Komisi I DPRD Batam Ingatkan ASN tidak Terlibat Politik di Pilkada 2020 - DINAMIKAKEPRI.COM

Komisi I DPRD Batam Ingatkan ASN tidak Terlibat Politik di Pilkada 2020

 

Suasana RDP Camat dan Lurah se-Kota Batam dengan anggota komisi I DPRD Kota Batam, Kamis (30/1/2020).  

Dinamika Kepri, Batam -  Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Camat dan Lurah se-Kota Batam, para anggota komisi I DPRD Kota Batam mengingatkan supaya Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemko Batam tidak terlibat atau ikut dalam berpolitikan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada atau Pemilukada) di tahun 2020.

"Netralitas ASN itu diatur beberapa pasal dalam UU No 5 Tahun 2014. Managemen ASN adalah pengelolahan infraatruktur pegawai yang lebih profesional. Bukan titipan atau pesanan yang memiliki dasar atau etika profesi, namun harus bebas dari segala intervensi politik," kata Ketua Komisi I DPRD Kota Batam Budi Mardianto mengingatkan, Kamis (30/1/2020).

Kata Budi Mardianto, di dalam PP No 53 Tahun 2010 tentang disiplin ASN telah ditentukan larangan dalam berpolitik. "Jika ada ASN yang terbukti terlibat ikut berpolitik, maka akan diberikan sanksi sebagaimana di dalam pasal-pasal tersebut. ASN harus netral, ASN tidak berpolitik ataupun diinterpensi dari kepentingan politik manapun," tegas Budi Mardianto mengingatkan.

Dalam hal ini, komisi I DPRD Kota Batam mengundang Camat dan Lurah se-Kota Batam terkait tentang adanya pengaduan masyarakat dan instruksi pimpinan DPRD Kota Batam untuk menindaklanjuti tentang adanya hal-hal yang perlu disampaikan, agar mengingatkan kembali bahwa Camat dan Lurah sebagai mitra dari Komisi I DPRD Batam diharapkan tidak terlibat dalam politik.

RDP ini berlangsung dipimpin oleh ketua komisi I DPRD Kota Batam Budi Mardianto dengan dihadiri anggota komisi I diantataranya Harmidi Umar Husein, Lik Khai, Tohap Erikson Pasaribu, Siti Nurlailah, Utusan Sarumaha dan Muhammad Fadhli.

Kata Budi Mardianto dalam RDP, Komisi I DPRD Kota Batam berperan untuk mengawasi daripada kinerja para Camat dan Lurah yang ada di Kota Batam.

Kata dia lagi, beberapa waktu lalu pihaknya juga sudah menyampaikan agar di setiap kegiatan baik di tingkat Kecamatan maupun di Kelurahan, setiap cacatan penggunaan anggaran agar berikan kepada mereka.

Budi Mardianto juga mengingatkan agar Inspektorat Pemko Batam ikut turun kelapangan untuk melihat kinerja para Camat dan Lurah yang ada di Kota Batam.

Selain itu Budi Mardianto juga menegaskan, jika terjadi kegiatan oknum ASN yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu dengan memberikan suatu barang kepada masyarakat dengan tujuan supaya mendukung pasangan calon tertentu itu adalah merupakan tindak pidana.

"Di tahun politik ini, saya minta kepada Camat dan Lurah tidak mengadakan keberpihakan kepada calon. Bekerjalah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam melayani masyarakat, supaya masyarakat tidak terkotak-kotakkan," pesan Budi Mardianto.

Menanggapi hal tersebut, Reza selaku kordinator Camat dan Lurah se-Kota Batam mengatakan, sudah paham dan sangat mengetahui tentang aturan itu.

"Kami sebagai pegawai (ASN) sudah cukup paham dan mengerti tentang aturan itu. Artinya jika melanggar, maka siap menanggung konsekuensinya," tutur Reza memastikan.




Scroll to top