Dikonfirmasi Mengenai Status Penahanan Terdakwa Erlina di Tingkat Kasasi, Ketua PN Batam tidak Menjawab - DINAMIKA KEPRI

Thursday, 25 April 2019

Dikonfirmasi Mengenai Status Penahanan Terdakwa Erlina di Tingkat Kasasi, Ketua PN Batam tidak Menjawab

  4 kali


Register perkara yang diputuskan PN Batam.

Dinamika Kepri, Batam - Meski adanya dugaan manipulasi dokumen di proses perjalanan sidang terdakwa Erlina, saat ini berkas perkara terdakwa sudah memasuki tingkat kasasi. Kini prosesnya tinggal menunggu jadwal sidang dan menunggu hasil putusannya.

Namun, meski Mahkamah Agung (MA) sudah melakukan penetapan penahanan terhadap terdakwa, tetapi masa penahanan terdakwa Erlina di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Batam, tidak berubah, masa penahanan terdakwa di SIPP berhenti sampai di tanggal 13 Desember 2018 saja.

Di laman SIPP PN Batam, detil penahanan terhadap terdakwa Erlina berakhir sampai di tanggal 13 Desember 2018, meski sudah ada penetapan penahanan baru dari MA, namun itu tidak dicantumkan di SIPP PN Batam.

Penetapan penahanan yang dikeluarkan oleh MA yakni terhitung sejak 4 Maret 2018, sedangkan penahanan terdakwa atas nama Erlina itu berakhir di tanggal 27 Februari 2018.

Sampai saat ini belum diketahui apa dasar penetapan penahanan terdakwa Erlina pada saat berakhirnya penahanan di tanggal 27 Februari 2019 hingga 4 Maret 2019.

Detail Penahanan terdakwa Erlina di SIPP PN Batam.
Mirisnya lagi, laporan kasasi malah dijadikan dasar untuk menetapkan penahanan terdakwa di tingkat kasasi.

Mengenai hal itu, Penasehat hukum terdakwa, Manuel P Tampubolon kepada media mengatakan, memang itu sangat aneh.

" Itu aneh, sementara nomor surat laporan kasasi yang diterima terdakwa itu berbeda dengan nomor surat yang dijadikan dasar penetapan penahanan oleh MA," kata Manuel, Rabu (24/4/2019).

Selain soal penahanan di SIPP PN Batam, kata dia, putusan banding dari Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru pertanggal 18 Februari 2019 Nomor 396/Pid.B/2018/PT.PBR, juga terlihat aneh.

Dalam amar putusan, PT Pekanbaru yang dicantumkan di SIPP PN Batam menyatakan, menguatkan putusan PN Batam, tetapi nomor register perkaranya berbeda dengan register perkara yang diputuskan oleh PN Batam sebelumnya.

"Nomor register perkara terdakwa Erlina yang diputuskan oleh PN Batam itu adalah 612/Pid.B/2018/PN.Btm, namun yang dikuatkan PT Pekanbaru 612/Pid.Sus/2018/PN.Btm. Pid.B berubah menjadi Pid.Sus. Seakan perkara pidana biasa diputus dengan pidana khusus," katanya.

Register perkara yang diputuskan PT Pekanbaru.
Pantuan media ini, sejak sidang perkara dugaan penggelapan dalam jabatan di BPR Agra Dhana itu bergulir ke Pengadilan Negeri (PN) Batam, ada begitu banyak kejanggalan-kejanggalan yang tidak bisa diterima akal sehat, namun kejanggalan yang terjadi itu hanya dijawab salah ketik. Oknum yang salah ketik, orang lain yang menderita, begitu kesannya.

Sebelumnya, terhadap terdakwa di LP (Laporan Polisi) kerugian BPR Agra Dhana adalah Rp 4 juta, namun didakwaan jaksa berubah menjadi Rp 117 juta.

Di LP terdakwa awalnya dijerat pasal tindak pidana penggelapan dalam jabatan, namun didakwaan jaksa juga berubah dijerat dengan pasal tindak pidana tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dakwaan yang dikenakan terhadap terdakwa Erlina adalah dakwaan alternatif. Namun, meski majelis hakim PN Batam yang menyidangkan telah menggurkan dakwaan tindak pindana Perbankan terhadap terdakwa karena tidak terbukti selama persidangan, majelis hakim yang diketuai hakim Mangapul Manalu waktu itu, tetap memvonis Erlina bersalah dengan menjatuhinya 2 tahun penjara menggunakan pasal dakwan tidak pidana penggelapan dalam jabatan.

Dakwaanya alternatif, namun majelis hakim tetap memvonis terdakwa bersalah, seakan membuat dakwaan alternatif seolah-olah seperti dakwaan subsidier.

Tak hanya itu, kejanggalan juga terlihat saat hakim yang menyidangkan melakukan permohonan perpanjangan penetapan penahanan terdakwa ke PT Pekanbaru.

Nomor register perkaranya diduga sengaja dirubah dari Pid.B menjadi Pid.Sus. Sebab jika Pid.B yang dimohonkan, kecil kemungkinan akan dikabulkan PT.

Namun soal itu sudah diklarifikasi oleh hakim yang menyidangkan terdakwa Erlina, hakim Mangapul Manalu mengatakan, itu salah ketik.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Penasehat hukum terdakwa, Manuel juga mengakuinya.

Tak hanya itu, selain pelapor terdakwa, Bambang Herianto Marketing BPR Agra Dhana tidak pernah hadir dalam persidangan, masa penahanan Erlina di tinggkat PN Batam, sebelumnya juga sempat melewati batas penahanan.

Waktu itu harusnya terdakwa bebas demi hukum, namun ketua PN Batam waktu itu tidak mengizinkannya, dan memerintahkan pihak Lapas Perempuan Batam, supaya tetap menahan terdakwa.

Terkait begitu banyaknya dugaan kejanggalan dalam hal ini, awak media ini juga telah mencoba mengkonfirmasinya ke Ketua PN Batam, Dr.Syahlan, SH.,MH dengan mempertanyakan:
  1. Bisakah perkara pidana biasa diputus dengan pidana khusus atau sebaliknya? 
  2. Apakah Laman SIPP bisa dijadikan informasi yang sah? 
  3. Sebenarnya bagaimana status tahanan terdakwa saat ini? 
  4. Apakah penetapan penahanan dari Mahkamah Agung bisa dijadikan dasar untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan? 
  5. Apa yang menjadi dasar penetapan penahanan terhadap terdakwa Erlina pada saat berakhirnya penahanan di tanggal 27 Februari 2019 hingga 4 Maret 2019?
  6. Kemudian bagaimana dengan "laporan kasasi" yang dijadikan dasar untuk menetapkan penahanan tingkat kasasi di Mahkamah Agung terhadap terdakwa Erlina, sementara nomor surat laporan kasasi yang diterima terdakwa, berbeda dengan nomor surat yang dijadikan dasar penetapan penahanan oleh mahkamah Agung?
Namun, sampai berita ini dimuat pada hari Kamis 25 April 2019 sore, Ketua PN Batam yang akan segera pindah tugas menduduki jabatan KPN Jakarta Barat itu, belum menjawabnya.(Ag) 

Apa reaksi anda tentang artikel ini?