Dugaan Pemalsuan Data di Perkara Erlina, Manuel P Tampubolon: Kami tidak Pernah Mengajukan Kontra Memori Banding - DINAMIKA KEPRI.COM

Saturday, 23 March 2019

Dugaan Pemalsuan Data di Perkara Erlina, Manuel P Tampubolon: Kami tidak Pernah Mengajukan Kontra Memori Banding

  1 kali


Salinan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhadap terdakwa Erlina.

Dinamika Kepri, Batam - Manuel P Tambolon Penasehat Hukum (PH) terdakwa Erlina, kini merasa kecewa lantaran mengetahui bahwa putusan hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Judex Facti telah melampaui kewenangan dengan memasukkan ‘keterangan palsu’ soal kontra memori banding.

Manuel mengatakan, Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum dalam membuat putusan terlihat dari salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 396/PID.B/2018/PT PBR tertanggal 18 Februari 2019 itu  yang mana pada halaman 23, aliea ke 4, menyebutkan bahwa PH terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Desember 2018, padahal itu tidak ada.

“Kami tidak pernah mengajukan kontra memori banding seperti yang dituangkan di dalam salinan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru itu, dan ini sudah merupakan keterangan palsu dan terancam pidana paling lama 7 tahun. Salinan itu sudah kami terima dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam,” kata Manuel P. Tampubolon, Jumat (22/03/2019).

Baca jugaKeluarkan Dua Penetapan Penahanan Sekaligus Terhadap Erlina, MA Diduga Tabrak UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP

Lanjut Manuel, pada halaman 24, alinea ke 2 ; “Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan penuntut umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh  Penasehat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama…dst.”

"Sekali lagi kami tegaskan dan sampaikan dalam Pemohonan Kasasi/Terdakwa dalam Memori Kasasi bahwa kami tidak pernah membuat serta mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Desember 2018," ujar Manuel.

Kata Manuel lagi, Judex Facti dalam membuat pertimbangan hukum terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 396/PID.B/2018/PT PBR tertanggal 18 Februari 2019, telah memasukkan keterangan palsu sebagaimana yang dimaksut dalam pasal 266 ayat(1) dan atau ayat(2) KUHPidana;
  1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksut untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya, bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Sementara itu, di dalam Memori Kasasi Terdakwa alasan Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut berdasarkan ketentuan pasal 253 ayat (1) adalah sebagai berikut:
  1. Judex Facti telah keliru menerapkan hukum dalam membuat putusan karena yang memiliki Kompetensi Absolut untuk melakukan audit Keuangan bank Perkreditan Rakyat adalah Akuntan Publik dan Atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan(OJK).
  2. Judex Facti telah keliru menerapkan hukum dalam membuat putusan karena sesungguhnya Permasalahan Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan PT.BPR Agra Dhana telah terungkap di Persidangan dengan dibacakan ‘Risalah Rapat OJK nomor:RR-25/KO.0502/2018 tanggal 26 Januari 2018 oleh saksi Afif Alfarisi.
  3. Judex Facti telah keliru menerapkan hukum dalam membuat putusan karena Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah berdasarkan Dakwaan Alternatif (Bukan dakwaan Subsidair) yaitu “Hanya Membuktikan Dakwaan Pertama” melanggar pasal 49 ayat(1) UUnomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan jo pasal 64 ayat(1) KUHP.
  4. Cara Judex Facti mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang. karena Judex Facti dalam membuat putusan telah bersikap tidak netral, yaitu dengan cara menyembunyikan fakta-fakta yuridis di Persidangan terkait alat bukti dan barang bukti.
  5. Cara Judex Facti mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang karena Judex Facti telah memanipulasi data-data dalam dokumen yang menjadi dasar penahanan terdakwa dan penetapan perpanjangan penahanan yang dibuat Judex Facti telah melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur KUHAP.
  6. Judex Facti telah melampau batas kewenangannya. karena Judex Facti , JPU, Penyidik, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU tidak memiliki izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, pasal 42, dan pasal 47, UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan.
  7. Judex Facti telah melampau batas kewenangannya. karena Judex Facti telah memasukkan keterangan palsu ke dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 396/PID.B/2018/PT PBR tertanggal 18 Februari 2019.
Kata dia, berdasarkan fakta-fakta yuridis dan analisa yuridis, maka dapat dibayangkan betapa beratnya penderitaan yang telah dialami oleh terdakwa saat ini. Meski terdakwa sudah diperas habis-habisan, parahnya malah justru dipenjarakan dan direnggut kebebasannya.

