Langgar UU Kesehatan, Terdakwa Eddy Divonis 10 Bulan Penjara - DINAMIKA KEPRI.COM

Thursday, 4 April 2019

Langgar UU Kesehatan, Terdakwa Eddy Divonis 10 Bulan Penjara

  Dibaca: 1 kali


Terdakwa Eddy. (F/Adi)

Dinamika Kepri, Batam - Setelah berkali-kali penundaan pembacaan tuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut Rumondang Manurung, terdakwa Eddy sidang perkara yang diduga memproduksi kosmetik ilegal partai besar di Kota Batam, akhirnya divonis 10 bulan penjara denda Rp 10 juta subsider 3 bulan kurungan penjara, oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis (4/4/2019).

Dalam amar putusan setelah diskor beberapa menit usai pembacaan tuntutan, majelis hakim diketuai hakim Syahlan didampingi dua hakim anggota, Taufik Nenggolan dan Hera Polosia Destiny memutuskan dengan menyatakan terdakwa Eddy terbukti bersalah melanggar tindak pidana pasal 197 Undang-undang (UU) No.36 tahun 2009 tentang kesehatan.

"Terdakwa terbukti bersalah dan secara sah telah mengedarkan kosmetik tampa izin edar dari BPOM dengan menjatuhi terdakwa hukuman 10 bulan penjara denda Rp10 juta subsider 3 bulan kurungan penjara. Memerintahkan agar terdakwa ditahan, dan barang bukti dirampas negara untuk dimusnahkan,” baca hakim dalam amar putusan.

Baca jugaLima Kali Dijadwalkan, Terdakwa Eddy Sidang Perkara Dugaan Pelanggaran Kesehatan Tak Kunjung Dituntut Jaksa

Vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Eddy yakni lebih ringan 2 bulan dari tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntut 1 tahun penjara denda Rp 10 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.

Sebelumnya, Eddy disidangkan karena diduga telah memproduksi alat komesmetik berbagai merek ilegal di rumahnya di Toko San’z House, Jalan Mangga 1 No. 14 A, Baloi Blok II, Batam, Kepri.

Eddy dikasuskan BPOM karena tidak memiliki izin edar dengan estimasi barang bukti yang disita kurang lebih senilai Rp 1 miliar.

Baca juga: Tiga Hakim PN Batam Pindah Tugas, Siapa saja Mereka?

Pantuan media ini, meski  Eddy sebelumnya telah didakwa dengan pasal tentang tindak pidana kesehatan yang mana ancaman pidananya penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar, namun  jaksa penuntut maupun hakim tidak menahan terdakwa di penjara, hanya memberlakukan tahanan rumah saja, itupun jadwal penuntutannya terhitung sampai 12 kali penundaan.

Ada dugaan sidang putusan ini segera dilakukan, karena Ketua majelis hakim Dr.Syahlan, SH., MH yang menyidangkan perkara ini, yang juga menjabat sebagai ketua PN Batam, dan akan segera pindah tugas menduduki jabatan baru menjadi di KPN Jakarta Barat.(Ag)

Apa reaksi anda tentang artikel ini?

Loading...