Klarifikasi Ombudsman, PH Erlina: Jawaban OJK RI Asal-asalan - DINAMIKA KEPRI.COM

Sunday, March 15, 2020

Klarifikasi Ombudsman, PH Erlina: Jawaban OJK RI Asal-asalan

  Dibaca: kali


Didampingi kuasa hukumnya, Erlina melaporkan OJK Kepri ke Ombudsman saat beberapa waktu lalu.

Dinamika Kepri, Batam - Laporan Erlina terkait Sektor Jasa Keuangan (OJK) RI perwakilan Kepri ke Ombudsman RI perwakilan Provinsi Kepri pada Senin 11 November 2019 lalu, kini telah mendapatkan surat jawaban dari Ombudsman RI, demikian disampaikan Manuel P Tampubolon selaku Penasehat Hukum (PH) Erlina kepada wartawan, Sabtu (14/3/2020) sore.

"Surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan Ombudsman RI perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terhadap OJK RI Perwakilan Kepri telah kami terima. Namun surat bernomor : B/83/LM.23-05/0140.2019/III/2020 dari  Ombudsman itu, harus kami klarifikasi ke Ombudsman karena jawaban dari Departemen Penyidikan OJK RI tidak tepat, terkesan asal-asalan dan mengandung unsur keterangan palsu," kata Manuel P Tampubolon.

Manuel menjelaskan, mengapa disebutkannya jawaban yang diterima pihaknya terkesan asal-asalan dan mengandung unsur keterangan palsu, karena yang dilaporkan sangat berbeda dari jawaban diberikan.

"Yang kami laporkan itu tentang perbankannya. Tapi yang dijawab malah soal penggelapan dalam jabatan yang sudah inkrah, itukan namanya enggak nyambung? Benar sudah inkrah tetapikan ini personalnya orang yang berbeda," ucap Manuel penasaran.

Terkait klarifikasi yang dimaksudkan Manuel P Tampubolon, klarifikasi tentang apa yang ingin dilakukannya? Demikian isi surat klarifikasi PH Erlina ke Ombudsman RI perwakilan Provinsi Kepri.

Nomor :  06/LM-ORI/MPT.Btm/III/2020

Kepada Yth.
KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROPINSI KEPULAUAN RIAU
Graha Pena, Lt.1, R.103, Jalan Raya Batam Centre, BATAM.

Perihal : KLARIFIKASI Terhadap Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Ombudsman RI  Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau Nomor : B/83/LM.23-05/0140.2019/III/2020  terkait  Jawaban Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK RI.

Dengan hormat.

Bahwa  KLARIFIKASI  dari  PELAPOR (ERLINA)  Terhadap Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Ombudsman RI  Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau Nomor : B/83/LM.23-05/0140.2019/III/2020  yang telah  PELAPOR (ERLINA) terima pada Hari Selasa Tanggal 10 Maret 2020,  terkait  Jawaban Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK RI,  adalah sebagai berikut :

a. Bahwa TIDAK BENAR permasalahan yang diadukan oleh PELAPOR (ERLINA) telah ditindaklanjuti oleh Polresta Barelang. Pada Tanggal 06 Juli 2018, PELAPOR (ERLINA) membuat Laporan Tindak Pidana Perbankan“HANYA”Ke Otoritas Jasa Keuangan Propinsi KEPRI terkait Tentang Dugaan Tindak Pidana Melanggar Pasal 49 Ayat (1)  Huruf A,B,  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang  PERBANKAN, yang telah dilakukan oleh Jajaran Komisaris  beserta  Direksi  PT. BPR AGRA DHANA. Sehingga bagaimana mungkin Laporan PELAPOR (ERLINA) bisa ditindaklanjuti oleh Polresta Barelang, karenahingga saat ini selama lebih dari 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan, PENYIDIK OJK RI “Tidak Pernah”membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap PELAPOR (ERLINA) sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahkan yang lebih parah lagi,  PENYIDIK OJK RI  juga  “Tidak Pernah” memberitahukan kepada  PELAPOR (ERLINA) terkait tindak lanjut penanganan Laporan ataupun kendala-kendala yang dihadapi oleh PENYIDIK OJK RI.

Bahwa Perkara tersebut telah diputus pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor 452 K/Pid/2019, Tanggal 19 Juni 2019 adalah  TIDAK BENAR. Putusan Mahkamah Agung Nomor 452 K/Pid/2019  tersebut  adalah Putusan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/473/IV/2016/Kepri/SPKT-Polresta Barelang,  tanggal 09 April 2016, dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana PENGGELAPAN Dalam Jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Jo 372 KUHPidana(TINDAK PIDANA UMUM). Pelapornya adalah Bambang Herianto (BPR Agra Dhana) dan telah melarikan diri sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan Bambang Herianto di persidangan. Sedangkan Terlapornya sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/473/IV/2016/Kepri/SPKT-Polresta Barelang tanggal 09 April 2016, adalah ERLINA,  dengan mencantumkan dugaan Penggelapan “BUNGA” sebesar Rp.4.000,000,- (Empat Juta Rupiah).

Jawaban Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK RI ini jelas asal-asalan dan mengandung unsur “Keterangan Palsu”,  karena Laporan PELAPOR (ERLINA) di OJK KEPRI pada Tanggal 06 Juli 2018  “SANGAT BERBEDA”,   yaitu  melaporkan  Jajaran Komisaris  beserta  Direksi  PT. BPR AGRA DHANA  ke  OTORITAS JASA KEUANGAN Propinsi Kepulauan Riau  Tentang Dugaan Tindak Pidana Melanggar Pasal 49 Ayat (1)  Huruf A,B,  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang  PERBANKAN(TINDAK PIDANA KHUSUS).