Baca jugaHakim Perintahkan Jaksa Jemput Paksa Mantan Manager Marketing BPR Agra Dhana 

“Perkara kerugian bunga uang Rp 4 juta yang dituduhkan terhadap terdakwa ini telah membuat kehidupan kerluarganya yang dulu bahagia, kini hancur berantakan dibuat oleh si pelapor Bambang Herianto yang tidak bertanggung jawab itu. Dia yang melaporkan, tapi dia pula yang kabur melarikan diri. Jika ada niat tidak baik, harusnya Erlina yang kabur, bukan pelapor, dan itu aneh, kejadian ini setahu saya baru sekali terjadi di indonesia, yang melaporkan yang kabur," ucap Manuel.
   
Pantuan media ini selama persidangan, bahwa apa yang dikatakan Manuel benar di mana selama sidang terdakwa Erlina, sang pelapor Bambang Herianto Manager Marketing BPR Agra Dhana itu, tidak pernah hadir untuk memberikan kesaksiannya, meski sudah hakim memerintahkan jaksa untuk melakukan jemput paksa si pelapor, namun tidak berhasil ditemukan.

Baca jugaSelain Salah Ketik, Hakim Mangapul Akui Kelebihan Masa Penahanan Terdakwa Erlina 

Biasanya yang dilaporkan yang akan berusaha melarikan diri, tapi ini terbalik, malah pelapor yang kabur duluan. Mungkin jika Bambang herianto bisa hadir bersaksi di pengadilan waktu itu, besar harapan terdakwa akan bebas dari segala tuduhan, sebab sudah jelas terlihat keganjilan di mana yang awalnya pelapor meminta Rp 1,2 miliar lagi ke terdakwa, namun karena tidak disanggupi, lalu Erlina dilaporkan ke polisi dengan kerugian bunga uang Rp 4 juta.

"Itulah anehnya, yang diminta pelapor Rp 1,2 miliar tapi yang dilaporkan kerugian bunga uang Rp 4 juta," ucap Manuel lagi.

Ada dugaan hal itu mungkin sudah diketahui pelapor terdakwa akan bebas jika dia ikut bersaksi, sehingga dia kabur duluan. Tapi itulah anehnya, meski saksi mahkota tidak pernah hadir dalam persidangan, hakim tetap memutuskan terdakwa mantan direktur BPR Agra Dhana itu bersalah dengan dakwaan pasal alternatif kedua 374 tentang penggelapan dalam jabatan dengan menjatuhi vonis 2 tahun penjara, meski telah menggugurkan dakwaan jaksa tentang perbankan.  

"Selain dipisahkan dari suaminya dan dari anak-anaknya yang masih kecil, kebebasan terdakwa juga telah direnggut. Padahal ketiga anaknya itu sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu yang saat ini sebagai terdakwa,” ungkap Manuel P Tampubolon.

Manuel menambahkan, adalah sangat berdosanya kita apabila memenjarakan orang yang tidak bersalah, karena selain bertanggung jawab terhadap hukum itu sendiri, kita juga bertangung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Hal ini jelas tergambar dari Asas Hukum Pidana itu sendiri yang menyatakan: ”Adalah lebih baik membebaskan seribu orang penjahat dari pada memenjarakan satu orang yang tidak bersalah.

Lebih lanjut apa itu Judex Facti, kata Manuel dalam hukum Indonesia, judex facti dan judex juris adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan.

"Peradilan Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah judex facti, yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. Judex facti memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Mahkamah Agung adalah judex juris, hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya," tutupnya. (Ag)

Apa reaksi anda tentang artikel ini?