Ketua PN Batam Sebut Penahanan Erlina Tanpa Surat Penetapan itu tidak ada Masalah, PH: Itu Pernyataan "Ngawur" - DINAMIKA KEPRI

Thursday, 2 May 2019

Ketua PN Batam Sebut Penahanan Erlina Tanpa Surat Penetapan itu tidak ada Masalah, PH: Itu Pernyataan "Ngawur"

  4 kali


Ketua PN Batam, Dr.Syahlan,SH.,MH.
Dinamika Kepri, Batam - Dikutip dari laman  beritabatam.co, terkait penahanan terdakwa Erlina tanpa adanya surat penetapan penahanan dari Pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Batam, Dr. Syahlan mengatakan, itu tidak ada masalah.

"Itu tidak menjadi masalah," ucapnya kepada wartawan, usai diperiksa oleh Bawas Mahkamah Agung, Selasa, (30/4/19) sore di PN Batam.

Menurutnya, terdakwa yang sudah divonis pengadilan, bisa tetap ditahan meskipun penetapan penahanan terdakwa tidak ada.

"Berdasarkan hasil putusan, terdakwa tetap bisa ditahan meskipun tidak ada penetapan penahanan ataupun karena terlambat surat penetapan penahanannya," katanya.

Selain itu, meski ia telah mengetahui bahwa perkara terdakwa Erlina dugaan penggelapan dalam jabatan di BPR Agra Dhana, Batam itu belum inkrah, ia juga menyebutkan bahwa hasil putusan pengadilan statusnya lebih tinggi untuk tetap menahan terdakwa ketimbang surat dari penetapan penahanan.

Baca jugaAneh, Tiga Nomor Surat Pengantar Berkas Kasasi Terdakwa Erlina Berbeda

" Terdakwa tetap bisa ditahan berdasarkan dari putusan sebelumnya, meskipun tidak ada penetapan penahanannaya," kata Syahlan.

Menjawab apa status Erlina selama 4 hari ditahan di Lapas Perempuan Baloi, Batam tanpa adanya surat penetapan penahanan dari pengadilan, Syahlan bersikukuh bahwa hal tersebut bisa saja terjadi.

"Tetap bisa ditahan dengan kewenangan hakim yang memutuskan berdasarkan kepentingan semua pihak, baik dari korban, saksi dan terdakwa,” ucapnya .

Menanggapi hal itu, di tempat terpisah, kepada media ini Penasehat Hukum (PH) terdakwa Erlina, Manuel P Tampubolon menyatakan bahwa pernyataan Ketua PN Batam yang mengatakan bisa menahan terdakwa tampa adanya surat penetapan penahanan, itu adalah suatu pernyataan yang sudah ngawur.

"Putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) masih kasasi, bagaimana bisa hasil putusan yang belum inkrah dapat jadikan dasar untuk tetap menahan terdakwa? itukan ngawur namanya," kata Manuel P Tampubolon.

Menurutnya, putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap, itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menahan seorang terdakwa karena itu adalah merupakan dua hal yang berbeda, dan itu diatur dengan mekanisme yang berbeda pula, sehingga tidak bisa dikatakan putusan pengadilan dapat lebih tinggi dasar hukumnya dari surat penetapan penahanan.

“Sepanjang terdakwa tetap ditahan, mutlak harus ada surat penetapan perpanjangan penahanannya," pungkasnya.

Baca juga: Dikonfirmasi Mengenai Status Penahanan Terdakwa Erlina di Tingkat Kasasi, Ketua PN Batam tidak Menjawab

"Kita ketahui bahwa masa penahanan terdakwa Erlina sebelumnya telah berakhirnya di tanggal 27 Februari 2019. Namun meski masa penahanan sudah berakhir, terdakwa tetap ditahan. Akibat dari penahanan itu, maka terjadilah kekosongan status penahanan terhadap terdakwa selama 4 hari sebelum surat penetapan penahanan baru dari Mahkamah Agung dikeluarkan. Nah yang menjadi pertanyaan, selama 4 hari itu, siapa yang bertanggung jawab atas penahanan terdakwa? harusnya itu dijelaskan,” sambung Manuel.

Selain itu Manuel mengatakan, bahwa dalam hal itu terindikasi adanya pelanggaran KUHAP. “ Di situ ada celah pelanggaran ketentuan KUHAP, penindasan terhadap HAM dan melanggar ketentuan pasal 333 ayat 1 KUHPidana,” tegasnya.

Soal penahanan berdasarkan putusan dan penahanan berdasarkan surat penetapan penahanan, Manuel mengibaratkan kekuasaan Raja dan kekuasaan Presiden.

