Terkait Ex-Officio, LSM dan Warga Batam Gugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan - DINAMIKAKEPRI.COM

Terkait Ex-Officio, LSM dan Warga Batam Gugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan

 

Presiden LSM DPP Suara Rakyat Keadilan (SRK), Akhmad Rosano.

Dinamika Kepri, Batam - Terkait permasalahan rencana Ex-Officio  (rangkap jabatan=red) oleh Wali Kota Batam menjadi Kepala BP Batam, akhirnya berbuntut panjang hingga ke ranah hukum, pasalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Rakyat Keadilan (SRK) yang berkantor di Batam, menggugat Presiden RI, Joko Widodo ke Pengadilan.

Kepada media,  Akhmad Rosano Ketua Umum LSM SRK mengatakan, pihaknya telah memasukkan gugatan itu ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

"Gugatan kami sudah teregister di PN Jakarta Pusat pada 25 Juli 2019," kata Akhmad Rosano kepada para awak media di bilangan Batam Center.

Lebih lanjut diterangkannya, katanya dalam gugatan itu pihaknya akan memohon kepada majelis hakim untuk menghentikan atau membatalkan rencana Ex-Officio yang akan dilakukan presiden Jokowi terhadap BP Batam, Jumat (25/7/2019).

"Kami memohon supaya hakim nantinya dapat memutus di dalam pokok perkara agar mengabulkan bahwa presiden Jokowi telah melanggar hukum dan meminta maaf melalui media televisi,  karena telah merugikan kami selaku warga Batam. Kami juga menuntut presiden supaya mengganti rugi Rp 10 juta perhari kepada kami selaku penggugat karena presiden selaku tergugat, lalai dalam melaksanakan tugasnya," kata Rosano.

"Dan yang terpenting juga, presiden juga harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah  (PP) atas UU No. 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam," sambungnya.

Terkait rencana Ex-Officio tersebut, sebelumnya LSM  juga sempat melaporkan Wali Kota Batam ke Polisi Daerah Kepulauan Riau (Kepri).

Lanjut Rosano menjelaskan, katanya mereka menggugat Presiden RI ke Pengadilan, karena menduga Presiden telah melanggar hukum selama 19 tahun dengan tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah atas UU No. 53 tahun 1999 tersebut, ditambah lagi dengan rencana adanya Ex-Officio yang akan dilakukan Presiden tanpa mengindahkan surat Ombusmand RI nomor : B/1461/PR.07.03/V/2019 tertanggal 25 Mei 2019 terkait saran mengenai BP Batam ke Presiden sesuai dengan hasil rapat Komisi II DPR-RI dengan semua pihak terkait.

Terkait gugutan itu, Akhmad Rosano dan Fachry Agusta, warga Batam yang ikut menggugat, berharap hakim dapat memgabulkan permohonan mereka.

"Semoga majelis hakim yang mulia nanti dapat mengabulkan permohonan kami," tutupnya. (Ril)




Scroll to top