Keluarkan Dua Penetapan Penahanan Sekaligus Terhadap Erlina, MA Diduga Tabrak UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP - DINAMIKAKEPRI.COM

Saturday, 16 March 2019

Keluarkan Dua Penetapan Penahanan Sekaligus Terhadap Erlina, MA Diduga Tabrak UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP

  4 kali

Erlina.

Dinamika Kepri, Batam - Setelah 4 hari ditahan tampa status (kekosongan hukum=red) di Lapas Perempuan, Baloi, Batam, Kepri, sejak tanggal 28 Februari 2019 hingga tanggal 3 Maret 2019, Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 6 Maret 2019 akhirnya mengeluarkan surat penetapan penahanan terdakwa Erlina.

"Surat Penetapan Penahanan (SPP) terdakwa Erlina dari MA sudah kami terima," kata Manuel P Tampubolon kepada media, Jumat (15/3/2019) sore.

Kata Manuel, SPP yang mereka diterima itu ada keganjilan, sebab SPP yang dikeluarkan MA terhadap terdakwa Erlina langsung 2 penetapan di hari yang sama.

"SPP itu dikeluarkan MA pada tanggal 6 Maret 2019, tetapi langsung dua penetapan yakni penahanan masa 50 hari dan penahanan masa 60 hari, sementara majelis hakimnya juga belum ada, itupun yang menandatangani SPP bukan Ketua MA, melainkan atas nama Panitera Mahkamah Agung RI, Panitera Muda Pidana, Sudaharmawatiningsih. Harusnya yang menandatangani SPP itu Ketua MA dan itu telah menabrak aturan yang ada sebagaimana dituangkan di Pasal 28 ayat 1 dan 2 KUHAP. Lagian mana itu bisa sekaligus, itu harus berjedah," ujarnya.

Baca juga: Jeritan Hati Henry Suami Terdakwa Erlina Mohon ke Presiden agar Menjelaskan Gunanya Permen Hukum dan HAM Tahun 2011 

Menurut UU No.8 Tahun 1981 Pasal 28 ayat 1 dan 2 tentang KUHAP berbunyi: Ayat (1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari. Ayat (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari.
 
"Bukan soal itu saja, yang menjadi perihatian kami juga adalah soal register perkara yang diajukan oleh pihak Pengadilan Negeri (PN) Batam ke MA di mana PN Batam dalam pengajuan kasasinya, menggunakan perkara Pid.Sus, sedangkan perkara Erlina adalah perkara Pid.B, dugaan pidana penggelapan dalam jabatan, bukan tentang pidana perbankan," kata Manuel lagi.

Saat ditanya awak media, apa tujuan pihak PN Batam mengubah jenis perkara Erlina tersebut, jawab Manuel, duganya agar MA dapat mengabulkan penetapan penahanan di tingkat kasasi.

"Mengubah klasifikasi jenis perkara dari Pid.B ke Pid.Sus, dugaan saya itu agar penetepan penahanan terdakwa dikabulkan MA, bagaimana supaya terdakwa tetap mendekam di dalam sel penjara, karena jika Pid.B yang diajukan, jelas MA tidak akan mengabulkan penetapan penahanan itu, karena ancaman hukuman terdakwa Erlina di bawah 5 tahun," kata Manuel P Tambolon, Jumat (15/3/2019) sore kepada media.

Baca jugaErlina Korban Dugaan Pemerasan Direksi PT. BPR Agra Dhana Melapor ke OJK 

"Kejadian mengubah perkata itu bukan sekali ini saja, sebelumnya juga demikian saat majelis hakim PN Batam yang menyidangkan Erlina mengajukan penetapan perpanjangan penahan ke Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru juga demikian. Hakim Mangapul Manalu juga menggunakan Pid.Sus. Ya itu tadi, agar permohonan perpanjangan penahanan dikabulkan PT, walau itu telah diklarifikasi Ketua majelis hakimnya salah ketik. Pertanyaannya, benarkah itu salah ketik?  Jika yang sebelumnya salah ketik, mengapa ini terulang lagi, apakah itu juga salah ketik?," lanjutnya menuturkan dengan rasa penasaran.

