Tetap Menahan Erlina, Mulyani Kalapas Perempuan Batam Terancam Pidana 8 Tahun Penjara - DINAMIKA KEPRI.COM

Tuesday, 5 March 2019

Tetap Menahan Erlina, Mulyani Kalapas Perempuan Batam Terancam Pidana 8 Tahun Penjara

  Dibaca: 1 kali


Manuel P Tampubolon saat bersama terdakwa Erlina, beberapa waktu lalu di Lapas Perempuan, Baloi, Batam.   

Dinamika Kepri, Batam - Meski diakui belum menerima surat penetapan perpanjangan penahanan terdakwa Erlina dari Mahkamah Agung (MA), namun Kalapas Perempuan Kelas II A Baloi, Batam, Mulyani diduga masih bersikeras ngotot dan berani tetap menahan Erlina.

"Belum, sampai saat ini kami belum menerima surat penetapan perpanjangan penahanan terdakwa Erlina dari MA. Penahanan Erlina kami lakukan yakni berdasarkan pertikan putusan dari PT yang mana disebutkan memeritahkan agar terdakwa tetap ditahan," kata Humas Lapas Perempuan Kelas II A Baloi, Batam, Anto Eko Purwadi kepada media, Senin (4/3/2019) kemarin saat di ruang kerja Kalapas.

Soal aturan yang mewajibkan di mana 10 hari sebelum masa penahanan terdakwa berakhir, pihak Lapas harus melakukan pengajuan permohonan perpanjangan penahanan terdakwa baik ke PN maupun ke PT.

Terkait terdakwa Erlina, ketika awak media menanyakan soal itu, Anto menjawab tidak pernah melakukannya.

"Kalau soal itu tidak ada," pungkas Anto Eka Purwadi, SE.

Meski pihak Lapas Perempuan melalui humasnya dengan tegas mengaku tidak melakukan  hal itu terhadap terdakwa Erlina, namun Erlina masih tetap ditahan.

Tak lama dari itu, melalui ponsel selularnya, awak media juga mempertanyakan apa dasar hukum Kalapas Perempuan Batam tetap menahan Erlina.

"Setelah koordinasi dengan Kejaksaan selaku penuntut umum dan eksekutor pelaksanaan pidana dan Ketua Panitera Pengadilan Negeri (PN) Batam, mereka juga menyatakan tidak bisa dibebaskan demi hukum karena didalam salah satu Diktum putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Jadi pihak Lapas tidak ada dasar hukum untuk membebaskan terdakwa tersebut, kecuali ada surat dari Pengadilan dan dilaksanakan oleh Jaksa yang menyatakan terdakwa tersebut harus dikeluarkan demi hukum," jawab Mulyani, Senin (4/3/2019) sore.

Aneh, perkara Erlina sudah usai dari Pengadilan Tinggi ada lanjut ke tingkat kasasi, namun koordinasi penahanan Erlina masih ke pihak Kejari Batam dan Panitera PN Batam.

Pantuan media ini, proses perjalanan sidang terdakwa Erlina perkara dugaan penggelapan dalam jabatan dengan kerugian bunga uang sebesar Rp 4 juta (sesuai LP=red) di BPR Agra Dhana itu, sudah berakhir dari PT dan belum inkrah akan berlanjutkan ke tingkat kasasi Mahkamah Agung.

Tak hanya itu, sebagai dasar hukumnya untuk menahan Erlina, melalui Whatsaap (WA) nya, Mulyani juga mengirimkan surat edaran Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 1987.

Terkait terdakwa Erlina terhitung sampai saat ini sudah 6 hari ditahan oleh Kalapas Mulyani tanpa adanya surat perintah penahanan dari MA, di tempat terpisah, kepada media, Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Manuel P Tampubolon mengatakan, membenarkannya dan pihaknya juga sampai saat ini belum menerima surat salinan penetapan perpanjangan penahanan Erlina.

"Belum ada suratnya, benar terhitung sejak dari tanggal 28 Februari 2019 lalu sampai sekarang tanggal 5 Maret 2019, Erlina sudah ditahan 6 hari, karena sejak dari tanggal 27 Februari 2019 lalu masa penahanan terdakwa dari PT sudah berakhir. Soal putusannya dari PT sudah, putusan PT menguatkan putusan PN Batam, namun belum inkrah karena kami masih melakukan banding ke tingkat Kasasi," terang Manuel P Tampubolon.

Menanggapi dasar hukum Kalapas Mulyani tetap menahan Erlina dengan menggunakan surat edaran Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 1987, kata Manuel itu tidak tepat.

"Apa yang disampaikan oleh Kalapas tidak tepat, kenapa menggunakan harus surat edaran tahun 1987 sementara sudah ada yang terbaru dan lebih lengkap di Peraturan Menteri (Permen) Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011," kata Manuel.

Menurutnya, jika masa tahanan terdakawa sudah berakhir dan tidak ada surat penetapan penahanan dari MA, sesuai Permen Hukum dan Hak Azasi Manusia Tahun 2011 itu, terdakwa Erlina tidak bisa ditahan dan harus bebas demi hukum.

