Header Ads Widget


Prajurit dan PNS di Lantamal IV dapat Penyuluhan Hukum dari Diskum

Kasubdis Banhatkum Diskum Lantamal IV Tanjungpinang, Kapten Laut (KH) Yogi Triyono, SH., MH saat memberikan penyuluhan hukum. 

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Segenap Prajurit dan PNS Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV Tanjungpinang usai apel pagi menerima penyuluhan hukum dari Dinas Hukum (Diskum) Lantamal IV. Penyuluhan dilakukan di lapangan apel Mako Lantamal IV, Jl. Yos Sudarso No.1 BatuHitam Tanjungpinang Kepri, Senin pagi (15/02/2021).

Sebelum pemberian penyuluhan, Kadiskum Lantamal IV Letkol Laut (KH) R. Deni Nugraha Ramdani saat memberikan sambutan diantaranya mengatakan, bahwa penyuluhan hukum akan dilakukan setiap bulannya.

"Penyuluhan hukum ini merupakan program Kerja Diskum Lantamal IV TA 2021 dan akan dilaksanakan setiap bulan yakni setiap hari senin di minggu ke-2,” tuturnya.

"Selaku Kasubdis Banhatkum Diskum Lantamal IV Tanjungpinang, pemberian penyuluhan hukum disampaikan oleh Kapten Laut (KH) Yogi Triyono, SH., MH dengan materi penyuluhannya antara lain tentang penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika dilingkungan TNI Angkatan Laut,” lanjut Letkol Laut (KH) R. Deni Nugraha Ramdani.

Kadiskum juga menambahkan katanya, selain penyelesaian perkara penyalahgunaan tentang Narkotika juga diberikan penyuluhan hukum tentang penyelesaian perkara tindak pidana ssusila di lingkungan TNI Angkatan Laut, serta penyelesaian tindak pidana militer mangkir dan desersi.

Kapten Laut (KH) Yogi Triyono, dalam penyuluhannya menjelaskan, penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI Angkatan Laut, rata-rata setiap prajurit diberhentikan dengan tidak hormat (dipecat=red) dari Kedinasan TNI Angkatan Laut melalui sidang pengadilan militer.

"Untuk itu dilarang menyimpan atau menggunakan Narkotika, hal tersebut sesuai dengan UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 127 untuk pemakai dan Pasal 112 untuk menyimpan, menguasai barang,” pesan Kapten Laut (KH) Yogi Triyono.

Lebih jauh dijelaskan, tentang penyelesaian perkara tindak pidana asusila di lingkungan TNI Angkatan Laut, berdasarkan KUHAP pasal 281 dan pasal 284, diharapkan kepada seluruh anggota baik prajurit maupun PNS Lantamal IV, agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencoreng baik bagi diri sendiri, satuan maupun bagi institusi secara keseluruhan.

Lanjutnya Kapten Laut (KH) Yogi Triyono menjelaskan tentang desersi, katanya desersi dibagi menjadi dua yaitu desersi pada masa damai waktunya lebih dari 30 hari dan desersi pada masa perang waktunya lebih dari 4 hari, sehingga perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana murni berdasarkan pasal 87 KUHPM.

"Desersi merupakan tindak pidana di mana tindakan ini akan diproses melalui persidangan di pengadilan Militer. Sedangkan Tindak Pidana Mangkir adalah ketidakhadiran seorang Prajurit tanpa ijin lebih dari 4 hari dan kurang dari 29 hari, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 86 KUHPM," katanya.

Sebagai informasi, penyebab desersi maupun mangkir bisa saja terjadi di antaranya masuk menjadi parjurit TNI Angkatan Laut bukan dari keinginan sendiri, melainkan atas keinginan dari orangtua atau orang lain, atau takut dengan seniornya dalam masa orientasi.

Bisa juga karena penyebab lainnya, misalnya, pertengkaran dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan, adanya tindakan asusila kepada masyarakat sipil menjadi korban dan takut untuk dilaporkan dan tekanan dari dinas karena tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. (Ril)