Ditreskrimsus Polda Kepri Ungkap Tindak Pidana Korupsi Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu - DINAMIKA KEPRI.COM

Monday, 18 November 2019

Ditreskrimsus Polda Kepri Ungkap Tindak Pidana Korupsi Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu

  Dibaca: 1 kali


Wadirreskrimsus Polda Kepri, Akbp Nugroho dan Kabidhumas Polda Kepri, Kombes Pol Drs Erlangga beserta tiga tersangka saat konferensi Pers di Media Center Polda Kepri, Senin (18/11).

Dinamika Kepri, Batam - Ditreskrimsus Polda Kepri berhasil ungkap kasus tindak pidana korupsi  Belanja Modal pengadaan konstruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II antara PT. Sumber Tenaga Baru dengan dinas kebudayaan provinsi Kepri yang menggunakan dana APBD T.A 2014.

Demikian disampaikan oleh Kabidhumas Polda Kepri, Kombes Pol Drs Erlangga dengan didampingi Wadirreskrimsus, Akbp Nugroho S.IK saat konferensi Pers di Media Center Polda Kepri, Senin (18/11).

"Hasil penyidikan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri, bahwa kasus Tindak Pidana Korupsi Monumen Bahasa Melayu Tahap II diawali pada hari senin tanggal 16 Juni 2014 telah di tandatangani surat perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II Nomor : 010 / SP – PPK / Disbud / VI / 2017 antara tersangka inisial AN, dengan tersangka inisial Y. Adapun total harga kontrak atau nilai kontrak adalah sebesar Rp.12.585.555.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)," terang Erlangga.

Dilanutkannya, Kontrak kerja berlaku sejak tanggal 16 juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014. Paket pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai dengan pembayaran bertentangan dengan perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Peran dari masing-masing tersangka yakni, tersangka AN mengetahui dan menyetujui pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama kepada pihak lain,dan sebagai PPK tidak melakukan tugas pokok dan kewenangannya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak.

Tersangka Y selaku penyedia barang telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama kepada tersangka MY dengan cara meminjamkan PT.Sumber Tenaga Baru dan mendapat fee sebesar 3 % sejumlah Rp.66.634.245,-

Tersangka MY tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dimana progres pekerjaannya dibawah mutu beton K 250 (tidak sesuai dengan spek).

"Akibat dari perbuatan para tersangka tersebut negara telah dirugikan sebesar Rp. 2.219.634.245,00 (dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) sebagaimana tersebut dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara BPKP perwakilan Provinsi Kepulauan Riau nomor : SR-508/PW28/5/2019 tanggal 17 september 2019," kata Kombes Pol Drs Erlangga.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pembersantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp.200 juta dan paling banyak Rp.1 miliar atau pasal 3 dengan ancaman dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp.50 juta. (Ril)

Apa reaksi anda tentang artikel ini?

Loading...