Permasalahan yang dilaporkan adalah mengenai  “Pencatatan Perincian Untuk Pembayaran Apa Saja” dalam  LAPORAN KEUANGAN PT BPR AGRA DHANA Tahun Buku 2015, yang telah diaudit oleh Otoritas Jasa Keuangan, terhadap uang sebesar Rp.929.853.879,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) yang telah diminta oleh Jajaran Komisaris beserta Direksi PT BPR AGRA DHANA kepada PELAPOR (ERLINA),  dan  telah disetorkan oleh PELAPOR (ERLINA)  ke Rekening PT BPR AGRA DHANA.

b. Bahwa OJK RI  memberikan dukungan dengan bertindak sebagai  SAKSIdan AHLI  di Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama terkait Laporan  PELAPOR (ERLINA) di OJK KEPRI tertanggal 06 Juli 2018, adalah“TIDAK BENAR”. SAKSI  dan  AHLI  yang ditugaskan oleh  OJK RI  adalah dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana PENGGELAPAN Dalam Jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Jo 372 KUHPidana, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/473/IV/2016/Kepri/SPKT-Polresta Barelang, tanggal 09 April 2016, dan “BUKAN” untuk Laporan PELAPOR (ERLINA) di OJK KEPRI.

SAKSI yang ditugaskan oleh OJK RI adalah : AFIF ALFARISI, Sarjana Pembangunan Wilayah, merupakan Pegawai OJK KEPRI, yang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah membuka dan membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus PT BPR AGRA DHANA yang bersifat “SANGAT RAHASIA”,  sementara  SAKSI  tersebut mengetahui bahwa Penyidik Polresta Barelang, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim  TIDAK MEMILIKI  Izin Tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 47, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang PERBANKAN.

AHLI  yang ditugaskan oleh OJK RI adalah :  MOHAMMAD RIZKY, S.Kom,  merupakan Pegawai OJK KEPRI, yang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah menjelaskan serta menguraikan tentang Unsur-Unsur Perbuatan Pidana dalam Ketentuan Perundang-Undangan selayaknya  AHLI HUKUM PIDANA,  sementara  AHLI  tersebut mengetahui dan menyadari bahwa dirinya adalah seorang Pegawai OJK KEPRI dengan Gelar Kesarjanaan  S.Kom.

Bahwa terkait permasalahan tersebut di atas,  PELAPOR (ERLINA)  telah menyiapkan Bukti-Bukti dan akan membuat Laporan tersendiri,  khususnya terhadap  Dugaan  TIDAK KOMPETEN (KOMPETENSI),  PENYALAHGUNAAN WEWENANG (ATAS JABATAN),  PENYIMPANGAN PROSEDUR,  BERPIHAK,   dan  DISKRIMINASI.

Surat bukti tanda terima dari Ombudsman perwakilan Kepri. 
c. Bahwa Penyidikan terhadap Perkara tersebut tidak dilakukan oleh Departemen Penyidikan OJK RI karena Perkara tersebut telah ditangani oleh Kepolisian terlebih dahulu, adalah  TIDAK BENAR.

Bahwa berdasarkan Pedoman Kerja antara  OJK RI  dengan  POLRI  Nomor : PRJ-51/D.01/2015  dan  Nomor : B/49/XII/2015  tanggal 10 Desember 2015,  maka sudah seharusnya  PENYIDIK OJK RI  dengan sangat mudah mengetahui bahwa Perkara yang ditangani oleh Polresta Barelang adalah  Laporan Polisi Nomor : LP/473/IV/2016/Kepri/SPKT-Polresta Barelang, tanggal 09 April 2016, dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana PENGGELAPAN Dalam Jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Jo 372 KUHPidana   (TINDAK PIDANA UMUM).

Perkara tersebut di atas  SANGAT BERBEDAdengan Laporan  PELAPOR (ERLINA)  di  OJK KEPRI  pada tanggal 06 Juni 2018.  PELAPOR (ERLINA) melaporkan  Jajaran Komisaris  beserta  Direksi  PT. BPR AGRA DHANA  ke  OTORITAS JASA KEUANGAN Propinsi Kepulauan Riau  Tentang Dugaan Tindak Pidana Melanggar Pasal 49 Ayat (1)  Huruf A,B,  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang  PERBANKAN  (TINDAK PIDANA KHUSUS).

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas,  maka Kami memohon dengan segala kerendahan hati agar Yth. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Propinsi Kepulauan Riau dapat meminta Alat Bukti yang mendukung pembuktian dari jawaban Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK RI dengan Nomor Surat : S-3/MS.62/2020 tertanggal 18 Februari 2020, agar permasalahan ini dapat diketahui oleh  Seluruh Rakyat Indonesia, mengingat OJK RI dibiayai oleh APBN.

Untuk selanjutnya apabila diperlukan,  PELAPOR (ERLINA)  juga bersedia untuk memberikan  Keterangan Klarifikasi secara langsung kepada Yth. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Propinsi Kepulauan Riau  terkait permasalahan yang Kami Laporkan ini.

Demikianlah Klarifikasi ini Kami buat dengan sebenarnya. Atas Perhatian serta Atensiyang diberikan Kami ucapkan Terima Kasih.

Demikian isi tulisan Manuel P Tampubolon di dalam surat klarifikasinya dan telah diterima  Ombudsman RI perwakilan Provinsi Kepri. (Ag)


Apa reaksi anda tentang artikel ini?