Header Ads Widget

Kerugiannya Tak Kunjung Dikembalikan Pemko Batam, Nuranis: Tak Tahu Mengadu ke mana lagi, Saya Hanya Bisa Berdoa

Kesedihan terus menyelemuti kehidupan ibu Nuranis. Ibu Nuranis yang sudah berusia lanjut ini, mengatakan dirinya terus sedih karena kerugiannya senilai Rp 194.250.000
Nuranis saat berorasi meminta keadilan ke Wali Kota Batam, Kamis (27/8/2020).

Dinamika Kepri, Batam
- Kesedihan terus menyelemuti kehidupan ibu Nuranis. Ibu Nuranis yang sudah berusia lanjut ini, mengatakan dirinya terus sedih karena kerugiannya senilai Rp 194.250.000 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat pengadaan barang/jasa berupa pengadaan meubeler meja dan kursi untuk Posyandu di Dinas kesehatan Kota Batam pada tahun 2017, hingga saat ini tak kunjung diberikan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Untuk mendapatkan haknya itu, Nuranis mengaku telah melakukan berbagai upaya hukum dengan mengugat dinas kesehatan Kota Batam mulai dari tingkat Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan hingga ke Mahkamah Agung (MA). Kata dia, meski dia sudah menang hingga di tingkat MA, namun hasil yang dia dapatkan tetap nihil.

"Saya hanya minta hak saya diberikan sesuai berdasarkan hasil keputusan Makamah Agung, dan tidak dirobah- robah, sebab yang saya hanya tahu, keputusan tertinggi itu adalah keputusan MA yang harus dijalankan dan kemudian keputusan Allah," kata Nuranis dari selualernya, Rabu (4/3/2021) sore.

Tak hanya itu, untuk mendapatkan haknya, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 yang lalu, bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) DPP Suara Rakyat Keadilan (SRK) Kota Batam, Nuranis juga sudah melakukan orasi di depan Kantor Wali Kota Batam, dengan harapan agar Wali Kota dapat mendengar dan merespon apa yang diharapkannya, namun apa yang terjadi, sudah hampir delapan bulan sejak orasi itu, hasilnya sampai saat ini tetap tidak ada.

Kata Nuranis, dirinya sudah bertahun-tahun berjuang untuk mendapatkan haknya itu, akan tetapi semua yang dilakukannya itu hanyalah kesia-sian belaka, dan bisa berharap keadilan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

"Sekarang ini saya hanya bisa berdoa dan berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa saja. Dari Pengadilan Batam saya menang, Pengadilan Tinggi Pekanbaru menang dan di Makamah Agung juga menang. Tapi apa hasilnya? tidak ada. Jadi saya pun tak tahu kemana lagi untuk mengadu," ungkapnya sedih.

Saat ditanya awak media ini, apakah sejak usai orasi dilakukan, pihak Pemko Batam pernah meresponnya, kata Nuranis pernah dan menolak jika dimasukan ke anggaran perubahan.

"Pernah, mereka mau masukan lagi ke angaran perubahan, tetapi saya tak mau, sebab sudah tiga tahun saya dizolimi dengan gampangnya, kemudian setelah mereka kalah, mereka mau masukan keanggaran perubahan. Apakah hasil keputusan MA, banding dan Pengadilan Negeri Batam itu tak diangap atau bisa dirobah robah mereka? saya pun tak tahu," jawabnya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya pada bulan Agustus tahun 2017, Nuranis melalui kuasa hukumnya Nixson,SH, Yuzalmi, SH dan Amir Mahmud, SH & Rekan, menggugat Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepulauan Riau cq. Walikota Batam cq. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam ke Pengadilan Negeri (PN) Batam.

Gugatan dilakukan terkait pengadaan barang/jasa berupa pengadaan meubeler meja dan kursi untuk Posyandu dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No: 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 yang ditandatangani oleh Chandra Kamal, S.Kep selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) senilai Rp.194.250.000 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan pada APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2017 dengan waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender.

Meski pengadaan barang sudah dilakukan Nuranis, akan tetapi pembayarannya tidak dilakukan, sehingga digugat perdata dengan gugatan perkara ingkar janji (wanprestasi) ke Pengadilan Negeri (PN) Batam dan berakhir banding di tingkat MA.

Sebagaimana diketahui juga, hukum adalah panglima tertinggi di negara tercinta ini, artinya, jika keputusan hukum setingkat MA saja tidak bisa diindah dengan baik, mau dibawa ke mana bangsa ini?

Dari pengakuannya, bisa disimpulkan kalau ibu Nuranis ini adalah contoh korban dari ketidakadilan di negeri ini. Meski hukum menyatakan dia benar, tetapi apa yang didapatkannya, semua hanya kesia-sian. Semoga tidak ada lagi yang orang senasib dengan ibu Nuranis ini. (Ag)