Pada hari Selasa, 27 November 2018 yang lalu, Hakim PN Batam yang menyidangkan terdakwa Erlina telah memvonis terdakwa Erlina 2 tahun penjara. Terdakwa Erlina divonis menggunakan dakwaan pasal alternatif kedua 374 tentang penggelapan dalam jabatan dengan nomor 612/Pid.B/2018/PN Btm, namun saat pengajuan perpapanjangan penahanan ke PT Pekanbaru mengunakan Nomor 612/Pid.Sus/2018/PN Btm.

Hakim juga menggugurkan dakwaan JPU yang sebelumnya mendakwa terdakwa dengan pasal 49 ayat (1) UU No.10 tahun 1988 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dakwaan itu digugurkan majelis hakim karena tidak terbukti selama dilakukannya persidangan.

Terhadap putusan itu, terdakwa tidak terima lalu menganjukan banding. Setelah waktu begulir, PT lalu mengeluarkan hasil putusannya dengan menguatkan putusan PN Batam nomor perkara 612/Pid.Sus/2018/PN Btm, sementara perkaranya bernomor 612/Pid.B/2018/PN Btm.

"Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam  Nomor 612/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 27 November 2018 yang dimintakan banding tersebut. Menetapkan lamanya terdakwa dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan, demikian petikan putusan dari PT Pekanbaru yang dicantumkan di SIPP PN Batam.

Baca juga: Tetap Menahan Erlina, Mulyani Kalapas Perempuan Batam Terancam Pidana 8 Tahun Penjara 

"Kalau ini masih disebut juga salah ketik, menurut saya itu sudah sangat keterluan. Bagaimana mungkin itu salah ketik lagi sebab kejadian seperti ini bukan hanya sekali, tapi sudah berkali-kali. Bukan apa-apa, ini menyangkut Hak Azasi Manusia (HAM)," tukas Manuel P Tampubolon.

Pantuan awak media ini, meski perkara Erlina perkara dugaan penggelapan dalam jabatan dengan kerugian bunga uang Rp 4 juta di BPR Agra Dhana, namun terkesan penuh dengan permainan tingkat tinggi.

Mirisnya lagi, Bambang Herianto Direktur Marketing BPR Agra Dhana selaku pelapor tidak pernah hadir selama persidangan untuk memberikan kesaksiannya. Walau hakim sudah memerintahkan jaksa untuk menjemput paksa, namun Bambang Herianto tidak berhasil ditemukan.

Pelapornya pergi entah ke mana, yang diminta Rp 1,2 miliar tapi yang dilaporkan kerugian bunga Rp 4 juta. Tak hanya itu di LP penyidik, terdakwa Erlina mantan direktur BPR Agra Dhana itu awalnya dikenakan pasal 374 tentang penggelapan dalam jabatan, namun setelah didakwaan jaksa, pasal berubah menjadi tindak pidana tentang perbankan. Parahnya lagi, yang dilaporkan Rp 4 juta tetapi di dalam dakwaan kerugian menjadi Rp 117 juta.

Baca juga: Selain Salah Ketik, Hakim Mangapul Akui Kelebihan Masa Penahanan Terdakwa Erlina 

Selain itu, masa penahanan penahanan terdakwa selama jalannya proses persidangan, juga sering bermasalah. Meski masa penahanan terdakwa sudah berakhir, namun terdakwa tetap ditahan dengan berbagai alasan.

Tidak tahu apa tujuan oknum di PN Batam mengubah jenis perkaranya, namun itulah realitanya. Kendati pun majelis hakim PN Batam menyindangkan perkara nomor 612/Pid.B/2018/PN Btm, namun majelis hakim PT Pekanbaru menguatkan perkara nomor 612/Pid.Sus/2018/PN Btm. Katanya menguatkann putusan PN Batam, tetapi jenis perkaranya berbeda dari yang putuskan majelis hakim PN Batam.

"Harusnya jika menguatkan putusan dari PN Batam, yang dikuatkan itu perkara nomor 612/Pid.B/2018/PN Btm, bukan perkara nomor 612/Pid.Sus/2018/PN Btm, karena majelis hakim PN Batam tidak pernah menyidangkan perkara itu terhadap Erlina. Begini jadi kalau sudah salah dari awal, sampai kemana pun dibawa akan tetap salah. Ibarat bangun rumah, jika pondasinya sudah salah, maka sebagus apapun rumah itu akan tetap roboh juga," tutup Manuel.(Ag)


Editor: Agus Budi Tambunan.

Apa reaksi anda tentang artikel ini?