mencari lokasi baru dan mengurus segala perizinan untuk lokasi baru tersebut sehingga dapat digunakan sebagai tempat ibadah sementara selama 2 tahun. (Ril)
Halaman :

Lebih baru Lebih lama