Header Ads Widget

Terkait UU ITE, Presiden Perintahkan Kapolri Agar Selektif Terima Laporan

Terkait UU ITE, Presiden Perintahkan Kapolri Agar Selektif Terima Laporan
Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo.

Dinamika Kepri, Jakarta - Belakangan ini sejumlah warga masyarakat saling membuat laporan ke polisi dengan menjadikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai salah satu rujukan hukumnya, demikian tulis Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo di laman akun facebooknya, Selasa (16/2/2021).

Lanjut Presiden dalam status facebooknya, kemudian ia memberikan perintah agar Polri selektif dalam menerima laporan terkait UU ITE.

"Saya memerintahkan Kapolri dan seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan seperti itu," tulisnya.

Lebih lanjut dituangkan Presiden, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal UU ITE agar proses hukum terkait laporan itu dapat memenuhi rasa keadilan.

Harapnya, UU ITE tersebut bisa menjamin keadilan bagi masyarakat dan melindungi kepentingan luas.

"Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat," postingnya.

Lanjut isi postingan presiden, UU ITE memiliki semangat awal untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun, implementasi undang-undang tersebut jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan.

"Kalau tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan meminta DPR untuk bersama-sama merevisi UU ITE ini. Pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak, agar dihapuskan," tulis presiden mengakhiri postingannya. (Ril)