Header Ads Widget

Diduga Langgar Pasal 480, Dua Direktur Perusahaan dan Satu Rekanan Ditahan Kejari Batam

Diduga Langgar Pasal 480, Dua Direktur Perusahaan dan Satu Rekanan Ditahan Kejari Batam
Kuasa Hukum PT. Karya Sumber Daya (KSD), Minggu Sumarsono, SH.

Dinamika Kepri, Batam - Dua tersangka berinisial AB alias US dan UM yang merupakan Direktur perusahaan PT. Bieloga serta inisial SU yang diduga broker, ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, Jumat (11/6/2021).

Penahanan ketiga tersangka dilakukan setelah proses penyerahan berkas para tersangka dan barang bukti (tahap 2) dari penyidik Polda Kepri ke Kejari Batam.

Kasi Intel Kejari Batam, Wahyu Okta mengatakan, setelah proses penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap2) dari penyidik polda Kepri ke Kejaksaan Negeri Batam, kemudian para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari, merujuk kepada Pasal 21 KUHAP.

"Para tersangka diserahkan ke Rutan. Kasusnya disangkakan melanggar pasal 480 ke 1 atau ke 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP," ujar Wahyu Okta kepada media ini, Jumat (11/6/2021).

Terkait penahanan ketiga tersangka, Kuasa Hukum PT. Karya Sumber Daya (KSD), Minggu Sumarsono mengatakan, ketiga tersangka ditahan oleh Kejari Batam atas pengembangan kasus pencurian dan pemberatan atau Pasal 363 terhadap Dedy Supriadi, Dwi Buddy Santoso dan Saw Tun yang sudah ingkrah di Pengadilan Negeri Batam.

"Dedy Supriadi dan Dwi Buddy Santoso dikenakan hukuman 2 tahun, sedangkan Saw Tun 6 bulan," kata Minggu Sumarsono.

Lanjutnya, dari pengembangan kasus tersebut, ketiga tersangka mengarah pasal 480 yang mana dua dari tersangka merupakan Direktur PT. Bieloga.

"Proses P21 cukup melelahkan, sehingga ketiga tersangka ditahan pada tanggal 10 juni 2021 pada jam 21:30 malam. Kami juga mengucapkan apresiasi kepada pihak penegak hukum, Kepolisian dan Kejeksaan Negeri Batam," kata Minggu Sumarsono kepada awak media.

Ditambahkannya, atas berita-berita yang mengatakan telah terjadi mafia hukum dalam konteks hukum Pasal 480, kata dia, sebagai advokat, harus berpandangan untuk menyampaikan staitmen atau opini di media massa dan harus berdasarkan fakta hukum.

"Atas berita-berita yang menyudutkan Penasehat Hukum PT.KSD maupun institusi yang terkait, baik Kepolisian, Kejasaan dan Hakim, harus dibuktikan dengan bukti yang dapat dibenarkan secara hukum (buku autontik). Dan bila atas tuduhan pemberitaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti hukum, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum terhadap opini yang ada di media massa yang disampaikan kuasa hukum PT Bieloga. Jadi bagi yang merasa keberatan baik Polisi, Kejaksaan dan Hakim dapat membuat suatu laporan pidana," kata Minggu Sumarsono mengakhiri. (Red)