Diduga Palsukan Surat, Udin Pelor Disidangkan - DINAMIKAKEPRI.COM

Rabu, Januari 08, 2020

Diduga Palsukan Surat, Udin Pelor Disidangkan

 

Terdakwa Arba Udin alias Udin Pelor. 

Dinamika Kepri, Batam - Terdakwa Arba Udin alias Udin Pelor sidang perkara tindak pidana dugaan pemalsuan surat, menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (7/1/2020).

Sidang yang digelar di ruang sidang Letjen TNI (Purn) Ali Said itu, majelis hakim menggelar sidang terdakwa dengan agenda mendegarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

JPU Karyo So Immanuel dalam dakwaan membacakan bahwa bermula di bulan Agustus 2018 terdakwa bertemu saksi korban Jayadi dan saksi Heri.

Lanjut JPU membacakan dakwaan, kepada saksi korban Jayadi, terdakwa menawarkan kavling tanah dengan ukuran 8 X 12 Meter didaerah Seranggong, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam seharga Rp.40 juta yang mana menurut terdakwa, lahan itu sudah masuk ke dalam Kampung Tua.

Dari penawaran itu, saksi korban Jayadi kemudian membeli sebidang kavling berukuran 8 X 12 M tersebut dari terdakwa, seharga Rp.40 juta dengan cara dicicil,” Kata JPU Nuel.

Setelah melunasi semua cicilan, lanjutnya, terdakwa kemudian memberikan kepada saksi korban Jayadi surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati yakni Surat Keterangan No: /KTS/PKT/SERANGGONG/III/2016 yang ditandatangani oleh ahli waris saksi Nasran Bin Alex Ibrahim dan ditandatangani Ketua Penataan Kampung Tua Seranggong, Kota Batam.

Usai melunasi pembayaran dan menerima surat dari terdakwa, belakangan diketahui oleh saksi korban Jayadi bahwa Kavling yang dibeli dari terdakwa ternyata milik PT Pesona Bumi Barelang yang telah memiliki PL (Penunjukan Lokasi) Nomor: 23030740 tanggal 18 November 2003 atas nama PT Pesona Bumi Barelang, dan dikuatkan lagi dengan Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor: 1290/KPTS/KAAT/L/VII/2008 tanggal 31 Juli tahun 2008.

Kata JPU, akibat perbuatannya, terdakwa Arba Udin alias Udin Pelor dijerat dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana tentang pemalsuan surat.

Usai mendengarkan pembacaan surat dakwaan, majelis hakim kemudian menunda persidangan selama satu minggu untuk pemeriksaan saksi.

“Berhubung hari ini saksi belum dihadirkan JPU, maka sidang kita tunda selama satu minggu untuk pemeriksaan saksi,” kata hakim Jasael Manullang sembari mengetuk palu menutup persidangan. (Ril)