Gugatan Akhmad Rosano dengan Fachry Agusta Terhadap Presiden akan Disidangkan di PN Batam - DINAMIKA KEPRI.COM

Tuesday, 6 August 2019

Gugatan Akhmad Rosano dengan Fachry Agusta Terhadap Presiden akan Disidangkan di PN Batam

  Dibaca: 1 kali


Presiden DPP LSM Suara Rakyat Keadilan (SRK), Akhmad Rosano.

Dinamika Kepri, Batam - Gugatan Akhmad Rosano dengan Fachry Agusta terhadap Presiden RI,  Joko Widodo dengan klarifikasi perkara perbuatan melawan hukum yang sebelumnya teregistrasi  di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta pusat, akan disidangkan di PN Batam, Senin (5/8/2019).

Gugatan dengan nomor Perkara 179/Pdt.G/2019/PN Btm ini disidangkan di PN Batam lantaran pihak penggugat telah mencabut gugatan dari PN Jakarta Pusat dan memindahkannya ke PN Batam.

Sebagaimana dicantumkan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Batam, sidang perdananya akan digelar pada hari Senin, 26 Agustus 2019 mendatang  pada pukul 10:00 Wib di ruang sidang Mudjono, SH PN Batam.

Selain menggugat Presiden RI, Presiden DPP LSM Suara Rakyat Keadilan (SRK) dan Masyarakat Batam itu, juga menggugat Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepri,  Ketua DPRD Kepri, Walikota Batam, Ketua DPRD Batam dan Kepala BP Batam.

Baca jugaTerkait Ex-Officio, LSM dan Warga Batam Gugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan 

Diberitakan sebelumnya, pada tanggal 25 Juli 2019 yang lalu melalui kuasa hukumnya AML & Rekan, Akhmad Rosano dan Fachry Agusta  telah mendaftarkan gugatan terhadap  Presiden RI Joko Widodo itu ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pendaftaran dilakukan melalui online dengan registrasi nomor PN JKT.PST-072019 UQP. Ada  4 materi pokok yang digugat oleh pengugat terhadap Presiden diantaranya, pertama, Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (UUD) pasal 4 ayat 1 UUD 1945 sebagaimana pasal 5 ayat 2 UUD 1945.

Kedua, pasal 21 UU PP 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantam Singingi dan Kota Batam.

Baca jugaTanggapi Vonis Pilot, Rosano: Percuma, Petugas di Bandara Baiknya Dibubarkan Saja 

Ketiga, Diduga tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperintahkan oleh ketentuan pasal 21 ayat(3) UU dan lalai menjalankan fungsi sebagaimana ditentukan pasal 5 ayat (2) UUD 1945.

Keempat, terbitnya Perpu No. 1 tahun 2000 yang mengatur tentang FTZ sehingga terjadi pergantian nama dari Otorita Batam menjadi BP Batam.

Kata pihak penggugat, adanya wacana untuk menetapkan Walikota Batam sebagai Ex-officio Kepala BP Batam juga telah memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat Kota Batam.(Ag)

Ralat: Judul "Dilimpahkan" telah dikoreksi.
Maka dengan itu, kami dari Redaksi dinamikakepri.com menyatakan permohonan maaf atas ketidaknyamanan terkait judul berita tersebut kepada Yth Presiden DPP LSM SRK, Akhmad Rosano dan Rekan. Terima kasih..

Apa reaksi anda tentang artikel ini?

Loading...