Header Ads Widget



Merasa Dirugikan BP Batam, Juanda Mengadu ke FKMTI, Yanes Yosua: Saya akan Sampaikan ke Presiden

Merasa Dirugikan BP Batam, Juanda Mengadu ke FKMTI, Wakil KSP Yanes Yosua Frans: Saya akan Sampaikan ke Presiden
Foto bersama Ir. Juanda dan Yanes Yosua Frans.

Dinamika Kepri, Batam - Setelah mendengarkan penyampainan keluh kesah dari Direktur oprasional PT. Putra Harapan Utama Sakti, Ir. Juanda, Penasehat Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) pusat, Yanes Yosua Frans mengatakan, dirinya berjanji akan menyampaikan semua keluh kesah permasalahan yang dihadapi Ir. Juanda kepada Presiden.

"Saya akan menyampaikannya, mudah-mudah dalam waktu dekat ini bisa bertemu dengan bapak presiden," ujar Yanes Yosua Frans kepada Ir. Juanda saat konferensi pers yang digelar FKMTI Kepri di Lantai 2 Hotel 89 Nagoya, Batam, Kepri, Rabu (7/4/2021) siang.
Dalam konfarensi pers yang mana saat itu juga dihadiri beberapa warga masyarakat Batam dan beberapa pengusaha, Ir. Juanda pada kesempatannya, kepada Yanes Yosua sebelumnya menyampaikan tentang keluh kesahnya terkait lahan 2 hektar di kawan industri Batuampar, Batam yang sampai saat ini BP Batam tidak pernah menggubris keluhannya.

"Koronologis cerita ini sangat miris pak, di mana pada tahun 2018 saya mengajukan lokasi yaitu di kawasan industri Batuampar seluas 2 hektar dengan berbasis WTO itu sebesar Rp 5,5 miliar. Kemudian setelah melalui jenjang prosudural yang ada di BP Batam sampai ke tahap evaluasi dan sebagainya, maka keluarlah faktor WTO, dan kemudian pada bulan Oktober 2019 itu saya bayar lunas yakni dengan membayar sekitar Rp 5.242.000.000," kata Juanda memaparkan.
Lebih lanjut Juanda menuturkan, kata dia setelah itu, karena dia belum membangun lahannya saat itu lantaran persyaratannya belum selesai semua, ia kembali ditagih lagi oleh BP yakni sekitar Rp 542.200.000.

"Saya ditagih lagi oleh BP yakni sebesar Rp 542.200.000. Jadi total investasi yang saya tanamkan di BP Batam itu sudah mencapai Rp 5,5 miliar sekian, namun meski sudah saya bayar, tetap saja sampai detik ini saya belum ada jalan keluarnya," ungkapnya.

Juanda juga mengaku bahwa dirinya sudah pernah melakukan rapat tiga kali bersama para menteri, namun juga tidak ada hasilnya.
"Saya juga sudah rapat tiga kali bersama menteri keuangan, menteri ekonomi, menteri PKPN dan Lembaga intansi Kejaksaan Agung. Di rapat menteri itu mengatakan, ini adalah preseden buruk bagi BP dan mereka menyarankan agar persoalan ini diselesaikan dengan baik," kata Juanda.

"Di hasil rapat terakhir dengan kementerian mengatakan, ini harus 'grandfather clause' yang artinya jangan sampai, ini bukan zaman saya, sayakan baru duduk dan baru dilantik, itu kata Pak Rudi (Kepala BP Batam=red)," ujar Juanda.

Tak hanya itu, Juanda juga mengatakan bahwa pihak BP Batam sama sekali tidak pernah memanggil pihaknya duduk bersama untuk menyelesaikannya, akan tetapi kepada pihaknya malah justru ada pihak menawarkan pengembalian WTO lahan itu.
"BP Batam tidak pernah memanggil kami duduk bersama, malah ada yang mencoba ingin menawarkan supaya WTO itu dikembalikan pada kami, lah itukan lucu? Artinya, jangan karena mereka yang berantuk, kami investor ini pula yang disalahkan, begitu pak. Jadi mohon ini disampaikan, sebab dalam hal ini kami telah dirugikan. Kami yang berniat untuk menciptakan lapangan kerja, tapi malah kami seperti dihambat," tutupnya.

Dengan semua penyampaiannya, Direktur oprasional PT. Putra Harapan Utama Sakti itu berharap sekali agar Yanes Yosua Frans menyampaikan persoalan yang dihadapinya itu ke pihak yang berkompeten di Jakarta, agar persoalan lahannya bisa cepat terselesaikan dengan baik. (Ag).