Unjuk Rasa, Buruh di Batam Tolak RUU Omnibus Law - DINAMIKA KEPRI.COM

Wednesday, 12 February 2020

Unjuk Rasa, Buruh di Batam Tolak RUU Omnibus Law

  Dibaca: kali


Putra Respationo Yustisi saat menerima surat peryataan sikap dari Ketua Konfederasi SPSI Kepri Imanuel Purba di depan kantor DPRD Kota Batam, Rabu (12/2). (F/Alfred Pakpahan) 

Dinamika Kepri, Batam - Sebagai bentuk upaya penolakan Rancangan Undang-Undan (RUU) Omnibus Law, ratusan buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kepri dan Kota Batam, Rabu (12/2) melakukan aksi unjuk rasa damai di depan kantor DPRD Kota Batam.

Saat orasi, Ketua Konfederasi SPSI Kepri Imanuel Purba mengatakan, Penolakan RUU Omnibus Law yang mereka lakukan, karena ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan harapan buruh.

Selain itu, ia juga sangat menyesalkan langkah pemerintah yang tidak melibatkan serikat pekerja maupun dewan pengupahan dalam pembahasan RUU Omnibus Law itu.

"Sampai saat ini buruh di seluruh indonesia belum jelas mengetahui apa isinya dari RUU Omnibus Law tersebut karena buruh tidak dilibatkan dalam pembahasannya. Makanya itu kami menolaknya," kata Imanuel Purba saat berorasi.

"SPSI melakukan penolakan RUU Omnibus Law bukan hanya di Batam dan Kepri, tetapi di seluruh indonesia," kata Imanuel lagi.

Setelah melakukan orasi penolakan, kemudian pengurus SPSI menyerahkan surat peryataan sikap kepada anggota DPRD Kota Batam. Pernyataan sikap itu diterima oleh Thomas A Sembiring, Putra Yustisi Respaty dan Tumbur M Sihaloho.

"Surat peryataan sikap ini kami terima dan akan kami sampaikan ke pemerintah pusat," kata Putra Respationo Yustisi.

Buruh mengharap, dengan disampaikannya surat peryataan sikap itu ke pemerintah pusat, buruh bisa dilibatkan untuk membahas RUU Omnibus Law.

Dalam surat peryataan sikap itu, buruh dengan tegas menolak pernyataan RUU Omnibus Law dan UU Ketenagakerjaan yang dianggap telah menghambat investasi masuk ke indonesia.

KSPSI sangat mendukung investasi yang masuk ke Indonesia, namun dengan catatan, tidak merugikan dan mengurangi hak-hak pekerja/buruh.

Melalui DPRD Kota Batam, buruh meminta agar pemerintah pusat memberikan dukungan melalui surat resmi agar penyusunan draf Omnibus Law 'Cipta Lapangan Kerja' klaster Ketenagakerjaan dengan melibatkan unsur pimpinan serikat perkerja buruh agar penyusunan draff Omnibus Law tetap berpijak kepada kesejahteraan pekerja dan melindungi keselamatan kerja bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Buruh juga menuntut pencabutan klaster ketenagakerjaan yang mana di dalam rancangan undang-undang cipta lapangan kerja dianggap merugikan pekerja/buruh indonesia. (Ag)

Apa reaksi anda tentang artikel ini?