“Raja dan Presiden itu jangan disamakan karena konteksnya berbeda,"ucap Manuel.

Manuel juga menyatakan, penetapan penahanan itu berbicara tentang kewenangan berdasarkan hukum.

Baca juga: Sadis, Dilaporan Polisi Ruginya Rp 4 Juta, Dakwaan Jaksa Rp 117 Juta, Terdakwa Erlina Dituntut 7 Tahun Penjara Denda Rp 10 Miliar

Kata dia lagi, siapa saja bisa saja ditahan untuk peradilan. Namun orang ditahan itu bukan berarti telah bersalah. Maka dari itu, setiap orang yang ditahan harus ada surat penetapan penahanannya.

Mengenai putusan PT Pekanbaru yang telah menguatkan putusan dari PN Batam, kata Manuel itu juga tidak bisa dibuat menjadi dasar untuk tetap menahan terdakwa.

"Walau terdakwa sudah divonis bersalah pengadilan tingkat pertama dan kedua,  kalau masih melakukan kasasi, artinya putusan itu belum inkrah, dan terdakwa belum bisa dikatakan bersalah,” jelas Manuel.

Kata dia lagi, ada asas praduga tak bersalah, itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman-red). Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu  “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Baca jugaGugurkan Dakwaan Alternatif Pertama, Hakim Malah Gunakan Dakwaan Kedua Memvonis Erlina Bersalah 

Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Maka berdasarkan pasal tersebut, Manuel menegaskan, persoalan yang menimpa kliennya yang masih ditahan tanpa adanya surat penetapan penahanan, menurutnya itu adalah merupakan pelanggaran HAM.

Mengenai ketentuan penahanan itu, diatur dalam pasal 20 sampai pasal 31 KUHAP yang pada intinya, sesuai pasal 21 ayat 1 alasan penahanan itu karna dikhawatirkan tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan alat bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.

“Jadi penahanan itu tidak tergantung pada putusan yang bersifat inkrah karena penahanan itu sudah dilakukan sejak mulai proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaaan di persidangan. Sementara jika berbicara terkait putusan pengadilan yang belum inkrah, maka yang berlaku adalah asas praduga tak bersalah. Dan saya melihat penetapan penahanan terdakwa Erlina ini tidak menerapkan prinsip asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocence)," tutupnya.

Baca jugaBebas Sesaat Penuh Harapan, Ketua PN Batam tak Setuju Minta Erlina Ditahan Kembali 

Pantuan media ini, terdakwa Erlina mantan Direktur BPR Agra Dhana yang dituduh menggelapkan bunga uang sebesar Rp 4 juta itu, sampai saat ini masih mendekam di rumah tahanan perempuan Baloi, Batam, Kepri.

Sebelumnya terdakwa ini dilaporkan oleh Bambang Herianto mantan Marketing BPR itu ke polisi di tahun 2016. Tidak tahu apa yang terjadi selama 2 tahun berjalan, di tahun 2018 lalu perkara ini disidangkan di PN Batam, dan terdakwa divonis hakim 2 tahun penjara meski si pelapor tidak pernah hadir memberikan kesaksian di Pengadilan.

Waktu itu, oleh majelis hakim PN Batam yang menyidangkan perkara ini diketuai hakim Mangapul Manalu. Pada agenda putusan, terdakwa Erlina divonis bersalah dengan menggunakan pasal penggelapan dalam jabatan, meski jaksa sebelumnya mendakwa terdakwa dengan pasal tentang pidana perbankan.

Baca jugaDiduga Diperas Habis-habisan, Tak Sanggup Setor Rp 1,2 Miliar Erlina Dilaporkan

Meski dakwaanya alternatif dan mengugurkan pasal tentang pidana perbankan sebagaimana yang didakwankan jaksa penuntut, namun pada putusannya, majelis hakim tetap memvonis terdakwa bersalah dengan pasal tindak pidana penggelapan dalam jabatan, seolah-olah dakwaan alternatife sama seperti dakwaan subsidair.

Dakwaannya alternatif. Didakwa dengan pasal pidana perbankan, tetapi divonis dengan menggukan pasal penggelapan dalam jabatan. Dituntut jaksa 7 tahun penjara denda Rp 10 juta subsidair 6 bulan, namun divonis 2 tahun penjara.

Dilaporan polisi (LP) kerugian BPR Agra Dhana Rp 4 juta, namun didakwaan kerugian menjadi Rp 117 juta. Di LP menggunakan pasal penggelapan dalam jabatan, didakwaan berubah jadi pasal perbankan. Dilaporkan tahun 2016, tetapi sidangnya dilakukan di tahun 2018. (Ag)

Apa reaksi anda tentang artikel ini?