Tim UPP Kepri Gelar Raker Tingkat Kabupaten Kota - DINAMIKAKEPRI.COM

Tim UPP Kepri Gelar Raker Tingkat Kabupaten Kota

 

Ketua UPP Kepri  Kombes Pol Purwolelono S.IK.MM.

Dinamika Kepri, Batam - Peningkatakan kapasitas dan tanggung jawab untuk memberantas pungutan liar (Pungli) di Provinsi Kepulauan Riau, unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kepri  melakukan Rapat Kerja (Raker) bersama seluruh UPP tingkat Kabupaten/Kota di awal tahun 2020 di Kepri, Rabu (22/1).

Dalam kegiatan itu, Ketua UPP Kepri, Kombes Pol Purwolelono di dampingi Wakil Ketua UPP 1 Mirza Bachtiar (Inspektur Kepri) dan Wakil Ketua 2 UPP Jasmin Manulang (Aswas Kejaksaan Tinggi Kepri), dalam sambutannya mengatakan, Raker UPP Kepri tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kata Irwasda Polda Kepri itu, pelaksanaan Raker UPP Kepri tahun 2020 ini berlangsung melalui Video Conference bersama UPP Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kepri. Hal ini dilakukan untuk mengefisiensikan tempat dan waktu  serta dapat bertatap muka dan berkomunikasi dengan seluruh perangkat UPP Kota/Kabupaten.

Dijelaskannya, diselenggarakannya Raker UPP Kepri bersama UPP Kota/ Kabupaten di awal tahun 2020 ini bertujuan untuk menyamakan presepsi dalam melaksanakan tugas pemberantasan Pungli  baik di UPP Provinsi maupun Kota/Kabupaten.

"Raker ini juga dilakukan untuk mengetahui sejauh mana target dari masing-masing kelompok kerja UPP selama tahun 2020 serta menentukan langkah-langkah guna meningkatkan unit kerja UPP baik di UPP Provinsi maupun UUP Kota/Kabupaten tahun 2020," terang Kombes Pol Purwolelono.

"Sebagai informasi, Satgas Saber Pungli dibentuk oleh Presiden RI, Ir Joko Widodo, sebagi wujud upaya pemerintah untuk menghadirikan negara guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualiatas, cepat, mudah terjangkau dan terukur serta menghapus pungli dalam proses pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat atau aparatur negara ditingkat pusat, pemerintah daerah Provinsi maupun, Kota/Kabupaten, bahkan sampai tingkat paling kecil RT/RW,” sambungnya.

Himbaunya, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh negara, dalam mengemban tugas Satgas Saber Pungli dituntut menjalankan amanat tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Sejalan dengan itu Tim UPP wajib untuk mendedikasikan melalui kerja nyata sesuai dengan tufoksi yang telah diamanatkan oleh negara kepada tim UPP.

Kata dia, arahan Presiden RI pada saat Rakornas pemerintah pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) di Sentul Convensional Center, tanggal 13 November 2019 itu adalah untuk menjaga dua agenda besar bangsa yaitu menciptakan lapangan kerja dan menjaga iklim investasi. Olehnya Satgas Saber Pungli harus mendukung dan menindak lanjuti arahan Presiden RI pada Rakornas di Sentul dengan menselarakan program UPP sesuai keinginan dari Presiden RI. Hal ini dilakukan agar para pelaku usaha,investor yang menanamkan modal di Indonesia dapat dipermudah proses perijinan dan keinginannya. Satgas Saber pungli harus dapat mencegah dan mendeteksi oknum aparatur negara atau siapapun yang akan memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan pungutan liar.

Tak hanya itu, Ketua UPP Kepri juga menyampaikan 6 pointers hasil Rakernas Saber Pungli tahun 2019 yaitu:
  1. UPP memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan di daerah atau wilayahnya dalam hal tertentu, dengan melakukan koordinasi  dengan Satgas Saber Pungli.
  2. Usulan dan penetapan Kabupaten/Kota menjadi wilayah bebas Pungli.
  3. UPP Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dan bersinergi dengan UPP instansi vertikal, Kementerian dan Lembaga diwilayah yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan tugas intelejen,pencegahan,penindakan dan yustisi.
  4. Bagi UPP Kementerian dan Lembaga dan Daerah perlu dibuat kantor sekertariat dan posko Saber Pungli.
  5. Tingkatkan manajemen pengelolaan laporan pengaduan masyarakat.
  6. Tingkatkan sinergritas dengan stakeholder dan penggiat anti pungli.
Mengakhiri, Ketua UPP Kepri  Kombes Pol Purwolelono S.IK, MM juga mengingatkan bahwa dalam kehidupan era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, informasi kerap membawa resiko dan kompelksitas dan terjadi dilingkungan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. (Ril)




Scroll to top