Tambang Pasir Ditutup, Ketua LSM Gempita Kepri: Pemerintah Harus Perhatikan Nasib Penambang - DINAMIKAKEPRI.COM

Tambang Pasir Ditutup, Ketua LSM Gempita Kepri: Pemerintah Harus Perhatikan Nasib Penambang

 

Ketua LSM Gempita Kepri, Yusdianto. 

Dinamika Kepri, Bintan - Pasca ditutupnya aktivitas tambang pasir di Desa Masiram Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) oleh pemerintah. Kini puluhan pekerja tambang menjerit dan tidak tahu lagi mau mengadu kemana, pasalnya dengan tutupnya tambang pasir itu telah menghilangkan pendapatan sehari-hari mereka.

Tambang ditutup karena tidak ada izinnya. Katanya izin masih dalam pengurusan. Hal itu disampaikan oleh salah satu perwakilan penambang rakyat yang namanya enggan disebut.

" Izinnya masih dalam pengurusan. Karena penutupan itu kami tak bisa berbuat apa-apa dan tak tahu harus mengadu kemana, sementara ada keluarga yang harus dinafkahi. Sudah dua hari ini kita tidak kerja mas. Makanya kami bingung dan tak tahu apa yang harus dilakukan,” katanya sedih, Kamis (16/1/2020) sore.

Lokasi bekas tambang pasir di Desa Masiram Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Menanggapi hal itu, di tempat terpisah, Yusdianto, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Generasi Muda Peduli Tanah Air (Gempita) Provinsi Kepri mengatakan, pemerintah jangan hanya menutup, namun juga harus memperhatikan nasib para penambang pasir tersebut.

" Nasib para pekerja penambang pasir itu harus diperhatikan juga, karena sehari-harinya mereka hidup dari hasil kerja tambang itu. Penambang itu harus dibina dan mengarahkan setiap pengusaha pasir yang dikatakan ilegal itu, untuk mengelola lokasi pasir dengan baik dan sesuai aturan," kata Yudianto.

" Pemerintah juga harus punya tanggung jawab moral kepada pelaku usaha. Sebab bukan saja mereka telah mempekerjakan masyarakat, namun mereka (pengusaha=red) juga sudah mengerakkan perekonomian,” ujar pria kelahiran Inhil itu.

" Pelaku usaha perlu di bina. Terkait persoalan lain yang menyangkut kerusakan dan sebagainya, Pemerintah atau dinas terkait, perlu hadir untuk memberikan pembinaan serta masukan-masukan lainnya dan bukannya menindas,” tutupnya. (Ril)




Scroll to top