Sekretaris LSM SRK Duga Inisial A Pemilik Lahan 107 Hektar di Golden Prawn Belum Bayar UWT ke BP Batam - DINAMIKA KEPRI.COM

Sunday, 18 August 2019

Sekretaris LSM SRK Duga Inisial A Pemilik Lahan 107 Hektar di Golden Prawn Belum Bayar UWT ke BP Batam

  Dibaca: 1 kali


Kabul Sekretaris LSM SRK dan peta lokasi lahan (garis merah) milik pengusaha Golden Prawn, Bengkong, Batam.

Dinamika Kepri, Batam - Lahan Golden Prawn milik Pengusaha berinisial A dibidang usaha Restoran, Hotel dan Perumahan, dengan lokasi lahan sekitar 107 Hektar (Ha), sampai saat ini diduga belum melakukan kewajiban membayar Uang Wajib Tahunan (UWT) BP Batam.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Rakyat Keadilan (SRK), Kabul, di Nagoya, Sabtu (17/8/2019) sore .

"Sampai saat ini, pengusaha pemilik Golden Prawn, belum membayar UWT BP Batam. Hal ini saya ketahui dari salah seorang sumber di BP Batam. Sebab belum ada selembar pun legalitas yang diterbitkan oleh BP Batam," ujar Kabul.

Menurut informasi yang didapatkannya, kata dia pengusaha tersebut hanya memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) saja. Itu pun setelah adanya rekomendasi dari pemerintah Kota Batam.

"Artinya, apabila informasi dari sumber itu benar, maka pengalokasian lahan itu harus dibatalkan demi hukum, sebab jika tidak, maka itu bisa dikatagorikan mall administrasi," pungkasnya.

Dilanjutkannya, saat ini lahan itu telah dibangun perumahan. Jika dirincikan sesuai dengan peruntukannya, maka estimasi kerugian negara sangat besar.

 "Jika lahannya peruntukan jasa, maka kerugian negara bisa mencapai Rp. 150 miliar, Jika untuk perumahan, maka keruginan mencapai Rp. 100 miliar, dan jika peruntukannya untuk wisata maka kerugian mencapai Rp. 84 miliar," terangnya.

Sebelum mengakhiri, Kabul mengatakan, katanya jika informasi dari sumber seseorang di BP Batam itu benar, maka pihaknya akan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Batam.

"Menurut sumber, Peta Lokasi (PL) nya juga belum dikeluarkan BP Batam. Bagaimana mungkin bisa membayar UWT jika tidak memiliki PL, karena itulah dasarnya pembayaran UWT. Artinya jika informasi ini benar, maka kita akan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batam, yakni menggugat tentang adanya pembatalan sertifikat yang keluarkan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Batam," tutupnya. (Ag)

Apa reaksi anda tentang artikel ini?

Loading...