Bukti tidak Lengkap, Pemeriksaan ASN Batam Iman Tohari Akhirnya Dihentikan Bawaslu - DINAMIKA KEPRI.COM

Wednesday, 27 March 2019

Bukti tidak Lengkap, Pemeriksaan ASN Batam Iman Tohari Akhirnya Dihentikan Bawaslu

  4 kali


Surat penghentian laporan Anwar Anas terhadap Iman Tohari dari Bawaslu Kota Batam.

Dinamika Kepri, Batam - Bawaslu Kota Batam dan Gakkumdu akhirnya memutuskan untuk menghentikan pemeriksaan terkait laporan Anwar Anas Caleg DPRD Batam, tentang dugaam pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Kabid Trantib Satpol PP Batam, Imam Tohari dan M Kamaluddin Caleg anggota DPRD Batam Dapil 3 yang diusung Partai Nasdem, Rabu, (26/3/2019).

Penghentian itu dilakukan Bawaslu dikarenakan tidak lengkapnya bukti-bukti, sehingga tidak memenuhi unsur pidana sesuai UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, untuk menjerat Caleg Kamaluddin.

Namun sebagai tindak lanjutnya untuk pembelajaran, Bawaslu akan melayangkan surat rekomendasi kepada KASN untuk menindak oknum ASN yang tidak netral.

Pihak Bawaslu Kota Batam juga menjelaskan, katanya bagi oknum ASN yang terbukti melakukan tindakan yang tidak netral selaku ASN dan dikenakan pasal 283 ayat 1 dan 2 sebagaimana diatur dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang mana pasal 283 menjelaskan, bahwa aparatur sipil negara dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, angggota keluarga, dan masyarakat.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Serta netralitas ASN juga diatur dalam UU No 5 tahun 2014.

Ancaman Hukuman Disiplin Tingkat Sedang berupa:
  1. Penundaan kenaikan gaji berkala. selama 1 tahun.
  2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.
  3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
Sedangkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa :
  1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun.
  2. Pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah.
  3. Pembebasan dari jabatan.
  4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

(il)


Apa reaksi anda tentang artikel ini?