Header Ads Widget

Budi Mardiyanto Kesal PT. GTI Utus Perwakilan yang tidak Kompeten Selesaikan Persoalan

Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto, SE.

Dinamika Kepri, BatamRapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) lanjutan mengenai perizinan Kapal Acacia yang di Docking Galangan Pax Ocean PT. Graha Trisaka Industri (GTI) kembali digelar di Komisi I DPRD Kota Batam, Kamis (1/4/2021).

Terhitung rapat ini sudah yang ketiga kalinya, namun pihak perusahaan dari PT. GTI hanya mengirimkan seorang Assisten Safety Manager yang bernama Sukri sebagai perwakilan untuk memberikan penjelasan tentang seluruh aktifitas di perusahaan itu.

Melihat kondisi demikian, Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto yang memimpin jalannya RDPU pun kesal. Dia mengatakan menajemen PT. GTI terkesan seperti tidak menghormati lembaga resmi Pemerintah karena hanya mengutus perwakilan yang tidak berkompeten dalam menyelesaikan persoalan.

"Masak orang yang tidak mempunyai kompeten yang dihadirkan di sini. Ada apa ini?," kata Budi kepada media usai rapat.

Budi juga mengatakan, saat ini pihaknya juga sedang mengumpulkan bukti-bukti secara keseluruhan, baik dari rapat pertama sampai dengan rapat terakhir, begitu juga hasil dari inspeksi mendadak yang telah dua kali dilakukan.

"Saat ini kami lagi mengumpulkan seluruh barang bukti hasil dari tiga kali RDP dan juga Sidak. Kita akan kroscek kembali. Kalau di mungkinkan untuk RDP, ya kita RDP kan kembali. Kalau kami rasa barang buktinya sudah cukup, kami akan langsung bawa ke pusat," imbuhnya.

Masih menurut Budi, perusahaan tersebut sebenarnya sudah tidak menghargai lembaga resmi Pemerintah. Hal itu ditunjukkan dengan semena-menanya pihak perusahaan melakukan penutuhan kapal Acacia tanpa sebelumnya melengkapi surat-surat yang diperlukan untuk penutuhan kapal (ship recycling).

Maka dari itu lanjut Budi, pihaknya sebagai representatif dari Pemerintah, akan merekomendasikan perusahaan itu untuk ditutup secara keseluruhan operasionalnya.

"Kalau memang sudah tidak mengindahkan aturan, berarti perusahaan ini tidak mengakui adanya Negara. Dan, disini Negara tidak boleh kalah," tegasnya lagi.

Lanjutnya, Negara wajib hadir untuk memfasilitasi seluruh masyarakat dan juga PMA yang notabene orang asing, untuk berinvestasi di negara kita.

Pihaknya dalam hal ini refresentatif dari Pemerintah, akan terus mengawal siapa saja untuk berinvestasi di Kota Batam, asalkan mau mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

"Seandainya perusahaan ini mendapatkan hambatan dan kesulitan dalam pengurusan perijinan, kami di DPRD akan siap membantu dengan kewenangan yang kami miliki. Ini kan tidak, Perusahaan ini dengan semena-menanya melanggar semua aturan yang berlaku di negara kita ini," ucapnya dengan nada kesal.

Senada, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Batam, Lik Khai, Ia mendorong agar BP Batam untuk lebih teliti lagi dalam menerima investasi yang akan menanamkan modalnya di Kota Batam.

"BP Batam harusnya meneliti dulu terhadap investasi yang akan masuk ke Batam. Jangan asal terima saja," ungkap Lik Khai.

Dikatakannya, apa yang dilakukan oleh PT. GTI sudah merendahkan harkat dan martabat kita sebagai warga negara Indonesia.

Menurutnya, apa yang telah dilakukan oleh perusahaan PMA itu, duganya tidak mungkin berani melakukan jika tidak ada pihak-pihak yang memback-up nya.

"Ah lantak ajalah, bantai aja. Potong ajalah kapal itu. Kalau ada masalah saya yang akan menyelesaikannya. Artinya apa, pasti ada pihak yang membekingnya dari belakang," cetusnya.

Kata dia, sebagai refresentatif dari Pemerintah, pihaknya meminta kepada aparat penegak hukum di Indonesia untuk secepatnya masuk menyelidiki kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di PT. GTI itu.

"Kami minta aparat penegak hukum untuk bisa membuka aktor utama dari penutuhan kapal Acacia Nassau di galangan Pax Ocean milik PT. GTI Tanjung, Uncang, Batam," tandasnya. (Ag/Exp)