RDPU Bahas Lahan Pesisir Teluk Tering Batam Center Menyisahkan Kekecewaan - DINAMIKA KEPRI

Saturday, 16 February 2019

RDPU Bahas Lahan Pesisir Teluk Tering Batam Center Menyisahkan Kekecewaan

  4 kali


Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardiyanto,SE. MM.
Dinamika Kepri, Batam - Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto mengatakan dirinya sangat kecewa dengan ketidakhadiran pihak-pihak terkait yang dapat mengambil keputusan dalam permasalahan yang sangat krusial di Batam.

Hal tersebut diungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Umum, terkait pemberian rekomendasi dari Pemerintahan Kota (Pemko) Batam kepada PT Kencana Investindo Nugraha (KIN) untuk pengembangan Pesisir Teluk Tering yang juga menjadi wilayah kerja dan kewenangan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Jum'at, (15/02/2019)

"Kami dari Komisi I DPRD Kota Batam, telah mensepakati bilamana dalam RDPU dalam hal mengundang pihak-pihak terkait tidak bisa hadir. dan hari ini undangan yang kita layangkan hampir tidak ada satupun yang dihadiri oleh yang mengambil keputusan," terangnya yang juga selaku pimpinan rapat.

Menurut pandanganya, masalah ini sangat krusial dan sangat sensitif menyangkut kepastian dari pada investasi dalam pembangunan di Batam ini, menyangkut dasar hukum, Tupoksi, jangan tumpang tindih. Dan tidak menutup kemungkinan masalah ini bisa berkembang di Pulau-Pulau yang lain.

"Harapakan kami pengambil kebijakan bisa hadir. Namun tidak satupun yang hadir baik dari Sekda, BP Batam, kemudian kepala Dinas-Kepala Dinas yang terkait dan rapat pada hari ini saya buka dan sekaligus saya tutup, akan dilanjutkan pada awal atau pertengahan bulan depan." tegasnya sembari menutup rapat.

Rapat Dengar Pendapat Umum di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kota Batam

RDPU ini dihadiri Ketua dan anggota Komisi I, Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Kepala Bidang Dinas Pertanahan, Dinas Perikanan Kota Batam, Staff BP Batam, Kasi dan Kabid DPM PTSP, Kasi PPKM, Sekretaris Lurah Teluk Tering, di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Batam, Batam Centre - Batam.

Ditempat terpisah, setelah menghadiri RDP Umum, Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Siadari mengatakan, terkait pemberian ijin pengembangan pulau yang diberikan oleh Pemko Batam kepada Pihak Pengembang, pertemuan ini sangat penting apakah rekomendasi itu tepat atau tidak.

"Kami juga kecewa sepertinya rapat ini tidak penting bagi pejabat yang diundang. Disinikan pada pertemuan ini apa dasarnya Walikota Batam memberikan rekomendasi tersebut, sementara inikan ada kewenangan yang sebenarnya." tutupnya.(Ril/KJN)

Apa reaksi anda tentang artikel ini?