Tindak Lanjut Caleg Nasdem Dapil II Batam yang Dilaporkan ke Bawaslu, Suhardi: Belum ada Kejelasan - DINAMIKA KEPRI.COM

Monday, 20 May 2019

Tindak Lanjut Caleg Nasdem Dapil II Batam yang Dilaporkan ke Bawaslu, Suhardi: Belum ada Kejelasan

  Dibaca: 1 kali


Pertemuan Gravis dengan Bawaslu Kota Batam, Senin (20/5/2019).

Dinamika Kepri, Batam - Menindak lanjuti laporan Ketua RT Sei Jodoh, Batam Elisman Siboro terhadap Caleg DPRD Kota Batam Dapil II dari Partai Nasdem inisial AA terkait dugaan money politik saat menjelang Pemilu ke Bawaslu, Presidium Gerakan Aktifis Kepulauan Riau (Gravis) kembali mempertanyakan proses kelajutannya laporan itu ke Bawaslu Kota Batam, Senin (20/5/2019) pagi.

Dari hasil pertemuannya dengan pihak Bawaslu, Suhardi selaku Kordinator Gravis kepada media ini mengatakan, belum ada kejelasannya.

"Sampai saat ini tidak ada kejelasannya, karena pihak Bawaslu yang menerima kedatangan kami tadi, tak jelas, satu bilang akan diproses yang satu bilang tidak diproses, tidak tahu mana yang benar," kata Suhardi.

Kata dia lagi, akibat dari ketidakjelasan laporan itu, setelah dari kantor Bawaslu, pihaknya lalu mempertanyakan ke pihak kepolisian selaku bagian dari Gakkumdu.

"Nanti saja saya telepon kembali ya, saat saya lagi di kantor polisi," ucap Suhardi melalui selularnya.

Terkait bagaimana kelajutan proses laporan itu, ketika awak media ini hendak mengkonfirmasinya ke pihak Bawaslu Kota Batam, Bosar Hasibuan belum bisa menjawabnya karena katanya dia sedang melakukan rapat.

"Masih rapat," jawabnya singkat via selularnya.

Sebelumnya, hal ini terkuak dimana pada tanggal 10 Mei 2019 yang lalu, Ketua RT Sei Jodoh, Elisman Siboro melaporkan AA ke Bawaslu.

Elisman Siboro melaporkan AA diduga karena melakukan money politik dan mendapatkan intimidasi terkait soal pengembalian uang yang sebelumnya diterimanya sebesar Rp 200 juta dari AA melalui UM oknum Lurah, karena suara yang didapatkannya tidak sesuai dengan yang targetkan.

Merasa diintimidasi agar sisa uang dikembalikan, Elisman yang mengaku sebagai kondinator pembagi uang ke warga itu, akhirnya melaporkan kasus dugaan money politik tersebut ke Bawaslu, namun sampai saat ini belum ada kejelasan dari Bawaslu Kota Batam sebagaimana seperti yang disampaikan oleh Suhardi.

Terkait laporan itu, dalam pers rilisnya Presidium Gerakan Aktifis Kepulauan Riau (GRAVIS), Belly Maswara mendesak agar penyelenggara Pemilu segera mendiskualifikasi Caleg AA yang menurutnya terbukti menyuap para pemilik suara.

Tak hanya itu, Belly juga menjelaskan bahwa  dalam hal ini bukan hanya RT RW yang terlibat, namun juga melibatkan oknum Lurah berisial UM.

Ia meminta agar aparat kepolisian segera memeriksa ASN yang terlibat membagi-bagikan uang kepada warga melalui Ketua RW dan Ketua RT itu.

Belly Maswara juga mendesak penyelenggara Pemilu agar segera mendiskualifikasi Caleg AA sebab apa yang dilakukan AA menurutnya telah menciderai demokrasi.

Saat ini AA memperoleh 3.355 suara. Posisi AA adalah peraih suara tertinggi di Partai Nasdem, dan dipastikan sebagai peraih 1 kursi di DPRD Kota Batam.

Dalam pers rilis dirincikan, bukti screen shoot WA dari AA ke UM, dalam percakapan chatingnya, AA kecewa lantaran karena suara yang diperolehnya cuma 471 suara dari 2000 suara yang ditargetkan, sementara AA telah memberikan uang sebanyak Rp 200 juta ke Elisman lewat UM dalam bentuk cash sebanyak Rp 100 juta dan sisanya uang Rp 100 juta dalam bentuk 2 lembar check kontan dengan masing-masing Rp 50 juta yang mana dicairkan melalui Bank Riau Kepri Nagoya Hill dan Bank Riau Kepri di Komplek Bumi lndah.

Karena suara tidak sesuai yang diharapkan,  AA lalu meminta sisa uang Rp 130 juta lagi ke Elisman Siboro.

Menanggapi hal ini, seorang praktisi hukum di Batam, Jacobus Silaban, mengkritisinya

“Penyuapan yang dilakukan oleh seorang calon anggota legislatif, yang dibuktikan dengan adanya kuitansi pengambilan cek, serta adanya Iaporan dari warga yang menerima, telah menjadi bukti valid di hadapan hukum. Jika tidak diproses, sama artinya pengabaian hukum,” katanya.

Dari segi hukum formil, Bawaslu tidak dapat hanya berpedoman pada Surat Edaran (SE) Bawaslu yang membatasi kasus pelanggaran pemilu hanya berlaku 7 hari.

"Ini pidana dan bukan temuan, tetapi pengakuan dari saiah satu pihak yang menjadi pelaku. Kok bisa tidak ditindak-Ianjuti, ada apa Bawaslu, apakah ada tekanan dari penguasa?,” terangnya.

Lanjutnya bahwa ini adalah sebuah peristiwa hukum yang telah diabaikan oleh Bawaslu.

"Dalam hal ini, kami akan melanjutkan aksi untuk melaporkan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), agar peristiwa ini tidak diabaikan begitu saja, serta Bawaslu dan aparatnya dapat diberi sanksi hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan," lansir Jacobus.(PR*/Ag)

Apa reaksi anda tentang artikel ini?

Loading...