Kabid Humas Polda Kepri: Pesan Bapak Kapolri, Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi - DINAMIKAKEPRI.COM

Kabid Humas Polda Kepri: Pesan Bapak Kapolri, Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi

 

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt S. S.IK., M.Si. 

Dinamika Kepri, Batam – Meningkatnya jumlah penyebaran Covid -19 di Indonesia tanpa terkecuali di Provinsi Kepri, untuk itu kembali dihimbau kepada masyarakat untuk mematuhi anjuran WHO, himbauan Pemerintah Republik Indonesia dan Maklumat Kapolri tentang antisipasi dan pencegahan penyebaran Covid- 19, demikian disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt S, Sabtu (28/3/2020).

Kata Kombes Pol Harry Goldenhardt S, Polda Kepri dalam mengimplementasikan Maklumat Kapolri telah melaksanakan Operasi Kemanusiaan Aman Nusa II Seligi 2020 dalam rangka mencegah, antisipasi, dan menanggulangi penyebaran Covid -19 yang mana operasi tersebut telah dimulai sejak tanggal 19 Maret yang lalu dan akan berlangsung selama 30 hari ke depan.

"Kita telah melakukan upaya Himbauan kepada masyarakat untuk tetap dirumah, dan upaya pencegahan dengan cara penyemprotan Disinfektan ditempat-tempat pelayanan Publik, tempat ibadah, Sekolah dan sebagainya ,tim medis Polda Kepri juga selalu melakukan trace bersama dengan dinas kesehatan terhadap ODP maupun PDP, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat," tutur Kabid Humas Polda Kepri.

Lebih lanjut dikatakannya, dikeluarkannya Maklumat Kapolri merupakan wujud kepedulian Polri kepada masyarakat terkait situasi yang berkembang serta mengamankan kebijakan Pemerintah terkait dengan anjuran WHO tentang Physical Distancing.

"Bapak Kapolri telah menyampaikan bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi "Salus Populi Suprema Lex Esto"," ucapnya.

"Upaya terakhir yang dilakukan oleh Polda Kepri dan jajaran saat ini adalah dalam bidang penegakkan hukum, ancaman hukum pidana atau denda bagi orang yang melanggar ketentuan menurut Undang-undang nomor 4 Tahun 1984 pasal 14 tentang wabah penyakit menular, Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 pasal 93 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta pasal-pasal di dalam KUHP yaitu pasal 212, pasal 214, Pasal 216 ayat (1) serta pasal 218," tutupnya. (Ril)




Scroll to top