"Untuk kasus tertentu seperti teroris, koruptor, pembunuhan, Narkoba dan perbuatan meresahkan masyarakat, menurut surat edaran tahun 1987 dan Permen HAM tahun 2011 meski belum inkrah, dasar hukum penahanan terdakwanya boleh menggunakan hasil petikan putusan. Tapi inikan perkaranya dugaan penggelapan dalam jabatan pasal 374 yang tidak masuk dalam kategori itu, kerugian yang dilaporkan pun Rp 4 juta, itu pun bunga uang, lantas jika tidak ada surat penetapan penahanan perpanjangan dari MA, dasar hukum tetap menahan Erlina itu apa? apakah Erlina membahayakan? kan tidak, kembali ke Permen itu, terdakwa Erlina tidak bisa ditahan dan harus bebas demi hukum," ujarnya.

Ketika ditanya lagi, apakah MA nantinya akan mengeluarkan surat penetepan penahanan terhadap terdakwa Erlina? jawab manuel tidak akan kecuali datanya dimanupulasi jadi pasal Perbankan.

"Menurut aturan, meski proses tingkat kasasi lanjut, tidak mungkin MA mengeluarkan penetapan perpanjangan penahanan dari terhadap Erlina, karena perkara Erlina itu adalah pasal 374 tentang penggelapan dalam jabatan yang mana ancaman pidananya di bawah 5 tahun, kecuali ada yang sengaja ingin memanipulasi pasalnya. Seperti yang kita ketahui bersama, Hakim PN Batam sebelumnya telah memvonis terdakwa Erlina bersalah dengan pasal 374 vonis 2 tahun penjara, begitu juga dengan PT, mereka menguatkan putusan itu," kata Manuel lagi.

Mengenai Kalapas Mulyani telah melakukan koordinasi ke pihak Kejari dan PN Batam soal penahanan Erlina, Manuel mengatakan, itu juga tidak tepat karena ranah perkara tersebutsudah ranahnya PT.

"Kewenangan proses banding ke tingkat Kasasi penahanan terdakwa adanya PT Pekanbaru. Untuk mendapatkan perpanjangan penahanan yang melebihi batas waktu kewenangan PT, PT yang harus harus memintanya ke MA terutama apabila dilakukan upaya kasasi, maka seharusnya Kalapas berkoordinasi dengan MA, atau setidaknya ke PT Pekanbaru, bukan ke kejaksaan atau pun ke Ketua Panitera Pengadilan Negeri Batam, itu namanya mundur," katanya dengan wajah ekspresi penasaran.

Terkait telah terjadinya dugaan kejanggalan dengan penahanan terdakwa Erlina selama menjalani persidangan baik dari PN ke PT dan dari PT ke MA, ditambah lagi soal salah ketik berkali-kali serta pasal dan register perkara yang berubah-ubah saat permohonan perpanjangan penahanan ke PT, Manuel P Tampubolon menyatakan, pihaknya juga tidak akan tinggal diam dan akan melakukan upaya hukum.   

"Terhadap pelanggaran-pelanggaran itu, kami dalam waktu dekat kami akan mengambil upaya hukum," tutupnya.

Kembali ke soal penahanan terdakwa Erlina, Mulyani Kalapas Perempuan Batam diduga telah mengangkangi Permen HAM tahun 2011 dengan tetap menahan Erlina.

Diatur dalam pasal 333 KUHP, siapa saja yang melakukan tanpa hak dengan sengaja melakukan perampasan hak kemerdekaan seseorang aka diancaman pidana 8 tahun penjara.

Pantuan awak media ini selama terus mengikuti jalannya sidang perkara sidang Erlina hingga ke penahanannya yang terus bermasalah, ada dugaan perkara Erlina ini ditumpangi oknum-oknum tertentu untuk mengsettingnya sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan. Parahnya lagi si pelapor dalam perkara ini, Bambang Herianto pihak BPR Agra Dhana diduga kabur melarikan diri, karena selama sidang ia, tidak pernah hadir untuk memberikan kesaksiannya. Tak hanya itu, Meski sudah diperintahkan hakim untuk dicari, namun jaksa tidak mampu menemukannya.

Sebelumnya Erlina dilaporkan ke polisi Bambang Herianto dengan kerugiannya BPR Agra Dhana yakni kerugian bunga uang sebesar Rp 4 juta.

Bambang melaporkan Erlina mantan Direktur Utama BPR Agra Dhana itu  ke polisi waktu itu, karena Erlina tidak menyanggupi permintaan Bambang yang meminta sekitar Rp 1,2 miliar kepada Erlina.

Aneh memang, yang di minta miliaran rupiah, namun yang dilaporkan hanya Rp 4 juta, itu pun kerugian bunga, dan anehnya yang melaporkan itu pun malah kabur entah kemana.

Di laporan polisi (LP) Rp 4 juta, namun didakwaan berubah jadi Rp 117 juta. di LP dikenakan pasal 374 tentang Penggelapan Jabatan, tetapi didakwaan jaksa menjeratnya dengan pasal Perbankan, namun karena tidak terbukti, hakim lalu menggugurkan dakwaan itu namun sayang hakim tetap memvonis terdakwa bersalah dengan menggunakan dakwaan alternatif pasal 374. Dakwaan alternatif dibuat seperti dakwaan subsidair.

Tak hanya itu, saat hakim melakukan permohonan penetapan perpanjangan penahanan ke PT, register perkara terdakwa Erlina berubah dari Pid,B menjadi Pid.sus, dan kata hakim Mangapul Manalu soal itu, itu hanya salah ketik.

Ya, mereka yang salah ketik, orang lain yang menderita, karena jika Pid,B yang dimohonkan, dugaan kecil kemungkinan PT mengabulkannya.(Ag)

Apa reaksi anda tentang artikel ini?

Loading...