Minta Bawaslu Tindak Tegas Oknum ASN Batam Imam Tohari, Akhmad Rosano: Jika tidak Mampu Baiknya Mundur saja - DINAMIKA KEPRI.COM

Sunday, 3 March 2019

Minta Bawaslu Tindak Tegas Oknum ASN Batam Imam Tohari, Akhmad Rosano: Jika tidak Mampu Baiknya Mundur saja

  Dibaca: 1 kali


Presiden LSM DPP Suara Rakyat Keadilan (SRK), Akhmad Rosano.

Dinamika Kepri, Batam - Presiden LSM DPP Suara Rakyat Keadilan (SRK), Akhmad Rosano kembali meminta dengan tegas ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batam, agar memberikan sanksi tegas terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Batam yang terlibat ikut berkampanye mendukung suatu Caleg.

"Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk kepala desa, aparat desa, serta badan permusyawaratan desa (BPD), dilarang memihak atau menguntungkan salah satu calon dalam pilkada. Jika ada yang terbukti melanggar, hukumannya kurungan penjara satu tahun dan denda Rp 12 juta," kata Akhmad Rosano, Minggu (3/3/2019).

Lanjutnya, jika Bawaslu tidak mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh negara dengan baik, bubar saja, jangan makan gaji buta.

"Ya itu, kalau memang Bawaslu Batam tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, untuk apa dipertahankan, baiknya bubar saja, jangan hanya makan gaji buta. Itu sama saja namanya menghabisin anggaran negara," cetusnya.   

Sebelumnya salah satu oknum ASN Batam, Imam Tohari mejabat Kasi Trantib di Satpol-PP, diduga telah melakukan kampanye terselubung dengan mempromosikan salah satu Caleg Dapil III Batam bermana Muhammad Kamaluddin dari Partai Nasdem dengan menggunakan isu sara agama saat mengahdiri acara ulang Persatuan Ibu Muslim (PIM) di Tanjung Piayu, Batam.

Kata Rosano, jika itu tetap dibiarkan tidak ada sanksi tegas yang membuat efek jera, dia mengkwatirkan oknum ASN yang lain akan ikut melakukannya.

"Kalau tidak ada sanksi tegasnya, Dikhawatirkan akan menjadi bom waktu. Saya meminta Kapolda dan Kapolres yangg tergabung dalam Gakkumdu agar ikut langsung menegur Ketua Bawaslu jika tidak bisa mengemban tanggung jawabnya. Saya kwatirkan dan tidak menutup kemungkinan yang lain pasti akan ikut melakukannya. Karena jika oknum ASN sudah terlibat dalam kampanye mendukung Caleg-Caleg apalagi dengan menggunakan isu sara, jelas itu akan rusak tatanan negara ini," pungkasnya.

Tak hanya itu, dengan lambannya Bawaslu Kota Batam dalam hal ini, Akhmad Rosano menduga Bawaslu Kota Batam belum mengetahui jika ada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut berkampanye.

"Saya ragu juga, jangan-jangan petugas Bawaslu Kota Batam belum mengetahui ada UU Pemilu yang melarang ASN ikut berkampanye. Kita minta harus tegas, kalau nyatanya mereka tidak tahu ada UU itu, ya percuma saja kita memintanya," ujarnya.

Melihat seperti berangin-angin dalam setiap menangani kasus pelanggaran Pemilu, Akhmad Rosano juga meminta agar Ketua Bawaslu Kota dicopot dari jabatannya.

"Jika tidak mampu, Ketua Bawaslu baiknya mundur saja. Mengingat pesta demokrasi tahun 2019 tinggal menghitung hari dan tensi politik begitu tinggi, sedikit saja percikan masalah yang timbul bisa memicu terjadinya keributan yang besar," kata Akhmad Rosano.

"Menurut saya baiknya dan sudah sewajarnya Ketua Bawaslu diganti saja dari pada nanti karena ketidak mapuannya akan menimbulkan kekacauan dan membuat situasi Batam dan Kepri tidak kondusif." sambungnya.

Menurutnya, UU Pemilu No 7 Tahun 2017 jelas hukuman pidana kurungan 1 tahun denda 12 juta, namun duganya Bawaslu buta atau tidak memahami hukum yang harus diterapkan. 
Kata dia, Pasal 280 ayat 2 dan 3 UU tentang pemilu tahun 2017 sah digunakan untuk menjerat setiap oknum  ASN, TNI-POLRI sampai pada kepala desa jika terlibat pidana Pemilu dengan ancaman pidana hukuman 1 atau 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 12 juta hingga Rp 24 juta.

Sebelum mengakhiri Akhmad Rosano juga menambahkan dengan berharap, kata dia penduduk Batam yang majemuk harus saling menjaga keharmonisan bergama.

"Jangan karena kita mendukung salah satu Caleg, kita jadi lupa posisi kita lantas menghalalkan segala cara. Penduduk Batam yang majemuk dan keharmonisan bergama perlu dijaga. Jangan gegara Pemilu, kita yang dahulunya bersatu jadi terpecah hanya karena ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. ASN harus netral dan memberikan contoh yang baik ke masyarakat. ASN digaji negara artinya harus mengabdi kepada negara, bukan malah mau menghancurkan negara dengan menebar isu-isu sara," tutupnya. (Ag).    

Apa reaksi anda tentang artikel ini?

Loading...