Sidang Kasus Pembelian BBM Solar Ilegal di Laut, Terdakwa Mengaku sudah Tujuh Kali Lakukan Transaksi - DINAMIKA KEPRI

Tuesday, 23 April 2019

Sidang Kasus Pembelian BBM Solar Ilegal di Laut, Terdakwa Mengaku sudah Tujuh Kali Lakukan Transaksi

  4 kali


Ketiga terdakwa usai sidang di PN Batam, Senin (22/4).

Dinamika Kepri, Batam - Tiga terdakwa, Tomy Barata, Mashari dan Agus Anwar Sanusi, kasus dugaan pembelian BBM solar ilegal sebanyak 15 ribu liter di tengah laut dari kapal Tug Boad di perairan Batuampar, kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (22/4/2019).

Pada sidang kedua ini, para terdakwa saling bersaksi dan saling membenarkan peranannya masing-masing. Setelah itu majelis hakim diketuai hakim Syahlan, lalu melajutkan sidang pemeriksaan terdakwa dengan secara bersamaan.

Kepada hakim,  terdakwa mengaku kalau mereka sudah 7 kali melakukan transaksi pembelian minyak dari tengah laut.

Selain itu, terdakwa juga mengakui bahwa mereka tidak memiki izin untuk pengangkut minyak menggunakan kapal dari laut ke darat.

Baca jugaDiduga Beli Solar di Laut, Tomy Barata, Mashari dan Agus Anwar Disidangkan

Dalam sidang itu, selain menyebutkan PT. Bahari Berkah Madani, Jaksa juga menyinggung PT. Patra Niaga.

Setelah mendengarkan pengakuan para terdakwa, majelis hakim lalu menunda sidang satu minggu kedepan dengan agenda mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut umum.

Sebelumnya, ketiga terdakwa itu adalah hasil dari tangkapan dari Kepolisian Satgas Migas Mabes Polri. Mereka ditangkap pada bulan Januari 2019 lalu di Batam.

Terdakwa Tomy Barata sendiri adalah merupakan Kepala Operasional di PT. Bahari Berkah Madani. Sedangkan terdakwa Mashari adalah Nahkoda Kapal MT. Alhikam dan Agus Anwar Sanusi sebagai penghubung pembelian BBM solar ilegal dari laut ke darat.

Sebelumnya ketiga terdakwa didakwa jaksa dengan dakwaan primer ancaman pidana Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal  55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidier Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal  55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, atau kedua Pasal 480 ayat  (1 ) ke-1 KUHPidana jo. Pasal  55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Ag)

Apa reaksi anda tentang artikel ini?