29 Mei 2019

Doni Candra dan Cristine Mafia Kosmetik Ilegal Tangkapan Polda Kepri Dituntut JPU 2 Bulan Penjara

 

JPU, Rumondang Manurung, SH.

Dinamika Kepri, Batam - Terdakwa Doni Candra Wijaya alias Doni alias Chia Le mafia obat Kosmetik ilegal di Batam dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rumondang Manurung 2 bulan penjara denda Rp 5 juta subsidair 1 bulan kurungan penjara, Senin (27/5/2019).

Dalam tuntutannya Jaksa Rumondang Manurung menyatakan, terdakwa Doni Candra Wijaya terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukandengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaanPasal 197  Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah mendengarkan tuntutan terhadap terdakwa, majelis hakim di ruangan Ali Said Pengadilan Negeri (PN) Batam menunda sidang satu Minggu ke depan dengan agenda mendengar putusan.

Sebelumnya, Doni Candra Wijaya ditangkap polisi dari Polda Kepri, di Perumahan Orchid Park Blok C2 197 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Batam, tanggal 7 Januari 2019.

Doni diamankan saat itu diduga karena telah melakukan perbuatan,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dengan Barang Bukti (BB) ribuan picis obat-obatan komestik tampa izin edar dari Badan POM RI.

Dalam perkara ini, tidak hanya Doni Candra Wijaya yang disidangkan, rekannya yang bernama Cristine alias Tin juga disidangkan (berkas terpisah) dengan tuntutan yang sama.

Terdakwa Cristine dituntut Jaksa Rumondang Manurung 2 bulan penjara dan denda Rp 5 juta subsidair 1 bulan kurungan penjara pada Rabu Selasa tanggal 28 Mei 2019.

Pantuan awak media ini, agenda putusan yang sudah dijadwalkan terhadap kedua terdakwa sebelumnya yakni pada tanggal 11 Juni 2019, Nomor perkara 292/Pid.Sus/2019/PN Btm dan 293/Pid.Sus/2019/PN Btm itu batal digelar, dan dijadwalkan kembali pada tanggal 18 Juni 2019 mendatang di ruang sidang Ali Said, PN Batam.

Di dalam pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dibunyikan, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

Demikan sanksi bagi yang melaggar pasal tersebut, namun dalam perkara ini kedua terdakwa hanya dituntut 2 bulan penjara dan denda Rp 5 juta. (Ag)



Berita Lainnya :

Scroll to top