Berkas Perkara Hotman Hutapea Ketua DPC Partai Demokrat Dinyatakan Lengkap - DINAMIKA KEPRI

Tuesday, 19 March 2019

Berkas Perkara Hotman Hutapea Ketua DPC Partai Demokrat Dinyatakan Lengkap

  4 kali


Bawaslu dan Kejari Batam saat menyerahkan berkas perkara Hotman Hutapea ke PN Batam, Selasa (19/3/2019).

Dinamika Kepri, Batam - Terkait dugaan kampanye di rumah ibadah, Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam bersama anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Batam, hari ini menyerahkan Berkas perkara dugaan kampanye di tempat ibadah yang dilakukan Hotman Hutapea, Ketua DPC Partai Demokrat yang juga Caleg DPRD Kepri 2019 ke Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (19/3/2019).

“Berkas perkara Hotman Hutapea telah dilimpahkan ke pengadilan," kata Komisioner Divisi Hukum Bawaslu Batam, Mangihut Raja Gukguk.

Lanjut Mangihut, Hotman ditetapkan sebagai tersangka oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Batam atas dugaan melakukan kampanye terselubung di salah satu rumah ibadah di daerah Dapur 12, Sei Langkai, Sagulung pada awal Januari 2019 Lalu.

Mangihut menjelaskan, setelah pelimpahan berkas, pihak Pengadilan mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan jadwal persidangannya selama tujuh hari.

“Kami berharap, setelah berkas perkara ini dilimpahkan, Hakim PN Batam segera menetapkan jadwal sidangnya,” sambung Mangihut.

Kata Mangihut lago, sidang perkara tindak pidana pemilu ini bakal digelar secara marathon selama 7 hari.

Dalam kurun waktu tersebut, Hakim sudah harus menjatukan vonis terhadap terdakwa Hotman Hutapea.

“Mulai dari dakwaan, pemeriksaan saksi dan terdakwa, tuntuntan, pledoi sampai vonis dibatasi hanya 7 hari. Kalau sudah 7 hari wajib ada vonisnya," tukasnya.

Dalam perkara ini, Hotman Hutapea didakwa melanggar pasal 280 ayat 1 huruf H Undang - undang No. 7 tahun 2017 yang berbunyi dilarang berkampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dengan ancaman 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp 24 juta.

“Apabila dalam persidangan, beliau (Hotman Hutape - red) terbukti melanggar pasal yang di dakwakan dan di putus bersalah (Incrah), maka yang bersangkutan dengan sendirinya akan di coret dari keikutsertaan pada pemilu legislatif yang akan datang,” tutupnya.

(Ril/KJN)

Apa reaksi anda tentang artikel ini?