Header Ads Widget



Rokok Tanpa Cukai Masih Dijual Bebas, Dendi Gustinandar: Sejak 17 Mei 2019 BP Batam tidak Lagi Menetapkan Kuota

Rokok tanpa label cukai dan tanpa bandrol, ternyata saat ini masih beredar luas dan dijual bebas di Kota Batam.
Rokok tanpa cukai.

Dinamika Kepri, Batam - Rokok tanpa label cukai dan tanpa bandrol, ternyata saat ini masih beredar luas dan dijual bebas di Kota Batam.

Rokok yang diduga diproduksi di Batam tersebut, selain kerap diseludupkan ke luar daerah dan sering digagalkan oleh Bea Cukai Batam, rokok merek seperti Luffman dan H Mind ini juga cukup mudah ditemukan dan dapat dibeli warung-warung di seluruh Batam.

Tampilan kemasan rokok juga berbeda dari sebelumnya. Beberapa tahun lalu di saat masih ada izin kuotanya dari BP Batam, kemasan atau bungkus rokok, tertera nama perusahaan yang memproduksi rokok dan tulisan khusus kawasan bebas Batam, tetapi saat ini di kemasan rokok tidak dicatumkannya lagi. Diduga nama perusahaan sengaja tidak dicantumkan agar tidak terlacak di mana di rokok produksi.

Terkait masih beradarnya rokok non cukai di Batam, saat dikonfirmasi wartawan media ini ke pihak BP Batam, Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Dendi Gustinandar mengatakan, bahwa sejak bulan Mei 2019 lalu, BP Batam sudah tidak lagi memberikan kuotanya.

"Sejak 17 Mei 2019 sampai saat ini, BP Batam sudah tidak lagi menetapkan kuota rokok yang dikonsumsi di kawasan bebas Batam," jawab Dendi Gustinandar melalui aplikasi pesan singkat, Rabu (3/3/2021).

Kata Dendi Gustinandar, BP Batam tidak lagi memberikan kuota rokok untuk diproduksi, tetapi nyatanya rokok-rokok itu masih beredar luas dan bebas diperjualbelikan di Kota Batam.

Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardyanto saat dimintai awak media tanggapannya terkait masih beredarnya rokok non cukai tersebut di Batam, kata dia, Bea Cukai (BC) yang mengawasi harus melakukan tindakan.

"Kalau memang terbukti, sebagai pihak pengawasan, Bea Cukai harus menindaknya," kata Budi Mardyanto singkat dari selularnya.

Baliho peringatan pemerintah provinsi Kepri terkait larangan peredaran rokok tanpa cukai. 

Terkait pengawasan sebagaimana yang disampaikan Budi Mardyanto, Undani selaku Kepala Seksi Layanan Informasi Bea Cukai Batam, saat dikonfirmasi, ia mengatakan bahwa Bea Cukai Batam terus berupaya dan berkomitmen dalam melakukan penindakan.

"Berdasarkan data di tahun 2020, KPU Batam sudah melakukan 59 penindakan tehadap BKC ilegal dengan jumlah +/- 2.79 juta batang hasil tembakau. Hal tersebut membuktikan bahwa BC Batam berkomitmen untuk terus melakukan upaya penerbitan rokok ilegal. Selain itu juga dilakukan berbagai program seperti Gempur rokok ilegal dan mensosialisasikannya ke masyarakat untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran. Survey rokok ilegal secara nasional menunjukan trend yang menurun dari 12,1 persen di tahun 2016 menjadi 4,9 persen di tahun 2020," kata Undani.

Ungkap Undani mengakhiri, kenaikan tarif cukai memang berdampak juga terhadap upaya pelanggaran penggunaan pita cukai, namun hal tersebut dibarengi dengan tren peningkatan penindakan.

Peredaran rokok tanpa cukai di Batam adalah "PR" bagi Bea Cukai Batam. Sebab, meski penyeludupan rokok tanpa cukai ini ke luar daerah sudah sering digagalkan oleh Bea Cukai Batam, diduga produksinya di Batam masih terus berlangsung dan yang pastinya telah merugikan negara.

Baru-baru ini yakni pada hari Sabtu (20/02/2021) yang lalu, Bea Cukai Batam berhasil mengamankan KM. Budi yang membawa rokok dan minuman alkohol (mikol) di sekitar perairan Pulau Putri, Kecamatan Nongsa, Batam.

Tak hanya itu, pada hari Senin, 8 Februari 2021, Bea cukai juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan rokok dan ratusan elektronik di sekitaran Perairan Sekupang. Rokok tersebut disembunyikan di dinding dan di bawah lantai speedboat SB. Rahmat Jaya 09.

Tak hanya dari kepabeanan, Ditpolairud Polda Kepri pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib yang lalu, juga berhasil mengungkap kasus tindak pidana tetang kapal belayar tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar yang membawa rokok dan minuman dari Kota Batam tanpa dilengkapi dengan dokumen kepabeanan. (Ag)