Header Ads Widget



Sekdaprov Kepri Buka Rapat Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Dinamika Kepri, Tanjungpinag - Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah membuka Rapat Penyusunan Bahan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Tahun 2021 dan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan Daerah di Hotel CK Tanjungpinang, Rabu (16/10).

Dalam sambutannya, Sekda Arif mengatakan Kepri yang wilayahnya berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga dan sebagai beranda terdepan NKRI, perlu penguatan pembangunan di berbagai sektor salah satunya adalah wilayah perbatasan.

“Perbatasan merupakan wilayah sentral, apalagi Kepri termasuk wilayah perbatasan, pembangunannya perlu perhatian khusus selain dalam rangka menjaga kedaulatan negara,” kata Arif.

Arif melanjutkan, daerah kepulauan yang Kepri miliki dengan 96 persen wilayah lautnya tentu sebagian besar masyarakatnya hidup di pulau-pulau, keterbukaan akses konektiviti antar pulau harus terus di gesa sehingga pembangunan yang di gagas terlaksana.

“Kita optimis jika wilayah perbatasan ini menjadi prioritas, kesejahteraan masyarakat akan didapat secara merata. Tentu kita ingin daerah kita di berbagai penjuru menikmati pembangunan,” lanjut Arif.

Maka dalam rapat inilah diharapkan Arif akan memunculkan dokumen yang komperhensif mengenai pembanguann wilayah perbatasan di Kepri antar Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dalam hal ini BNPP.

“Ini kesempatan emas bagi teman-teman untuk menyerap ilmu dari materi yang disampaikan, apa yang harus dibuat dan bagaimana meningkatkan pertumbuhan, pembangunan, pelayanan dan kesejahteraan di wilayah perbatasan,” tambah Arif lagi.

Sementara itu, Plt Sekretaris BNPP RI Suhajar Diantoro selaku narasumber memberikan paparan umum terkait Arah Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Negara (Kepulauan Riau).

Suhajar mengatakan selama 5 tahun (2014-2019) Presiden Jokowi terus menggesa pembangunan wilayah perbatasan di Indonesia itu di buktikan dengan sejumlah pencapaian kinerja yang dilakukan BNPP RI.

“Saat ini kita sedang menyusun rencana induk pengelolaan perbatasan untuk jangka 5 tahun kedepan lagi,” kata Suhajar.

Oleh karna itu lanjut Suhajar, dari Rapat inilah dilakukan masukan dan ide yang didapat dari kabupaten dan kota yang ada di Kepri untuk tahun 2021, dilakukan lebih awal pada 2019 agar hasil dari rapat ini dapat disertakan kedalam setiap Musrenbang mulai di tingkat paling bawah hingga atas.

“Nanti akan dihasilkan sebuah dokumen terintegrasi, apa yang akan di bangun, di inventarisir apa yang sudah dan masih dibutuhkan daerah perbatasan,” lanjutnya.

Kemudian, Kabag Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepri Alfian melaporkan maksud diselenggarakannya Rapat ini adalah agar terselenggarakannya koordinasi terkait penyusunan batas wilayah negara. Kemudian tujuan antara lain: 1. Menghimpun bahan dan kebijakan strategis sebagai pedoman rencana aksi; 2. Memfasilitasi kabupaten dan kota dalam pembahasan kawasan perbatasannya dalam menyusun langkah strategis dan program terkait pengelolaan perbatasan; dan 3. Memperjelas kebijakan dari kelembagaan terkait.

Peserta sendiri diikuti sebanyak 40 orang yang berasal dari OPD terkait di masing-masing kabupaten dan kota se-Kepri, dengan mengundang Narasumber yakni Plt Sekretaris BNPP RI Suhajar Diantoro dan Deputi Bidang Pengelolaan Perbatasan BNPP RI Robert Simbolon dan Kepala Biro Hukum BNPP Gutmen Nainggolan.(Ril)